<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Terdakwa-mantan-Menkoinfo-Johnny-G-Plate-Jalani-Sidang-Lanjutan-Kasus-Korupsi-BTS-BAKTI-Kominfo-Fedrik-Tarigan-1JPG-3536210859.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Jaksa menilai, perbuatan Johnny G Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai NasDem itu juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 17,8 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Jaksa meyakini, Johnny&nbsp;G Plate merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013109955/manusia-silver-selundupkan-sabu-di-lapas-kedungpane-semarang-disembunyikan-dalam-anus-dilapisi-3-kondom">Manusia Silver Selundupkan Sabu di Lapas Kedungpane Semarang, Disembunyikan dalam Anus Dilapisi 3 Kondom</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan&nbsp;Johnny&nbsp;diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny dituntut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div>

Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun

Eks Menkominfo Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Johny-G-Plate-Raka-Denny.jpg" alt="Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap dua mobil yang diduga milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate. Penggeledahan itu dilakukan, saat Johnny menjalani pemeriksaan dalam kasus&nbsp;dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana. "Iya (mobil Menkominfo Johnny G Plate digeledah)," kata Ketut kepada wartawan, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua mobil yang digeledah itu berupa Toyota Fortuner berkelir hitam dan merah yang turut mengantar Johnny untuk menjalani pemeriksaan di Kejagung. Tim penyidik mengamankan</div> <div dir="auto">sejumlah barang dari dalam mobil tersebut, di antaranya kertas diduga amplop, KTP, tas, dan handphone.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Johnny dalam kasus dugaan korupsi&nbsp;penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022 ini merupakan yang ketiga kali. Setelah sebelumnya Johnny menjalani pemeriksaan pada Selasa (14/2) dan Rabu (15/3) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny diagendakan diperiksa pada pukul 09.00 WIB. Namun, Ketut Sumedana masi enggan menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Johnny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jam 09.00 WIB, nanti lihat ya (materi pemeriksaannya)," tegas Ketut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun telah menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi BAKTI Kominfo. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut sebesar Rp 8 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan bukti yang BPKP peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51," ungkap Yusuf Ateh dalam keterangannya, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateh mengatakan, BPKP sebelumnya telah diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus dugaan tindak pidana korupsi di BAKTI Kominfo. Permintaan tersebut dilayangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Oktober 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan tersebut, kata Ateh, perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Bantuan Keterangan Ahli pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah berdasarkan surat permintaan itu, kami meminta ekspose dari penyidik tentang hasil penyidikan yang sudah dilakukan dan berdasarkan itu kami melakukan penelitian dan memberikan surat tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai dengan 2022. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644520/usut-kasus-korupsi-bts-kejagung-kembali-periksa-menkominfo-johnny-g-plate">Usut Kasus Korupsi BTS, Kejagung Kembali Periksa Menkominfo Johnny G Plate</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap  mobil Menkominfo

Kejagung Geledah Dua Mobil yang Ditumpangi Johnny G Plate Saat Jalani Pemeriksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JOHNY.jpeg" alt="Foto: Menkominfo Johnny G. Plate. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Menkominfo Johnny G. Plate. (Istimewa).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia memegang tongkat Presidensi G20 pada 2022. Pemerintah menargetkan dua sukses dalam keketuaan G20 Indonesia, yaitu substansi dan penyelenggaraan.<br /> <br /> Mempersiapkan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk konektivitas 5G untuk keperluan perangkat pendukung pertemuan virtual.<br /> <br /> ’’Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sudah jelas bahwa Keketuaan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 ada dua target yang harus sukses. Sukses dari sisi substansi dan sukses terhadap penyelenggaraannya. Dua hal ini yang sedang dilakukan,” jelasnya usai acara Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan Program BTS Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (26/11).<br /> <br /> Guna menjalankan dua arahan Presiden, Johnny menambahkan, panitia penyelenggara dari kementerian dan lembaga telah merancang sebanyak 118 rapat. Menurut Johnny, aspek substansi Presidensi G20 berkaitan dengan Sherpa Track, Finance Track, Working Group maupun Engagement Group.<br /> <br /> ’’Kementerian Kominfo secara berkala akan memberikan update kepada pemangku kepentingan dan ekosistem industri dan publik, mengenai perkembangan pembahasan Pokja Ekonomi Digital pada pertemuan G20,” jelasnya.<br /> <br /> Johnny menjelaskan, keseluruhan rangkaian rapat itu akan berlangsung di 16 atau 17 kota Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menyiapkan infrastruktur TIK dengan penyediaan jaringan 4G dan 5G.’’Kominfo juga menyiapkan perangkat-perangkat virtualnya dengan menggunakan Webex dan menyediakan jaringan cadangan untuk mengantisipasi apabila tejadi ganguan konektivitas telekomunikasi,” imbuh Politisi Partai Nasdem itu.<br /> <br /> Mengenai standar penyediaan infrastruktur TIK dan konektivitas, Johnny menyebut teknisnya nanti akan seperti penyelenggaraan World Super Bike (WSBK) beberapa waktu lalu di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).<br /> <br /> ’’Seperti yang saat ini sedang kita lakukan dalam penyelenggaran World Super Bike, dan pada saat Moto GP Mandalika nanti disediakan juga jaringan backup. Begitu juga dengan event internasional G20 Summit,” tuturnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Aksesbilitas Telekomunikasi (Bakti) Kemenkominfo, Anang Latif memaparkan, dalam pertemuan tingkat menteri, Bakti Kominfo akan menyiapkan bandwith sekitar 20 Gbps. ’’Kemudian, di pertemuan level kepala negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20, disediakan kapasitas jaringan sebesar 2 Gbps dan untuk tingkat pendukung seperti kegiatan rapat, tersedia kapasitas jaringan pendukung sebesar 400 Mbps,” terang Anang.<br /> <br /> Dia melanjutkan, pihaknya berkolaborasi dengan mitra penyedia dan penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan bandwitth dan memastikan sinyal jaringan Wifi lancar di lebih dari 100 venue kegiatan selama penyelenggaraan KTT G20.<br /> <br /> ’’Jadi kami berkoordinasi dengan banyak pihak karena ini tidak mungkin bisa dilakukan Bakti sendiri, tetapi melibatkan banyak mitra-mitra kita yaitu penyedia atau penyelenggara telekomunikasi,” ungkap Anang,<br /> <br /> Terakhir, dirinya menjelaskan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan mitra penyelenggara layanan operator seluler untuk menyiapkan kapasitas jaringan cadangan. Hal itu ditujukan pula untuk mendukung kelancaran event G20 selama satu tahun ke depan.<br /> <br /> ’’Prinsipnya untuk setiap venue atau meeting, kita selalu siapkan backup jaringan cadangan. Selain itu, kapasitas harus memenuhi kebutuhan internet cepat, karena di sini para kepala negara dan menteri-menteri berkumpul. Tidak cukup untuk satu lokasi disiapkan oleh satu operator telekomunikasi, tetapi harus ada dua bahkan tiga operator yang selalu mem-<em>backup</em>," tegas Anang. <strong>(*)</strong>

Kominfo Pastikan Kesiapan Jaringan Jelang Presidensi G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JOHNNY2.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate (Dery Ridwansah)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate (Dery Ridwansah)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pertumbuhan industri game di Indonesia bergerak sangat dinamis. Bahkan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia menjadi momentum perkembangan industri game di dalam negeri dan luar negeri.<br /> <br /> Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan dukungan pemerintah untuk ekosistem industri game tanah air. Melalui penyelenggaraan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2021, Johnny menegaskan, pihaknya akan berupaya mendorong industri game nasional menguasai pasar dalam negeri dan luar negeri.<br /> <br /> "Kita ingin melihat para pelaku industri gim dalam negeri dapat menguasai pangsa pasar yang lebih besar di negeri sendiri, dapat menciptakan produk-produk gim yang bisa bersaing dengan game developer global, dan membuka mata dunia bahwa Indonesia bukan sekadar pasar tapi juga pemain penting dalam tatanan industri gim dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya melalui rekaman video dalam IGDX 2021 Conference, yang berlangsung hibrida dari Kuta, Bali, Sabtu (20/11).<br /> <br /> Johnny menegaskan, Kemenkominfo berupaya memanfaatkan momentum perkembangan industri gim dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas ekosistem gim nasional. "Sekali lagi, menyatakan ingin berada sebagai inisiator dalam menangkap momentum tersebut sehingga bisa menghasilkan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku industri kreatif di Indonesia, secara khusus pelaku industri gim atau permainan di Indonesia," tegasnya.<br /> <br /> Dalam IGDX 2021 berlangsung empat kegiatan utama yaitu IGDX Academy, IGDX Business, IGDX Career, dan IGDX Conference. Setiap kegiatan melibatkan banyak pihak dari pelaku industri gim baik dalam negeri maupun luar negeri.<br /> <br /> Melalui gelaran ini, dirinya berharap IGDX 2031 dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para game developer lokal kita untuk mencari informasi, ilmu dan pengetahuan, jejaring baru. Dia juga mendorong pelaku pelaku industri game Indonesia mampu meningkatkan kapasitas perusahaan dan mendapatkan pendanaan.<br /> <br /> "Saya berharap teman-teman mampu mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk membuat produk permainan atau gim yang lebih berkualitas juga meningkatkan kapasitas perusahaan yang teman-teman miliki," ungkapnya.<br /> <br /> Menurutnya, pelibatan Asosiasi Game Indonesia (AGI) dalam IDGX merupakan upaya kolaborasi agar menjadikan kegiatan berlangsung menarik. Johnny berharap, penyelenggaraan IGDX 2021 terus menjadi sarana yang mampu menampung aspirasi pelaku industri game tanah air.<br /> <br /> "Saya akan terus mendorong dan mengawasi agar program ini dapat terlaksana dengan sebagaimana seharusnya dan terselenggara sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan," tandasnya. <strong>(*)</strong>

Kominfo Dukung Penuh Penuh Kemajuan Industri Game Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Johny-G-Plate-Istimewa.jpg" alt="Foto: Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah terus mempercepat vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pada saat libur Natal dan Tahun Baru.<br /> <br /> "Vaksinasi tidak boleh mengendur. Justru saat kasus positif Covid-19 tengah rendah, vaksinasi harus ditingkatkan terutama bagi lansia dan kelompok rentan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kamis (14/10).<br /> <br /> Fokus pemerintah, kata Johnny, mempertahankan kasus aktif serendah mungkin dalam waktu yang lama dengan penurunan kasus yang konsisten. Pemerintah juga terus mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di berbagai daerah di Indonesia.<br /> <br /> Berdasarkan evaluasi PPKM secara periodik, Johnny menjelaskan, peningkatan kasus Covid-19 berpotensi terjadi setelah acara keagamaan atau liburan. "Hal ini karena mobilitas masyarakat meningkat tajam dan pergerakan massa yang signifikan tidak terelakkan."<br /> <br /> Pemerintah juga telah menyiapkan strategi antisipasi Covid-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru, salah satunya dengan memastikan pelonggaran aktivitas diikuti pengendalian lapangan yang ketat.<br /> <br /> "Pemerintah juga mendorong percepatan program vaksinasi untuk remaja. Tujuannya adalah agar jika terjadi gelombang berikutnya, angka kematian dan perawatan rumah sakit dapat ditekan. Harapannya pada saat liburan Natal dan Tahun Baru imunitas sudah terbentuk," katanya.<br /> <br /> Menkominfo juga menambahkan, pemerintah juga mengantisipasi mobilitas pelaku perjalanan internasional yang berwisata ke Bali, menyusul akan dibukanya Bandara Ngurah Rai. Pemda diminta betul-betul serius mengawasi kegiatan masyarakat serta mengedukasi warga di daerah tentang rincian protokol kesehatan yang harus dijalankan.<br /> <br /> Johnny menambahkan, tak henti-hentinya pihaknya mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar penurunan kasus Covid-19 di Indonesia dapat konsisten. "Disiplin protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama bagi setiap daerah agar daerah level PPKM tidak naik," katanya.<br /> <br /> Menurut data Satgas Covid-19, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per 14 Oktober 2021 mengalami peningkatan 1.053 kasus. Sementara itu, data vaksinasi Covid-19 di Indonesia menunjukkan 104.308.702 orang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama hingga 14 Oktober 2021 dan 60 jutaan lainnya sudah mendapat vaksinasi dosis kedua dari target 208.265.720 sasaran vaksinasi nasional. <strong>(*)</strong>

Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG20210828134205.jpg" alt="Pelaksanaan vaksinasi alumnus Universitas Airlangga Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan vaksinasi alumnus Universitas Airlangga Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dan menyegerakan vaksinasi untuk mengantisipasi risiko munculnya gelombang ke-3 pandemi, meskipun situasi penanganan Covid-19 di Indonesia semakin membaik.<br /> <br /> "Tetap disiplin protokol kesehatan dan percepat vaksinasi untuk mengantisipasi gelombang ke-3 Covid-19," kata Johnny dalam pernyataannya, Selasa (20/9).<br /> <br /> Menkominfo Johnny menjelaskan bahwa hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama sepekan terakhir hingga 26 September 2021 menunjukkan perbaikan. Sebagai contoh, di Jawa dan Bali, terdapat 3 kabupaten/kota yang dapat turun dari level 3 ke 2.<br /> <br /> Salah satunya adalah Kota Blitar yang mengalami penurunan level PPKM karena cakupan vaksinasi mencapai 92 persen dan tingkat kasus Covid-19 terus membaik.<br /> <br /> Sementara dari 10 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 4, terdapat 2 kab/kota yang dapat turun ke level 2, yakni Banjarmasin dan Kutai Kartanegara. Selain itu terdapat 7 kabupaten/kota ke level 3. Tercatat hanya ada 1 kab/kota yang masih di level 4, yakni Kabupaten Bangka.<br /> <br /> "<em>Update</em> status resmi level PPKM di tiap daerah tetap disampaikan 4 Oktober 2021, sesuai skenario awalnya. Dan update status PPKM disampaikan per 2 pekan, evaluasinya tetap per pekan," jelas Menkominfo.<br /> <br /> Menkominfo menambahkan angka kasus harian nasional kini berada di angka 1.760 kasus atau turun 96 persen dari puncaknya pada 15 Juli 2021 yang mencapai 56.757 kasus. Saat ini, jumlah kasus aktif nasional adalah 42.769 kasus, atau turun 92,6 persen dari puncaknya pada 24 Juli 2021 yang 574.135 kasus aktif.<br /> <br /> "<em>Positivity rate</em> nasional 7 hari terakhir berada di bawah 1 persen dengan jumlah rata-rata orang yang di testing mencapai 170 ribu hari," ujarnya.<br /> <br /> Johnny mengatakan bahwa pemerintah meminta semua daerah dapat memaksimalkan seluruh instrumen yang ada untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 agar level PPKM di daerah masing-masing dapat diturunkan. "Selain itu, kuncinya tetap diperkuat vaksinasi dengan target nasional 2,3–2,5 juta suntikan per hari dan disiplin menerapkan protokol kesehatan," demikian Menkominfo Johnny. <strong>(*)</strong>

Antisipasi Gelombang Ketiga Pandemi, Warga Harus Segera Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/KOMINFO.jpg" alt="Pemprov Jawa Tengah kembali menggelar Lomba Pertunjukan Rakyat (Pertunra) yang dilaksanakan secara virtual dengan tema “Jogo Tonggo”." width="100%">
<figcaption>Pemprov Jawa Tengah kembali menggelar Lomba Pertunjukan Rakyat (Pertunra) yang dilaksanakan secara virtual dengan tema “Jogo Tonggo”.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Mewabahnya virus korana benar-benar menyita perhatian banyak pihak. Apalagi setelah pemerintah mengkonfirmasi adanya 2 warga yang terinfeksi virus Covid-19 ini. Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa masalah Indonesia bukan hanya soal virus korona, tetapi banyak persoalan yang harus dituntaskan.<br /> <br /> "Saya memahami masalah aktual yang pasti terlintas di pikiran kita adalah Covid-19, tapi sebenarnya masalah aktual negara bukan hanya seputar Covid-19 yang menyangkut kesehatan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (3/3).<br /> <br /> Kemenkominfo mengundang para pimpinan redaksi media untuk makan malam. Undangan dilakukan dalam rangka pembahasan terkait masalah-masalah terkini yang ada di Indonesia. Selain membahas masalah terkait Covid-19, sejumlah permasalahan lain juga dibahas. Disebutkan, selain permasalahan virus tersebut, ada juga kasus Jiwasraya yang hingga kini belum selesai.<br /> <br /> "Kebetulan situasinya memang ada banyak masalah-masalah aktual yang terkait dengan kehidupan berbangsa kita. Dengan adanya ini diharapkan dapat mentranmisikan informasi kepada khalayak itu betul-betul kita lakukan dengan tanggung jawab memenuhi standar pers, akutanbilitasnya terjaga dengan baik dan check croscheck bisa dilakukan," kata dia.<br /> <br /> Dalam acara makan malam ini, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan para pimpinan redaksi media yang ada di Indonesia.<br /> <br /> &nbsp;

Menkominfo Sebut Permasalahan di Indonesia Bukan Korona Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PEMBUBARAN-TKN-JOKOWI-AMIN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate mengungkapkan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan ikut dalam pembahasan kabinet pemerintahan yang ia pimpin bersama Joko Widodo (Jokowi),<br /> <br /> Menurut Johnny, isu-isu miring yang menyebutkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif tidak dilibatkan mengenai pembahasan menteri di kabinet adalah tidak benar.<br /> <br /> "Kabinet itu akan disiapkan oleh Pak Jokowi dan tentu akan dibicarakan dengan Kiai Ma'ruf Amin dan juga Pak JK (Jusuf Kalla) yang sekarang ini menjadi wapresnya," ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/8).<br /> <br /> Namun demikian, Anggota Komisi XI DPR ini tidak mengetahui mengenai sudah ada pembicaraan atau belum mengenai kursi menteri antara Jokowi dan Ma'ruf Amin.<br /> <br /> Plate mengatakan, saat ini partai koalisi pun belum mengirim data pribadi para calon menteri ke Jokowi. Termasuk NasDem juga belum mengirimkan data calon menterinya.<br /> <br /> "Pembicaraan Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Jokowi ya kan itu hal yang normal saja. Mereka berdua kan satu paket," katanya.<br /> <br /> Lebih lanjut ‎mengenai Presiden Jokowi yang sudah meminta nama-nama kader partai untuk bisa disodorkan menjadi calon menteri. Johnny menuturkan Nasdem belum memberikan nama-nama calon menteri tersebut.<br /> <br /> Alasannya Presiden Jokowi masih belum menyusun mengenai siapa saja menteri yang akan membantunya di kabinet selama lima tahun ke depan.<br /> <br /> "Pak Jokowi juga belum susun, dan Nasdem kan belum sampaikan," ungkapnya.<br /> <br /> Sekadar informasi, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengungkapkan terkait pengajuan nama menteri adalah sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi.<br /> <br /> "Oh itu urusannya Pak Jokowi nanti. Urusan jatah-jatah Pak Jokowi lah," ujar Ma'ruf.<br /> <br /> Ma'ruf juga menolak untuk berkomentar terkait sejumlah nama yang diisukan akan mendapat jatah menteri. Menurutnya yang akan menyampaikan usulan menteri adalah Presiden Jokowi.<br /> <br /> "Ya nantilah kita bicarakan. Kan Pak Jokowi nanti yang menyampaikan usulan-usulannya," kata dia.‎

Nasdem Tegaskan Ma'ruf Amin Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-sebut-2030-indonesia-bakal-bubar-komentar-nasdem-pedas-banget_m_197626.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pidato Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia akan bubar tahun 2030 terus menuai sorotan. Mantan Danjen Kopassus itu menilai aset dan tanah yang dikuasai asing lah yang menjadi penyebabnya.</p><br /> <p>Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menuturkan, pihaknya menyebut penguasaan aset oleh pihak asing sudah sedari dulu terjadi, tepatnya dari zaman orde baru.</p><br /> <p>"Jokowi tidak ada kasih begituan, justru selama pak Jokowi ini berpihak dengan rakyat, redestribusi lahan dilakukan, hutan-hutan yang tidak produktif yang bisa dikonversi bisa jadi usaha rakyat jadi untuk rakyat, sertifikasi lahan-lahan rakyat yang jutaan itu sekarang dibikin secara gencar," kata Johnny saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (20/3).</p><br /> <p>"Jadi pak Jokowi justru mengurus negara ini agar tahun 2030 itu tidak terjadi itu," lanjutnya.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Johnny menambahkan, dirinya pun mempertanyakan balik mengenai penguasaan lahan hutan yang digunakan untuk usaha (HPH) yang sebenarnya juga dikuasai oleh bangsa sendiri.</p><br /> <p>"Kalau yang ngomong punya HPH, punya kebun sawit, tanya yang ngomong, punya itu enggak. Berarti dia bagian dari itu tuh (penguasaan aset bangsa). Jadi berkaca dulu kita kalau ngomong agar punya dasar yang bener," ungkapnya.</p><br /> <p>Menurut Johnny, seharusnya masyarakat Indonesia justru harus bersama-sama untuk menyukseskan program Jokowi, bukan hanya sekadar berwacana agar dapat menjaga NKRI.</p><br /> <p>"Jangan ngomong seolah-olah&nbsp; jadi malaikat disitu, jangan. Mari kita dukung program yang bener ini program pro rakyat ini," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara mengejutkan menyebut bahwa pada tahun 2030 nanti negara Indonesia diprediksi akan bubar.&nbsp;</p><br /> <p>Pernyataan itu termuat dalam sebuah video berdurasi 1 menit 18 detik yang di-posting di akun resmi Facebook Gerindra, Senin (19/3).</p><br /> <p>Berikut kutipan video Prabowo terkait prediksi kehancuran Indonesia di 2030:</p><br /> <p><em>Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030.</em></p><br /> <p><em>Bung! mereka ramalkan kita ini bubar. Elite kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen, rakyat kita tidak apa-apa, bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen tidak apa-apa, bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil keluar negeri tidak tinggal di Indonesia tidak apa-apa, ini yang merusak bangsa kita saudara-saudara sekalian.</em></p><br /> <p><em>Semakin pintar semakin tinggi kedudukan semakin curang! Semakin culas! Semakin maling. Tidak enak kita bicara tapi sudah tidak ada waktu untuk berpura-pura lagi.&lrm;</em></p><br /> <p></p>

Prabowo Sebut 2030 Indonesia Bakal Bubar, Komentar Nasdem Pedas Banget

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#johny g plate

Berita Terkini