<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Screen-Shot-2023-03-13-at-155347-3869521611.png" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung&nbsp;mempersilakan&nbsp;mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekoinfo) Johnny G Plate menjadi justice collaborator, dalam perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Ihwal adanya hal ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana</p> <p>&ldquo;Silahkan saja diajukan ke penuntut umum,&rdquo; kata Ketut, dikutip dari Antara, Selasa (13/6).</p> <p>Terkait mekanisme untuk menjadi justice collaborator, kata Ketut, nanti pihak penuntut umum akan mempertimbangkan permohonan tersebut, apakah perlu direkomendasikan kepada majelis hakim yang menangani dan memimpin persidangan.</p> <p>Menurut dia, jika permohonan Johnny G Plate sebagai justice collaborator diterima oleh majelis hakim, maka nantinya memperoleh keringanan hukuman.</p> <p>&ldquo;Nanti akan dinilai dan dipertimbangkan apakah perlu direkomendasikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut, nantinya dalam memperoleh keringanan hukuman,&rdquo; kata Ketut.</p> <p>Sebelumnya, Johny G Plate menyatakan diri bersedia untuk menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022.</p> <p>Menurut Achmad Cholidin, pengacara Johnny G Plate, Senin, kliennya akan bekerja sama mengungkap seluas-luasnya oleh pihak-pihak yang berkompeten, yang mengetahui terjadinya tindak pidana seperti yang disangkakannya kepadanya Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Dalam kasus ini, selain Johnny, ada enam orang lainnya ditetapkan tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif (AAL); Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak (GMS); Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto (YS); dan Mukti Ali (MA), selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment (HWI); dan Irwan Hermawan (IH), selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</p> <p>Kemudian, Windi Purnama, selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan (IH).</p>

Terkait mekanisme untuk menjadi justice collaborator, kata Ketut, nanti pihak penuntut umum akan mempertimbangkan permohonan tersebut

Kejagung Persilakan Johnny G Plate Ajukan diri jadi Justice Collaborator

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-6-1229899737.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate akan mengajukan justice collaborator alias JC dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau terkait justice collaborator, Pak Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi justice collaborator. Dikabulkan atau tidak, itu majelis hakim yang akan mengabulkan. Persyaratan justice collaborator kan harus dipenuhi terlebih dahulu,&rdquo; kata Pengacara Johnny Plate, Achmad Cholidin kepada wartawan, Senin (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholidin menjelaskan, sejak awal proses penyidikan bahwa Johnny Plate ingin kasus ini dibuka seluas-luasnya oleh pihak-pihak yang berkompeten, dan mengetahui terjadinya tindak pidana seperti yang disangkakannya itu Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau ada berita-berita pihak-pihak yang terlibat akan hal ini, ya Pak Johnny sendiri bersedia untuk mengungkapkan akan hal itu nanti dalam persidangan. Insya Allah siap,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Cholidin mengaku belum ada nama yang disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Johnny Plate. Menurut dia, dalam BAP itu baru disebutkan bahwasanya yang lebih mengetahui proyek BTS 4G ini adalah Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anang sebagai Direktur Bakti Kominfo dan kuasa pengguna anggaran. Kita belum lihat BAP Anang kan, nanti suatu proses persidangan kita akan lihat. Nanti siapa yang akan disebut oleh Pak Johnny,&rdquo; ucap Cholidin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Cholidin beranggapan jangan sampai Johnny Plate dizolimi dan orang lain justru menari-menari diatas penderitaan kliennya. Makanya, ia akan melihat dan kliennya bersedia untuk membuka duduk perkara kasus korupsi ini supaya terungkap secara jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pastinya kita akan melihat, kita buka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya duduk perkara ini siapa yang menikmati, siapa yang melakukan, siapa yang menggunakan uang negara dan sebagainya. Itu akan kita lihat,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholidin menjelaskan, jika dilihat terjadinya proses tindak pidana korupsi proyek BTS 4G ini, kliennya dalam kapasitas selaku pengguna anggaran dan melakukan penunjukan kepada BLU Bakti Kementerian Kominfo sebagai kuasa pengguna anggaran. Sehingga, semua proses itu menjadi kewenangan kuasa pengguna anggaran yakni Bakti Kementerian Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka sesuai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan pada saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Kominfo terkait masalah BLU Bakti ini, semua kewenangan sudah diserahkan kepada Bakti yaitu kuasa pengguna anggarannya Anang selaku Direktur BLU Bakti. Sehingga, yang lebih mengetahui adalah disana,&rdquo; urai Cholidin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholidin menyebut tugas Johnny Plate&nbsp; hanya membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Kepala Bappenas serta diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menteri apa sih tugasnya? Tugasnya misal kalau Bakti sudah melakukan perencanaan anggaran, kemudian melalui Sekjen, kemudian menteri membuat surat pengantar ke Menteri Keuangan dan Bappenas untuk diteruskan kepada Badan Anggaran. Itu semuanya sekedar pengantar, karena memang tugas administratifnya seperti itu,&rdquo; jelas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, Bakti Kementerian Kominfo secara teknis yang lebih mengetahui, seperti proses perencanaan, anggaran, hingga berapa yang akan dibangun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang tahu teknisnya itu Bakti dibawah tanggung jawab kuasa pengguna anggaran. Kalau melihat dari kondisi seperti ini sesuai proses penyidikan, maka Menteri Pak Johnny menurut kami adalah orang yang ditarik-tarik sebagai pelaku,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, tersangkanya hanya Direktur Utama Bakti, Anang Latif; Direktur Utama PT. Mora Telematika Indonesia, GMS; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, YS; dan MA, selaku Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment (HWI); dan IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena kondisinya terlihat semuanya, apakah ada Pejabat Eselon 1 yang dikenakan sebagai tersangka? Kan tidak ada. Semua adalah orang vendor atau konsorsium, BLU Bakti, orang yang disangkakan terlibat dalam tindak pidana korupsi ini,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, Cholidin meyebut Johnny Plate saat itu sebagai Menteri Kominfo tidak tahu menahu akan hal teknis yang dibuat BLU Bakti selaku kuasa pengguna anggaran. Sebab, kliennya cuma menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar satu desa mendapatkan tower BTS 4G.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01923760/proses-cerai-pengacara-menyebut-desta-berkomunikasi-setiap-hari-dengan-anaknya">Proses Cerai, Pengacara Menyebut Desta Berkomunikasi Setiap Hari dengan Anaknya </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Arahan Pak Menteri hanyalah segera membangun sesuai apa yang sudah diperintahkan, diwacanakan Presiden dalam ratas-ratas untuk membangun BTS-BTS dengan asumsi satu desa adalah satu tower,&rdquo; pungkasnya.</div>

Kalau terkait justice collaborator, Pak Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi justice collaborator.

Johnny G Plate Ajukan JC, Ingin Ungkap Nama Besar Kasus BTS 4G

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-2-1050085382.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Johnny G.&nbsp;Plate&nbsp;bersedia menjadi kolaborator keadilan (<em>justice&nbsp;collaborator)</em>&nbsp;dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;pengacaranya,&nbsp;Achmad Cholidin<br /><br />"Pak Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi&nbsp;<em>justice collaborator</em>. Dikabulkan atau tidak, itu majelis hakim yang akan mengabulkan. Persyaratan&nbsp;<em>justice collaborator kan</em>&nbsp;harus dipenuhi terlebih dahulu," kata Achmad Cholidin, saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (12/6).<br /><br />Cholidin mengatakan, sejak awal proses penyidikan, kliennya menginginkan kasus tersebut dibuka seluas-luasnya oleh seluruh pihak berkompeten, yang mengetahui terjadinya tindak pidana seperti&nbsp;disangkakan&nbsp;kepadanya yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />"Kalau ada berita-berita, pihak-pihak yang terlibat akan hal ini, ya, Pak Johnny sendiri bersedia untuk mengungkapkan akan hal itu nanti dalam persidangan.&nbsp;<em>Insyaallah&nbsp;</em>siap," jelasnya.<br /><br />Namun, tambah Cholidin, Johnny&nbsp;G.&nbsp;Plate belum mengungkapkan nama-nama yang terlibat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tersebut.<br /><br />Menurut dia, dalam BAP baru disebutkan bahwa yang lebih mengetahui proyek BTS 4G adalah Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo.<br /><br />"Anang sebagai Direktur Bakti Kominfo dan kuasa pengguna anggaran. Kami belum lihat BAP Anang&nbsp;<em>kan</em>, nanti suatu proses persidangan kami akan lihat. Nanti siapa yang akan disebut oleh Pak Johnny," jelas&nbsp;Cholidin.<br /><br />Dalam perkara tersebut, Cholidin beranggapan jangan sampai Johnny G.&nbsp;Plate&nbsp;dizalimi dan ada pihak yang justru menari-nari di atas penderitaan kliennya. Makanya, kliennya bersedia untuk membuka duduk perkara kasus korupsi ini supaya terungkap secara jelas.<br /><br />"Pastinya, kami akan melihat, kami buka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya duduk perkara ini, siapa yang menikmati, siapa yang melakukan, siapa yang menggunakan uang negara dan sebagainya. Itu akan kami lihat," ungkapnya.<br /><br />Menurut Cholidin, tugas Johnny&nbsp;G. Plate saat menjabat sebagai menkominfo,&nbsp;dalam kasus korupsi tersebut, ialah membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kepala Bappenas serta diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar).<br /><br />Sehingga, menurut dia, Bakti Kominfo yang secara teknis mengetahui, mulai dari proses perencanaan, dan anggaran.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01871577/kisah-nenek-suparmi-40-tahun-jualan-jamu-tradisional-akhirnya-bisa-naik-haji">Kisah Nenek Suparmi, 40 Tahun Jualan Jamu Tradisional Akhirnya Bisa Naik Haji</a></strong><br /><br />"Yang tahu teknisnya itu Bakti di bawah tanggung jawab kuasa pengguna anggaran. Kalau melihat dari kondisi seperti ini sesuai proses penyidikan, maka Pak Johnny menurut kami adalah orang yang ditarik-tarik sebagai pelaku," sebutnya.<br /><br />Cholidin juga mengkritisi tim penyidik jaksa yang tidak menyentuh pejabat di internal Kementerian Kominfo dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo Tahun 2020-2022. Menurut dia, tersangka kasus tersebut rata-rata dari vendor.<br /><br />Dengan demikian, Cholidin&nbsp;menyebut&nbsp;Johnny G.&nbsp;Plate&nbsp;saat menjadi Menkominfo tidak mengetahui hal teknis yang dibuat BLU Bakti selaku kuasa pengguna anggaran. Sebab, kliennya cuma menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar satu desa mendapatkan&nbsp;<em>tower&nbsp;</em>BTS 4G.<br /><br />"Arahan Pak Menteri (Johnny G. Plate) hanyalah segera membangun sesuai apa yang sudah diperintahkan, diwacanakan Presiden (Jokowi) dalam ratas-ratas untuk membangun BTS-BTS, dengan asumsi satu desa adalah satu&nbsp;<em>tower</em>," ujarnya.</p>

Pak Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi justice collaborator. Dikabulkan atau tidak, itu majelis hakim yang akan mengabulkan.

Johnny G Plate Siap jadi "Justice Collaborator" di Kasus BTS Kominfo, Mau Seret Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-6-1229899737.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum itu ditempuh untuk mematahkan sangkaan terhadap Johnny yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G. "Kami akan praperadilan, bukan justice collaboratore," kata Willy Aditya di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Willy, saat ini partainya masih mencalonkan Johnny Plate sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg). Mengingat, pihaknya akan menempuh upaya hukum praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01702199/jembatan-kretek-2-di-jogja-diresmikan-jokowi-nilai-investasi-capai-rp-364-miliar">Jembatan Kretek 2 di Jogja Diresmikan Jokowi, Nilai Investasi Capai Rp 364 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kan kalau praperadilan asumsinya kan masih tetap jalan, masih tetap," tegas Willy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Johnny&nbsp;G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Johnny&nbsp;Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01702193/ppp-surabaya-kumpulkan-para-bacaleg-ini-yang-dibahas">PPP Surabaya Kumpulkan Para Bacaleg, Ini yang Dibahas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny&nbsp;G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Langkah hukum itu ditempuh untuk mematahkan sangkaan terhadap Johnny yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G.

NasDem Akan Ajukan Praperadilan Bantu Johnny G Plate Lepas dari Jeratan Hukum

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IMG_20230516_164408-77696296.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com-</strong>Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt. Menkominfo) Mahfud MD menyebutkan bahwa proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tetap berlanjut sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01683099/transjakarta-hadirkan-layanan-waktu-tempuh-25-menit-di-3-rute-memang-bisa-di-jakarta-yang-macet">Transjakarta Hadirkan Layanan Waktu Tempuh 25 Menit di 3 Rute, Memang Bisa di Jakarta yang Macet?</a></strong></p> <p dir="ltr">Pembangunan BTS tetap berlangsung mengingat proyek itu telah berjalan sejak 2006 sebagai proyek pembangunan multiyears atau multitahap.</p> <p dir="ltr">"Kalau tidak diteruskan, ya, rugi. Oleh sebab itu, diusahakan proyek itu tetap jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi canggih dan mutakhir," ujar Mahfud MD di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin.</p> <p dir="ltr">Dia meminta proses hukum yang berjalan terkait proyek dugaan korupsi BTS tidak dicampur adukkan dengan upaya pemerintah menghadirkan akses, infrastruktur, dan layanan komunikasi yang merata bagi masyarakat.</p> <p dir="ltr">Mahfud MD menegaskan pihaknya terbuka untuk mendukung proses pengusutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut.</p> <p dir="ltr">"Bedakan dengan kasus hukumnya, karena kasus hukumnya masih akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejagung," ujar Mahfud.</p> <p dir="ltr">Sebagai Plt. Menkominfo, Mahfud mengaku akan kooperatif dengan Kejaksaan Agung dan memberikan izin apabila pemeriksaan masih dibutuhkan dengan para pegawai Kementerian Kominfo.</p> <p dir="ltr">Pernyataan Mahfud MD sejalan dengan komentar yang disampaikan Kemenkominfo pada Rabu (17/5), yang menyatakan bahwa Kementerian akan menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlangsung terkait dugaan korupsi proyek BTS.</p> <p dir="ltr">"Saya membuka diri dan sudah menghubungi Kejaksaan Agung silahkan saja kalau perlu informasi apa, memeriksa apa dan siapa di Kominfo. Dipersilahkan agar kasus itu menjadi selesai," kata Mahfud.</p> <p dir="ltr">Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai Plt. Menkominfo, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01683092/jateng-raih-opini-wtp-12-kali-berturut-turut-ada-3-catatan-dari-bpk-ri">Jateng Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-Turut, Ada 3 Catatan dari BPK RI</a></strong></p> <p dir="ltr">Setelah ditunjuk sebagai Plt. Menkominfo, Mahfud hari ini mengadakan pertemuan dengan pejabat eselon I Kementerian Kominfo untuk mengetahui tugas pokok serta apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh kementerian tersebut. <strong>(*)</strong></p>

Pembangunan BTS tetap berlangsung mengingat proyek itu telah berjalan sejak 2006 sebagai proyek pembangunan multiyears

Mahfud Sebut Proyek Pembangunan BTS untuk Daerah 3T Tetap Dilanjutkan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menkominfo-Johnny-G-Plate-Diperiksa-Kejagun-Fedrik-Tarigan-10.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bersiap memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/3/2023). Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Johnny G Plate terk" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bersiap memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/3/2023). Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Johnny G Plate terk</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memecat Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu diberhentikan sebagai Menkominfo setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).</p> <p>Pemecatan Johnny Plate itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41/P Tahun 2023 terkait Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatka Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.</p> <p>Keppres itu juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo. Mahfud menjadi Plt hingga ada pejabat definitif yang ditetapkan.</p> <p>&ldquo;Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sampai pengangatan Menkominfo definitif,&rdquo; bunyi Keppres 41/P Tahun 2023, Minggu (21/5).</p> <p>Dalam Keppres itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Johnny Plate. Keppres pemberhentian Johnny Plate berlaku sejak ditetapkan, pada 19 Mei 2023.</p> <p>&ldquo;Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut,&rdquo; tulis Keppres itu.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).</p> <p>Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</p> <p>Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</p> <p>Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p>

Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G di pelosok.

Jokowi Resmi Pecat Johnny G Plate Sebagai Menkominfo Usai Ditetapkan Tersangka

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pidato-Politik-AHY-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  saat  menyampaikan pidato politikdi Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  saat  menyampaikan pidato politikdi Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi terkait penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurutnya, aparat sekarang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak-ibu sekalian, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas," kata AHY saat memberikan sambutan di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusta, Sabtu (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AHY menilai ada ketimpangan proses penegakan hukum. Bahkan cenderung melindungi kawannya, apalagi yang hendak terkena kasus hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kita tahu mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, AHY mengatakan, hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen menyerang lawan politik. Sebab, hal itu telah mencederai fungsi hukum sesungguhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445900/disebut-ingin-begal-partai-demokrat-dari-ahy-moeldoko-ora-ngerti-aku">Disebut Ingin Begal Partai Demokrat dari AHY, Moeldoko: Ora Ngerti Aku!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan menggunakan instrumen, saya ulangi menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan," pungkasnya.</div>

Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kita tahu mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice

AHY Sebut Penegakan Hukum Saat Ini Tajam ke Lawan Tumpul ke Kawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-2-1050085382.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait pengganti Menkominfo Johnny G Plate yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.</p> <p>"Ya itu hak prerogratif presiden ya (soal pengganti Johnny G Plate, Red), kapan? Jadi kita percaya sepenuhnyalah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).</p> <p>Muzani memastikan, pihaknya tidak bisa memberikan atau mengajukan nama karena semuanya tergantung Presiden Jokowi. Apapun yang diputuskan, Gerindra akan mendukungnya. "Karena itu semua kan tergantung presiden sehingga apapun yang dilakukan presiden (kita terima)," tegas Muzani.</p> <p>Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Penunjukan ini dilakukan, setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G. "Plt pak Menko Polhukam," ucap Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (19/5).</p> <p>Kepala negara menghormati proses hukum terhadap Johnny G. Plate. Ia meminta Kejaksaan Agung untuk profesional mengusut kasus yang menjerat Johnny. "Kita harus menghormati proses hukum yang ada, yang jelas Kejagung pasti profesional dan terbuka semua terkait kasus itu," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.</p> <p>Jokowi pun memastikan, dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus tersebut. Ia menyebut, Korps Adhyaksa dipastikan bekerja profesional dalam setiap menangani perkara korupsi. "Kejagung akan terbuka dan saya yakin akan bekerja profesional," tegas Jokowi.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).</p> <p>Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</p> <p>Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</p> <p>&nbsp;<strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01665110/menkeu-sri-mulyani-tetapkan-honor-menteri-saat-jadi-narasumber-maksimal-rp-17-juta">Menkeu Sri Mulyani Tetapkan Honor Menteri Saat Jadi Narasumber Maksimal Rp 1,7 Juta</a></strong></p> <p>Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Sekretariat Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait pengganti Menkominfo Johnny G Plate yang kini tersangka

Sekjen Gerindra Sebut Menkominfo Baru Hak Prerogatif Presiden Jokowi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/07/Screenshot_20230507-154123_YouTube-1362682046.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (7/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (7/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, kasus dugaan korupsi yang menimpa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate tak ada intervensi politik dari pihak manapun. Ia menegaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bersikap profesional dalam menangani perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan Jokowi ini menepis spekulasi terkait dugaan intervensi politik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022, yang menjerat Johnny G. Plate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kejagung akan terbuka dan saya yakin akan bekerja profesional," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara meminta seluruh pihak meminta untuk menghormati seluruh proses hukum yang berlaku. Ia meyakini, Kejagung akan profesional mengusut kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus menghormati proses hukum yang ada. Yang jelas Kejagung pasti profesional dan terbuka semua terkait kasus itu," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, agar organisasi di Kemenkominfo tetap berjalan, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi Plt Menkominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Plt pak Menko Polhukam," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01664497/elite-partai-perindo-siap-gantikan-posisi-menkominfo-jika-dipinang-jokowi">Elite Partai Perindo Siap Gantikan Posisi Menkominfo Jika Dipinang Jokowi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Kejagung akan terbuka dan saya yakin akan bekerja profesional," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/5).

Jokowi Sebut Tak Ada Intervensi Politik dalam Kasus Johnny G Plate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Ketua-Umum-NasDem-Surya-Paloh-Fedrik-Tarigan-8-3039589580.jpg" alt="Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan jajaran DPP NasDem menggelar preskon setelah Kejaksaan Agung menahan Sekjen NasDem Johnny G Plate di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (17/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan jajaran DPP NasDem menggelar preskon setelah Kejaksaan Agung menahan Sekjen NasDem Johnny G Plate di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (17/5/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh sedih melihat tangan Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate diborgol. Menurut Surya Paloh,&nbsp;Johnny Plate yang menjabat Menkominfo tidak layak untuk diborgol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terlalu mahal dia (Johnny Plate) untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai terlalu mahal, terlalu mahal," kata Surya di kantor DPP NasDem, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surya Paloh mengaku tidak bisa membayangkan kondisi, istri dan anak usai Johnny Plate diborgol. Namun, Johnny Plate harus menanggung hal tersebut atas perbuatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka, saya <em>confident</em>&nbsp;untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi apa yang dialaminya hari ini, saya bukan hanya membayangkan anaknya, istrinya, cucunya, tapi itu konsekuensinya," ucap Surya Paloh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate tidak dipecat dari partai.&nbsp;Partai NasDem mengedepankan asas praduga tak bersalah atas jeratan hukum terhadap Johnny G. Plate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Partai NasDem menyatakan bahwa tidak ada pemecatan terhadap yang bersangkutan dengan mengacu pada azas praduga tak bersalah dengan mendalami proses hukum," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo periode 2020-2022. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu menyandang status tersangka setelah diperiksa ketiga kalinya pada hari ini, Rabu (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Johnny Plate merupakan tersangka keenam, dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G. Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div>

Surya Paloh mengaku tidak bisa membayangkan kondisi, istri dan anak usai Johnny Plate diborgol. Namun, Johnny Plate harus menanggung hal itu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Johnny G Plate tersangka

Berita Terkini