<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Dua BUMD di Jakarta menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). Yaitu PT Transportasi Jakarta (TJ) atau Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Salah satu keputusan dari RUPS tersebut yakni mengubah komposisi jajaran komisaris.</p> <p>PT Transjakarta menunjuk Johan Budi Sapto Pribowo, Zudan Arif Fakrulloh, dan Muhammad Ainul dalam jajaran komisaris baru. Ketiga nama itu bukan nama baru. Johan Budi Sapto Prabowo merupakan mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mantan politukus PDI Perjuangan. Sementara itu, Zudan Arif Fakrulloh kini menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Muhammad Ainul merupakan ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jakarta.</p> <p>Ketiganya menggantikan dua komisaris yang diberhentikan. Yakni, Bambang Eko Martono yang menjabat sebagai Komisaris TJ sejak 11 Januari 2023 dan Mashuri Masyhuda yang menjabat sebagai Komisaris TJ sejak 2 September 2022 lalu.</p> <p>Dengan perubahan itu, susunan komisaris TJ menjadi Untung Budiharto tetap jadi Komisaris Utama dengan empat jajaran komisaris yang meliputi Luky Arliansyah, Johan Budi Sapto Pribowo, Zudan Arif Fakrulloh, dan Muhammad Ainul Yakin.</p> <p>Terkait perubahan itu, PT TJ menyatakan perubahan itu diputuskan oleh para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (KPPS) pada Kamis (1/8).</p> <p>Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat PT TJ Tjahyadi DPM menuturkan, pergantian itu merupakan penyegaran biasa. &ldquo;Kami berharap dengan penyegaran ini bisa membawa TJ untuk lebih baik lagi,&rdquo; katanya.</p> <p>Tidak hanya TJ, jajaran komisaris PT MRT Jakarta juga berubah. Keputusan para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta pada 30 Juli 2025 mengangkat tiga nama baru. Yakni, Sudarmanto sebagai komisaris, Ahmad Yani sebagai komisaris, dan Risa Olivia sebagai direktur.</p> <p>Dengan perombakan itu, kini susunan komisaris PT MRT Jakarta yakni, posisi Komisaris Utama tetap dipegang oleh Heru Budi Hartono. Heru merupakan mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta tahun 2022-2024 dan Kepala Sekretariat Presiden tahun 2017-2024. Sementara jajarannya, yakni Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Independen serta Deni Surjantoro, Sudarmanto, dan Ahmad Yani sebagai komisaris.</p> <p>&ldquo;Sebelum ditugaskan di PT MRT Jakarta, Sudarmanto memiliki pengalaman sebagai akademisi dan eksekutif senior selama lebih dari 25 tahun serta aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil.</p> <p>Sementara itu, Ahmad Yani merupakan birokrat Kementerian Perhubungan yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,&rdquo; terang Plt Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo.&nbsp;Sebagai informasi, pemegang saham tertinggi dua perusahaan itu adalah Pemprov DKI. <strong>(rya)</strong></p>

Perubahan jajaran komisaris di PT Transportasi Jakarta dan PT MRT Jakarta pasca RUPS. Johan Budi di PT Transjakarta, Heru Budi Hartono Komut

2 Mantan di Jajaran Komisaris BUMD: Johan Budi di PT Transjakarta, Heru Budi Hartono Komut MRT Jakarta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/istana-benarkan-jokowi-kabulkan-grasi-antasari-alasannya_m_104820.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Juru Bicara Komisaris Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2006-2014 Johan Budi Sapto Pribowo kini menjadi salah satu Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).&nbsp;Hal ini ditetapkan oleh para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (1/8).</p> <p>Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberhentikan dengan hormat Bambang Eko Martono yang telah menjabat sebagai Komisaris Transjakarta sejak 11 Januari 2023.&nbsp;Kemudian, memberhentikan juga Mashuri Masyhuda yang menjabat sebagai Komisaris Transjakarta sejak 2 September 2022.</p> <p>Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta menetapkan Muhammad Ainul Yakin, Johan Budi Sapto Pribowo dan Zudan Arif Fakrulloh sebagai komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut.</p> <p>Perubahan susunan jajaran Dewan Komisaris PT Transjakarta dilakukan untuk alasan peningkatan layanan.&nbsp;"Kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya (kepada pejabat yang telah bertugas tersebut) atas pengabdian dan kontribusi selama menjabat dan menjalankan tugas) di Transjakarta," kata Tjahyadi, dikutip dari <em>Antara</em>, Sabtu (2/8).</p> <p>Adapun susunan Dewan Komisaris PT Transjakarta, yakni:</p> <p>Komisaris Utama: Untung Budiharto</p> <p>Komisaris: Luky Arliansyah</p> <p>Komisaris: Johan Budi Sapto Pribowo</p> <p>Komisaris: Zudan Arif Fakrulloh</p> <p>Komisaris: Muhammad Ainul Yakin</p>

Johan Budi Sapto Pribowo dilantik sebagai Komisaris Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta lakukan perubahan jajaran demi peningkatan layanan.

Mantan Jubir KPK Johan Budi jadi Komisaris Transjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah nama-nama baru yang masuk jajaran komisaris BUMN dan anak usahanya terus bertambah.&nbsp;</p> <p>Teranyar, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, diumumkan resmi menjadi komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), sebuah badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta di sektor transportasi publik.</p> <p>Kabar pengangkatan Johan Budi disiarkan langsung oleh akun resmi Instagram @pt_transjakarta. Dalam unggahan yang dipublikasikan pada Jumat (2/8), Transjakarta menyebutkan adanya pergantian dalam jajaran komisaris. Johan Budi menggantikan salah satu komisaris lama yang diumumkan telah pensiun.</p> <p>Selain Johan Budi, nama lain juga diumumkan bergabung dalam struktur baru komisaris Transjakarta, yaitu Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus eks Dirjen Dukcapil Kemendagri.</p> <p>"Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sebagai Komisaris Transjakarta. Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau," tulis akun @pt_transjakarta dalam caption-nya.</p> <p><strong>Johan Budi: Dari KPK ke Transportasi Publik</strong></p> <p>Johan Budi bukan nama asing di dunia pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai juru bicara KPK, kemudian menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo di bidang komunikasi, dan sempat menjadi anggota DPR dari PDIP.&nbsp;</p> <p>Meski berlatar belakang hukum dan komunikasi, pengangkatan Johan ke sektor transportasi publik seperti Transjakarta menimbulkan pertanyaan soal relevansi keahlian dengan posisi yang ia duduki.</p> <p>Penempatan figur-figur politik ke dalam struktur manajemen atau pengawasan BUMN sering kali menjadi sorotan karena dikhawatirkan lebih mengedepankan loyalitas politik ketimbang kompetensi teknis.</p> <p>Penunjukan Johan Budi dan figur-figur lainnya dalam jabatan strategis memperkuat wacana bahwa masa awal pemerintahan Prabowo akan diwarnai dengan politik akomodasi, demi menjaga stabilitas dan memperkuat dukungan politik.&nbsp;</p> <p>Namun, publik tentu menantikan apakah langkah ini akan dibarengi dengan perbaikan tata kelola, transparansi, serta hasil konkret dalam pelayanan publik.</p> <p class="class-paragraph">Jika tidak hati-hati, strategi 'bagi-bagi jabatan' ini justru bisa menjadi bumerang yang merusak citra reformis dan profesional yang sempat dijanjikan selama kampanye.</p>

Johan Budi Sapto Pribowo dilantik sebagai komisaris Transjakarta, menambah daftar loyalis Prabowo di BUMN.

Johan Budi Diangkat Jadi Komisaris Transjakarta

<div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi lolos seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan Budi termasuk ke dalam bagian 236 orang yang lolos ke tahap seleksi tes tulis yang akan digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, pada Rabu (31/7).&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan, Johan Budi sudah melaporkan untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPR dan keanggotaan partai untuk mengikuti seleksi Capim KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Johan Budi sudah melaporkan pengunduran diri, karena untuk menjadi komisioner KPK itu tidak boleh menjadi anggota partai politik atau kader partai politik, termasuk juga pengunduran diri sebagai anggota DPR RI," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika proses seleksi itu sudah mulai berjalan. Ini kan masih lolos verifikasi administratif ya, itu sudah memasuki. Maka wajib hukumnya bagi pak Johan Budi untuk mengundurkan diri," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyampaikan selamat atas lolosnya Johan Budi pada tahap seleksi administrasi Capim KPK. Djarot menyebut, Johan Budi merupakan orang lama di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sebelum berkarier sebagai Anggota DPR dan menjadi kader PDIP, Johan Budi sempat menjadi juru bicara KPK. Bahkan, Johan Budi juga sempat menjabat Deputi Pencegahan KPK, serta Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya secara pribadi menyampaikan selamat dan saya tahu, kenal dengan pak Johan Budi dan saya tidak meragukan integritas beliau untuk selalu melakukan tindakan sikap perilaku yang jujur berintegritas dan berkarakter ya," ucap Djarot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014911621/pertama-kalinya-jokowi-akan-berkantor-di-ikn-besok">Pertama Kalinya, Jokowi Akan Berkantor di IKN Besok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Johan Budi mengaku pihaknya tengah dalam proses untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPR dan kader PDIP. Hal ini setelah dirinya lolos seleksi administrasi Capim KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dalam proses mundur dari DPR dan PDIP. Paling tidak sebelum proses seleksi di Pansel Capim KPK selesai," ungkap Johan, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, pengunduran diri dari DPR dan kader PDIP membutuhkan waktu. Ia menyatakan, proses pengunduran diri itu akan terlebih dahulu dilakukan di DPR kemudian di PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya, sebelum proses seleksi capim selesai, saya sudah mundur dari DPR," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Johan Budi sudah melaporkan untuk mengundurkan diri sebagai Anggota DPR dan keanggotaan partai untuk mengikuti seleksi Capim KPK

Johan Budi Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, PDIP: Sudah Melaporkan Pengunduran Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Arteria-Komisi-III-DPR.jpg" alt="Arteria PDIP dpr" width="100%">
<figcaption>Arteria PDIP dpr</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Saat PDI Perjuangan mendapat perolehan suara sementara terbanyak di Pemilu Legislatif 2024 versi real count KPU RI, ada beberapa nama besar politikus PDIP yang terancam tak lolos ke Senayan. Nasib mereka berbeda dengan koleganya sesama kader PDIP di perolehan suara sementara real count KPU dan kemungkinan besar terjungkal.</p> <p>Nama besar seperti Johan Budi, Arteria Dahlan, dan Djarot Saiful Hidayat suaranya masih terseok-seok dibanding kolega atau internal partainya.</p> <p>Mantan Jubir KPK Johan Budi maju di Dapil VII Jawa Timur. Berdasarkan real count KPU hingga 1 Maret 2024 pukul 18.00 WIB, perolehan suara Johan Budi masih kalah dari koleganya di PDIP. Johan Budi kalah dari Budi Sulistyo Kanang dengan 97.895 suara. Budi juga kalah dari Novita Hardini dengan 81.882 suara.</p> <p>PDIP hanya berpotensi mendapat 2 kursi di Dapil VII Jatim yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi.</p> <p>Sekretaris DPC PDIP Trenggalek, Doding Rahmadi kepada wartawan, Jumat (1/3) mengakui hanya Budi Sulistyo Kanang dan Novita Hardini yang berpotensi lolos ke Senayan dari PDIP Dapil VII Jatim.</p> <p>Sementara, Arteria Dahlan dalam real count KPU RI per 1 Maret 2024 pukul 18.00 WIB hanya mendapatkan 46.004 suara. Arteria dikenal cukup vokal di Komisi III DPR RI. Posisi pengacara ini berada di urutan ketiga di internal PDIP di bawah koleganya Pulung Agustanto yang mendapat 136.470 suara, dan Sri Rahayu yang mendapat 83.643 suara.</p> <p>PDIP berpotensi hanya mendapatkan dua kursi di Dapil VI Jawa Timur yang meliputi Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.</p> <p>Sedangkan Djarot Saiful Hidayat per 1 Maret pukul 23.00 WIB di Dapil Sumut III mendapat 23.518 suara. Djarot menempati posisi empat di internal partai PDIP. Posisi pertama diraih incumbent Bob Andika Sitepu 42.845 suara, pendatang baru Bane Raja Manalu mendapat 37.260 suara, dan incumbent Junimart Girsang 29.093 suara.</p> <p>Dari Dapil Sumut 3, PDIP diprediksi mendapat 3 kursi saja. Dapil Sumut 3 meliputi Kota Binjai, Langkat, Pakpak, Dairi, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Batubara, Asahan, Kota Tanjungbalai.</p>

Nama besar seperti Johan Budi, Arteria Dahlan, dan Djarot Saiful Hidayat suaranya masih terseok-seok dibanding kolega atau internal partai.

Politikus Tenar PDIP Johan Budi, Arteria Dahlan, dan Djarot Saiful Hidayat Terancam Tak Lolos ke Senayan, Suara Masih Terseok-seok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/baleg-dana-desa-3798971835.jpg" alt="NAIK JADI 20 PERSEN: Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyerahkan pandangan minifraksi kepada Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi di Senayan, Senin (3/7)." width="100%">
<figcaption>NAIK JADI 20 PERSEN: Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyerahkan pandangan minifraksi kepada Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi di Senayan, Senin (3/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aliran dana yang mengucur ke semua desa di Indonesia hampir pasti bertambah. Sebab, norma kenaikan besaran dana desa disepakati masuk dalam poin revisi Undang-Undang (UU) Desa pada rapat badan legislasi (baleg) di DPR kemarin (3/7).</p> <p>Dalam ketentuan sebelumnya, besaran dana desa hanya di angka 8,3 persen dari dana transfer daerah. Namun, dalam poin revisi UU Desa yang bakal menjadi inisiatif DPR, parlemen sepakat menaikkan persentase menjadi 20 persen.</p> <p>Kesepakatan diambil setelah mayoritas fraksi menyetujui angka tersebut. Yakni, Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PPP. Lima fraksi lain punya usulan beragam. Fraksi PKB mengusulkan kenaikan dana desa 30 persen, Fraksi PDIP 15 persen, serta Fraksi PAN dan Golkar menolak sistem persentase dengan menyerahkannya pada kemampuan negara. Fraksi Nasdem tidak hadir.</p> <p>&rdquo;Kami ambil keputusan, sebagian besar setuju (naik menjadi, Red) 20 persen,&rdquo; ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat. Supratman menjelaskan, angka 20 persen menjadi nilai yang moderat. Dengan persentase tersebut, harapan untuk menaikkan besaran dana desa menjadi minimal Rp 2 miliar per tahun akan terpenuhi.</p> <p>Penggunaan persentase, lanjut dia, juga bisa lebih menghadirkan rasa keadilan. Sebab, jika dana desa dipatok Rp 2 miliar di semua desa, bisa tidak adil mengingat kondisi geografis dan jumlah penduduk beragam di setiap daerah.</p> <p>Politikus Gerindra itu juga meyakini, angka tersebut tidak membebani APBN. Sebab, selama ini APBN selalu menunjukkan kenaikan setiap tahun dan mencerminkan ekonomi yang membaik.</p> <p>Sementara itu, anggota Fraksi PKB Abdul Wahid menilai bahwa angka 20 persen masih tidak ideal. Karena itu, PKB tetap mengusulkan kenaikan menjadi 30 persen. Abdul beralasan, dari kajiannya, untuk menciptakan kondisi fiskal yang baik, setidaknya desa memerlukan anggaran Rp 5 miliar per tahun. &rdquo;PKB tetap berpatok bahwa fiskal desa itu bisa dikatakan mandiri dalam mengelola dana desa kalau Rp 5 miliar,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Anggota Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Prabowo menuturkan, kenaikan dana desa harus memperhatikan banyak aspek. Jangan karena mau pemilihan umum legislatif, lantas mengusulkan kenaikan signifikan. &rdquo;Harus melihat kondisi negara (keuangannya),&rdquo; tuturnya.</p> <p>Johan menambahkan, dengan perubahan persentase 15 persen saja, kenaikan yang diperoleh desa sudah besar atau hampir dua kali lipat. Bahkan, dia menghitung sudah lebih dari Rp 2 miliar.</p> <p>Mantan komisioner KPK itu mengingatkan, tantangan ekonomi yang dihadapi negara ke depan tidak mudah. Mengingat, ketidakpastian situasi global masih menghantui.</p> <p>Meski telah disepakati di DPR, perubahan itu masih menunggu sikap pemerintah. Hasil rapat kemarin akan dibawa ke paripurna untuk ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR, lalu dibahas bersama pemerintah.</p> <p>UU Desa sejatinya tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. Inisiatif revisi muncul setelah ribuan kepala desa menggeruduk gedung DPR pada pertengahan Januari 2023.</p> <p>Pada bagian lain, pemerintah belum memutuskan sikap terhadap usulan DPR. Saat dimintai konfirmasi, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kementerian PDTT Ivanovich Agusta masih menunggu sikap menteri. &rdquo;Belum ada komentar dari Pak Menteri,&rdquo; katanya. <strong>(far/gih/c14/oni)</strong></p>

Aliran dana yang mengucur ke semua desa di Indonesia hampir pasti bertambah. Sebab, norma kenaikan besaran dana desa disepakati masuk dalam

Satu Desa Terima Minimal Rp 2 Miliar Per Tahun

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/istana-benarkan-jokowi-kabulkan-grasi-antasari-alasannya_m_104820.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Prabowo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI mendorong satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibentuk Polri untuk tak gentar membongkar jaringan mafia perdagangan orang. Ia mendorong, Satgas TPPO Polri untuk menindak tegas dalam menyelesaikan kasus TPPO yang sudah jadi momok di negeri ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Jadi saya minta jangan gentar saat menumpas habis jaringan mafia ini," kata Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi kepada wartawan, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satgas TPPO yang dibentuk Polri, kata Johan, dibuat atas tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul banyaknya ditemukan kasus perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke luar negeri lewat jalur non-formal atau ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Johan Budi mengapresiasi Polri yang membentuk Satgas TPPO karena dapat membantu memerangi sindikat perdagangan orang dan penempatan PMI ilegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini, persoalan perdagangan orang juga selalu kami suarakan kepada Pemerintah agar keberadaan mafia TPPO segera diberantas. Harus ditumpas tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan setengah-setengah,&rdquo; tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688494/presiden-jokowi-perintahkan-restrukturisasi-satgas-pemberantasan-tppo">Presiden Jokowi Perintahkan Restrukturisasi Satgas Pemberantasan TPPO</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johan Budi menilai, Satgas TPPO yang dibentuk dari mulai tingkat markas besar (Mabes) Polri hingga Polda jajaran akan memperkuat efektivitas penanganan kasus TPPO di seluruh wilayah tanah air. Apalagi, kasus penempatan PMI ke negara tujuan tanpa jalur formal banyak terjadi karena adanya jaringan mafia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sindikat perdagangan orang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara tidak boleh diam saja, dan harus membuktikan taringnya agar mafia-mafia perdagangan orang segera diberantas,&rdquo; tegas Johan Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, kasus TPPO terbanyak diketahui berasal dari DKI Jakarta (506 kasus), Jawa Barat (264 kasus), Kepulauan Riau (139 kasus), Jawa Timur (96 kasus), dan NTB (92 kasus).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus terbesar TPPO ini menyasar pada Pekerja Seks Komersial (PSK) perempuan di bawah umur (207 kasus), Pekerja Migran Indonesia (122 kasus), pekerja domestik (30 kasus), ABK (14 kasus) serta online scamming di Kamboja (864 kasus), Filipina (107 kasus), Myanmar (81 kasus), Laos (102 kasus), dan Thailand (31 kasus).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi III DPR yang membidangi urusan penegakan hukum itu pun berharap Satgas TPPO bisa menyelesaikan mafia perdagangan orang mulai dari hulu hingga hilir. Khususnya, kata Johan Budi, pihak-pihak yang ada di belakang jaringan sindikat perdagangan orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena kalau hulunya tidak dibereskan, penyelesaian jaringan mafia perdagangan orang ini akan sulit diberantas. Jika begitu, maka kasus yang ada di hilir akan terus meningkat,&rdquo; ungkap Legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johan Budi menilai, Satgas TPPO sejauh ini baru menyelesaikan masalah perdagangan orang di hilirnya saja. Seperti penggagalan pengiriman korban TPPO dan menggerebek lokasi penampungannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Satgas TPPO di Nunukan, Kalimantan Utara, menyelamatkan 123 korban perdagangan orang yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Mereka berasal dari berbagai daerah yang akan diselundupkan ke Tawau, Malaysia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan hanya itu saja, Satgas TPPO juga menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan PMI di Desa Karangsari, Lumajang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan satu orang tersangka yang menjadi penyalur perdagangan orang dan menyelamatkan sepuluh calon PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang telah dilakukan Satgas TPPO kita apresiasi karena dapat bekerja cepat menumpas berbagai tindak kejahatan perdagangan orang,&rdquo; sebut Johan Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Komisi III DPR berharap Satgas TPPO Polri juga dapat berkolaborasi dengan BP2MI, Kementerian Pekerjaan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk mencegah kasus perdagangan orang. Johan Budi menilai, dibutuhkan komitmen bersama untuk pencegahan yang progresif dari semua pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Termasuk penegakan hukum yang revolutif, penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Bagaimana menangkap otak kejahatan agar mereka mendapatkan sanksi yang keras untuk membuktikan bahwa Negara hadir dan tidak boleh kalah dari mafia perdagangan orang,&rdquo; paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Satgas TPPO diminta merespons cepat adanya jalur 'gemuk' pengiriman perdagangan orang di Batam. Sebab wilayah tersebut merupakan jalur padat ditemukannya pekerja migran ilegal yang berpindah tempat menuju negara penempatan mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, ada dugaan jaringan besar di Batam yang selalu mengirimkan pekerja migran kita secara ilegal," pungkas Johan Budi.</div> <p>&nbsp;</p>

Satgas TPPO dibentuk untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang yang tengah darurat di negara ini. Karena itu, tim ini harus punya nyali.

Komisi III DPR Dorong Satgas TPPO Berani Berantas Tuntas Mafia Perdagangan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi menepis pencopotannya dari jabatan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terkait 'Dewan Kolonel' untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres). Menurutnya, rotasi alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI merupakan hal biasa.<br /> <br /> "Gini, yang pertama perputaran atau rotasi di AKD itukan biasa di semu fraksi, tidak hanya di PDI Perjuangan," kata Johan Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).<br /> <br /> Kini, fraksi PDIP menempatkan Johan Budi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Padahal, belum ada satu tahun Johan Budi mengisi jabatan Wakil Ketua BURT DPR.<br /> <br /> Johan Budi diangkat menjadi Wakil Ketua BURT DPR pada 7 Februari 2022 menggantikan Evita Nursanty. Kini, Johan Budi digantikan oleh Dede Indra Permana.<br /> <br /> "Nah kemarin, beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh Ketua Fraksi (Utut Adianto) untuk pindah ke Baleg, karena menurut Ketua Fraksi bahwa saya dibutuhkan di Baleg," ucap Johan Budi.<br /> <br /> Terkait sanksi DPP PDIP Bidang Kehormatan kepada anggota Dewan Kolonel, Johan mengaku belum menerima surat tersebut. Ia juga mengaku belum dipanggil DPP PDIP untuk mengklarifikasi, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyanto alias FX Rudy beberapa waktu lau.<br /> <br /> "Sampai hari ini saya belum melihat. Mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu," pungkasnya.

Terkait Dewan Kolonel, Johan Budi Tepis Dicopot dari Wakil Ketua BURT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani di parlemen membentuk Dewan Kolonel. Hal tersebut bertujuan untuk mengangkat elektabilitas Puan menjelang Pemilu 2024.<br /> <br /> Inisiator pembentukan Dewan Kolonel itu dilakukan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi. Dia menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan.<br /> <br /> "Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," kata Johan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).<br /> <br /> Meski demikian, Johan menyebut inisiasi Dewan Kolonel tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP. Karena hal tersebut murni dibentuk oleh para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.<br /> <br /> "Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP)," tegas dia.<br /> <br /> Menuruf Johan, pembentukan Dewan Kolonel bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan.<br /> <br /> Johan menegaskan, keputusan terkait calon presiden (capres) merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikan mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.<br /> <br /> "Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum," pungkasnya.

Johan Budi Ungkap Alasan Loyalis Puan Maharani Bentuk Dewan Kolonel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/wakil-ketua-burt-dpr-johan-budi-antara.jpg" alt="Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi menilai sosok Ketua DPR Puan Maharani telah memenuhi kriteria calon pemimpin nasional. Bahkan, menurut mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Puan layak maju sebagai capres di Pilpres 2024.<br /> <br /> "Menurut pendapat pribadi saya ya layak (maju sebagai capres), kalau kita mau memilih pemimpin yang harus berdasarkan track record dari kemampuan dia sebelumnya," kata Johan Budi kepada wartawan, Minggu (30/7)<br /> <br /> Mantan Jubir KPK ini mengurai, dari rekam jejaknya di panggung politik nasional, Puan sudah tergembleng.<br /> <br /> “Menurut saya sudah banyak yang dilalui oleh Mbak Puan, dari menjadi anggota DPR biasa, lalu menjadi ketua fraksi partai terbesar, kemudian Mbak Puan pernah menjadi Menko PMK, dan sekarang Ketua DPR. Ini kan membutuhkan kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin," tutur Johan.<br /> <br /> “Perjalanan karir itu yang saya sebut butuh kemampuan. Selain itu beliau juga sebagai Ketua DPP partai yang memenangi Pemilu tahun 2014 dan 2019. Itu kan Mbak Puan mengelola partai besar," tambah Johan lagi.<br /> <br /> Lebih jauh, Legislator dapil Jatim VII ini mengaku selalu melihat seorang pemimpin dari track record yang pernah dijalani.<br /> <br /> “Saya melihat Mbak Puan ini dari perjalanan karir dia sudah teruji dan menempati pos-pos yang membutuhkan kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin," ujarnya.<br /> <br /> Lalu apa maksud Puan belakangan aktif berkunjung ke sejumlah daerah? Menurut Johan, hal itu adalah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Puan menurut Johan menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR dan sangat peduli dengan kondisi masyarakat di daerah.<br /> <br /> “Kemudian menyelesaikan problem yang ada di bawah sebagai ketua DPR. Mbak Puan care kepada masyarakat bawah,” pungkas Anggota Komisi Hukum DPR ini.

Mantan Jubir KPK Ungkap Alasan Mbak Puan Layak Nyapres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#johan budi

Berita Terkini

2 Mantan di Jajaran Komisaris BUMD: Johan Budi di PT Transjakarta, Heru Budi Hartono Komut MRT Jakarta