<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/Snapinstaapp_417914498_209245782263601_3789049324536235032_n_1080_edit_61647802571691-2901675597.jpg" alt="Pemkab Trenggalek Bebaskan Lahan Untuk JLS Jogja-Malang Di Kawasan Pesisir Trenggalek, Target Terhubung 2029 (Myanti.id/Instagram)" width="100%">
<figcaption>Pemkab Trenggalek Bebaskan Lahan Untuk JLS Jogja-Malang Di Kawasan Pesisir Trenggalek, Target Terhubung 2029 (Myanti.id/Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Pembangunan&nbsp;JLS Trenggalek kini sudah dilalui, namun pemerintah kabupaten Trenggalek masih memiliki misi pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir.&nbsp; Ditergetkan pada tahun 2029, pembangunan tersebut direncanakan untuk menghubungkan Jogja dengan Malang melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) Jogja-Malang. Melalui Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlahan misi ini akan segera terealisasi. Informasi terbaru yang didapat oleh JawaPos.com melalui laman Antara (24/3) terbaru Pemkab Trenggalek mulai mengangsur sisa target pembebasan lahan untuk pembangunan JLS Jogja-Malang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek Ramelan. Dia mengatakan bahwa saat ini masih proses tahap pertama pembebasan lahan. Pihaknya akan mengupayakan pembebasan lahan sepanjang 16 kilometer. "Untuk semester pertama tahun ini kami mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruasnya yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan," tegasnya. Secara kuantitatif, sisa target lahan yang harus dibebaskan untuk melanjutkan proyek pembangunan JLS itu yakni sepanjang 42 kilometer. Jalur sepanjang itu melintasi kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani serta lahan milik warga. Pada proses pembebasan lahan ini tentunya Pemkab Trenggalek kewalahan jika tak ada suntikan dana. Sebab dikatakan Ramelan, anggaran untuk pembebasan lahan dengan bentang puluhan kilometer itu membutuhkan biaya yang cukup besar yakni mencapai Rp 285 miliar. Sementara itu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Trenggalek tidak akan cukup. Bahkan tahun ini dalam APBD Trenggalek tahun 2024, anggaran yang diposting untuk membiayai pembebasan lahan JLS hanya Rp 500 juta atau setengah miliar. Sehingga APBD Trenggalek itu terlalu jauh dibanding asumsi total biaya pembebasan lahan dengan bentang panjang 42 kilometer tersebut. "Tahun ini hanya ada Rp500 juta. Kecil sekali itu. Ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Malang-Jogja, PR terbesar memang ada di Trenggalek," ungkapnya. Ramelan menambahkan, target tersambungnya JLS Jogja-Malang pada 2029 itu bakal sulit terwujud tanpa ada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jika dipaksakan, khawatir bakal mengganggu APBD Trenggalek. "Jadi kalau di pendapatan kita, PAD kita satu tahun hanya Rp 314 miliar. Artinya, di sisa waktu ini kami harus menganggarkan Rp 80 miliar per tahun. Pasti akan mengganggu postur APBD," kata dia. Ramelan juga menyebutkan, untuk mempercepat target pembangunan JLS, pada tahap satu ini pihaknya bakal mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruas yang dibebaskan ada di antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan. Pembebasan lahan di Perhutani itu jadi prioritas pemkab, karena tidak membutuhkan anggaran yang besar, sebab sistem yang digunakan adalah pinjam pakai. Ramelan juga menyebutkan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, jika pembebasan lahan Perhutani itu tuntas pada tahun ini, maka tahun 2025 dan 2026 bakal dimulai pembangunan fisik. ***

Usai JLS Trenggalek, pemerintah kabupaten Trenggalek masih memiliki misi pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir.

Target Tersambung 2029, Pemkab Trenggalek Bebaskan Lahan Untuk JLS Jogja-Malang di Pesisir Trenggalek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/Screenshot_2024-03-22-14-01-56-786_comgoogleandroidgm-edit-1162934740.jpg" alt="Ilustrasi JLS Trenggalek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi JLS Trenggalek</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Giga proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan pantai-pantai selatan Jawa terus dicicil perampungan pembangunannya hingga saat ini. Dilansir JawaPos.com dari Antara, Jumat (22/3), pada tahun 2024 ini, salah satu ruas JLS yang akan diselesaikan adalah di Kabupaten Trenggalek. Terkait hal itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin buka suara saat menggelar safari infrastruktur dalam kegiatan safari Ramadhan di Munjungan, pada Minggu (17/3). "JLS masih kurang ruas yang di Munjungan. Mulai Prigi-Munjungan sampai ke Panggul. Memang untuk pembebasan lahan kurang lebih kita butuh anggaran sekitar Rp200-an miliar. Masih cukup besar, cuman kami prioritaskan dulu yang Prigi-Munjungan," katanya. Menurutnya, ruas jalan itu diprioritaskan karena di lapangan sebagian besar lahan yang dilalui trase jalur JLS merupakan tanah lahan Perhutani. Karenanya, Arifin pun menyebut Pemkab Trenggalek akan mendahulukan pembebasan lahan masyarakat yang menggunakan skema ganti-untung terlebih dulu. Sementara itu, untuk lahan hutan negara (Perhutani), Arifin mengatakan pihaknya sudah mengusulkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). "Kemarin Pak Sekda, TAPD sudah bersama BAPPEDA sudah melakukan pergeseran infrastruktur. Yang seharusnya untuk membangun infrastruktur itu kita geser dulu, sementara untuk pengadaan lahan," ucapnya. "Karena ini juga kolaborasi dengan pemerintah pusat, tapi ini nanti pemerintah provinsi juga akan membantu beberapa infrastruktur,&rdquo; lanjutnya. Meskipun mengalami pergeseran anggaran, pria yang kerap disapa Mas Ipin itu menyebut terdapat sejumlah proyek infrastruktur besar di Munjungan. Diantaranya, infrastruktur Jembatan Gembes yang menelan dana Rp1,9 miliar. Kemudian pengerasan juga akan dilakukan di akses menuju Pantai Blado. Meskipun belum genap 100 persen karena keterbatasan anggaran, akses menuju pantai itu cukup lebar. Menjadi salah satu atensi, karena akses jalan ini dipersiapkan untuk menyambut libur panjang lebaran. Jadi di Pantai Blado ini kita ada pengerasan meskipun belum 100 persen, tapi sudah lumayan, dengan anggaran sekitar kurang lebih Rp400 hingga Rp500 juta," ujarnya. Mas Ipin mengaku, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat pengerjaan infrastruktur akhirnya dilakukan secara bertahap. Bukan hanya pembangunannya saja, pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional itupun dilakukan secara bertahap juga. Mas Ipin&nbsp; pun tak menampik jika kondisi itu nantiya bakal mempengaruhi realisasi target JLS Yogya-Malang yang ditargetkan rampung pada 2029 nanti."Memang lebaran ini kita mempersiapkan emergency sekitar Rp5 miliar. Karena tersedot banyak untuk anggaran Pilkada, tapi Alhamdulillah lancar," terangnya. "Semoga nanti kekurangan-kekurangan kita di perubahan anggaran dan juga di tahun 2025 semoga fiskal kita lebih bagus lagi. Dari pusat dan juga provinsi juga bisa lebih maksimal," tuturbya. ((

Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan pantai-pantai selatan Jawa terus dicicil perampungan pembangunannya hingga saat ini.

Pembebasan Lahan JLS Trenggalek Ruas Prigi-Munjungan-Panggul Diperkirakan Bakal Habiskan Dana Rp200 Miliar, Ini Prioritasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/07/WhatsApp-Image-2023-07-14-at-182546-4285461232.jpg" alt="Ilustrasi - JLS Trenggalek. ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - JLS Trenggalek. ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan pesisir pantai di Tulungagung yakni JLS Tulungagung-Trenggalek masih berjalan. Kini hanya tinggal ruas di Prigi-Munjungan hingga Panggul yang belum dibangun. Sehingga pemerintah Kabupaten Trenggalek akan menyuntikkan dana sebesar Rp 35 miliar. Berdasarkan informasi dari Antara Jatim bahwa suntikan dana untuk ruas JLS Trenggalek itu digunakan untuk biaya pembebasan lahan proyek jalur lintas selatan yang melintasi pesisir selatan daerah itu. Sementara itu Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat melakukan sidak infrastruktur dia mengatakan bahwa JLS Trenggalek pembangunannya masih kurang ruas Munjungan, yakni mulai dari Prigi-Munjungan sampai dengan Panggul. "Memang untuk pembebasan lahan kurang lebih kita butuh anggaran sekitar Rp200-an miliar. Masih cukup besar, cuman kami prioritaskan dulu yang Prigi-Munjungan," katanya saat safari infrastruktur dalam kegiatan safari Ramadhan di Munjungan, Minggu (17/3). Pembebasan lahan ruas JLS Trenggalek tersebut, menurut Arifin sebagai prioritas. Di lapangan sebagian besar lahan yang dilalui trase jalur JLS merupakan tanah lahan Perhutani. Sehingga, Pemkab Trenggalek mendahulukan pembebasan lahan masyarakat dengan skema ganti-untung. Sementara untuk lahan negara pihaknya mengusulkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). "Kemarin Pak Sekda, TAPD sudah bersama BAPPEDA sudah melakukan pergeseran infrastruktur. Yang seharusnya untuk membangun infrastruktur itu kita geser dulu, sementara untuk pengadaan lahan. Karena ini juga kolaborasi dengan pemerintah pusat, tapi ini nanti pemerintah provinsi juga akan membantu beberapa infrastruktur,&rdquo; beberanya. Meskipun mengalami pergeseran anggaran, Mas Ipin sapaannya, menyebut terdapat sejumlah proyek infrastruktur besar di Munjungan, seperti misalnya untuk infrastruktur Jembatan Gembes yang menelan anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Kemudian pengerasan akses menuju Pantai Blado. Meskipun belum genap 100 persen karena keterbatasan anggaran, akses menuju pantai yang menjadi pusat aktivitas masyarakat itu cukup lebar. "Menjadi salah satu atensi, karena akses jalan ini dipersiapkan untuk menyambut libur panjang lebaran. Jadi di Pantai Blado ini kita ada pengerasan meskipun belum 100 persen, tapi sudah lumayan, dengan anggaran sekitar kurang lebih Rp 400 hingga Rp 500 juta," ujarnya. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor sehingga pengerjaan infrastruktur dilakukan bertahap, termasuk pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional itu. Pihaknya pun tak menampik kondisi itu bakal mempengaruhi realisasi target Yogya-Malang pada 2029 nanti. "Memang lebaran ini kita mempersiapkan emergency sekitar Rp 5 miliar. Karena tersedot banyak untuk anggaran Pilkada, tapi Alhamdulillah lancar. Semoga nanti kekurangan-kekurangan kita di perubahan anggaran dan juga di tahun 2025 semoga fiskal kita lebih bagus lagi. Dari pusat dan juga provinsi juga bisa lebih maksimal," katanya.

Pembangunan pesisir pantai di Trenggalek yakni JLS Trenggalek masih berjalan. Kini hanya tinggal ruas di Prigi Munjungan hingga Panggul .

Disuntik Dana Rp 35 Miliar Untuk Pembebasan Lahan, JLS Trenggalek Kurang Ruas Munjungan Hingga Panggul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/JLS-Trenggalek-3778109359.jpg" alt="Jalur lintas selatan (JLS) Trenggalek (Radar Tulungagung)" width="100%">
<figcaption>Jalur lintas selatan (JLS) Trenggalek (Radar Tulungagung)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Permasalahan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar jalur lintas selatan (JLS) Trenggalek hingga saat ini belum juga selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari Radar Tulungagung (Jawa Pos Group), permasalahan tersebut padahal sudah lama disinggung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Gus Ipin tersebut, seperti dilansir dari laman Pemkab Trenggalek pada Jumat (24/11/2023) lalu, mengeluhkan tempat usaha yang mulai menjamur di sisi selatan JLS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangan lebih lanjut, Bupati Trenggalek tersebut tidak melarang masyarakat atau Perhutani untuk membangun kerjasama usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014148762/masa-tenang-pemilu-2024-bawaslu-kaltim-imbau-penurunan-apk">Masa tenang Pemilu 2024, Bawaslu Kaltim Imbau Penurunan APK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, apabila tempat usaha tersebut berdiri di sekitar JLS Trenggalek, tentu akan menutup keindahan pantai, teluk, hingga rerimbunan hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal yang menjadikan kawasan tersebut memiliki daya tarik tersendiri adalah adanya pemandangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Trenggalek juga menyampaikan, kalau di jalur JLS saya sudah bilang ke perhutani jangan sampai view ke pantai tertutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalaupun harus membuka kerjasama yang ada di sepanjang jalan, harus berada di sisi utara jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan di sisi Selatan yang menghadap ke pantai," ujarnya saat peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan e-retribusi pasar pada Jumat (24/11/2023) .</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sampai saat ini penertiban PKL di JLS Trenggalek masih begitu sulit karena banyaknya pedagang yang masih membuka lapak di lahan Perhutani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, pihak Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Trenggalek tidak memiliki wewenang untuk menertibkan PKL yang berada di wilayah Perhutani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014148744/kisah-wildan-ramdhani-mahasiswa-hukum-ekonomi-syariah-uin-sunan-gunung-djati-yang-jadi-andalan-persebaya-surabaya">Kisah Wildan Ramdhani, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati yang Jadi Andalan Persebaya Surabaya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi kalau yang di sisi luar jalan ini bukan kewenangan satpol PPK, karena yang punya asetnya adalah Perhutani," terang Kepala Satpol PPK Trenggalek, Habib Solehudin pada Rabu (7/2/2024)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, PKL memang telah memiliki perjanjian tersendiri dengan pihak Perhutani sehingga mereka tidak serta merta berjuang di wilayah tersebut. Maka, satpol PPK harus berkoordinasi lagi dengan pihak terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib Solehudin juga menegaskan bahwa pihaknya akan siap membantu pihak Perhutani dalam sosialisasi dan penerbitan PKL di sekitar JLS Trenggalek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya koordinasi yang baik, dirinya berharap penertiban PKL di JLS dapat berjalan lebih efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal pihaknya sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada para PKL yang beroperasi di bahu JLS sejak 28 Januari lalu sesuai arahan Bupati Trenggalek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menjaga ketertiban dan keamanan, Bupati Trenggalek juga mengatakan bahwa JLS merupakan Million Dolar View sehingga sangat disayangkan apabila pemandangan di kawasan tersebut harus tertutup oleh PKL yang tidak tertib.</div>

Permasalahan terkait pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar jalur lintas selatan (JLS) Trenggalek hingga kini belum juga selesai.

Persoalan PKL di JLS Trenggalek Belum Rampung, Ini Pesan Penting Bupati Mochamad Nur Arifin

Jls Trenggalek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jls Trenggalek

Berita Terkini

Target Tersambung 2029, Pemkab Trenggalek Bebaskan Lahan Untuk JLS Jogja-Malang di Pesisir Trenggalek

Pembebasan Lahan JLS Trenggalek Ruas Prigi-Munjungan-Panggul Diperkirakan Bakal Habiskan Dana Rp200 Miliar, Ini Prioritasnya

Disuntik Dana Rp 35 Miliar Untuk Pembebasan Lahan, JLS Trenggalek Kurang Ruas Munjungan Hingga Panggul

Persoalan PKL di JLS Trenggalek Belum Rampung, Ini Pesan Penting Bupati Mochamad Nur Arifin

Download Aplikasi JawaPos.com