<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/IMG_0227JPG-2386816830.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menerima laporan hasil penghitungan terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah yang diserahkan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina A" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menerima laporan hasil penghitungan terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah yang diserahkan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina A</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merespons laporan dugaan korupsi dengan terlapor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah. Namun demikian, respons tersebut dinilai tak bijak dan tak patut. Sebab, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar melontarkan kalimat yang dinilai tidak perlu.</p> <p dir="ltr">Hal itu disampaikan oleh Eks Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Bhatara Ibnu Reza kepada awak media pada Jumat (14/3). Dia menilai respons yang disampaikan oleh kapuspenkum Kejagung terlalu arogan.</p> <p dir="ltr">Pria yang kini menjabat sebagai direktur Democratic Justice Reform itu menyatakan bahwa keterangan Harli menunjukkan sikap defensif dari kejaksaan atas laporan yang disampaikan masyarakat kepada KPK.</p> <p dir="ltr">Saat diwawancarai oleh awak media Harli sempat menyampaikan bahwa satu orang insan Adhyaksa diperlakukan tidak adil sama saja dengan seluruh institusi kejaksaan.</p> <p dir="ltr">Menurut Bhatara, Korps Adhyaksa tidak sepatutnya menyampaikan keterangan seperti itu. Sebab, KPK sebagai aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan untuk memproses setiap laporan yang masuk.</p> <p dir="ltr">"Pernyataan itu seakan-akan menolak untuk bekerja sama dengan penegak hukum yang memang seyogyanya juga harus melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Bhatara, Jumat (14/3).</p> <p dir="ltr">Lebih dari itu, Bhatara menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang bertekad kuat untuk memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Meski laporan masyarakat terhadap Jampidsus ke KPK tampak berunsur politis, dia menyampaikan bahwa kejaksaan sebagai institusi harus tetap menunjukkan sikap dan itikad baik dalam mendukung berjalannya proses hukum.</p> <p dir="ltr">"Pernyataan dari unsur kejaksaan terhadap peristiwa yang terjadi kepada salah anggotanya menggambarkan sikap yang tidak bijak, berupa arogansi kelembagaan yang tidak patut dipertontonkan kepada publik," jelasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Bhatara menambahkan, dengan sikap tersebut pemerintah dan DPR mestinya meninjau kembali rencana revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan. Selain disorot dan mendapat kritik publik, revisi tersebut juga dilakukan untuk menambah kewenangan Korps Adhyaksa. Menurut dia, yang perlu dilakukan justru&nbsp; memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal.</p> <p dir="ltr">"Sehingga potensi-potensi pelanggaran etika atau dugaan-dugaan tindak pidana tidak terjadi lagi," imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari laporan yang sudah dibuat oleh masyarakat kepada KPK. Secara keseluruhan ada empat laporan yang dibuat dengan terlapor JAM Pidsus Kejagung.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Yakni dugaan&nbsp; penyalahgunaan kewenangan atau dugaan korupsi dalam penyidikan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dugaan suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, dugaan korupsi tata kelola tambang batubara di Kalimantan Timur, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">"Pertama tentu kami akan mempelajari dulu ya, seperti apa laporannya. Karena terkait laporan seperti ini kan bukan yang pertama. Kedua, kami berkomitmen akan terus tegak dalam rangka menegakkan hukum, khususnya tindak pidana korupsi," kata dia.</p> <p dir="ltr">Harli menyatakan bahwa komitmen itu merupakan komitmen pimpinan Kejagung dan seluruh jajaran Korps Adhyaksa. Dia pun mengatakan, bila seorang insan Adhyaksa diperlakukan tidak adil, itu sama sajak dengan memperlakukan seluruh institusi Kejagung dengan tidak adil. Dia pun menegaskan kembali bahwa pihaknya tegak sebagai institusi.</p> <p dir="ltr">"Bagi kami, satu orang insan Adhyaksa yang diperlakukan tidak adil itu sama dengan seluruh institusi. Jadi, kami sampaikan bahwa kami tegak. Jadi, nanti kami pelajari dulu seperti apa," ujarnya.</p>

Dia menyatakan bahwa keterangan Harli menunjukkan sikap defensif dari kejaksaan atas laporan yang disampaikan masyarakat kepada KPK.

Eks Komisioner Komjak Menilai Respons Kejagung atas Laporan Dugaan Korupsi Jampidsus Menyiratkan Arogansi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/abrari-2372693403.jpg" alt="ABRARI ALZAEL" width="100%">
<figcaption>ABRARI ALZAEL</figcaption>
</figure> <p>Apa yang terjadi di kalangan elite seolah menegaskan bahwa kondisi bangsa ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah peristiwa menggambarkan hal itu. Sekadar menyebut contoh, dugaan korupsi Pertamina (Rp 193,7 triliun), tata niaga timah (Rp 300 triliun), PT Asabri (Rp 22,7 triliun), PT Jiwasraya (Rp 16,8 triliun), hingga ekspor minyak sawit mentah (Rp 12 triliun). Mungkin saja masih tersembunyi peristiwa lain yang belum terungkap.</p> <p>Dari perspektif numericalyang diduga dan merugikan negara, angkanya besar-besar. Sulit diterima akal sehat apabila peristiwa tersebut tidak melibatkan orang besar (elite). Sebab, orang-orang kecil (alit) berpikirnya sederhana, cukup sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gas tersedia, kuat bayar listrik, harga sembako terjangkau, dan remeh-temeh lainnya. Sesederhana itu.</p> <p><strong>Penyakit Kolosal</strong></p> <p>Mengamati peristiwa akhir-akhir ini, negara yang rugi karena ulah anak negeri, ingatan terbang pada apa yang pernah disampaikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).Negara diiktibarkan sebagai lumbung besar. Namun, lumbung besar itu dikerubungi tikus-tikus besar dan kecil yang jumlahnya melampaui kebesaran lumbung itu sendiri. Isi lumbung itu pun menjadi tidak seimbang sebagai lumbung pangan dibandingkan lumbung yang dipangantikus-tikus besar dan kecil dalam jumlah yang sangat banyak.</p> <p>Kenyataan itutidak sekadar melambangkan keserakahan individu atau kelompok. Peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya wabah dari sebuah penyakit kolosal, kleptomania. Kaum alit dalam hidup yang nestapa tidak berkeberatan apabila para elite kaya. Namun, ya jangan kayak gitu.</p> <p>Begitu meluasnya wabah kleptomania itu, kaum alit kadang trauma menjadi penduduk negeri ini. Doa-doa yang dilantunkan agar republik ini menjadi negeri yang baldatunthayyibatunwarabbunghafur(gemah ripah loh jinawi) dirasa jauh dari kenyataan. Misalnya, sejumlah remaja membuat #KaburAjaDulu sebagai ekspresi anak negeri yang worrydi tengah tidak adanya kepastian masa depan di negeri sendiri.</p> <p>Sayang, sikap itu kemudian dimaknai berbeda oleh salah satu elite:&rsquo;&rsquo;Silakan kabur. Kalau perlu, jangan pulang sekalian.&rsquo;&rsquo;Orang yang berjiwa besar biasanya tidak mengatakan hal yang bermakna kecil.</p> <p>Ada pula orang yang lebih elite berpidato di panggung kebesaran. Lalu dari atas podium misuh atau menarasikan frase yang tidak seharusnya berkumandang dari situ. Sementara dari podium yang lain, para dai mengingatkan pentingnya berbuat baik dan berkata santun. Orangtua pun tidak boleh menjejalkan matrikulasi yang sumer. Peristiwa tersebut juga mengagetkan warga republiken dengan meyakini bahwa negeri ini pantas diduga tidak saja mengajarkan kekerasan economic, tetapi juga membumikan anarkisme-linguistik.</p> <p><strong>Nasib Bangsa</strong></p> <p>Alitsaat ini berada dalam posisi linglung merenungi nasib bangsanya sendiri. Rakyat, yang sebagian berada di pinggir laut, belajar hermeunetika alam. Mereka belajar menghafal nama-nama ikan. Tetapi, nama-nama ikan yang mereka hafal itu kemudian jarang ditemui karena ditangkap pihak asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Alit juga memahami bahwa aroma busuk ikan biasanya dimulai dari kepala. Mereka juga belajar nama-nama pohon. Namun, pohonnya sebagian tumbang (ditumbangkan) dan diangkut ke luar negeri dalam niaga gelap.</p> <p>Tidak hanya itu, alit juga belajar geografi di mana negeri ini memiliki banyak pulau. Namun, sekali lagi, sebagian pulau tersebut digerus, diangkut, dan dijadikan bahan untuk reklamasi negeri tetangga. Padahal, dalam hukum arbitrase, cara mengukur teritori lautan sebuah negara dimulai dari daratannya. Makin luas daratan sebuah negara, makin jauh jangkauan lautan yang dimiliki negara itu.</p> <p>Indonesia hadir dalam praktik-praktik itu, terutama dugaan hilangnya pulau di Kepri untuk dipersembahkan ke Negeri Singa. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu karena yang bisa melaksanakannya hanya oknum elite. Sebab, tidak mungkin pulau berenang sendiri dan bersandar di negeri tetangga.</p> <p>Kaum elite lainnya menggergaji bukit dan gunung. Kemudian mereka menanam hutan-hutan beton yang apabila musim hujan tiba, para alit di sekitar bukit dan gunung menerima kiriman banjir dan longsor. Belum lagi penggalian lahan dan tambang,baik di darat maupun laut.</p> <p class="class-paragraph">Indonesia oleh Grand Syeikh Al Azhar Mahmud Syaltut (Mesir) pada 1961 disebut qit&rsquo;athun minal Jannah (potongan surga) karena alam yang indah dan santun dalam peradaban. Namun, kini ketika deforestasi merajalela, saat pantai dijadikan sesajen para elite, masihkah negeri ini disebut potongan surga?Atau surga yang terpotong-potong?</p> <p>Sebagai catatan akhir, alit tetap mendoakan bangsa ini. Berharap presiden sehat, panjang umur, dan bijak memimpin negeri. Selebihnya, alit memberikan informasi bahwa rakyat di lapis bawah mengalami kesulitan ekonomi. Pengangguran makin menganga dan PHK karyawan merajalela.</p> <p>Pidato presiden menggelegar, menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Tetapi, presiden tidak bisa bekerja sendiri untuk Indonesia Raya. Butuh pembantu dan orang-orang yang setia pada negeri. Presiden pasti memahami perbedaan antara orang saleh dan orang yang salah<strong>. (*)</strong></p> <hr /> <p><em><strong>*) ABRARI ALZAEL,</strong>&nbsp;Budayawan; kandidat doktor psikologi Universitas Negeri Malang</em></p> <p>&nbsp;</p>

Apa yang terjadi di kalangan elite seolah menegaskan bahwa kondisi bangsa ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja.

Antara Sengkarut Elite dan Sekarat Kaum Alit

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/JKT_Sidang-Putusan-Gugatan-Maki_Salman-Toyibi9-2507602491.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) bersama sejumlah elemen tokoh penggiat antikorupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang, serta persekongkolan jahat tindak pidana korupsi. Dugaan itu terkait&nbsp; pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita hasil korupsi berupa satu paket saham PT. GBU oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lelang dimenangkan PT. IUM, sebuah perusahaan non tambang yang didirikan pada 9 Desember 2022 atau 10 hari sebelum penjelasan lelang (aanwijzing) pertama. PT. IUM diduga sengaja disiapkan untuk dijadikan pemenang lelang sebagai peserta tunggal, dengan harga penawaran Rp 1,945 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka itu sesuai harga limit lelang yang ditentukan Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI, selaku penjual, yang mendapat persetujuan dari Jampidsus Kejagung RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014656760/pendaftaran-sekolah-kedinasan-dimulai-menteri-panrb-jangan-percaya-ada-orang-bisa-memasukkan">Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dimulai, Menteri PANRB: Jangan Percaya Ada Orang Bisa Memasukkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, lelang itu diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 9 triliun. Hal itu juga menyebabkan pemulihan aset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti terpidana Heru Hidayat sebesar Rp 10,728 triliun tidak tercapai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi itu berupa satu paket saham PT. GBU, diduga menggunakan modus operandi mark down nilai limit lelang. Nilai pasar wajar (fair market value) satu paket saham PT. GBU pada kisaran Rp 12 triliun, direndahkan menjadi Rp 1,945 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam dugaan tindak pidana korupsi ini telah menguntungkan dan memperkaya AH, mantan narapidana kasus&nbsp; korupsi suap, pemilik PT. MHU dan MMS Group.&nbsp; AH, BSS,&nbsp; dan YS merupakan Beneficial Owner PT. IUM sebenarnya. Uang PT. IUM untuk&nbsp; membayar lelang bersumber dari pinjaman&nbsp; PT. Bank BNI (Persero) Tbk cabang Menteng, dengan pagu kredit senilai Rp 2,4 triliun," kata Boyamin dalam diskusi bertajuk 'Membedah Lelang Satu Paket Saham PT Gunung Bara Utama dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya', Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014656750/jelang-ikuti-turnamen-toulon-cup-timnas-indonesia-u20-bakal-berlatih-di-markas-como-1907">Jelang Ikuti Turnamen Toulon Cup, Timnas Indonesia U20 Bakal Berlatih di Markas Como 1907</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT. IUM, lanjut Boyamin, baru didirikan pada 19 Desember 2022 dan tidak memiliki laporan keuangan tiga tahun terakhir, yang diaudit oleh kantor akuntan publik independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, PT IUM diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang karena tidak memiliki laporan keuangan tiga tahun terakhir, yang diaudit oleh kantor akuntan publik independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Patut diduga PT. IUM mendapatkan 'bantuan penyelamatan' dari Penjual Lelang yang dengan menambahkan frasa&nbsp; 'atau dari perusahaan induknya' pada kalimat 'Peserta Lelang wajib melampirkan Laporan Keuangan tiga tahun terakhir, &ldquo;atau dari perusahaan induknya' yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen," papar Boyamin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014656739/ada-virgo-hingga-pisces-5-zodiak-perempuan-ini-sering-overthinking-dan-mudah-khawatir-dalam-hidupnya">Ada Virgo hingga Pisces, 5 Zodiak Perempuan Ini Sering Overthinking dan Mudah Khawatir dalam Hidupnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Koordinator KSST Saefudin menambahkan, dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lelang barang&nbsp;rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT. GBU diduga menggunakan modus operandi mark down nilai limit lelang. Menurutnya, nilai pasar wajar (fair market value) satu paket saham PT. GBU pada kisaran Rp 12 triliun, direndahkan menjadi Rp 1,945 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga telah menguntungkan dan memperkaya AH, mantan narapidana kasus korupsi suap, pemilik PT. MHU dan MMS Group. AH, BSS, dan YS merupakan Beneficial Owner dan/atau pemilik manfaat PT. IUM sebenarnya," ungkap Saefudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014656725/genjot-produktivitas-bisnis-hingga-efisiensi-operasional-perusahaan-lewat-grab-business-forum-2024">Genjot Produktivitas Bisnis hingga Efisiensi Operasional Perusahaan lewat Grab Business Forum 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Lebih lanjut, Saefudin meminta KPK untuk bergerak cepat menindaklanjuti dalam menemukan tersangka kasus ini, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekaligus meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi dalam dugaan kejahatan ini," pungkas Saefudin.</div> </div>

Boyamin Saiman menjelaskan, lelang itu diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 9 triliun.

Diduga Rugikan Negara Rp 9 Triliun, KPK Diminta Usut Lelang Saham Benda Sitaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan IR H. Juanda di Jakarta, Kamis (2/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Program penyelamatan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diinisiasi pemerintah telah selesai dilaksanakan. Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan nasabah Jiwasraya.</p> <p>Program penyelamatan pemegang polis tersebut ditandai dengan pengalihan polis program restrukturisasi, serta proses administrasi pengalihan polis yang akan dilanjutkan dan diselesaikan sampai dengan diterimanya Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2024. Berakhirnya program restrukturisasi polis Jiwasraya itu dilakukan dalam acara bertajuk <em>Program Penyelamatan Polis Jiwasraya melalui Restrukturisasi, Bail In dan Transfer - Seremoni Pengalihan Polis dan Pengumuman Berakhirnya Restrukturisasi Polis Jiwasraya</em> di Financial Hall, Jakarta, pada Jumat (29/12).</p> <p>Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Robertus Billitea, Direktur Utama IFG sekaligus Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Hexana Tri Sasongko, Plt Direktur Utama IFG Life Eli Wijanti, dan Plt Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso.</p> <p>Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, penyelesaian program penyelamatan pemegang polis Jiwasraya merupakan komitmen pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah telah berhasil melaksanakan penyelamatan pemegang polis Jiwasraya, dengan memastikan pemberian keberlanjutan manfaat secara tepat waktu.</p> <p>&rdquo;Perlindungan nasabah Jiwasraya merupakan prioritas utama pemerintah agar pemegang polis dapat merasakan keberlanjutan manfaat dari polis tersebut,&rdquo; ujar Kartika.</p> <p>Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Hexana Tri Sasongko menjelaskan, penyelamatan pemegang polis Jiwasraya mulai bergulir sejak akhir 2020. Pemerintah menugaskan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Terutama menerima pengalihan polis Jiwasraya yang telah diselamatkan.</p> <p>Hingga Desember, IFG Life telah mendapatkan total suntikan dana sebesar Rp 31,16 triliun yang berasal dari PMN tahun anggaran 2021 sebesar Rp 20 triliun. Selainitu, PMN tahun anggaran 2023 Rp 3 triliun serta tambahan penguatan permodalan dari IFG sebesar Rp 6,7 triliun pada 2022 dan Rp 1,46 triliun pada 2023.</p> <p>&rdquo;Dengan total suntikan modal tersebut, IFG Life bersama-sama dengan Jiwasraya telah berhasil menyelesaikan program penyelamatan pemegang polis Jiwasraya, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen khususnya nasabah Jiwasraya,&rdquo; ujar Hexana Tri Sasongko.</p> <p>Adapun komitmen pendanaan pada 2024 sebesar Rp 3,56 triliun yang berasal dari PMN tahun anggaran 2024, lanjut dia, diharapkan dapat menyelesaikan pengalihan polis tersisa di Jiwasraya. Dari sisi permodalan, IFG Life telah mendapatkan suntikan dana untuk memperkuat struktur permodalan sehingga dapat menerima pengalihan polis Jiwasraya.</p> <p>&rdquo;IFG sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, akan terus mengawasi dan mendampingi IFG Life agar bertumbuh menjadi perusahaan yang sehat dan sesuai tata kelola perusahaan yang baik,&rdquo; kata Hexana.</p> <p class="class-paragraph">Plt Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso menambahkan, Jiwasraya telah berhasil merestrukturisasi sebesar 99,7 persen polis Jiwasraya hingga akhir tahun ini.</p> <p>&rdquo;Pada tahap akhir restrukturisasi ini, kami tetap menghormati pilihan nasabah yang tidak mengikuti program restrukturisasi,&rdquo; terang Mahelan Prabantarikso.</p> <p>Plt Direktur Utama IFG Life Eli Wijanti menjelaskan, kesiapan IFG Life untuk melanjutkan manfaat yang diterima pemegang polis sesuai dengan persetujuan dan ketentuan dalam polis. &rdquo;Kami siap untuk memastikan semua nasabah yang bermigrasi ke IFG Life mendapatkan keberlanjutan manfaat,&rdquo; papar Eli.</p> <p>Eli menambahkan, ke depannya, IFG Life akan melakukan pengembangan bisnis yang fokus kepada proteksi sehingga menjadi perusahaan asuransi jiwa yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.</p>

Program penyelamatan pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diinisiasi pemerintah telah selesai dilaksanakan

Program Penyelamatan Pemegang Polis Jiwasraya Berakhir, IFG Life Menerima Pengalihan Polis Hasil Restrukturisasi

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/gedung-jiwasraya-surabaya.jpg" alt="AMAN: Hakim menolak permohonan sita jaminan terhadap gedung Jiwasraya di Jalan Arjuno untuk membayar polis asuransi Rp 500 juta. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AMAN: Hakim menolak permohonan sita jaminan terhadap gedung Jiwasraya di Jalan Arjuno untuk membayar polis asuransi Rp 500 juta. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun alokasi terbesar diberikan kepada IFG atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,7 Triiun yang bersumber ari alokasi Cadangan Pembiayaan Intestasi APBN Tahun Anggaran 2023," kata Pimpinan Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hekal merinci besaran PMN yang diberikan kepada empat BUMN. Meliputi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3 triliun dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp 1,19 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sanur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1 triliun untuk risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 500 miliar untuk investasi dan modal kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oke, setuju ya?" ucap Hekal sambil mengetuk palu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01593445/kejagung-bongkar-korupsi-pelindo-dpd-semoga-seperti-jiwasraya-dan-asabri">Kejagung Bongkar Korupsi Pelindo, DPD: Semoga Seperti Jiwasraya dan ASABRI</a></strong></div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01440444/jaksa-agung-dan-erick-sepakat-aset-rampasan-jiwasraya-dikelola-bumn">Jaksa Agung dan Erick Sepakat Aset Rampasan Jiwasraya Dikelola BUMN</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Komisi VI DPR meminta Menteri BUMN RI memperhatikan catatan catatan fraksi terkait dengan PMN yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan alasan pentingnya PMN yang diberikan kepada empat BUMN tersebut. Salah satu yang disebut ialah IFG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Erick, penyertaan modal bagi IFG penting dilakukan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di Jiwasraya. Ia juga mengungkapkan jika usulan ini bisa berjalan maka akan menjadi prestasi. Pasalnya, usulan penyelesaian ini sudah tertunda sejak 2006.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap PMN bisa disetujui karena IFG itu untuk dilakukan percepatan penyelesaian daripada Jiwasraya dan sebagian besar juga nanti ada juga penambahan di tahun berikutnya mengenai pendanaan yang sudah dikumpulkan kejaksaan melalui sita aset yang berupa barang, tidak berupa cash," ujar Erick.</div> <p>&nbsp;</p>

Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,7 Triiun yang bersumber ari alokasi Cadangan Pembiayaan Intestasi APBN Tahun Anggaran 2023.

DPR Setujui PMN Rp 5,7 Triliun untuk 4 BUMN, Rp 3 Triliun untuk Pengalihan Polis Jiwasraya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dan-Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Penyerahan-Aset-Rampasan-Jiwasraya-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan keterangan pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023). Kejaksaan Agung resmi menyerahkan pengelolaan Aset Jiwasraya enilai Rp 3,1 triliun kepada Kementerian BUMN dalam bentu" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan keterangan pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023). Kejaksaan Agung resmi menyerahkan pengelolaan Aset Jiwasraya enilai Rp 3,1 triliun kepada Kementerian BUMN dalam bentu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai mencatatkan rekor sejarah dalam penindakan kasus korupsi di BUMN. Pasalnya, lembaga hukum dibawah komando ST Burhanuddin ini berhasil&nbsp;menjerat belasan korporasi sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).</p> <p>"Menurut saya, ini jadi sejarah karena kejaksaan berani untuk menindak korporasi dan TPPU untuk perkara jenis ini (BUMN Jiwasraya). Ini sejarah. (Kejaksaan) berani sekali," ucap pakar TPPU, Pahrur Dalimuthe, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/5).</p> <p>Pahrur menyampaikan demikian, lantaran pengusutan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat korporasi minim di Indonesia. Trennya baru muncul pada 2017 dan hingga kini masih bisa dihitung dengan jari.</p> <p>"Ini langsung 13 perusahaan untuk perkara yang tipis-tipis. Artinya, perdebatan teori hukumnya sangat kuat di situ," katanya.</p> <p>Sebagai informasi, ada 13 manajer investasi (MI) yang terjerat kasus korupsi Jiwasraya.&nbsp;</p> <p>Pahrur berpendapat, kemenangan tersebut tidak lepas dari banyaknya indikator yang dipakai dalam mengenakan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada terdakwa selain regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pasar modal.</p> <p>"Indikator perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh jaksa untuk memenuhi unsur Pasal 2 banyak banget. Pasti ketemu salahnya," ucapnya.</p> <p>"Maka, tidak heran di tingkat pertama dinyatakan ini perbuatan melawan hukum sehingga Pasal 2 terbukti. (Pada tingkat) banding harusnya logic-nya sama karena sulit untuk membantah itu sehingga di kasasi begitu," sambungnya.</p> <p>Pahrur berharap kejaksaan terus mengajar TPPU terhadap para MI yang terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Karena modelnya sama, bentuk perbuatannya sama, maka yang lain otomatis secara hukum terbukti. Mungkin nanti (beda) lebih berat ringan hukuman, tergantung pertimbangan hakim," pungkasnya.</p>

Ini jadi sejarah karena kejaksaan berani untuk menindak korporasi dan TPPU untuk perkara jenis ini (BUMN Jiwasraya). Ini sejarah.

Jerat 13 Perusahaan dalam Korupsi Jiwasraya, Kejaksaan Agung Catatkan Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Jaksa-Agung-Dan-Menteri-BUMN-Dery-9.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung St Burhanuddin dalam penyerahan pengelolaan Asset perkara Jiwasraya dan Asabri kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (6/3/2023). Kejaksaan Agung resmi menyerahkan pengelolaan Aset Jiwas" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung St Burhanuddin dalam penyerahan pengelolaan Asset perkara Jiwasraya dan Asabri kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (6/3/2023). Kejaksaan Agung resmi menyerahkan pengelolaan Aset Jiwas</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomitmen untuk menyelesaikan sisa pengembalian aset dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 1,4 triliun. Menteri BUMN Erick Thorir mengatakan, saat ini aset berupa surat berharga yang sudah diserahkan dari Kejagung kepada Kementerian BUMN sebesar Rp 3,1 triliun. Erick berharap, penyelesaian tersebut dapat dilakukan tahun ini.<br /> <br /> "Saya rasa aset-aset yang sudah diserahkan, salah satunya adalah bagaimana menyelesaikan surat-surat atau misalnya hasil dari sitaan Pak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin) yang kemarin sudah, surat berharga bernilai Rp3,1 triliun dan ini masih ada yang dalam proses tahun ini Rp1,4 triliun," kata Erick dalam "Penyerahan Pengelolaan Aset Perkara Jiwasraya dari Kejaksaan Agung RI kepada Kementerian BUMN", di Jakarta, Senin (6/3).<br /> <br /> Erick menyampaikan, pertemuan kali ini lebih menekankan pada sinkronisasi data terhadap penyelesaian kasus Jiwasraya yang tertunda. Dia mendukung upaya Kejagung dalam menyelesaikan kasus, sehingga masyarakat dapat terlindungi<br /> <br /> "Ini yang kita dorong. Kembali saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Jaksa Agung bisa mengawal penyelesaian aset, seperti surat berharga dan lain-lainnya yang bisa membantu penyelesaian dari Jiwasraya itu sendiri," katanya.<br /> <br /> Kasus PT Asuransi Jiwasraya sudah berjalan hampir 2 tahun. Menurut Erick, penting untuk terus mengawalnya hingga tuntas, seperti yang pernah dilakukan oleh Kejagung terhadap PT Garuda Indonesia (Persero). Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa terdapat satu kasus baru yang sedang diproses oleh Kejagung. Namun demikian, dia tidak bisa memberikan detail lantaran masih dalam tahap pendalaman.<br /> <br /> "Memang hari ini ada kesepakatan dari Pak Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu, karena harus ada pendalaman dulu baru kita bicara. Kasih waktu 1-2 minggu nanti Pak Tiko (Wamen BUMN) bisa menyampaikan kalau sudah dapat laporan tertulis detail-detail," ujar Erick.

Erick Komitmen Tuntaskan Penyerahan Aset Jiwasraya Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Benny-Tjokrosaputro-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan melakukan banding atas vonis nihil kepada Komisaris PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro. Diketahui, Benny hanya divonis bersalah terkait dakwaan kesatu primer dan terbukti merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.<br /> <br /> "Jaksa Penuntut Umum langsung menyatakan upaya hukum banding," kata Kapuspemkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1).<br /> <br /> Ketut menyampaikan, sedikitnya 3 poin dilakukannya banding. Pertama putusan tersebut sangat mengusik dan mencederai rasa keadilan, karena Benny telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya. Sehingga seharusnya setelah diputus dengan hukuman seumur hidup, di mana ada penambahan hukuman dengan hukuman mati, sesuai dengan doktrin Hukum Pidana.<br /> <br /> Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru dalam menerapkan hukum, karena Benny terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa yakni Primair Pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, sehingga penerapan hukuman nihil bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi.<br /> <br /> Ketiga, proses hukum Benny dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya memang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun yang bersangkutan masih memiliki upaya hukum luar biasa dan mengajukan hak-haknya untuk mendapatkan seperti grasi, remisi, amnesti, sehingga apabila dikabulkan, maka akan membahayakan bagi penegakan hukum, dan seharusnya ada persyaratan khusus dalam putusan a quo.<br /> <br /> "Putusan (nihil) tersebut jauh dari rasa keadilan dan menyebabkan ketidakpastian hukum yakni putusan yang merugikan lebih dari Rp 40 triliun apabila diakumulasi dengan 2 perkara yang dilakukan Benny Tjokrosaputro secara absolut mengingkari nurani keadilan itu sendiri," jelas Ketut.<br /> <br /> Kejagung menilai, kondisi ini dianggap bukan saja merugikana negara, melainkan merugikan masyarakat luas terutama pensiunan TNI dan Polri yang selama ini menjaga keamanan Negara. Kejagung beranggapan ada kesalahan sangat fatal dalam penerapan pasal 67 KUHP, disamping bertentangan dengan asas hukum yaitu lex specialis derogat lex specialis yang berlaku dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada perkara a quo, juga tidak secara tegas pasal tersebut diterapkan bagi tindak pidana yang dilakukan secara akumulasi dalam perkara terpisah.<br /> <br /> Diketahui, Benny Tjokrosaputro lolos dari tuntutan hukuman mati jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa.<br /> <br /> "Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo adalah pidana nihil," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1).<br /> <br /> Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro dan membayar uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun, dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).<br /> <br /> Hakim menilai Benny Tjokro sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara korupsi sebelumnya, yakni kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kendati divonis nihil, Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu tetap terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri tahun 2012-2019, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 22,7 triliun.

Benny Tjokrosaputro Divonis Nihil, Kejagung Langsung Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/korupsi-benny-tjokro.jpg" alt="Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Benny Tjokrosaputro - MUHAMAD ALI/JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Terdakwa kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Benny Tjokrosaputro lolos dari hukuman mati sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak sependapat dengan tuntutan jaksa.<br /> <br /> Hakim menilai, Benny Tjokro sudah dijatuhi hukuman seumur hidup dalam perkara korupsi sebelumnya, yakni kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).<br /> <br /> "Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara <em>a quo</em> adalah pidana nihil," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1).<br /> <br /> Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro dan membayar uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun dalam kasus korupsi pengelolaan dana ASABRI dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).<br /> <br /> Kendati divonis nihil, Direktur Utama PT Hanson International Tbk itu tetap terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT ASABRI tahun 2012-2019, yang merugikan keuangan negara hingga Rp 22,7 triliun.<br /> <br /> Majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti senilai Rp 5,733 triliun, dengan memperhitungkan barang bukti yang disita berupa 1.069 tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara. Serta diperhitungkan sebagai uang pengganti dan barang bukti yang disita dari Riski Heru Cakra dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.<br /> <br /> "Sesudah putusan berkekuatan hukum tetap dan seluruhnya dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan bila hasil lelang melebihi uang pengganti, maka sisanya dikembalikan kepada terpidana. Namun, bila hasil lelang tidak mencukupi dan terpidana tidak membayar kekurangan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dilelang untuk menutupi uang pengganti," ucap Hakim Ignatius.<br /> <br /> Benny Tjokrosaputro terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primer Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br /> <br /> Vonis itu lebih rendah dari tuntutan JPU Kejagung, yang menuntut agar Benny Tjokrosaputro divonis hukuman mati dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 5,733 triliun. Hal ini dinilai, karena Benny Tjokro melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dan pencucian uang.<br /> <br /> Dalam perkara ini, PT ASABRI mendapatkan pendanaan dari dana program Tabungan Hari Tua (THT) dan dana Program Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulan dan dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen; dengan rincian untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk THT dipotong 3,25 persen dari gaji pokok.<br /> <br /> Benny Tjokro dan delapan terdakwa lainnya melakukan investasi saham, reksadana, berupa Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya yang berisiko tinggi dan memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga sehingga merugikan negara hingga Rp 22,788 triliun.<br /> <br /> Perkara ini sebelumnya telah memvonis delapan terdakwa. Mereka adalah Direktur Utama PT ASABRI 2012-Maret 2016 Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Dirut PT ASABRI Maret 2016-Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI 2012-Juni 2014 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI Juli 2014-Agustus 2019 Hari Setianto, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro.

Kasus ASABRI, Benny Tjokrosaputro Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Serikat Pekerja Jiwasraya memutuskan membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atas pemecatan sepihak kepada pegawai. Laporan inj teregistrasi dengan Nomor: LP/B/64/I/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 Januari 2023.<br /> <br /> Adapun terlapor dalam kasus ini yaitu Direktur Utama Jiwasraya, Angger P. Yuwono dan Direktur Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan Umum Jiwasraya, R. Mahelan Prabantarikso. Sedangkan pelapor atas nama Nugroho Eko Wibowo selaku Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jiwasraya.<br /> <br /> "Dalam hal ini Direktur Utama Angger P. Yuwono kemudian Direktur SDM R. Mahelan Prabantarikso sebagai terlapor dalam dugaan tindak pidana menghalangi kegiatan serikat pekerja," kata Deolipa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/1).<br /> <br /> Dalam laporan ini, Serikat Pekerja mempersangkakan Angger dan Mahelan dengan Pasal 43 Juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Serikat Pekerja. Dia menyebut ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara.<br /> <br /> "Secara Undang-Undang Serikat Pekerja setiap pengurus serikat pekerja itu sebenarnya tidak boleh di-PHK sepihak oleh manajemen karena ada pidananya. Jadi karena demikian kemudian para pengurus yang di-PHK ini membuat laporan polisi," imbuhnya.<br /> <br /> Sementara Nugroho Eko Wibowo selaku Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jiwasraya mengatakan, ada 89 karyawan yang dipecat secara sepihak. Sebagian besar yang dipecat merupakan pengurus dan anggota serikat pekerja.<br /> <br /> "Semua karyawan itu menerima surat PHK secara sepihak tanggal 14 Desember 2022 diberlakukannya 1 Januari 2023," ungkap Nugroho.<br /> <br /> Pemecatan secara sepihak ini menurut Nugroho berdampak besar terhadap Serikat Pekerja Jiwasraya. "Secara otomatis Serikat Pekerja Jiwasraya terberangus atau tidak bisa berjalan secara normal atau sudah tidak bisa beroperasional lagi," pungkasnya.

Serikat Pekerja Laporkan Dirut dan Manajemen Jiwasraya ke Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jiwasraya

Berita Terkini

Eks Komisioner Komjak Menilai Respons Kejagung atas Laporan Dugaan Korupsi Jampidsus Menyiratkan Arogansi