<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/8GevFrQp7zywzQ30BkFfm2sMcIe3t2qI8xXnJByf-3539624203.jpg" alt="Ilustrasi jembatan suroboyo. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jembatan suroboyo. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keterbatasan anggaran membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadapi dilema besar untuk melanjutkan proyek infrastruktur Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lintas Luar Barat (JLLB). &ldquo;Untuk OERR, kita membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp 1,6 triliun," tutur Eri, Senin (21/4). Artinya, kedua proyek infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 7,6 triliun. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2025 berada di angka Rp 12,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan Surabaya, terutama penanganan banjir. Eri menyebut pemasangan u-ditch di seluruh perkampungan diperkirakan menelan anggaran Rp 3 triliun. "Belum termasuk program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang juga membutuhkan anggaran tidak sedikit, yakni sekitar Rp 245 miliar, sehingga kalau ditotal itu lebih dari Rp 7 triliun," terang Eri. Mengingat tingginya kebutuhan anggaran, Eri menilai penting untuk memberi kejelasan soal kelanjutan proyek. Dia mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Eri menuturkan tersendatnya proyek infrastruktur JLLT dan JLLB akan berdampak pada laju ekonomi Kota Surabaya. Di sisi lain, dua proyek ini sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan APBD yang terbatas. "Karena itu lah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan KPBU sehingga JLLT ini bisa jalan di 2028. Seperti kata Pak Presiden, kalau ada proyek infrastruktur besar, gunakan KPBU sesuai kemampuan," ucap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadapi dilema anggaran untuk proyek JLLT dan JLLB, usulkan KPBU karena APBD minim

Dilema Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: APBD Minim, Proyek JLLT dan JLLB Terancam Mandek 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya mengevaluasi trase dan penetapan lokasi (penlok) baru jalan lingkar luar timur (JLLT). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya optimistis tahap itu dapat tuntas pada tahun ini. Ada sejumlah penyesuaian pada rencana penlok baru itu. Sekretaris Bappedalitbang Surabaya Dwija Wardhana menyampaikan, pembuatan penlok baru itu lantaran masa berlaku penlok sebelumnya telah habis. Yakni, selama dua tahun. Proses penyusunan pun tengah berlangsung lintas instansi dengan penyesuaian di beberapa aspek. &ldquo;Penyesuaian minor seperti penentuan lahan mana saja yang terkena pembebasan dan prioritas lokasi pengerjaan,&rdquo; terang Dwija Wardhana, Kamis (10/4). Selain itu, ada pula usulan penggeseran lokasi JLLT yang belum terbangun. Yakni, sedikit bergeser ke arah timur untuk menyesuaikan konektivitas dengan Surabaya Eastern Ring Road (SERR). Sehingga dapat terhubung langsung dengan JLLT Surabaya untuk memfasilitasi akses dari Bandara Juanda menuju Pelabuhan Tanjung Perak. &ldquo;Penyesuaian trase ini untuk area JLLT yang belum terbangun, agak bergeser ke timur mendekati kawasan mangrove,&rdquo; ungkap Dwija Wardhana. Tak sekadar karena habis masa berlaku, penlok baru itu juga penting. Pasalnya, berkaitan dengan aspek pembebasan lahan mulai dari sosialisasi, konsultasi publik, hingga appraisal. Jika tak ada kendala, penyusunan penlok baru dapat rampung maksimal tahun ini. &ldquo;Untuk pelaksanaan pengerjaan fisik dilakukan bertahap, karena merupakan proyek jangka panjang,&rdquo; sebut Dwija. JLLT bakal menjadi jalur penghubung utama sepanjang 16,3 kilometer di kawasan timur. Melintasi enam kecamatan yakni Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Proyek itu diharapkan dapat menjadikan kawasan timur semakin berkembang seperti di sektor investasi. &ldquo;Pada lima tahun pertama sampai 2029, berlangsung segmen pertama di sisi utara dan berlanjut ke selatan,&rdquo; ujar Dwija Wardhana. Terpisah, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita menjelaskan, pembahasan penyesuaian desain dan rencana penetapan penlok baru itu telah dilakukan. Usul awal pergeseran trase berlangsung sejak kawasan Pakuwon City menuju selatan. &ldquo;Sedangkan yang di utara area Nambangan tidak ada pergeseran, mempertimbangkan konektivitas dengan SERR,&rdquo; terang Adi Gunita. Pihaknya pun bakal melakukan pengukuran di lapangan terkait peta bidang untuk penlok baru. Namun, masih menunggu instruksi lebih lanjut dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Sebab, mempertimbangkan masa berlaku penlok dan belum adanya prioritas anggaran. &ldquo;Kami mengikuti dan siap melakukan pengukuran apabila ada instruksi lanjut mengenai skala prioritas,&rdquo; sebut Adi Gunita.&nbsp;

Pemkot tengah mengevaluasi trase dan penetapan lokasi (penlok) baru jalan lingkar luar timur (JLLT) demi meningkatkan konektivitas

Pemkot Surabaya Sesuaikan Desain dan Susun Penlok Baru JLLT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-27-at-111836-1131604018.jpg" alt="Ilustrasi JLLT di Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi JLLT di Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemkot Surabaya menunda pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) karena ada beberapa proyek strategis lain yang harus berjalan pada tahun depan. Di antaranya, melanjutkan pelebaran Jalan Raya Menganti Lidah Wetan dan pembangunan Surabaya Eastern Ring Road (SERR). Kepala Bappedalitbang Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, tahun depan ada sejumlah proyek besar yang dinilai lebih urgen. Selain melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), ada pula lanjutan pelebaran Jalan Raya Menganti Lidah Wetan. &rdquo;Pekerjaan fisik JLLB dari simpang susun Romokalisari menuju ke Benowo. Kemudian, melanjutkan pelebaran Jalan Raya Menganti Lidah Wetan untuk mengantisipasi perkembangan Gresik,&rdquo; paparnya. Kawasan Gresik di sisi barat Surabaya memang berkembang cukup pesat. Saat ini di wilayah itu, pengembang properti tengah membangun hunian modern. Pertumbuhan perumahan akan meningkatkan mobilisasi warga. Terlebih mayoritas warga yang tinggal di sana bekerja di Surabaya. &rdquo;Dibutuhkan akses yang lebar agar tidak macet,&rdquo; paparnya. Utamakan Bangun SERR Selain JLLT, pemkot juga berencana membangun Surabaya Eastern Ring Road (SERR). Akses itu menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak menuju Bandara Internasional Juanda. Diperkirakan pengerjaan SERR bakal lebih cepat karena pemkot dibantu pemerintah pusat. &rdquo;SERR akan dikonsep sebagai jalan tol. Sedangkan JLLT jalan non-tol,&rdquo; kata Irvan. Untuk SERR, kata Irvan, pihaknya sudah memasukkannya dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pengerjaannya diperkirakan menelan anggaran sampai Rp 6,7 triliun. Proyek itu akan digarap dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pembebasan Lahan JLLT Jadi Beban Pemkot Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengungkapkan, pembangunan JLLT membutuhkan dana besar untuk membebaskan lahan. Itu memberatkan pemkot. Namun, dia berharap pemkot tetap mengalokasikan dana pembelian lahan setiap tahun. Setelah lahan siap, kata Eri, pembangunan JLLT bisa dilakukan dengan sistem KPBU. Eri mengatakan, skema itu sangat memungkinkan. &rdquo;Di beberapa daerah lain, KPBU untuk infrastruktur daerah bisa dijalankan. Nanti tinggal Pemkot Surabaya menyepakati sistem pembayaran dengan KPBU seperti apa,&rdquo; katanya. Respons Pengembang Meski pembangunannya tertunda, developer perumahan yang memiliki lahan di kawasan JLLT tetap menambah unitnya. Koordinator Penjualan Amesta Living Meliani Bintara menuturkan, penundaan pembangunan JLLT tidak berdampak signifikan pada pengembangan hunian di kawasan itu. &rdquo;Kami yakin, setiap developer punya banyak plan untuk terus berkembang dan kami juga turut serta membuka akses-akses lain,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, sejak tahap awal pada 2021, sudah terjual 300-an unit.&nbsp;(gal/zam/c6/aph)

Pemkot Surabaya menunda pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) karena ada beberapa proyek strategis lain yang harus berjalan.

Tunda Bangun JLLT, Pemkot Surabaya Utamakan Pelebaran Raya Menganti Lidah Wetan dan SERR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-27-at-111836-1131604018.jpg" alt="Ilustrasi JLLT di Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi JLLT di Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengubah rute atau trase proyek infrastruktur pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau Outer East Ring Road (OERR). Rencananya, rute JLLT digeser dari rencana awal yang sebelumnya melewati Jalan Middle East Ring Road (MERR). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, perubahan rute itu untuk menekan biaya pembebasan dan pembangunan JLLT yang mencapai sekitar Rp 7 triliun. Pihaknya pun mengusulkan agar rute lintasan JLLT digeser ke sisi luar di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). &rdquo;JLLT itu digeser ya, bukan lewat yang perencanaan awal. Ini akan kita sampaikan kepada kementerian. Jadi, JLLT akan melintasi daerah-daerah pantai, tidak lagi ke tengah kota yang menuju Jalan MERR,&rdquo; ujar Wali Kota Eri. Wali Kota Eri menegaskan, Pemkot Surabaya belum menyampaikan usul perubahan rute kepada pemerintah pusat. Saat ini pihaknya masih mendiskusikan terkait rencana perubahan rute tersebut. &rdquo;Kita memang belum sampaikan ke sana (pemerintah pusat), nanti kita diskusikan mulai kapan pengerjaannya dari pemerintah pusat, karena kita minta digeser,&rdquo; jelas Eri. Pun demikian, terkait kapan waktu pasti dimulainya pengerjaan JLLT, Wali Kota Eri juga masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. Sebab, dimungkinkan pembangunan JLLT akan di-cover pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &rdquo;Tapi kalau pembebasan-pembebasan yang titik lokasinya tidak berubah, itu kita lakukan, meski tidak semuanya,&rdquo; kata Eri, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini. Dalam proses perencanaan, Wali Kota Eri mengungkapkan, Pemkot Surabaya tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan pembangunan JLLT. Dari hasil perhitungan sementara, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp 7 triliun. &rdquo;Saya juga minta kepada Bappedalitbang untuk menyampaikan, pembebasan JLLT sampai bangunnya itu berapa? Ternyata pembebasan dan bangun itu sampai Rp 7 triliun,&rdquo; ujar Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dengan besarnya anggaran tersebut, dia menekankan pentingnya memasukkan rencana itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya. Proyek JLLT itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan bisa menghabiskan anggaran APBD Surabaya jika dipaksakan selesai dalam kurun satu tahun. &rdquo;Makanya saya bilang, Rp 7 triliun ini harus dibuat RPJMD Pemkot Surabaya, kapan selesainya. Jadi tidak bisa diselesaikan tahun ini. Kalau diselesaikan tahun ini, APBD Surabaya habis,&rdquo; jelas Eri. Untuk itu, setiap wali kota yang menjabat harus berani membuat keputusan besar agar proyek pemecah kemacetan di wilayah timur Surabaya itu bisa terus berlanjut. Cak Eri menekankan pentingnya setiap pemimpin Surabaya ke depan harus memastikan proyek infrastruktur JLLT tercantum dalam RPJMD sehingga tidak terhapus dari rencana pembangunan kota. &rdquo;Ini wali kota zaman saya harus berani bicara. Jadi nanti wali kota selanjutnya itu tenang. Kalau misalnya saya bilang, JLLT tak bangun dalam waktu singkat, tapi ternyata biayanya triliunan,&rdquo; terang Eri. Proyek infrastruktur pembangunan JLLT akan memiliki panjang sekitar 16,8 kilometer. Jalan dengan 60 meter itu akan melintasi enam kecamatan di Kota Surabaya. Mulai dari Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Saat ditanya apakah anggaran Rp 7 triliun tersebut sudah dihitung dengan mempertimbangkan pergeseran rute JLLT, Cak Eri menjelaskan, anggaran tersebut belum diperhitungkan dengan penggeseran rute. Namun, dia menyebutkan bahwa biaya bisa berkurang hingga 30 persen jika rute digeser ke kawasan pantai. &rdquo;Kalau digeser, biaya bisa berkurang. Kalau perhitungan kita, rute digeser bisa berkurang hampir sekitar 30 persen,&rdquo; jelas Cak Eri. Meski demikian, Cak Eri menyatakan, jika seluruh anggaran Rp 7 triliun digunakan hanya untuk pembangunan JLLT, APBD Surabaya 2024 akan habis. Karena itu, rencana pembangunan JLLT ini harus dimasukkan ke dalam RPJMD. &rdquo;Kalau Rp 7 triliun digunakan hanya untuk bangun JLLT, APBD Surabaya akan habis,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya berencana mengubah rute atau trase proyek infrastruktur pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau OERR

Geser Rute JLLT Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Tekan 30 Persen Biaya Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Pengerjaannya terkendala pembebasan lahan. Untuk mempercepat penuntasan proyek tersebut, DPRD Surabaya mendorong pemkot segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. JLLT contohnya. Dari total panjang jalan 16,8 kilometer, akses yang sudah dibangun baru berkisar 850 meter di daerah Kedung Cowek, Kenjeran. Selebihnya belum ada pembangunan. Pembangunan JLLT melintasi enam kecamatan. Meliputi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Titik terakhir akan tersambung dengan exit toll Tambak Sumur, Sidoarjo. Selain pekerjaan fisik, pembebasan lahan JLLT juga butuh anggaran yang sangat besar sampai Rp 7 triliun. Adapun kebutuhan lahan 500 ribu m&sup2;. &rdquo;Anggaran ini sangat besar. Dan bisa berubah karena harga lahan kan terus bergerak,&rdquo; papar anggota Komisi C DPRD Surabaya Endi Suhadi. Endi menyarankan pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga mendapatkan bantuan dari APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu. &rdquo;Dengan bantuan APBN, JLLT bisa rampung lebih cepat,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, pembangunan JLLB untuk tahun ini distop sementara. Tahun depan jalan sepanjang 15,2 kilometer tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sebelum pengerjaan berjalan, pemkot diminta memastikan ketersediaan lahan. &rdquo;Dikerjakan 2024 ya, sebentar lagi kan,&rdquo; kata Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto. Menurut Lilik, pembangunan JLLB difokuskan pada area junction atau penghubung kawasan Tambak Osowilangun. Di titik itu, JLLB akan terkoneksi dengan jalur menuju Gelora Bung Tomo (GBT), tol modifikasi Romokalisari, dan flyover (FO) Teluk Lamong. &rdquo;Ketika JLLB rampung, bisa terhubung dengan jalur-jalur lain,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013080036/kurang-hati-hati-dan-tak-pakai-helm-laka-lantas-di-kapas-krampung-sebabkan-bocah-13-tahun-tewas">Kurang Hati-Hati dan Tak Pakai Helm, Laka Lantas di Kapas Krampung Sebabkan Bocah 13 Tahun Tewas</a> Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati meminta pemkot aktif berkomunikasi dengan Kementerian PUPR maupun anggota DPR RI agar pembangunan JLLB dan JLLT cepat selesai. &rdquo;Kalau tidak ada upaya luar biasa, proyek ini sulit terhubung semuanya. Padahal, akses ini sangat strategis,&rdquo; jelasnya. JLLT dan JLLB punya arti penting dalam menyokong kemajuan Kota Pahlawan. Selain meningkatkan mobilitas, tersambungnya akses baru tersebut juga bisa membuka kawasan perekonomian baru. Ekonomi warga juga makin berkembang. Sebab, antarkawasan akan terkoneksi. Mulai dari Surabaya Barat, Timur, hingga Selatan.&nbsp;(mar/dya/ata/c6/aph) SEPUTAR PROYEK JLLT DAN JLLB JLLT - Panjang sekitar 16,8 kilometer. - Melintasi enam kecamatan. - Saat ini baru tersambung di dua titik. Bulak 850 meter dan Mulyorejo 400 meter. JLLB - Memiliki panjang 15,2 kilometer. - Melintasi dua kecamatan. - Terdiri atas 50 persen tanah pengembang dan 50 persen tanah perorangan/warga. Arti Penting JLLT-JLLB - Meningkatkan mobilitas warga dan distribusi logistik. - Menambah konektivitas antarwilayah. - Terbukanya kawasan bisnis dan ekonomi baru. Sumber: Reportase Jawa Pos &nbsp;

Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Terkendali lahan.

Proyek Dua Jalan Lingkar di Surabaya Terkendala Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/f0c53fcc-dfb5-4c28-a908-120f23faea51-1.jpg" alt="Suasana ekowisata mangrove. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana ekowisata mangrove. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Usulan DPRD Surabaya untuk menggeser sumbu jalan lingkar luar timur (JLLT) mendekati Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) menuai pro-kontra. Tokoh arsitektur yang juga Guru Besar ITS Prof Johan Silas tidak setuju dengan rencana itu.  Menurut dia, trase saat ini sudah melalui kajian dan penelitian para ahli. ”Sudah ada kajian-kajian. Sudah dipelajari,” kata Johan kepada Jawa Pos kemarin (25/1).  Garis tengah infrastruktur sepanjang 16,8 kilometer itu berada di perbatasan kawasan lindung Pamurbaya. Maka tidak perlu digeser ke garis pantai. Agar kawasan Pamurbaya tidak rusak oleh pembangunan jalan. Sekaligus sebagai pelindung supaya Pamurbaya tidak digerogoti pembangunan.  ”Kalau ini (JLLT, Red) dimasukkan di Pamurbaya, kawasan itu habis,” tegasnya.  Tak hanya merusak kawasan lindung dan ekosistem, perubahan trase juga bisa mengancam daerah tengah kota. Itu bisa memicu banjir. Sebab, lahan resapan rusak oleh konstruksi pembangunan jalan. ”Maka sebaiknya tidak mengusik garis pantai,” papar Johan.  Di sisi lain, konstruksi bangunan yang mendekat ke pantai juga dinilai tidak bagus. Konstruksi struktur jalan kurang kuat karena berdiri pada tanah endapan. Hal itu bisa menimbulkan tambahan biaya yang tidak sedikit. ”Makin mendekati laut ya makin lemah,” ucapnya.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dewan mengusulkan sumbu JLLT digeser dari kawasan permukiman ke kawasan Pamurbaya. Tujuannya, pembangunan akses itu semakin cepat.  Pemkot Surabaya tidak disibukkan dengan pembebasan lahan milik warga. Selain itu, perubahan trase tersebut mewujudkan konsep waterfront city. Namun, sebelum menggeser trase, pemkot harus merevisi tata ruang.  Menanggapi itu, Johan menyampaikan bahwa pembebasan tanah pada akses JLLT merupakan investasi jangka panjang. Sebab, kawasan itu pasti akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi warga.  Daripada melintasi Pamurbaya, itu berdampak besar pada kerusakan alam yang ditimbulkan. ”Ancaman banjir yang ditimbulkan di tengah kota ini kan akan menelan biaya lagi,” tegasnya.  Bahkan, Johan mengibaratkan biaya pembebasan lahan JLLT sama dengan infrastruktur yang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo dari sumber utang. Seperti pembangunan jalan tol dan sarana infrastruktur lainnya. ”Ini utang sebagai investasi,” jelas peraih penghargaan Habitat Scroll of Honour dari PBB itu.  Lebih jauh, Johan sepakat bahwa pembangunan JLLT sangat penting. Karena itu, pembangunan akses tersebut harus segera dilanjutkan sampai ke kawasan Bandara Internasional Juanda.  Tersambungnya JLLT, papar dia, akan sangat membantu menghidupkan Jembatan Suramadu. Pengguna jalan menuju Juanda atau Sidoarjo tidak perlu melintasi tengah kota. ”Cukup lewat JLLT sehingga tidak muter,” paparnya.  Ke depan, JLLT juga tersambung dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan demikian, akses logistik lebih mudah. Pergerakan ekonomi pun lebih berkembang. ”JLLT juga akan bisa mengimbangi MERR yang mulai macet,” beber Johan.  ---  PANDANGAN PAKAR TERKAIT JLLT <ul> 	<li>Sumbu jalan tidak perlu digeser ke Pamurbaya.</li> 	<li>Jika digeser ke Pamurbaya, konstruksi JLLT merusak kawasan lindung dan ekosistem.</li> 	<li>Bisa memicu dampak banjir ke tengah kota.</li> 	<li>Konstruksi jalan berpotensi lemah karena berdiri di tanah endapan.</li> 	<li>Trase awal sudah melalui kajian ahli.</li> </ul> Sumber: Wawancara Jawa Pos dengan Prof Johan Silas

Pro-Kontra JLLT, Pakar ITS Tidak Setuju Sumbu Digeser ke Pamurbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/proyek-jllb.jpg" alt="TUNGGU HASIL LELANG: Proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) terputus dan baru sampai di perlintasan KA kawasan Sememi kemarin (21/2). (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU HASIL LELANG: Proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) terputus dan baru sampai di perlintasan KA kawasan Sememi kemarin (21/2). (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya akan menggelar hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Dalam pertemuan itu, dewan meminta DPRKPP memaparkan capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) yang dinilai lambat.  Anggota Komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am menegaskan, tidak ada alasan bagi pemkot untuk menunda pembangunan infrastruktur itu. Sebab, di sisi lain, capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya Barat sangat signifikan. Sementara progres JLLT minim.  ”Jangan sampai ada ketimpangan antara JLLT dan JLLB,” katanya kemarin (24/1).  Ghoni menyebut, JLLT dan JLLB sama-sama penting. Keduanya akan menopang kelancaran mobilitas warga. Operasional keduanya juga akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di metropolis. ”Maka, saya minta pembangunan ini (JLLT dan JLLB, Red) harus ada pemerataan,” tegas Ghoni.  Tahun ini, sambung dia, DPRD melalui badan anggaran (banggar) sudah sepakat mengalokasikan anggaran pembebasan lahan JLLT. Nilainya Rp 200 miliar. Dia meminta instansi terkait untuk gerak cepat melakukan pembebasan lahan. Khususnya lahan milik warga yang masuk dalam rencana trase atau sumbu JLLT. ”Jangan sampai alokasi anggaran tidak diserap dengan maksimal,” paparnya.  Kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan JLLT memang terbilang besar. Jika mengacu sumbu rencana awal, jelas Ghoni, total anggaran yang dibutuhkan untuk lahan mencapai Rp 7 triliun. ”Tentu ini anggaran besar. Maka, pembebasan lahan ini dilakukan bertahap,” tegas politikus PDIP itu.  Buchori Imron, anggota komisi C lainnya, menilai pemkot tidak serius dalam membangun JLLT. Itu terlihat dari ketimpangan pembangunan antara JLLT dan JLLB. Padahal, rencana pembangunan infrastruktur itu dilakukan sejak era pemerintahan wali kota sebelumnya. ”Jangan sampai APBD hanya habis untuk wilayah barat. Sementara pengembangan timur masih minim,” papar Buchori.  Di sisi lain, rencana trase pembangunan JLLT masih menuai perdebatan. Komisi C kurang sreg dengan sumbu jalan saat ini yang melintasi kawasan padat penduduk. DPRD ingin sumbu jalan digeser ke tepi laut menyusuri kawasan lindung pantai timur Surabaya (pamurbaya). Selain hemat biaya pembebasan lahan, juga mewujudkan konsep waterfront city.  Nah, untuk mencapai target itu, dewan akan memanggil dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP).  ---  ARTI PENTING JLLT: <ul> 	<li>Meningkatkan mobilitas warga dan distribusi logistik</li> 	<li>Menambah konektivitas antarwilayah</li> 	<li>Terbukanya kawasan bisnis dan ekonomi baru</li> 	<li>Menghubungkan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda</li> </ul> Dorongan DPRD <ul> 	<li>Mempercepat pembebasan lahan</li> 	<li>Menggeser sumbu JLLT ke pamurbaya</li> 	<li>Mengebut pengerjaan fisik</li> </ul> Keterangan: <ul> 	<li>-JLLT memiliki panjang sekitar 16,8 kilometer</li> </ul> Sumber: Reportase Jawa Pos

Jangan Ada Ketimpangan Pembangunan JLLT dan JLLB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya ngotot ingin menggeser sumbu atau trase jalan lingkar luar timur (JLLT) dari permukiman padat penduduk ke tepi laut menyusuri kawasan pantai timur Surabaya (pamurbaya). Meski harus mengubah tata ruang, pemindahan garis tengah akses itu harus berjalan agar metropolis bisa mengadopsi konsep waterfront city.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, penggantian sumbu JLLT bisa diwujudkan dengan mengubah rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) serta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Surabaya. Menurut dia, mengubah tata ruang itu lazim dilakukan pemerintah. Idealnya, perubahan bisa dilaksanakan setiap lima tahun. ”Karena perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan kota,” kata Baktiono kemarin (18/1).  Revisi RDTRK dan RTRW, papar dia, bisa dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya bersama dewan. DPRD sebagai perwakilan rakyat perlu mengetahui rencana pembangunan kota ke depan. Karena itu, Baktiono meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya untuk menunda konstruksi fisik JLLT yang melintasi kawasan padat permukiman. ”Yang ini (trase awal JLLT, Red) jangan diteruskan karena tidak sesuai dengan cita-cita waterfront city,” tegasnya.  Baktiono menyampaikan, pembangunan infrastruktur jangan sampai mengabaikan estetika kota. Misalnya, pembangunan perumahan atau gedung yang membelakangi laut. Apalagi, dalam rencana pemerintah pusat, ke depan di kawasan timur juga dibangun ruas tol. Nah, jika pembangunan JLLT tetap pada rencana awal, ruas tol dipastikan akan mepet ke tepi laut. ”Tapi, jika JLLT di pamurbaya, proyek tol akan masuk ke tengah laut. Itu nggak apa-apa karena reklamasi kewenangan pusat,” jelasnya.  Dewan juga meminta pemkot mempercepat pembangunan JLLT. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron menyampaikan, banyak lahan bekas tanah kas desa (BTKD) yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan akses itu. Pihaknya pun mendukung agar pembangunan JLLT dikebut. Sebab, akses tersebut sangat ditunggu warga Surabaya.  Terutama, lanjut Buchori, warga di Surabaya Timur. Masyarakat meminta pembangunan di wilayah timur juga diperhatikan. ”Kami ingin JLLT dan JLLB dibangun secara bersamaan,” tegas politikus PPP itu.  William Wirakusuma, anggota komisi C lainnya, meminta DSDABM Surabaya mendata dengan cermat status lahan JLLT. ”Kalau PSU kan tidak perlu dibebaskan,’’ katanya.  ---  SEPUTAR PROYEK JLLT <ul> 	<li>Memiliki panjang 16,8 kilometer</li> 	<li>Melintasi enam kecamatan: Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar</li> 	<li>Saat ini baru tersambung di dua titik. Bulak (850 meter) dan Mulyorejo (400 meter).</li> </ul> Sumbu JLLT Awal <ul> 	<li>Lebih dekat ke akses permukiman warga</li> 	<li>Memudahkan dan melancarkan mobilitas warga sekitar</li> 	<li>Anggaran pembebasan lahan dan pekarangan terlampau besar</li> 	<li>Total kebutuhan pembebasan lahan diperkirakan Rp 7 triliun</li> </ul> Sumbu Pamurbaya <ul> 	<li>Akses jalan cukup jauh dari permukiman warga</li> 	<li>Bisa menekan anggaran pembebasan lahan</li> 	<li>Banyak dilintasi tanah negara dan BTKD</li> 	<li>Panorama alam pamurbaya yang indah di sepanjang jalan</li> </ul> Sumber: Reportase Jawa Pos

Lanjutan JLLT, Surabaya Harus Terapkan Waterfront City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/JLLT-BARU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Trase atau sumbu Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Surabaua berpotensi berubah. Itu seiring dengan desakan anggota dewan agar akses tersebut didekatkan ke tepi laut. Persisnya melintasi kawasan lindung pantai timur Surabaya (pamurbaya).  Permintaan itu disampaikan Komisi C DPRD Surabaya dalam rapat bersama dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM) kemarin (17/1). ”Jalan ini akan tampak indah dan bagus kalau melintasi pamurbaya,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono.  Menurut dia, keberadaan JLLT yang melintasi pinggir pantai sesuai dengan konsep waterfront city. Yaitu, pembangunan perkotaan yang berdekatan dengan sumber air seperti pantai, danau, dan sungai yang terdapat unsur keindahan alam. Konsep itu banyak diadopsi di negara-negara maju. ”Kami minta (JLLT, Red) menghadap ke laut,” ujarnya.  Berdasar sumbu jalan, saat ini ruas JLLT melintasi banyak kawasan permukiman padat penduduk. Salah satu kawasan padat penduduk yang akan dilintasi trase JLLT adalah simpang lima Keputih Tegal, Sukolilo. Puluhan rumah dan pekarangan warga masuk dalam daftar pembebasan lahan. Selama ini, kawasan itu identik dengan kemacetan. Khususnya pada jam berangkat dan pulang kerja.  Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo menambahkan, pihaknya tidak setuju dengan garis tengah JLLT saat ini. Menurut dia, dengan melintasi daerah permukiman padat penduduk, anggaran pembangunan yang dibutuhkan terlampau besar. Itu hanya untuk kebutuhan pembebasan lahan. Baik berupa rumah, pekarangan, maupun lahan lainnya. Belum untuk anggaran konstruksi. ”Anggaran yang dibutuhkan terlalu besar,” jelasnya.  Akan berbeda halnya kalau akses JLLT melintasi pesisir pantai. Kawasan pamurbaya merupakan tanah negara. Dengan demikian, anggaran untuk pembangunan jalan tersebut bisa ditekan. ”Dengan mepet ke pesisir pantai, cost untuk pembebasan lahan jadi sangat kecil,” sambungnya.  Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Surabaya Gede Dwija Wardhana menyampaikan, JLLT memiliki panjang 16 kilometer. Infrastruktur itu akan menyambungkan akses Bandara Internasional Juanda menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Atau sebaliknya. ”Keberadaan JLLT ini kan sangat strategis,” kata Dwija.  Terkait desakan DPRD yang meminta untuk mengubah sumbu jalan, Dwija menyampaikan hal itu menyangkut rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK). Jika trase jalan ingin digeser, menurut Dwija, RDTRK dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus diubah. ”Harus dievaluasi dulu. Harus dikoordinasikan dengan instansi terkait, yaitu DPRKPP,” jelasnya.  ---  PEMBANGUNAN JLLT DALAM ANGKA <ul> 	<li>16 km panjang jalan</li> 	<li>500 ribu m2 kebutuhan lahan</li> 	<li>1.662 m2 lahan sudah dibebaskan</li> 	<li>350 m2 lahan milik pengembang</li> </ul> Desakan DPRD <ul> 	<li>Trase JLLT minta digeser ke kawasan pamurbaya</li> 	<li>Bisa menekan anggaran pembebasan lahan</li> 	<li>Mempercepat pembebasan lahan karena kawasan pamurbaya berupa tanah negara dan BTKD</li> 	<li>Mendekatkan konsep waterfront city</li> </ul> Sumber: Reportase Jawa Pos

Sumbu JLLT Digeser dari Kawasan Permukiman ke Pamurbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, diharapkan dapat segera menuntaskan pembebasan lahan untuk Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Kota Pahlawan, Jawa Timur.  Ketua Fraksi FPG DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Rabu (9/11), mengatakan, lahan untuk JLLT milik petani tambak yang sudah menderita karena sudah dilakukan penetapan lokasi namun tidak segera dibeli oleh Pemkot Surabaya.  "Petani tidak bisa menjual melalui peralihan akta jual beli di notaris karena kebijakan penetapan lokasi tersebut, sehingga nasibnya digantung oleh Pemkot Surabaya sejak 2018," kata dia.  Menurut dia, banyak pemilik tambak di kawasan timur Surabaya juga menjadi korban penetapan konservasi sehingga tidak bisa mendirikan bangunan tempat tinggal. Namun di sisi lain ada developer besar yang lahannya tidak kena konservasi dan bisa menjual unit rumah. Hal ini, lanjut dia, menjadi ketidakadilan sistemik yang dilakukan karena kebijakan Pemkot Surabaya di masa lalu.  "Makanya saya berharap era Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bisa berpihak kepada masyarakat dengan segera dapat merealisasikan pembebasan JLLT, sehingga kawasan timur Surabaya bisa berkembang dan nasib petani tambak yang memiliki lahan segera dapat kepastian," ujar Tokoh Surabaya Timur ini.  Selain itu, kata Toni, kerinduan masyarakat Surabaya Timur akan hadirnya rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah setempat juga akan terobati dengan dimulainya pembangunan pada 2023.  "Ini merupakan kado terindah Wali Kota bagi masyarakat Surabaya Timur, saya juga berharap persoalan pengadaan lahan JLLT segera dituntaskan sehingga para petani tambak bisa segera menentukan sikap mau berusaha di bidang yang lain," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.  Untuk itu, Tono berharap Pemkot Surabaya membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) beriringan dengan JLLT. "Jangan JLLB terkesan dianakemaskan sementara JLLT diabaikan. Kawasan Barat sudah berkembang pesat karena di sana sudah banyak hunian kelas elit yang dibangun oleh developer kelas atas. Jangan uang pajak dan retribusi dibuat untuk membangun kawasan elit yang sebenarnya itu tanggung jawab pengembang," kata Toni.  Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto sebelumnya mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan JLLB dan JLLT belum terbayar sekitar Rp 400 miliar.  Hal itu, lanjut dia, dampak adanya refocusing atau pengalihan anggaran selama pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021 menyisakan utang atau tunggakan yang harus dibayar untuk pembebasan lahan JLLT dan JLLB sebesar Rp 400 miliar.  "Masih banyak persil pembebasan JLLT dan JLLB belum terbayar. Biasanya anggaran untuk pembebasan Rp 400 miliar setiap tahun, pas refocusing tinggal Rp 200 miliar. Rencananya utang Rp 400 miliar tersebut akan dibayarkan pada tahun 2023," kata dia. (*)

Anggota DPRD Surabaya Berharap Pembebasan Lahan JLLT Cepat Tuntas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jllt

Berita Terkini