<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/16052024_163540_mudahkan_peserta_konsultasi_dan_kirimkan_aduan_bpjs_ketenagakerjaan_cabang_plaza_bpjamsostek_kenalkan_jmo-777239942.png" alt="Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. (bpjsketenagakerjaan.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. (bpjsketenagakerjaan.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah pekerja ter-PHK yang melakukan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) naik drastis. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, kenaikan meningkat 100 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.&nbsp; Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengungkapkan, sejak Januari hingga 31 Maret 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada lebih dari 35 ribu pekerja ter PHK. Dari jumlah tersebut total nominal yang dibayarkan kepada peserta tercatat sebesar Rp 161 miliar, meningkat 48 persen years to year (YoY). &ldquo;Jumlah tersebut meningkat 100 persen atau 2 kali lipat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya,&rdquo; ujarnya ditemui usai diskusi &ldquo;Quo Vadis Ojek Online, Status, Perlindungan, dan Masa Depan&rdquo; di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Kamis (8/5).&nbsp; Oni menegaskan, angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan jumlah pekerja ter-PHK yang cukup massif selama 2025. Sebab, ada pula beberapa pekerja lain yang bersifat melanjutkan klaim usai mengalami PHK di tahun lalu.&nbsp;&ldquo;Kita kan datanya cuma karena klaim JKP ya, tapi ada juga yang nggak klaim kan. Udah gede banget kok 35.000. Sritex tuh 10.000 sendiri kan, sisanya 25.000 (dari perusahaan lain, red),&rdquo; jelasnya.&nbsp; Peningkatan klaim ini juga terjadi pada jaminan hari tua (JHT). Tercatat, ada 854 ribu klaim, meningkat 26,2 persen dari tahun sebelumnya dengan total nominal yang dibayarkan sebesar Rp13,1 triliun atau naik 22,5 persen (YoY). Oni memastikan, meski ada kenaikan klaim ini, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan dalam kondisi baik. Hingga periode yang sama, jumlah dana peserta yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 801,3 triliun. Rinciannya, JHT sebesar Rp 491,64 Triliun (meningkat 6,6 persen), jaminan kecelakaan kerja (JKK) Rp 68,59 Triliun (meningkat 11,9 persen), jaminan kematian (JKM) Rp 17,26 Triliun (meningkat 4,3 persen), jaminan pensiun (JP) Rp 194,95 Triliun (meningkat 17,8 persen), JKP Rp 15,35 Triliun (meningkat 23,8 persen), dan BPJS Rp 13,53 Triliun (meningkat 17,4 persen). &ldquo;Untuk memberikan pengembangan yang optimal, dana kelolaan tersebut ditempatkan pada beberapa instrumen investasi. Diantaranya, deposito 12,76 persen, surat utang 75,99 persen, saham 6,79 persen, reksadana 4,13 persen, dan investasi langsung 0,33 persen,&rdquo; paparnya.

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada lebih dari 35 ribu pekerja ter PHK sejak Januari hingga 31 Maret 2025.

Klaim JKP Naik 100 Persen, 35 Ribu Pekerja Ter-PHK Lakukan Klaim Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/SPSI-767449623.jpg" alt="Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru terkait skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di dalam aturan yang baru, buruh atau karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan JKP sebesar 60 persen dari gaji terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Uang ini diterima buruh korban PHK selama enam bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan baru tersebut mendapatkan respons positif dari kalangan buruh. Seperti disampaikan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menceritakan, sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terjadi potongan yang luar biasa bagi penerima pesangon.&nbsp;Sebelumnya di UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, perusahaan bisa memberi maksimum 32 kali upah kepada pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun di dalam UU Cipta Kerja, maksimum hanya 19 kali upah dengan sedikit tambahan berupa JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut Jumhur mengatakan menurut PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, buruh yang kena PHK berhak mendapat 45 persen dari upah di 3 bulan pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Di samping itu ada manfaat lagi seperti pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaan yang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut direvisi dengan keluarnya PP 6/2025 tentang JKP. Aturannya adalah buruh yang terkena PHK, mendapatkan hak JKP sebesar 60 persen dari gaji selama enam bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jumhur aturan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 itu, jauh lebih baik dari PP sebelumnya. Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, Alhamdulillah karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibanding kan PP sebelumnya," kata Jumhur dalam keterangannya Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah. Baginya aturan tersebut jelas pro-buruh. Serta akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto, sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh. Untuk itu momentum seperti ini harus dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Justru sebaliknya, bersama-sama dengan dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang. Baginya yang harus disingkirkan itu adalah parasit-parasit ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena bisa membuat dunia usaha sulit berkembang. "Seperti korupsi, importir ilegal dan sifat serakah," pungkas Jumhur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui ketentuan baru itu keluar pada Sabtu (15/2). Ketentuan lain di dalam aturan baru itu adalah, batas maksimal gaki terakhir yang jadi patokan adalah Rp 5 juta per bulan. Jadi jika ada yang mendapatkan gaji lebih dari Rp 5 juta per bulan, tetap dihitung Rp 5 juta per bulan.</div>

Menurutnya, aturan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 itu, jauh lebih baik dari PP sebelumnya. Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai.

Korban PHK Terima 60 Persen dari Gaji selama 6 Bulan, Buruh Sambut Baik Skema Baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/home-video-cover-1-443454576.jpg" alt="Ilustrasi JKP. (Jkp.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi JKP. (Jkp.go.id)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan 60 persen gaji selama 6 bulan setelah terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini berlaku usai Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani aturan baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program JKP pada 7 Februari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada aturan sebelumnya, yakni PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, manfaat uang tunai yang diberikan kepada peserta hanya sebesar 45 persen dari gaji selama tiga bulan dan 25 persen selama tiga bulan berikutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015651080/prabowo-kembali-jadi-ketum-partai-gerindra-airlangga-doakan-semakin-solid-dan-maju">Prabowo Kembali jadi Ketum Partai Gerindra, Airlangga Doakan Semakin Solid dan Maju</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama 6 bulan," bunyi Pasal 21 ayat (1) dalam PP Nomor 6 Tahun 2025, dikutip Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, ada sejumlah syarat yang ditetapkan untuk bisa mengajukan klaim JKP tersebut. Yakni, manfaat tersebut dapat diajukan oleh peserta yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadi PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, manfaat JKP juga dikecualikan bagi pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Diketahui, ketentuan ini sangat melekat dengan para pekerja tetap atau memiliki kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk mereka yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), manfaat JKP 60 persen dari gaji selama 6 bulan hanya akan diberikan apabila PHK oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari besarannya, patokan gaji yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai JKP ini merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan sebesar Rp 5 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Batas atas upah yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000, dalam hal upah melebihi batas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah," bunyi Pasal 21 ayat (3) dan (4) aturan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Peserta (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan 60 persen gaji selama 6 bulan setelah terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Aturan Baru, Kini Peserta JKP Bisa Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan Setelah PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/Screenshot_2024-08-28-16-22-45-106_comgoogleandroidgm-edit-3952651136.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5 persen sampai akhir tahun 2024. "Kemudian untuk capaian 5 persen sampai di akhir tahun, tadi disampaikan juga untuk kita menggenjot belanja dari kementerian dan lembaga," kata Airlangga usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9). Selain mendorong belanja K/L,&nbsp;pemerintah juga menggenjot kebijakan-kebijakan yang langsung ke masyarakat, khususnya kelas menengah. Contohnya, melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan juga untuk sektor otomotif dalam hal ini untuk kendaraan listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan berbasis bus tertentu. "Semuanya diharapkan bisa digenjot di kuartal IV (2024) ini, sehingga pertumbuhan bisa kita jaga di 5 persen," ucap Airlangga. Selain itu, lanjut Airlangga, juga ada kebijakan-kebijakan lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. "Terkait dengan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu akan direvisi sehingga mereka yang bisa&nbsp;eligible&nbsp;untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, itu bisa ditingkatkan," kata dia. "Kemudian&nbsp;benefit&nbsp;kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua ke 45 persen," ungkap Airlangga. Untuk diketahui, JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun, untuk bantuan uang tunai berlaku bulanan hingga 6 bulan, yakni sebesar 45 persen dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya. "Jadi, dengan perbaikan-perbaikan dan kita minta juga mereka yang PKWT bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan sehingga diperluas lagi kriterianya dan ini akan disiapkan dalam PP dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tutur Airlangga. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi RI tetap 5,1 persen pada semester II Tahun 2024 tidaklah mudah karena perekonomian global yang melemah. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan terus melihat faktor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor demi menjaga pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,1 persen, bahkan 5,2 persen pada kuartal III dan IV. "Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami pelemahan dan fragmentasi," kata Menkeu saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8). Oleh karena itu, Menteri Keuangan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan arahan dari Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah langkah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5 persen sampai akhir tahun 2024. "Kemudian untuk capaian 5 persen sampai di akhir tahun, tadi disampaikan juga untuk kita menggenjot belanja dari kementerian dan lembaga," kata Airlangga usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat. Selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah juga menggenjot kebijakan-kebijakan yang langsung ke masyarakat, khususnya kelas menengah, yakni melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan juga untuk sektor otomotif dalam hal ini untuk kendaraan listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan berbasis bus tertentu. "Semuanya diharapkan bisa digenjot di kuartal IV (2024) ini, sehingga pertumbuhan bisa kita jaga di 5 persen," ucap Airlangga. Selain itu, lanjut Airlangga, juga ada kebijakan-kebijakan lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. "Terkait dengan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu akan direvisi sehingga mereka yang bisa&nbsp;eligible&nbsp;untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, itu bisa ditingkatkan," kata dia. "Kemudian&nbsp;benefit&nbsp;kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua ke 45 persen," ungkap Airlangga. Untuk diketahui, JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun, untuk bantuan uang tunai berlaku bulanan hingga 6 bulan, yakni sebesar 45 persen dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya. "Jadi, dengan perbaikan-perbaikan dan kita minta juga mereka yang PKWT bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan sehingga diperluas lagi kriterianya dan ini akan disiapkan dalam PP dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tutur Airlangga. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi RI tetap 5,1 persen pada semester II Tahun 2024 tidaklah mudah karena perekonomian global yang melemah. Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan terus melihat faktor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor demi menjaga pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,1 persen, bahkan 5,2 persen pada kuartal III dan IV. "Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami pelemahan dan fragmentasi," kata Menkeu saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8). Oleh karena itu, Menteri Keuangan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan arahan dari Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah langkah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Selain menggenjot belanja K/L, pemerintah juga menggenjot kebijakan-kebijakan yang langsung ke masyarakat, khususnya kelas menengah.

Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun ini Bisa Dijaga 5 Persen, Airlangga Bocorkan Strategi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/JKT_Hari-Buruh-Internasional_MIFTAHUL-HAYAT12-1936170390.jpeg" alt="Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)" width="100%">
<figcaption>Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagi negara, para pekerja atau buruh merupakan elemen pembangunan. Karena itu, negara akan hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP untuk mengatur pelaksanaan teknisnya. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, program JKP merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan buruh. Sebelum ada program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK belum mendapatkan skema jaminan sosial. &rdquo;Hal ini yang mendorong pemerintah membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,&rdquo; tutur Fajar. Fajar menyebut manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama. Lalu, 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya. Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat reskilling maupun upskilling. &rdquo;Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,&rdquo; ujar Fajar. Meski pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK. Perusahaan harus mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami. Sementara itu, saat unjuk rasa buruh secara besar-besaran berlangsung di Jakarta, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar kota. Sejak Selasa, Jokowi berada di Jawa Timur dan dilanjutkan ke NTB. Plt Deputi Protokol dan Pers Media Jusuf Permana menjelaskan, kunjungan ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh hari. &rdquo;Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, dari Jawa Timur langsung ke Provinsi NTB. Tidak kembali ke Jakarta,&rdquo; katanya. Kunjungan luar kota Jokowi berlangsung hingga hari ini (2/5). Jusuf mengungkapkan, salah satu agenda Jokowi di Lombok adalah meresmikan jalan. Perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk meresmikan Bendungan Tiu Suntuk. (far/mia/lyn/wan/c19/oni)

Negara hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bentuk Perlindungan Negara untuk Buruh 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/home-video-cover-1-443454576.jpg" alt="Ilustrasi JKP. (Jkp.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi JKP. (Jkp.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan wajibnya memiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin masa depan apabila terkena PHK. BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah program jaminan sosial yang menjadi salah satu tanggung jawab serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan program jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01383559/pekerja-terkena-phk-tetap-dapat-gaji-lewat-jkp-bpjs-ketenagakerjaan">Pekerja Terkena PHK Tetap Dapat Gaji lewat JKP BPJS Ketenagakerjaan</a> BPJS Ketenagakerjaan melalui laman&nbsp;bpjsketenagakerjaan.go.id&nbsp;melampirkan bahwa mereka memiliki beberapa tugas dan fungsi dalam perannya menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Berikuti persayaratan yang wajib kalian tau apakah kamu memenuhi syarat untuk klaim manfaat JKP dilansir dari laman&nbsp;jkp.go.id: 1. Syarat Kelayakan Peserta BPJS memiliki masa iuran minimal 12 bulan selama 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terkena PHK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01377874/bpjs-ketenagakerjaan-sebut-program-jkp-solusi-di-tengah-pandemi">BPJS Ketenagakerjaan Sebut Program JKP Solusi di Tengah Pandemi</a> 2. Sarat Pengajuan Laporan -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Laporan PHK harus disertai dengan bukti -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Terdapat komitmen untuk bekerja kembali -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sudah dilaporkan oleh perusahaan sebagai pekerja non-aktif ke BPJS Ketenagakerjaan -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tidak sedang bekerja yang berstatus Penerima Upah (PU) -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pengajuan klaim manfaat bisa dilakukan paling lambat maksimal 3 bulan sejak terkena PHK. 3. Ketentuan PHK yang diterima PHK dapat diterima apabila tidak disebabkan karena hal berikut: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mengundurkan diri -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pensiun -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cacat total tetap -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meninggal dunia -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pekerja PKWT yang masa kerjanya sudah berakhir sesuai waktu yang tertera pada kontrak kerja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01374621/ada-program-jkp-menaker-minta-perusahaan-tak-semenamena-phk-karyawan">Ada Program JKP, Menaker Minta Perusahaan Tak Semena-mena PHK Karyawan</a> Itulah syarat&nbsp; yang harus diketahui sebelum mengajukan klaim JKP untuk mengakses manfaatnya. Namun, bagaimana dengan manfaat yang akan diterima apabila JKP sudah dapat di klaim? Berikut manfaat JKP dilansir dari laman&nbsp;jkp.go.id: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01373228/permenaker-direvisi-pencairan-jkp-jalan-terus">Permenaker Direvisi, Pencairan JKP Jalan Terus</a> 1. Uang Tunai Pemberian uang tunai akan dilakukan hingga 6 bulan. Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan batas maksimal upah yang dapat diperhitungkan yaitu maksimal 5 juta. Contohnya bantuan tunai yang akan diberikan yaitu sebesar 45% dari gaji sebesar 5 juta untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya. 2. Konseling Konseling bisa dimanfaatkan untuk para pekerja yang terkena PHK untuk mendapat bimbingan serta rekomendasi karir secara gratis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01371891/klaim-jkp-6-bulan-korban-phk-terima-rp-105-juta">Klaim JKP, 6 Bulan Korban PHK Terima Rp 10,5 Juta</a> Proses perencanaan karir pada konseling juga dibantu dengan tenaga konselor yang profesional. 3. Informasi Pasar Kerja Dengan informasi pasar kerja, maka akan mendapatkan akses prioritas untuk mencari lowongan kerja. Mudahnya mengakses lowongan pekerjaan bisa dilakukan dari mana pun dan kapan pun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01371776/skema-jkp-dan-jht-yang-baru-disebut-sama-seperti-punya-jerman">Skema JKP dan JHT yang Baru Disebut Sama Seperti Punya Jerman</a> 4. Pelatihan kerja Banyak pelatihan yang disediakan pada aplikasi dan website SIAPkerja untuk diakses para pekerja. Kegiatan tersebut berguna untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja yang dapat membantu peserta untuk mendapatkan pekerjaan. Begitulah syarat dan manfaat JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dari BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan program jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia.

Ingin Klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, Ini Syarat dan Manfaat yang Harus Kalian Tahu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menaker-Ida-Fauziah-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menaker/">Menaker</a>) <a href="https://www.jawapos.com/tag/ida-fauziyah/">Ida Fauziyah</a> menegaskan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).  Ia menyampaikan, program JKP tidak menggugurkan kewajiban pengusaha untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang di-PHK. Program JKP juga tidak dapat menjadi alasan pengusaha untuk semena-mena melakukan PHK terhadap pekerjanya.  "Mentang-mentang sudah ada program <a href="https://www.jawapos.com/tag/jkp/">JKP</a> terus kemudian dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/phk/">PHK</a>. Saya berharap sekali, PHK adalah pilihan terakhir," kata dia dalam keterangannya, Senin (14/3).  Program JKP juga tidak membebani iuran baru pada pekerja/buruh karena dana tersebut berasal dari iuran pemerintah. Pemerintah telah menyerahkan dana awal untuk program tersebut sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar kepada BPJS Ketenagakerjaan.  "Jadi kami, pemerintah tidak membebani iuran baru," ucapnya.  Ia mengatakan, pekerja yang menjadi peserta <a href="https://www.jawapos.com/tag/program-jkp/">program JKP</a>, dan di kemudian hari ter-PHK, maka berhak mendapatkan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.  "Kami, pemerintah ingin mengurangi kegalauan teman-teman yang mengalami PHK dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan," tandas Ida.

Ada Program JKP, Menaker Minta Perusahaan Tak Semena-mena PHK Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BPJAMSOSTEK24.jpg" alt="Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sudah dapat melakukan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Klaim JKP sudah bisa dilakukan per 11 Februari 2022.  Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyatakan, program JKP diperuntukan bagi pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.  "Berdasarkan perhitungan aktuaris, tahun 2022 ini akan ada sekitar 629 ribu penerima manfaat JKP," kata Chairul dalam keterangannya, Selasa (22/2).  Chairul menjelaskan, meskipun belum diluncurkan secara resmi, program JKP sudah berlaku dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak 11 Februari 2022.  "Sebenarnya JKP akan diresmikan hari ini, namun karena ada pertimbangan teknis maka acara peresmian akan dijadwalkan ulang. Meski begitu, program JKP sudah berjalan dan dapat diklaim manfaatnya per 11 Februari 2022 ini," jelasnya.  Bahkan menurutnya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai membayarkan manfaat uang tunai kepada sejumlah peserta yang telah melakukan klaim JKP. "Hingga 18 Februari 2022 kemarin sudah ada sekitar 48 orang yang mengklaim manfaat JKP ini," ujarnya.  Seperti diketahui, program JKP adalah bantalan sosial yang diberikan bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali, dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.  Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM.  Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM. Selain itu, untuk pertama kali pendaftaran, pekerja belum berusia 54 tahun.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sudah Bisa Klaim JKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DEWAS.jpg" alt="Webinar “Dewas Menyapa Indonesia” dengan tema Pengawasan Kebijakan & Manfaat JKP X JHT Menuju Pekerja/Buruh Sejahtera." width="100%">
<figcaption>Webinar “Dewas Menyapa Indonesia” dengan tema Pengawasan Kebijakan & Manfaat JKP X JHT Menuju Pekerja/Buruh Sejahtera.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah resmi menerbitkan aturan terbaru terkait tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Di dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut tertulis bahwa manfaat JHT dibayarkan sekaligus pada saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.  Munculnya aturan tersebut mendapatkan respons yang cukup beragam dari masyarakat. Hal ini membuat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) membuka ruang dialog melalui “Dewas Menyapa Indonesia” dengan tema Pengawasan Kebijakan &amp; Manfaat JKP X JHT Menuju Pekerja/Buruh Sejahtera.  Kegiatan yang digelar secara daring tersebut secara resmi dibuka oleh Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI Indah Anggoro Putri. Dalam paparannya, Indah menyampaikan bahwa dalam setiap pekerjaan pasti ada risiko kecelakaan maupun hari tua. Oleh karena itu Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan bagi para buruh atau pekerja. Dirinya juga menjelaskan bahwa terbitnya Permenaker 2 tahun 2022 tersebut dinilai tepat kerena pemerintah telah memberikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang ter-PHK. Sehingga Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dikembalikan sesuai filosofinya yaitu sebagai pelindungan pekerja di hari tua, saat mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.  “Jaminan Hari Tua itu untuk hati tua bukan jaminan hari muda,”tegas Indah  Sementara itu di kesempatan yang sama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban turut menyampaikan pandangan bahwa dirinya setuju dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan JHT sesuai filosofinya, namun terbitnya peraturan tersebut tidak di waktu yang tepat dan cukup mendadak sehingga membuat para buruh merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas.  “Saya tetap menggarisbawahi timingnya saja tidak tepat. Kalo kita ngotot soal kembali ke Undang Undang, itu sudah benar. Karena banyak buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan dan memang masih pandemi,”ungkap Elly.  Menutup webinar tersebut, anggota Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, M Aditya Warman yang juga menjadi Host dalam kegiatan tersebut menyimpulkan bahwa universal coverage dari kepesertaan BPJAMSOSTEK sangat ditentukan oleh kolaborasi program. Salah satu bukti nyata yaitu bagaimana pemerintah mengembalikan program JHT sesuai filosofinya dan di sisi lain telah dipersiapkan program JKP bagi pekerja yang ter-PHK dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Guna memastikan program-program tersebut terselenggara dengan baik, maka sudah menjadi tugas Dewan Pengawas untuk memastikan pengawasan dalam optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi kesejahteraan bagi pekerja buruh.  BPJAMSOSTEK sebagai Badan Penyelenggara juga menegaskan siap menjalankan program JHT dan JKP sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

BPJAMSOSTEK Siap Jalankan Program JHT & JKP Sesuai Regulasi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/permenaker-jht.jpg" alt="PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirah berpendapat, aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) memberatkan para pekerja. Sebab, program baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dirilis besok seperti memberikan harapan semu.  "Itu justru mengaburkan substansi persoalan, dan memberikan harapan-harapan semu karena masih abu-abu, belum kelihatan, dan pemanis,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (21/2).  Untuk diketahui, terdapat tiga kelebihan pencairan JHT saat pekerja memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Pertama, akumulasi iuran dan pengembangan yang bakal didapatkan nilainya lebih besar. Kedua, perlindungan kepada pekerja/buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun takkan diabaikan pemerintah. Ketiga, dapat mencairkan sebagian dana dari akumulasi iuran dan pengembangan sebelum pensiun.  Sumirah menyebut, para pekerja tidak membutuhkan hasil pengembangan dana kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, uang yang didapat dari JHT saat di-PHK digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.  "Kita nggak butuh (hasil dana) pengembangan. Kita nggak muluk-muluk, (uang JHT) untuk bayar listrik, makan, anak sekolah. Kalau sudah di-PHK, kita nggak dapat apa-apa, apalagi dari pemerintah," tuturnya.  Bagi Sumirah, program JKP untuk para korban PHK tersebut tidak ada hubungannya dengan JHT. Alasannya, sumber dana JHT berasal dari 2 persen gaji pekerja yang dipotong setiap bulannya. "Kalau JKP kan program pemerintah. Itu, kan, (ada karena regulasi, Red) turunan Undang-Undang Cipta Kerja, PP (Peraturan Pemerintah) 37/2021," jelasnya.  Menurutnya, uang dana JHT merupakan uang buruh atau pekerja. Artinya, tidak ada satu sen pun uang pemerintah di sana.  “Jadi tidak boleh ada pengaturan-pengaturan dalam bentuk penahanan. Kalau mereka di tengah jalan di-PHK sebelum usia pensiun, siapa yang menghidupi mereka selanjutnya ?" katanya.  Selain itu, kata Sumirah, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan UU Ciptaker inskonstitusional bersyarat saat menguji formil beleid tersebut. Pemerintah pun diminta tidak menerbitkan peraturan turunannya, terlebih mengatura hal-hal yang berdampak luas.  "Jadi, pakai logika, akal sehat saja, orang awam sekalipun dapat melihat, kalau PP 37/2021 itu seharusnya tidak terbit karena berdampak luas, melanggar putusan MK," tegasnya.  Selain itu, Sumirah menambahkan, terlalu banyak persyaratan agar para pekerja dapat menerima manfaat JKP. Salah satunya, para buruh harus terdaftar pada empat program BPJS Ketenagakerjaan dan sebelumnya sudah aktif minimal satu tahun sebagai peserta.  Apabila Kementerian Ketenagakerjaan tetap bersikukuh memberlakukannya, pihaknya berencana kembali mengadakan aksi masa, tepatnya pasca waktu dua pekan waktu yang diberikan tidak dipenuhi. "Awal Maret akan aksi besar lagi dan secara total. Mungkin sampai menginap sgala. Ini pembahasan dari kawan-kawan yang masih koordinasi ke arah sana," pungkasnya.

JKP Akan Diresmikan Besok, Aspek Masih Menentang Keras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#JKP

Berita Terkini