<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/5_pemkot-1176870669.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Sejumlah proyek infrastruktur strategis di Surabaya barat dipastikan tetap berjalan pada 2025, meski adanya penyesuaian anggaran. Pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) memastikan proyek-proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan pelebaran Jalan Wiyung akan menjadi prioritas utama. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Surabaya Adi Gunita mengatakan, pembangunan JLLB sisi barat akan dilanjutkan tahun depan dengan sistem multiyears. &ldquo;Proyek itu sudah final, karena memang masuk program multi-year. Panjangnya sekitar 1,1 kilometer, dari area flyover sampai tembus ke Sememi,&rdquo; jelasnya. Pekerjaan JLLB ini akan memantapkan konektivitas kawasan barat dan memperlancar akses ke perbatasan Gresik. Sementara untuk JLLB sisi timur, Adi menyebut pelaksanaannya masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Jalur tersebut nantinya akan menjadi pelengkap koneksi dua sisi lingkar luar kota. &ldquo;Untuk sisi timur kami minta bantuan ke APBN, karena kebutuhan anggarannya cukup besar,&rdquo; tambahnya. Pengerjaan Flyover yang melanjutkan dari Sememi baru ke sebrang jalan raya Sememi tahu depan ditunda. Proyek itu dinilai belum menjadi prioritas utama. Pemkot berfokus menghubungkan akses JLLB dari interchange Romokalisari ke arah Sememi. Disamping itu proyek lanjutan flyover itu menghabiskan dana yang besar sekitar Rp 350-400 miliar. Selain JLLB, Pemkot juga akan melanjutkan pelebaran Jalan Wiyung pada 2026. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dari arah sekarang sampai Puskesmas Lidah Kulon. &ldquo;Tahap pertama panjangnya sekitar 1,1 kilometer, dan akan dilanjut sampai tahun 2027 sejauh 1,5 kilometer lagi,&rdquo; ujar Adi. Proyek ini menelan biaya sekitar Rp50&ndash;60 miliar dan ditujukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di koridor Wiyung&ndash;Lidah Wetan. Adapun proyek Radial Road yang sempat tertunda karena pengerjaan bozem sekarang dilanjutkan. Pengerjaan sekarang pemasangan jembatan. Proyek itu berakhir Desember dan dilanjutkan pada Januari&ndash;Februari 2025. &ldquo;Tahun ini kita hanya bisa memasang beberapa span jembatan karena baru lelang September, Sisanya akan dituntaskan awal tahun depan,&rdquo; kata Adi. Nilai anggaran untuk Radial Road mencapai Rp15 miliar pada 2026. Sementara tahun ini hanya dialokasikan Rp3 miliar. Pengerjaan radial road tahun depan lebih detail. Pekerjaan meliputi pedestrian, PJU, jembatan hingga pengaspalan. Proyek tersebut rencananya rampung dan bisa difungsikan pada Mei nanti. Mengingat tahun depan bukan Maret sudah puasa dan lebaran. Pembukaan akses sendiri dikordinasikan dengan pihak Dishub. Untuk proyek Jalur Lingkar Dalam Barat (JLDB), statusnya masih menunggu keputusan akhir dari pembahasan APBD. Adi menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan usulan lanjutan pekerjaan dengan nilai sekitar Rp42 miliar, termasuk pembangunan jembatan. &ldquo;Masih dibahas bersama tim anggaran dan Komisi Dewan. Keputusannya kemungkinan keluar akhir tahun ini,&rdquo; ujarnya. Adi menegaskan, penyesuaian anggaran tahun depan tidak menghambat rencana pembangunan di Surabaya barat. Prinsipnya tetap berlanjut, hanya penyesuaian waktu dan prioritas. Proyek besar seperti JLLB dan pelebaran Wiyung tetap jalan karena dampaknya signifikan bagi mobilitas warga. Sehingga proyek yang masuk multiyears tetap dilanjutkan karena menjadi skala prioritas.(omy)

Pemkot Surabaya memastikan proyek infrastruktur di barat kota tetap berjalan meski ada penyesuaian anggaran.

JLLB dan Pelebaran Jalan Wiyung Jadi Fokus 2026, JLDB Tunggu Pembahasan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/JLLT-3882976168.png" alt="BELUM BERFUNGSI: Pengendara melintasi jalan luar lingkar barat (JLLB) di kawasan Benowo kemarin (28/5). Pemerintah pusat bakal mengambil alih pembangunan JLLB." width="100%">
<figcaption>BELUM BERFUNGSI: Pengendara melintasi jalan luar lingkar barat (JLLB) di kawasan Benowo kemarin (28/5). Pemerintah pusat bakal mengambil alih pembangunan JLLB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah Kota Surabaya menargetkan pekerjaan fisik Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dimulai awal Agustus 2025. Saat ini proyek senilai Rp 40 miliar itu sedang dalam proses kontrak. Koordinasi dengan PT Margabumi Matraraya (MBMR) juga dilakukan Pemkot. Sebab, mobilisasi material akan menggunakan akses dari tol Romokalisari. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, pekan depan dilakukan rapat-rapat persiapan, termasuk mobilisasi material dan alat berat. &ldquo;Paling cepat Agustus kita mulai masuk ke lapangan,&rdquo; ucap&nbsp;Adi Gunita. Kendaraan proyek tidak akan lewat jalan lingkungan warga. Pemkot sudah berkoordinasi dengan pengelola tol agar mobilisasi alat berat masuk melalui akses tol Romokalisari dari sisi utara. Karena itu akses khusus, Pemkot sudah mengkomunikasikan sejak sebelum tender. Tahap awal, pengerjaan dilakukan sepanjang 400 meter dengan lebar sekitar 20 meter. Sebab baru mencakup satu lajur dari ROW total yang mencapai 40 meter. Pekerjaan ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025. "Satu jalur ini dulu diselesaikan sampai tuntas, karena penyelesaiannya bertahap," tegas Adi Gunita. Pada 2026, proyek JLLB dilanjutkan lagi sepanjang satu kilometer hingga tembus ke Fly Over Sememi. Namun, tetap hanya satu lajur dulu yang dikerjakan, sambil menunggu kesiapan pendanaan. Sehingga total panjang JLLB mulai dari GBT sampai Sememi sekitar 1,4 kilometer.&nbsp;Menurut Adi, estimasi anggaran tahap lanjutan itu sekitar Rp200 miliar. &ldquo;Pembiayaan masih dibahas. Bisa lewat APBD, tapi kami juga mengajukan ke APBN,&rdquo; jelas Adi Gunita. Mengenai dana pinjaman pihaknya belum memutuskan. Karena hal itu butuh kesepakatan. Termasuk soal anggaran pengerjaan JLLB di tahun depan. Yang jelas, akses JLLB satu lajur itu direncanakan bisa tembus Fly Over Sememi di tahun depan. Rencana itu cukup disambut antusias warga, meski masih ada sejumlah aspirasi yang harus dipenuhi. Ketua RW IX Sememi Hambali mengatakan bahwa pembebasan lahan sudah selesai. Namun, masih ada sisa delapan persil tanah warga dengan luas kecil, antara 2 meter persegi hingga 10 meter persegi, yang belum masuk pembebasan. &ldquo;Kami minta sekalian dibebaskan, karena sisa sekecil itu tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk bangunan,&rdquo; kata Hambali. Selain soal sisa lahan, warga juga berharap pengganti sebuah musala yang ikut terdampak proyek. Musala tersebut kondisinya sudah rusak berat dan masuk dalam area penetapan lokasi pembangunan JLLB. &ldquo;Warga meminta dibangunkan musala pengganti di lokasi lain,&rdquo; tambah Hambali.

Pekerjaan Jalur Lingkar Luar Barat Surabaya dimulai bulan depan dengan anggaran Rp 40 miliar dan target selesai akhir 2025

Pembangunan JLLB Dimulai Agustus, Akses Melalui Tol Romokalisari

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/5_pemkot-1176870669.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) akan dilanjutkan kembali. Proyek strategis tersebut telah dilelang dan dalam masa sanggah. Targetnya dalam bulan ini pengerjaan akan dapat dimulai. Titiknya dari sisi simpang empat sebidang Romokalisari menuju sisi selatan.&nbsp; Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita menjelaskan, lelang JLLB sudah terpilih satu pemenang. Saat ini memasuki masa sanggah. "Jika tidak terdapat kendala dalam waktu dekat akan proses tanda tangan kontrak. Harapanya bulan ini pengerjaanya akan dimulai," tutur Adi Gunita.&nbsp; Adi menyebut pengerjaan akan dimulai dari simpang empat sebidang Romokalisari ke arah selatan. Panjangnya 400 meter. "Proyek yang menghubungkan Fly Over Teluk Lamong (TL) tersebut menelan APBD hingga Rp 41,6 miliar.&nbsp;Pengerjaan nantinya ke arah selatan," tambah Adi Gunita.&nbsp; Dia mengatakan, mengenai lanjutan pengerjaan JLLB nanti dimasukan ke skema pembiayaan alternatif pinjaman. Di samping itu, proyek tersebut juga diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) agar mendapatkan bantuan pembiayaan APBN. "Berkasnya sudah dikirim dengan proyek dolog (Bundaran Taman Pelangi)," tutur Adi Gunita.&nbsp;&nbsp; Jika disetujui, JLLB yang ditargetkan akan terkoneksi dari simpang sebidang Romokalisari hingga ke Jalan Raya Sememi pada 2027.&nbsp; Sementara itu, Ketua DPC Aptrindo Surabaya I Wayan Sumadita menjelaskan, pembangunan jalan sangat penting dalam mendukung konektivitas angkutan barang. Dengan terealisasinya JLLB, ongkos pengiriman akan lebih hemat 20 persen. "Karena dari pelabuhan tinggal masuk FO Teluk Lamong lalu ke JLLB sudah tembus Sememi ke arah Menganti," papar I Wayan Sumadita.&nbsp; Wayan menyebut pengiriman barang ke Menganti dan Wringinanom Gresik akan lebih cepat dengan operasional JLLB. Pihaknya juga mendorong kelanjutan pembangunan box culvert Jalan Raya Babat Jerawat yang berhenti sampai Taman Cahaya. "Jika itu berlanjut hingga ke arah perbatasan Menganti. Maka arus lalu lintas barang akan bertambah cepat," tuturnya. Di samping itu, JLLB akan memaksimalkan peran FO Teluk Lamong yang belum beroperasi secara penuh.&nbsp; Terpisah,Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Surabaya Beta Ramadhani mengatakan, arus lalu lintas di Jalan Margomulyo, Tambak Osowilangun hingga Romokalisari di jam sibuk sering padat. Total kendaraan yang melintas mencapai 11ribu kendaraan per jam. "Didominasi angkutan barang dan roda dua," tutur Beta Ramadhani.&nbsp;

Proyek Jalan Lingkar Luar Barat di Surabaya dilanjutkan, dengan target penghematan ongkos kirim hingga 20 persen

JLLB Dilanjutkan Tahun Ini, Pangkas Ongkos Kirim 20 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLB-2.jpg" alt="Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Belum adanya kejelasan pembebasan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) membuat masyarakat bingung. Mereka takut menjual dan membangun di persilnya. Selain itu, ada juga upaya warga untuk menaikkan nilai appraisal agar nominal pembebasan lebih tinggi. Ketua RW IX Sememi Baru, Hambali, mengatakan hingga sekarang belum jelas soal lanjutan pembebasan. Warga yang butuh uang dan mau menjual lahannya juga susah. Karena ada anggapan persil yang masuk JLLB tidak bisa dijual. &ldquo;Warga ingin kejelasan biar tidak seperti ini,&rdquo; terangnya. Menurut dia, sosialisasi seharusnya dilakukan pemkot agar warga tidak bingung. Sebab ada juga warga yang sengaja menaikkan appraisal dengan melakukan renovasi. Hal ini pernah terjadi di wilayahnya. Bagian depan rumah yang sebelumnya terbuka akhirnya ditutup. Nominal yang didapatkan bertambah. Selain itu, ada juga warga yang berniat membangun rumah di lahan kosongnya karena kebutuhan. Tapi, rencana ini urung karena takut dianggap menaikkan nilai appraisal nanti. Sementara, kejelasan pembebasan belum ada. Ketua LPMK Made Joko Hadi Sumangat mengatakan di wilayahnya hanya belasan persil warga yang terdampak JLLB. Ada satu persil yang kondisinya rusak tapi tidak bisa masuk rutilahu karena berada di JLLB. Akhirnya kemarin diajukan kembali dan bisa diperbaiki. &ldquo;Tahun sebelumnya tidak bisa, padahal ini kondisinya rusak,&rdquo; ucapnya. Joko mengatakan, kalau warga yang berupaya menaikkan appraisal tidak ada. Yang ada, mereka tidak berani membangun atau merenovasi rumahnya. Alasannya, takut kalau biaya pembangunan dan renovasi itu tidak sebanding saat appraisal nanti. (omy)

Belum adanya kejelasan pembebasan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) membuat masyarakat bingung dan takut menjual lahan.

Warga Minta Kejelasan Pembebasan JLLB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/8GevFrQp7zywzQ30BkFfm2sMcIe3t2qI8xXnJByf-3539624203.jpg" alt="Ilustrasi jembatan suroboyo. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jembatan suroboyo. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keterbatasan anggaran membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadapi dilema besar untuk melanjutkan proyek infrastruktur Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lintas Luar Barat (JLLB). &ldquo;Untuk OERR, kita membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp 1,6 triliun," tutur Eri, Senin (21/4). Artinya, kedua proyek infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 7,6 triliun. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2025 berada di angka Rp 12,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan Surabaya, terutama penanganan banjir. Eri menyebut pemasangan u-ditch di seluruh perkampungan diperkirakan menelan anggaran Rp 3 triliun. "Belum termasuk program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang juga membutuhkan anggaran tidak sedikit, yakni sekitar Rp 245 miliar, sehingga kalau ditotal itu lebih dari Rp 7 triliun," terang Eri. Mengingat tingginya kebutuhan anggaran, Eri menilai penting untuk memberi kejelasan soal kelanjutan proyek. Dia mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Eri menuturkan tersendatnya proyek infrastruktur JLLT dan JLLB akan berdampak pada laju ekonomi Kota Surabaya. Di sisi lain, dua proyek ini sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan APBD yang terbatas. "Karena itu lah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan KPBU sehingga JLLT ini bisa jalan di 2028. Seperti kata Pak Presiden, kalau ada proyek infrastruktur besar, gunakan KPBU sesuai kemampuan," ucap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadapi dilema anggaran untuk proyek JLLT dan JLLB, usulkan KPBU karena APBD minim

Dilema Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: APBD Minim, Proyek JLLT dan JLLB Terancam Mandek 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/5_pemkot-1176870669.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengerjaan lanjutan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dipastikan dilakukan tahun ini. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) menarget pekerjaannya mulai Mei mendatang. Sehingga sebelum akhir tahun proyek tersebut rampung. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Surabaya Adi Gunita menyampaikan proses pengadaan rencana dilakukan dalam waktu dekat. Paling tidak awal April nanti sudah bisa dilakukan lelang. "Butuh waktu sebulan untuk menentukan pemenang proyek," ucap Adi Gunita. Adi menjelaskan, pengadaan diperkirakan selesai sebulan. Sehingga pertengahan Mei nanti sudah bisa dilakukan pengerjaan. Proyek tersebut ditarget rampung empat bulan. Sehingga sebelum akhir tahun pengerjaannya sudah rampung. Pemkot menyiapkan APBD Rp 40 miliar untuk pengerjaan JLLB. Anggaran tersebut hanya cukup untuk mengerjakan jalan sepanjang 350 meter dengan lebar 15 meter. Sementara total JLLB yang belum terbangun di Sememi ke utara sekitar 1,9 kilometer. Artinya, agar terkoneksi dengan fly over di Sememi masih ada 1,55 kilometer yang harus dikerjakan. Terkait itu, rencana jalan yang belum terbangun anggarannya diajukan ke pusat. Adi menambahkan, pembangunan tahun ini fokusnya dari interchange atau simpang empat ke arah selatan. Dia mengungkapkan pertimbangan yakni, di titik tersebut akses ke Fly Over (FO) Teluk Lamong, Tol Romokalisari, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) sudah siap.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya menargetkan pengerjaan Jalur Lingkar Luar Barat dimulai pertengahan Mei 2023.

DSDABM Surabaya Targetkan Proyek JLLB Rp 40 Miliar Rampung Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/5_pemkot-1176870669.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). (Dok Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) menjadi prioritas proyek infrastruktur tahun depan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya sedang mempersiapkan lelang untuk proyek dengan alokasi Rp 50 miliar itu. JLLB akan menjadi akses penting untuk pengembangan kawasan Surabaya sisi barat. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Surabaya Adhi Gunita mengatakan, ada pekerjaan besar untuk menyambungkan tahap awal JLLB sepanjang 1,9 kilometer di sisi utara Sememi. Pemkot Surabaya berencana membangun 500 meter. Sedangkan sisanya 1,4 km diajukan untuk bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Kalau semuanya sudah rampung, flyover Teluk Lamong bisa tersambung dengan flyover Sememi. Namun, untuk menuntaskan itu, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Karena itu, pemkot mengajukan pembiayaan ke Kementerian Pekerjaan Umum. &rdquo;Kami juga melakukan pengerjaan JLLB yang sumbernya dari APBD,&rsquo;&rsquo; terangnya. Pemkot segera melelang pengerjaan JLLB tersebut. Lama pembangunannya diprediksi sampai tujuh bulan. Percepat Penyerahan Aset Swasta ke Pemkot Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menyampaikan, pembahasan terakhir dengan Kementerian PU terkait penyelesaian status tanah aset simpang flyover Teluk Lamong. Di sana ada lahan milik swasta. Kondisi terakhir sudah ada progres sertifikat laik fungsi flyover dan sekarang sudah selesai. &rdquo;Dan sudah ada kesepakatan dengan swasta untuk percepatan penyerahan aset dari swasta ke pemkot sebagai PSU (prasarana, sarana, dan utilitas, Red) ,&rdquo; terangnya kemarin. Menurut dia, setelah permasalahan itu selesai, Kementerian PU mau membantu pembiayaan JLLB melalui APBN. Hanya saja, kelak tetap menunggu pembahasan dari pusat. Mengingat ada pergeseran dan penyesuaian di kelembagaan kementerian. Bappedalitbang berharap pembiayaan dari APBN itu sangat membantu penyelesaian JLLB. &rdquo;Sehingga APBD bisa dialihkan untuk pembangunan JLLB dari Sememi ke selatan,&rdquo; jelas Irvan.&nbsp;(omy/c17/jun)

Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) menjadi prioritas proyek infrastruktur tahun depan. DSDABM Surabaya sedang mempersiapkan lelang.

Bangun Jalan 500 Meter, Pemkot Surabaya Persiapkan Lelang JLLB Rp 50 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLT-Surabaya-2.jpg" alt="MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PENUNTASAN: Proyek fisik JLLT akan dikebut pada 2024. Tahun depan pemkot fokus membebaskan tanah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Pengerjaannya terkendala pembebasan lahan. Untuk mempercepat penuntasan proyek tersebut, DPRD Surabaya mendorong pemkot segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. JLLT contohnya. Dari total panjang jalan 16,8 kilometer, akses yang sudah dibangun baru berkisar 850 meter di daerah Kedung Cowek, Kenjeran. Selebihnya belum ada pembangunan. Pembangunan JLLT melintasi enam kecamatan. Meliputi Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Titik terakhir akan tersambung dengan exit toll Tambak Sumur, Sidoarjo. Selain pekerjaan fisik, pembebasan lahan JLLT juga butuh anggaran yang sangat besar sampai Rp 7 triliun. Adapun kebutuhan lahan 500 ribu m&sup2;. &rdquo;Anggaran ini sangat besar. Dan bisa berubah karena harga lahan kan terus bergerak,&rdquo; papar anggota Komisi C DPRD Surabaya Endi Suhadi. Endi menyarankan pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga mendapatkan bantuan dari APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu. &rdquo;Dengan bantuan APBN, JLLT bisa rampung lebih cepat,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, pembangunan JLLB untuk tahun ini distop sementara. Tahun depan jalan sepanjang 15,2 kilometer tersebut akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Sebelum pengerjaan berjalan, pemkot diminta memastikan ketersediaan lahan. &rdquo;Dikerjakan 2024 ya, sebentar lagi kan,&rdquo; kata Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto. Menurut Lilik, pembangunan JLLB difokuskan pada area junction atau penghubung kawasan Tambak Osowilangun. Di titik itu, JLLB akan terkoneksi dengan jalur menuju Gelora Bung Tomo (GBT), tol modifikasi Romokalisari, dan flyover (FO) Teluk Lamong. &rdquo;Ketika JLLB rampung, bisa terhubung dengan jalur-jalur lain,&rdquo; ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013080036/kurang-hati-hati-dan-tak-pakai-helm-laka-lantas-di-kapas-krampung-sebabkan-bocah-13-tahun-tewas">Kurang Hati-Hati dan Tak Pakai Helm, Laka Lantas di Kapas Krampung Sebabkan Bocah 13 Tahun Tewas</a> Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati meminta pemkot aktif berkomunikasi dengan Kementerian PUPR maupun anggota DPR RI agar pembangunan JLLB dan JLLT cepat selesai. &rdquo;Kalau tidak ada upaya luar biasa, proyek ini sulit terhubung semuanya. Padahal, akses ini sangat strategis,&rdquo; jelasnya. JLLT dan JLLB punya arti penting dalam menyokong kemajuan Kota Pahlawan. Selain meningkatkan mobilitas, tersambungnya akses baru tersebut juga bisa membuka kawasan perekonomian baru. Ekonomi warga juga makin berkembang. Sebab, antarkawasan akan terkoneksi. Mulai dari Surabaya Barat, Timur, hingga Selatan.&nbsp;(mar/dya/ata/c6/aph) SEPUTAR PROYEK JLLT DAN JLLB JLLT - Panjang sekitar 16,8 kilometer. - Melintasi enam kecamatan. - Saat ini baru tersambung di dua titik. Bulak 850 meter dan Mulyorejo 400 meter. JLLB - Memiliki panjang 15,2 kilometer. - Melintasi dua kecamatan. - Terdiri atas 50 persen tanah pengembang dan 50 persen tanah perorangan/warga. Arti Penting JLLT-JLLB - Meningkatkan mobilitas warga dan distribusi logistik. - Menambah konektivitas antarwilayah. - Terbukanya kawasan bisnis dan ekonomi baru. Sumber: Reportase Jawa Pos &nbsp;

Capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya belum signifikan. Terkendali lahan.

Proyek Dua Jalan Lingkar di Surabaya Terkendala Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JLLB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Megaproyek pembangunan radial road sebagai pemecah kemacetan di Surabaya sedang berjalan. Sejak akhir 2022, sosialisasi program terus dilakukan. Hingga kemarin (22/2) rencana pembangunan jalan penghubung antara jalan lingkar luar barat (JLLB) dan jalan lingkar luar dalam barat (JLDB) masih on progres. Jalan tersebut dibangun di sisi selatan Jalan Lontar.  ’’Untuk tahun ini memang fokus pembebasan lahan terlebih dahulu,’’ ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto.  Pembebasan lahan memang butuh proses panjang. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak. Saat ini masuk tahap konsultasi publik. ’’Kami juga koordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Surabaya terkait wilayah yang perlu dibebaskan,’’ sambung Lilik.  Seiring pemkot berfokus pada pembebasan lahan, pengembang terdampak juga melanjutkan pembangunan di lahan mereka. General Manager CitraLand Surabaya Yuliarso Christiono mengatakan, pihaknya mulai melanjutkan kembali bagian radial road di wilayahnya. ’’Hanya tinggal sebagian kecil. Karena mayoritas sudah selesai,’’ jelasnya.  Direktur Pemasaran untuk Surabaya PT Intiland Development Tbk Harto Laksono juga mendukung pembangunan radial road untuk dapat segera direalisasikan. ’’Ini bakal memberikan kemudahan akses dan mobilitas warga ke banyak lokasi,’’ tuturnya.  Dampaknya bukan hanya pada penghuni perumahan mereka, melainkan juga masyarakat Surabaya Barat secara umum. ’’Apalagi sebagai kawasan bisnis, banyak kegiatan dan butuh mobilitas yang terus meningkat,’’ tambah Harto.  ---  LAHAN UNTUK RADIAL ROAD <ul> 	<li>Lahan milik warga perorangan diperkirakan seluas 8.500 meter persegi.</li> 	<li>Luas lahan yang dikelola pengembang swasta berkisar 44.064 meter persegi.</li> 	<li>Aset Pemkot Surabaya atau BTKD terdampak memiliki luasan 2.160 meter persegi.</li> </ul> Sumber: Presentasi sosialisasi perencanaan pembangunan antara Pemkot Surabaya dan pengembang swasta

Progres Radial Road di Surabaya Barat, Pemkot Fokus Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/proyek-jllb.jpg" alt="TUNGGU HASIL LELANG: Proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) terputus dan baru sampai di perlintasan KA kawasan Sememi kemarin (21/2). (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU HASIL LELANG: Proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) terputus dan baru sampai di perlintasan KA kawasan Sememi kemarin (21/2). (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya akan menggelar hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Dalam pertemuan itu, dewan meminta DPRKPP memaparkan capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) yang dinilai lambat.  Anggota Komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am menegaskan, tidak ada alasan bagi pemkot untuk menunda pembangunan infrastruktur itu. Sebab, di sisi lain, capaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) di Surabaya Barat sangat signifikan. Sementara progres JLLT minim.  ”Jangan sampai ada ketimpangan antara JLLT dan JLLB,” katanya kemarin (24/1).  Ghoni menyebut, JLLT dan JLLB sama-sama penting. Keduanya akan menopang kelancaran mobilitas warga. Operasional keduanya juga akan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di metropolis. ”Maka, saya minta pembangunan ini (JLLT dan JLLB, Red) harus ada pemerataan,” tegas Ghoni.  Tahun ini, sambung dia, DPRD melalui badan anggaran (banggar) sudah sepakat mengalokasikan anggaran pembebasan lahan JLLT. Nilainya Rp 200 miliar. Dia meminta instansi terkait untuk gerak cepat melakukan pembebasan lahan. Khususnya lahan milik warga yang masuk dalam rencana trase atau sumbu JLLT. ”Jangan sampai alokasi anggaran tidak diserap dengan maksimal,” paparnya.  Kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan JLLT memang terbilang besar. Jika mengacu sumbu rencana awal, jelas Ghoni, total anggaran yang dibutuhkan untuk lahan mencapai Rp 7 triliun. ”Tentu ini anggaran besar. Maka, pembebasan lahan ini dilakukan bertahap,” tegas politikus PDIP itu.  Buchori Imron, anggota komisi C lainnya, menilai pemkot tidak serius dalam membangun JLLT. Itu terlihat dari ketimpangan pembangunan antara JLLT dan JLLB. Padahal, rencana pembangunan infrastruktur itu dilakukan sejak era pemerintahan wali kota sebelumnya. ”Jangan sampai APBD hanya habis untuk wilayah barat. Sementara pengembangan timur masih minim,” papar Buchori.  Di sisi lain, rencana trase pembangunan JLLT masih menuai perdebatan. Komisi C kurang sreg dengan sumbu jalan saat ini yang melintasi kawasan padat penduduk. DPRD ingin sumbu jalan digeser ke tepi laut menyusuri kawasan lindung pantai timur Surabaya (pamurbaya). Selain hemat biaya pembebasan lahan, juga mewujudkan konsep waterfront city.  Nah, untuk mencapai target itu, dewan akan memanggil dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP).  ---  ARTI PENTING JLLT: <ul> 	<li>Meningkatkan mobilitas warga dan distribusi logistik</li> 	<li>Menambah konektivitas antarwilayah</li> 	<li>Terbukanya kawasan bisnis dan ekonomi baru</li> 	<li>Menghubungkan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda</li> </ul> Dorongan DPRD <ul> 	<li>Mempercepat pembebasan lahan</li> 	<li>Menggeser sumbu JLLT ke pamurbaya</li> 	<li>Mengebut pengerjaan fisik</li> </ul> Keterangan: <ul> 	<li>-JLLT memiliki panjang sekitar 16,8 kilometer</li> </ul> Sumber: Reportase Jawa Pos

Jangan Ada Ketimpangan Pembangunan JLLT dan JLLB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jllb

Berita Terkini