<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Pemain-Naturalisasi-Sandy-Walsh-dan-Jordi-Amat-Sah-Jadi-WNI-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat yang akan menjalani sumpah WNI di Kantor Wilayah Kemenkumham, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dengan begitu, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah selesai Mere" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat yang akan menjalani sumpah WNI di Kantor Wilayah Kemenkumham, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Dengan begitu, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah selesai Mere</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah PSSI gencar menaturalisasi sejumlah nama untuk membela Tim Garuda mendapat sorotan. Diketahui, terdapat tiga pesepak bola Eropa yang sudah resmi menjalani naturalisasi, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shayne Pattynama.  Selain tiga nama itu, kabarnya PSSI juga tengah mencoba menaturalisasi Emil Audero. Kiper Sampdoria tersebut diproyeksikan untuk mengawal gawang Timnas Indonesia.  Pakar Manajemen Prestasi Olahraga Prof. Djoko Pekik Irianto mengingatkan, bahwa langkah naturalisasi atau pemberian kewarganegaraan bagi pemain asing untuk memperkuat Timnas Indonesia merupakan kebutuhan jangka pendek. Tujuannya semata-mata demi mempercepat prestasi tim nasional.  "Naturalisasi itu cross program jangka pendek, hanya bermanfaat jika terjadi transfer skill bagi pemain lokal," kata Prof. Djoko Pekik lewat pesan tertulisnya, Jumat (6/1).  Prof. Djoko Pekik mengakui pembinaan pemain usia muda oleh PSSI sejauh ini belum maksimal dikelola secara serius. Hal itu karena hingga saat ini belum ada roadmap yang jelas dalam pengembangan talenta sepak bola Indonesia.  Kehadiran Sekolah Sepak Bola (SSB) yang sejatinya menjadi lumbung bagi calon pemain profesional nyatanya tidak dikelola dengan baik. Akhirnya, PSSI mengambil jalan pintas untuk mendulang prestasi tim nasional dengan program naturalisasi.  “Benar Pembinaan usia Muda masih blm dilaksanakan maksimal, memang ada SSB yang banyak namun belum dikelokala secara serius baik pelatih maupun kurikulumnya,” ucapnya  Untuk itu, Prof. Djoko Pekik menyarankan agar dibuatkan roadmap yang jelas dalam mendorong lahirnya generasi sepak bola Indonesia yang berkualitas. Ia mendorong seluruh klub di liga 1, 2 dan liga 3 mengutamakan pembinaan usia muda dengan mendatangkan pelatih yang profesional, agar masa depan sepak bola Indonesia bisa lebih baik.  “Semua klub yg ada liga 1, 2 maupun 3, diharuskan melakukan pembinaan usia muda dengan pelatihan profesional. Kompetisi usia muda, misalnya liga Danone, liga kompas dan sejenisnya, menjadi bagian sistem program pembinaan PSSI,” ungkapnya.  Sementara itu, pengamat olah raga John Andi Oktaveri mengatakan, langkah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tidak menjamin sepak bola Indonesia akan maju, karena langkah tersebut tidak bisa digunakan untuk jangka panjang.  “Naturalisasi untuk jangka panjang tidak terbukti, tidak menjamin sepak bola Indonesia maju. Sayangnya pemain naturalisasi usianya sudah tua semua hingga tidak berdampak,” kata John Octaveri.  Bahkan, menurut John Octaveri, jika PSSI masih terus melakukan naturalisasi pemain, artinya PSSI gagal dalam membina pemain-pemain lokal. Selain itu, hampir semua pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sudah tidak terpakai di klub mereka.  “Kalau mau naturalisasi harus dari usia muda (16). Naturalisasi kalau masih berlangsung artinya kita gagal. Naturalisasi itu cara instan PSSI dan para pemain naturalisasi itu sudah tidak terpakai di klub mereka,” jelasnya.  Parahnya lagi, lanjut John Octaveri, ada dugaan ‘intrik’ kepentingan saat dilakukan naturalisasi pemain, yakni antara agen sang pemain dengan PSSI.  “Bahkan, ada dugaan mainan dari para agen pemain dan PSSI untuk melakukan naturalisasi pemain-pemain luar,” ungkapnya.

Kuncinya di Roadmap Sepak Bola Indonesia, Bukan Naturalisasi Pemain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Djoko-Pekik.jpg" alt="Djoko Pekik" width="100%">
<figcaption>Djoko Pekik</figcaption>
</figure>PENGELOLAAN olahraga prestasi Indonesia masih mengacu pada UU Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).  Di situ dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.  Dalam hal ini, kewenangan pemerintah sepenuhnya berada di wilayah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Termasuk kewenangan pengelolaan anggaran.  Situasi itu menjadi celah yang bisa membuat program tidak berjalan maksimal. Sebab, fokus pemerintah terpecah. Ada baiknya memang pemerintah mengembalikan fungsi mereka sebagai regulator.  Sedangkan eksekutor sepenuhnya berada di wilayah pengurus cabang olahraga (cabor) masing-masing. Menggantikan peran Satlak Prima yang dilikuidasi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2017 atau saat masa persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.  Perpres tersebut memangkas peran KONI. Menurut pasal 5 Perpres 75/2017, peran KONI adalah: ’’Membantu menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga’’.  Secara ide dan konsep, itu sangat bagus. Sebab, perpres tersebut memotong rantai birokrasi yang cukup panjang. Itu sangat menguntungkan, terutama terkait dengan pencairan anggaran kepada pengurus cabor untuk kepentingan atlet.  Namun, yang perlu dipahami, KONI masih berperan dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi sesuai dengan kewenangannya. Tugas tersebut tercantum dalam UU Nomor 3/2005 tentang SKN.  Karena itu, semestinya ada revisi terkait dengan UU SKN tersebut. Dengan demikian, tugas dan kewenangan antara Kemenpora, KONI, dan PB cabor tidak tumpang-tindih. Nah, problem yang menimpa Kemenpora saat ini tidak terlepas dari masalah tersebut.  Apalagi, KONI masih mengandalkan bantuan anggaran dari Kemenpora. Pada 2017, KONI mendapat bantuan pemerintah melalui Kemenpora untuk menjalankan fungsinya.  Saya tidak paham betul proses yang terjadi antara delegasi KONI dan Kemenpora. Sebenarnya, bila proses berjalan sesuai dengan regulasi, masalah hukum yang menimpa Kemenpora dan KONI saat ini bisa dihindari.  Persoalannya sekarang, masalah yang terjadi sekarang bisa mengancam rencana besar kita semua menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. PSSI juga ikut dalam bidding (mengajukan diri sebagai tuan rumah) Piala Dunia U-20 2021.  Apa boleh buat, dinamika ini harus kita hadapi. Tugas kita selanjutnya adalah sesegera mungkin mengembalikan kepercayaan publik dunia. Bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah berbagai ajang besar. Asian Games 2018 yang berjalan dengan begitu semarak adalah buktinya.  Tentu, yang tak kalah penting adalah mempersiapkan kontingen Indonesia menghadapi multievent skala regional dan dunia dalam waktu dekat.  Akhir November SEA Games 2019 sudah akan berlangsung di Filipina. Selain itu, persiapan atlet dan cabor prioritas Indonesia menuju Olimpiade 2020 di Jepang juga terus berjalan.  Masalah yang menimpa Kemenpora saat ini tidak boleh lantas mengganggu proses persiapan tersebut. Apalagi berkaitan dengan dukungan serta pencairan anggaran.  Sebab, kuasa pengguna anggaran saat ini juga sudah dipegang deputi masing-masing di Kemenpora. Dalam hal ini, peningkatan olahraga sepenuhnya dalam kendali di deputi IV.  Plot anggaran juga telah dialokasikan sejak awal tahun. Artinya, tinggal pencairan dan pengawasan sampai bisa digunakan tiap-tiap atlet untuk mempersiapkan diri menuju prestasi dunia.  *) Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Nuris Andi Prastiyo

Pulihkan Kepercayaan atau Bidding Terancam

joko pekik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#joko pekik

Berita Terkini

Kuncinya di Roadmap Sepak Bola Indonesia, Bukan Naturalisasi Pemain

Pulihkan Kepercayaan atau Bidding Terancam

Download Aplikasi JawaPos.com