<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/Screenshot_20251116_104456_Instagram-1-1698236730.jpg" alt="Deni Apriadi Rahman alias Dea Lipa, 23, MUA asal Lombok, memberi klarifikasi atas penggunaan jilbab saat merias. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Deni Apriadi Rahman alias Dea Lipa, 23, MUA asal Lombok, memberi klarifikasi atas penggunaan jilbab saat merias. (Instagram)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang pria asal Lombok yang bekerja sebagai makeup artist (MUA) akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi sasaran fitnah di media sosial.</p> <p>Ia menegaskan bahwa penggunaan hijab dalam kesehariannya adalah bentuk penghormatan, bukan upaya menipu, melecehkan, atau melakukan penodaan agama seperti yang dituduhkan.</p> <p>Dalam pernyataannya yang beredar di media sosial, MUA bernama Deni Apriadi Rahman, 23, mulanya menceritakan latar belakang hidupnya sebagai penyandang disabilitas dengan keterbatasan pendengaran sejak kecil.</p> <p>Kondisinya semakin memburuk setelah kecelakaan yang dialaminya pada usia 10 tahun. Sejak kecil ia dibesarkan oleh nenek dari pihak ibu karena kedua orang tuanya bekerja sebagai tenaga migran.</p> <p>Pendidikan formalnya hanya sampai tingkat sekolah dasar karena perundungan dan keterbatasan lingkungan.</p> <p>Pria yang akrab disapa Dea Lipa itu kemudian mengaku belajar merias secara otodidak melalui YouTube dan media sosial.</p> <p>Pekerjaan sebagai MUA membuatnya bisa mandiri, memenuhi kebutuhan hidup, dan perlahan membangun kepercayaan diri.</p> <p>Namun ketenangan itu terusik ketika sebuah akun di media sosial menyebarkan fotonya beserta narasi yang menurutnya penuh fitnah, tidak benar, dan sangat merugikan. Unggahan tersebut kemudian viral di Facebook, Instagram, hingga TikTok.</p> <p>Ia menegaskan tidak mengenal pemilik akun tersebut, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah memberikan izin penggunaan fotonya.</p> <p>Banyak narasi yang beredar, kata Dea Lipa, tidak sesuai kenyataan. Termasuk tudingan bahwa ia mengenakan mukena untuk masuk masjid dan beribadah di saat yang tidak semestinya.</p> <p>&ldquo;Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara beribadah, dan paham adab dalam agama,&rdquo; ujarnya dalam unggahan di media sosial, dikutip Minggu (16/11).</p> <p class="class-paragraph">Terkait penggunaan jilbab, Deni menjelaskan bahwa jilbab baginya adalah simbol keindahan, kelembutan, dan kehormatan perempuan Muslim yang ia kagumi sejak lama.</p> <p>Ia menegaskan tidak pernah menjadikan hijab sebagai alat untuk menipu, melecehkan, atau menyinggung siapa pun.</p> <p>Pilihan pakaian tersebut, menurutnya, adalah bentuk ekspresi diri sekaligus usaha melindungi diri dari pelecehan.</p> <p>Ia juga membantah tudingan lain, termasuk klaim bahwa dirinya pernah melakukan hubungan terlarang, hingga fitnah seputar status kesehatan.</p> <p>&ldquo;Tuduhan bahwa saya mengidap HIV adalah bohong. Saya baru saja melakukan tes HIV dan hasilnya negatif,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dea Lipa mengaku tekanan yang ia terima setelah unggahan itu viral sangat berat. Ia mendapat ribuan komentar bernada hinaan, ancaman, dan teror melalui pesan langsung.</p> <p>Kondisi itu membuatnya terpukul secara mental maupun fisik hingga beberapa kali kehilangan kendali dan mengalami pikiran-pikiran berbahaya.</p> <p>Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan terima kasih kepada keluarga, teman, dan orang-orang yang terus mendukungnya di tengah badai fitnah dan hujatan yang menerpanya.</p>

Deni Apriadi Rahman, makeup artist asal Lombok, berbicara soal fitnah yang menimpanya di media sosial.

MUA Pria Viral di Lombok Beri Klarifikasi: Pakai Jilbab sebagai Bentuk Respek, Bukan Melecehkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/42_jil-779669014.jpg" alt="Cover Buku. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cover Buku. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>Industri literasi dan kebudayaan di Indonesia, kata Kalis Mardiasih, penuh produk bergenre religi dengan plot cerita serupa: protagonis laki-laki saleh bertemu dengan karakter perempuan yang perlu dibuat baik dalam beragama.</p> <p><strong>JILBAB</strong>, pada dasarnya, bukan padanan yang mapan untuk mengartikulasi keislaman perempuan.</p> <p>Keinginan perempuan menutup aurat dengan menggunakan jilbab, misalnya, bukan semata karena kedahagaan atas nilai-nilai keagamaan yang belum paripurna. Bisa jadi dia sebatas kelindan konsumerisme yang berkedok agama semata.</p> <p>Karena bagian dari cara muslimah berpakaian, jilbab tak melulu tentang kesalehan, kadang juga berbau uang dan keuntungan. Di sinilah pasar masuk pelan-pelan dengan beragam tawaran. Tentu saja melalui kemudahan-kemudahan yang bisa lebih cepat diamplifikasi ke dalam dorongan perempuan.</p> <p>Kalis Mardiasih memperjelas hal ini dalam bukunya yang berjudul <em>Esok Jilbab Kita Dirayakan: Muslimah yang Merdeka Tanpa Menindas yang Berbeda</em>. Menurutnya, gaya berpakaian seseorang ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya tentang selera pribadi pemakainya, tetapi juga pasar fashion dan taraf ekonomi.</p> <p>Hingga pada akhirnya juga dapat dipahami kalau penilaian, identifikasi, bahkan justifikasi terhadap perbedaan penutup aurat itu adalah dampak dari perang pasar. Kita bisa membayangkan bagaimana di desa-desa perempuan menggunakan jilbab seadanya. Tapi, berbeda dengan mereka yang berada di perkotaan di mana simbolisasi jilbab begitu marak ditonjolkan.</p> <p>Muncullah citra bahwa yang menggunakan jilbab dengan gaya masyarakat kota itu lebih cantik dan elegan. Padahal, ini hanya untuk melengkapi atribusi keagamaan yang harusnya sebagai &rdquo;penutup aurat&rdquo;.</p> <p>Sementara yang berada di desa, karena penggunaannya diperuntukkan untuk aktivitas sehari-hari &ndash;paling jauh membantu tetangga yang merayakan nikahan putranya atau karena penyedia jilbab hanyalah pasar tradisional bukan mal, dianggap old-fashioned, bahkan cenderung distigma negatif atau menyimpang dari nilai-nilai agama. Apalagi, di desa, kadang para ibu menggunakan jilbab dengan daster berlengan pendek.</p> <h3><strong>Berkolerasi dengan Konsumerisme</strong></h3> <p>Simbol-simbol agama itu, menurut Hasanuddin Ali (In Bed With Data, 2024), berkolerasi dengan konsumerime di kalangan muslim kota. Kesadaran terhadap produk halal meningkat, meskipun juga sering kebablasan. Gerai dan toko pakaian muslim serta hijab merebak bak cendawan di musim hujan.</p> <p>Medan konsumerisme ini diperkuat melalui produk kultural. Film memainkan, setidaknya bagi masyarakat Indonesia, peran penting dalam mendorong perempuan dalam menggunakan jilbab. Dengan beragam karakter yang diperankan oleh perempuan, sedikitnya jilbab menjadi citra yang membuat ketidakberdayaan untuk menerima, bahwa kebaikan atau perempuan baik itu ada pada mereka yang menggunakan perempuan.</p> <p>Kita bisa kembali ke belakang, puluhan tahun silam saat Fahri melalui <em>Ayat-Ayat Cinta</em> lebih memilih Aisha ketimbang perempuan lain yang tidak berkerudung untuk menjadi istrinya. Ada pesan yang disematkan bahwa perempuan yang berkerudung adalah perempuan yang akan menjadi idaman laki-laki yang pintar, cerdas, serta mempunyai kehambaan yang kuat terhadap agama.</p> <p class="class-paragraph">Industri literasi dan kebudayaan di Indonesia, kata Kalis, penuh produk bergenre religi dengan plot cerita serupa: protagonis laki-laki saleh bertemu dengan karakter perempuan yang perlu dibuat baik dalam beragama. Dan cadar Aisha, yang sepaket dengan citra kesalehan, pelan-pelan bergeser menjadi jilbab urban.</p> <p>Begitu pula sebaliknya jika kita juga berbicara tentang <em>Ipar Adalah Maut</em>. Pergeseran citra perempuan yang berjilbab tidak selalu mulus seperti karakter Aisha. Ia bergeser menjadi pelaku perselingkuhan dengan iparnya, kendati penontonnya malah tembus jutaan.</p> <p>Pergeseran tersebut bukan menghadirkan fenomena paradoks. Dia hanya gelombang citra tentang jilbab, yang objeknya melulu ditujukan kepada seorang perempuan.</p> <p>Kendati didominasi oleh tema-tema jilbab dan perempuan, buku ini juga menghadirkan celah-celah yang lebih luas tentang perempuan untuk didiskusikan. Penarasian yang santai dilengkapi dengan beragam pengalaman menjadikan buku setebal 180 halaman ini mudah untuk dinikmati dan dipahami. Sangat ringan, tapi kontemplatif. <strong>(*)</strong></p> <p>---</p> <p>&rdquo; Penilaian, identifikasi, bahkan justifikasi terhadap perbedaan penutup aurat itu adalah dampak dari perang pasar. Kita bisa membayangkan bagaimana di desa-desa perempuan menggunakan jilbab seadanya. Tapi, berbeda dengan mereka yang berada di perkotaan di mana simbolisasi jilbab begitu marak ditonjolkan.&rdquo;</p> <p>---</p> <ul> <li>Judul: Esok Jilbab Kita Dirayakan: Muslimah yang Merdeka Tanpa Menindas yang Berbeda</li> <li>Penulis: Kalis Mardiasih</li> <li>Penerbit: Buku Mojok</li> <li>Cetakan: Pertama, Februari 2025</li> <li>Tebal: vi + 180 halaman</li> <li>ISBN: 978-623-8463-15-2</li> </ul> <p>---</p> <p><strong>*) AHMAD RIYADI</strong>, Pegiat Akademi Literasi Ansor, bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat</p>

Industri literasi dan kebudayaan di Indonesia, kata Kalis Mardiasih, penuh produk bergenre religi dengan plot cerita serupa.

Jilbab Tak Melulu soal Kesalehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/Screenshot_20240817-112603_YouTube-655381732.jpg" alt="Ilustrasi Paskibraka. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Paskibraka. (Youtube)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polemik pemakaian jilbab bagi Paskibraka putri yang bertugas di HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur berakhir sudah. Pada pelaksanaan upacara yang digelar Sabtu (17/8), beberapa remaja putri yang bertugas terlihat mengenakan hijab.</p> <p>Tak ada beda mencolok antara Paskibraka yang memakai jilbab atau tidak. Secara kasat mata perbedaan hanya terlihat di bagian jilbab warna hitam.</p> <p>Bagian baju dan aksesoris lainnya sama. Termasuk rok yang berada di bawah lutut beberapa sentimeter. Sedangkan bagian kaki hingga betis ditutup kaos kaki panjang warna putih.</p> <p>Adapun upacara 17 Agustus berhasil berjalan lancar untuk pertama kalinya di IKN. Sang Saka Merah Putih berhasil dikibarkan dengan sempurna di Upacara HUT ke-79 RI.</p> <p>Paskibraka Akmal Faiz Ali Khadafi dari Jawa Tengah, Fifandra Ardiansyah Daud dari Maluku Utara, dan Tri Adyaksa S dari Sulawesi Selatan berhasil membentangkan Merah Putih secara sempurna.</p> <p>"Kepada sang Merah Putih hormat senjataaaaaa, grak," kata Komandan Upacara Kolonel Inf Nur Wahyudi setelah bendera dibentangkan, Sabtu (17/8).</p> <p>Bendera kemudian dikerek diiringi langsung kebangsaan Indonesia Raya. Para peserta begitu khidmat menjalani upacara HUT RI perdana di lapangan IKN.</p> <p>Upacara HUT ke-79 RI di IKN dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Inf Nur Wahyudi selaku Komdan Satuan 81 Kopassus. Sedangkan Perwira Upacara adalah Brigjen Bayu Permana yang menjabat sebagai Kepala Staf Komando Kodam VI/Mulawarman.</p>

Polemik pemakaian jilbab bagi Paskibraka putri yang bertugas di HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur berakhir sudah.

Sempat Jadi Polemik, Paskibraka Putri Akhirnya Bisa Pakai Jilbab di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/image_157478385JPG-1329415712.jpg" alt="Paskibraka 2024 di depan Istana Kepresidenan IKN. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Paskibraka 2024 di depan Istana Kepresidenan IKN. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang sehari-hari berhijab harus melepas jilbabnya saat prosesi pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan dari Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) itu tak pelak menuai kritik.</p> <p>Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) menyebut pengukuhan Paskibraka tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>"Pada prosesi pengukuhan Paskibraka (13/8), seluruh anggota (Paskibraka) putri diseragamkan tidak memakai jilbab,&rdquo; kata Ketua Umum PP PPI Gousta Feriza di markas PP PPI, Jakarta, kemarin (14/8).</p> <p>Pihaknya sangat kecewa dengan aturan tersebut. Sebab, ada 18 anggota Paskibraka putri yang sehari-hari mengenakan jilbab. Gousta mengatakan bahwa penggunaan jilbab merupakan ajaran agama serta menjadi hak asasi manusia. Dia berharap saat upacara bendera 17 Agustus, Paskibraka putri yang sehari-hari mengenakan jilbab tetap diperbolehkan menggunakan jilbab.</p> <p>Gousta menegaskan, tidak ada kaitannya antara menggunakan jilbab dan jiwa Pancasila. Justru menjadi pengamalan agama terkait dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dia juga menampik penggunaan jilbab akan mengurangi kesakralan upacara bendera. &rdquo;Justru akan mempercantik aura adik-adik Paskibraka,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis juga memprotes aturan seragam Paskibraka 2024 itu. Dia meminta aturan diubah dan dikembalikan seperti tahun lalu. Anggota Paskibraka putri yang sehari-hari mengenakan jilbab diperbolehkan menggunakan hijab. &rdquo;Sangat janggal dan tidak rasional. Negara yang berdasar Pancasila melarang adik perempuan di Paskibraka mengenakan jilbabnya,&rdquo; ujarnya. Pelarangan ataupun meminta untuk menanggalkan jilbab, kata dia, tidak Pancasilais dan melanggar konstitusi.</p> <p>Sementara itu, BPIP merespons polemik seragam atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Intinya, saat pengukuhan dan upacara bendera 17 Agustus tidak menggunakan jilbab. Di luar dua agenda itu, mereka boleh menggunakan jilbab seperti sehari-hari.</p> <p>Menurut Kepala BPIP Yudian Wahyudi, apa yang dilaksanakan Paskibraka putri itu sesuai dengan Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Setiap calon Paskibraka yang akan mengikuti seleksi juga sudah menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. &rdquo;Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka mencantumkan tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka sesuai surat edaran,&rdquo; katanya di Ibu Kota Nusantara (IKN).</p> <p>Yudian menyatakan bahwa pendaftaran calon Paskibraka bersifat sukarela. Termasuk harus memenuhi seleksi administrasi yang salah satunya adalah surat pernyataan.</p> <p>Sesuai Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, diatur tata pakaian dan sikap tampak Paskibraka. Aturan itu dipertegas dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka. Makna pakaian yang digunakan adalah Bhinneka Tunggal Ika. &rdquo;Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan,&rdquo; bebernya.</p> <p class="class-paragraph">Terpisah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pemenuhan Hak Anak Aris Adi Leksono menyayangkan adanya indikasi siswa perempuan anggota Paskibraka 2024 di IKN yang diwajibkan mencopot jilbab.</p> <p>KPAI meminta BPIP meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab. Dengan begitu, contoh tersebut dapat menjadi pilihan anggota Paskibraka. &rdquo;BPIP juga wajib memastikan tidak terjadi praktik pemaksaan copot jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan yang merupakan upaya menjaga dan mengamalkan nilai ajaran agama yang diyakini,&rdquo; tegasnya. <strong>(wan/lyn/mia/c19/fal)</strong></p>

Anggota Paskibraka 2024 yang sehari-hari berhijab harus melepas jilbabnya saat prosesi pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

PPI Kecam Kebijakan BPIP soal Anggota Paskibraka Putri Lepas Hijab, Padahal Jilbab Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/12e8e5bf-a03e-428c-b00b-7c399da29c09-1957127673.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesat. Hal itu sehubungan dengan isu pelarangan penggunaan jilbab untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN.</p> <div dir="auto">"Orang jilbaban itu hak, kalau dilarang oleh BPIP, itu BPIP sesat," ujarnya kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelarangan Paskibraka putri untuk mengenakan jilbab saat pengukuhan itu menurutnya keliru dan malah memecah belah persatuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014979253/majelis-masyayikh-gelar-uji-publik-rancangan-regulasi-rekognisi-pendidik-pada-pendidikan-pesantren">Majelis Masyayikh Gelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik pada Pendidikan Pesantren</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya sangat kecewa," singkat Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) membantah mengeluarkan aturan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penampilan para anggota Paskibraka putri atas kesukarelaan sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014979244/bps-catat-ekspor-ri-juli-2024-naik-646-persen-jadi-usd-2221-miliar-ditopang-ekspor-logam-mulia-hingga-kakao">BPS Catat Ekspor RI Juli 2024 Naik 6,46 Persen jadi USD 22,21 Miliar Ditopang Ekspor Logam Mulia hingga Kakao</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudian mengatakan, anggota Paskibraka putri yang melepas hijab hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di luar acara pengkuhan Paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesat.

Cak Imin Sebut BPIP Sesat Jika Larang Paskibraka Putri Gunakan Jilbab

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1723628873263_copy_1986x1324-880472009.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berfoto bersama Pasukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berfoto bersama Pasukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Publik dihebohkan dengan polemik 18 pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka)&nbsp;putri melepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengaku prihatin dengan aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang membuat muslimah anggota Paskibraka harus menanggalkan jilbabnya dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator PKS itu menyatakan, klaim BPIP yang menyebut hal itu dilakukan atas dasar sukarela dinilai sebagai hal yang sulit diterima dengan akal sehat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain tidak bijaksana, aturan itu juga dibuat dengan dasar yang lemah, karena secara filosofis bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, yakni sila pertama Pancasila dan Pasal 28E ayat (1-2) serta Pasal 29 ayat (1-2) UUD NRI 1945,&rdquo; kata Wisnu kepada wartawan, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014978221/jelang-perayaan-hut-ri-di-ikn-handuk-dan-pakaian-dalam-paling-diburu-warga-di-balikpapan">Jelang Perayaan HUT RI di IKN, Handuk dan Pakaian Dalam Paling Diburu Warga di Balikpapan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politisi PKS ini menentang pernyataan Ketua BPIP yang menyebut bahwa pelepasan jilbab terhadap muslimah Paskibraka atas dasar sukarela.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami tegas menentang hal itu. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara sekuler," tegas Wisnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, negara mendudukan agama sebagai nilai-nilai (value) yang bersenyawa dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta praktik berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bukan justru menegasikannya dari praktik berbangsa dan bernegara kita, sebagaimana tercermin dari aturan BPIP tersebut,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014978213/waspada-jika-kaki-sering-kesemutan-ini-3-kemungkinan-yang-jadi-penyebab-serta-cara-mengatasinya">Waspada Jika Kaki Sering Kesemutan, Ini 3 Kemungkinan yang Jadi Penyebab Serta Cara Mengatasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wisnu mengungkapkan, pondasi Indonesia sebagai negara yang berketuhanan secara eksplisit tercermin dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Adapun berbunyi, Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, para founding fathers Republik, baik yang berhaluan nasionalis, bahkan yang komunis pada masa itu, juga mengakui bahwa republik ini bisa merdeka dan berdiri karena adanya peran ilahiyah, bukan semata-mata karena usaha material mereka saja,&rdquo; terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Wisnu mengusulkan agar BPIP segera merevisi aturan tersebut. Dia mengusulkan agar aturan itu mencerminkan jalan tengah, dengan mengakomodasi keinginan muslimah anggota Paskibraka yang ingin menggunakan jilbab diwadahi kebutuhannya tersebut secara proporsional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014978150/simak-8-tafsir-mimpi-seputar-asap-ketahui-tanda-tanda-dan-makna-di-baliknya">Simak 8 Tafsir Mimpi Seputar Asap, Ketahui Tanda-Tanda dan Makna di Baliknya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendorong agar aturan itu mencerminkan jalan tengah. Jilbab tetap bisa digunakan, bagi yang menghendaki, sepanjang model dan cara penggunaanya tidak membuat performa dari anggota paskibraka terganggu dan tetap terlihat patut," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya&nbsp;tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Tetapi, penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang yang sesuai ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," ucap Yudian kepada wartawan, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014978212/eks-menteri-jokowi-sindir-soal-obral-hgu-hgb-ratusan-tahun-di-ikn-kebablasan">Eks Menteri Jokowi Sindir Soal 'Obral' HGU-HGB Ratusan Tahun di IKN: Kebablasan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap sukarela itu setelah BPIP meminta para peserta calon Paskibraka&nbsp;menandatangani surat persetujuan saat mendaftar, termasuk untuk mengikuti atribut seragam yang ditentukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">BPIP melampirkan contoh surat pernyataan dan persyaratan calon paskibraka yang menyertakan pula contoh gambar seragam, atribut, dan penampilan paskibraka. Dalam gambar itu hanya ada dua sosok yakni Paskibraka pria dan perempuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gambar paskibraka perempuan adalah sosok berambut dengan panjang satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang. Namun, tak ada contoh seragam paskibraka putri yang berhijab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014978206/ramalan-karier-zodiak-leo-hari-kamis-15-agustus-2024-diprediksi-kamu-bakal-bersinar-sampai-tahun-depan">Ramalan Karier Zodiak Leo Hari Kamis, 15 Agustus 2024, Diprediksi Kamu Bakal Bersinar sampai Tahun Depan!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yudian mengutarakan, di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," pungkas Yudian.</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Publik dihebohkan dengan polemik 18 pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) putri melepas jilbab.

Legislator PKS Sebut Tak Masuk Akal Klaim BPIP Pelepasan Jilbab Paskibraka Secara Sukarela

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/image_157478385JPG-1329415712.jpg" alt="Paskibraka 2024 di depan Istana Kepresidenan IKN. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Paskibraka 2024 di depan Istana Kepresidenan IKN. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengevaluasi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait pelarangan paskibraka berjilbab, saat bertugas pengibaran bendera merah putih. Pelarangan itu dinilai merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia (HAM) universal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden mengevaluasi Pimpinan BPIP sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terulang lagi pada masa mendatang," kata Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Maneger Nasution dalam keterangannya, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski Indonesia sudah memasuki 79 tahun kemerdekaan, tetapi masih ada pemikiran pejabat publik yang cacat nalar kemanusiaan. Maneger mengingatkan seharusnya negara memberikan kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014977793/ramalan-zodiak-keuangan-hari-ini-15-agustus-2024-aries-taurus-gemini-cancer-leo-dan-virgo">Ramalan Zodiak Keuangan Hari Ini 15 Agustus 2024: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengingatkan, Paskibraka putri beragama Islam yang tampil pada pengibaran bendera 17 Agustus 2024 tetap bisa menggunakan jilbab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memastikan adik-adik Paskibraka tersebut tampil pada 17 Agustus besok tanpa ada pelarangan berhijab," ucap Maneger.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pelarangan itu penggunaan jilbab itu dilakukan sesuai peraturan BPIP yang sudah ada perjanjian di atas materai Rp 10 ribu saat petugas Paskibraka mendaftar. Ia menyebut, klaim BPIP tidak ada pemaksaan pelarangan jilbab itu dinilai cacat nalar kemanusiaan universal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014977840/tindakan-armor-toreador-aniaya-selebgram-cut-intan-nabila-bikin-anak-mereka-trauma-lihat-pria">Tindakan Armor Toreador Aniaya Selebgram Cut Intan Nabila Bikin Anak Mereka Trauma Lihat Pria</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maneger menilai, pendaftar paskibraka saat disodori pernyataan seragam tentu dalam</div> <div dir="auto">situasi terpaksa. Menurutnya, relasi kuasa itu terjadi yang tidak berimbang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian argumen BPIP bahwa pelarangan itu sesuai dengan peraturan BPIP, ini justru cacat nalar konstitusional. Pembatasan atas hak warga negara hanya bisa dilakukan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat (2) UUDNRI 1945. Peraturan BPIP itu adalah pelanggaran HAM dan inkonstitusional," tegas Maneger.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014977791/ramalan-zodiak-karier-hari-ini-15-agustus-2024-libra-scorpio-sagitarius-capricorn-aquarius-dan-pisces">Ramalan Zodiak Karier Hari Ini 15 Agustus 2024: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun meminta Komnas HAM untuk memastikan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM oleh BPIP dalam kasus tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meminta pertanggungjawaban HAM sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Pelarangan itu dinilai merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama dan HAM universal.

Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Evaluasi Ketua BPIP Buntut Pelarangan Paskibraka Berjilbab

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/Prof-BPIP-2284201711.jpeg" alt="Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi mengatakan, pihaknya akan selalu memonitor dan memastikan BTU Pendidikan Pancasila telah digunakan di setiap satuan pendidikan." width="100%">
<figcaption>Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi mengatakan, pihaknya akan selalu memonitor dan memastikan BTU Pendidikan Pancasila telah digunakan di setiap satuan pendidikan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) membantah mengeluarkan aturan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penampilan para anggota Paskibraka putri atas kesukarelaan sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudian mengatakan, anggota Paskibraka putri yang melepas hijab hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014976148/berkaca-gempa-di-jepang-bmkg-sebut-gempa-megathrust-di-indonesia-tinggal-waktu">Berkaca Gempa di Jepang, BMKG Sebut Gempa Megathrust di Indonesia Tinggal Waktu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di luar acara pengkuhan Paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudian mengatakan, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian, dan sikap tampang Paskibraka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP juga diatur mengenai berpakaian anggota Paskibraka. Dari aturan-aturan yang ada disebutkan bahwa Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan koas kaki hingga lutut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kelengkapan seragam yang harus dipakai anggota Paskibraka meliputi, setangan leher merah putih; sarung tangan warna putih; kaos kaki warna putih; sepatu pantofel warna hitam; dan tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau.</div>

BPIP membantah mengeluarkan aturan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

BPIP Klaim Tidak Paksa Paskibraka Buka Jilbab, Begini Penjelasannya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/JKT_Prosesi-Potong-Rambut-Calon-Paskibraka_Salman-Toyibi-8JPG-3571064346.jpg" alt="Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melakukan prosesi potong rambut saat pemusatan diklat Paskibraka 2024 di Jakarta, Minggu (14/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melakukan prosesi potong rambut saat pemusatan diklat Paskibraka 2024 di Jakarta, Minggu (14/7/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muhammadiyah Abdul Mu'ti protes keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam, yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-79 RI. Mu'ti menekankan, jika aturan itu benar maka sebaiknya dicabut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut," kata Mu'ti kepada wartawan, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mu'ti menegaskan, pelarangan penggunaan jilbab itu merupakan tindakan diskriminatif. Hal itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebebasan beragama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014975379/edward-akbar-kena-bully-netizen-gara-gara-kimberly-ryder-melahirkan-di-bidan">Edward Akbar Kena Bully Netizen Gara-gara Kimberly Ryder Melahirkan di Bidan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia," tegas Mu'ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, beredar kabar&nbsp;</div> <div dir="auto">dugaan pasukan Paskibraka 2024 bagi beragama Islam untuk mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab.</div> </div>

Mu'ti menegaskan, pelarangan penggunaan jilbab itu merupakan tindakan diskriminatif. Hal itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Protes Dugaan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab, Muhammadiyah: Kalau Benar Harus Dicabut

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/29/IMG_20240629_114100-3942196159.jpg" alt="Happy Asmara. (Instagram @melatyjasinne)" width="100%">
<figcaption>Happy Asmara. (Instagram @melatyjasinne)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Kabar bahagia perikahan Happy Asmara dan Gilga Sahid semakin santer jadi sorotan publik.&nbsp;</p> <p>Setelah membuat warganet bertanya-tanya, kini serangkaian momen bahagia&nbsp;Happy Asmara dan Gilga Sahid pun terungkap.&nbsp;</p> <p>Usai momen pernikahan beredar di media sosial, kini potret lamaran bintang dangdut,&nbsp;Happy Asmara dan Gilga Sahid kembali jadi perhatian.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Momen foto lamaran Happy Asmara, diakui bikin pangling, lantaran pelantun Rungkat tersebut terlihat memakai jilbab dan kebaya penuh payet berwarna hijau sage yang semakin menambah anggun penampilannya.</p> <p>Makeupnya yang simpel dengan eyeshadow sedikit gelap dan warna bibir merah muda, menambah kecantikan Happy Asmara di momen tersebut.</p> <p>Potret cantik Happy yang berjilbab di momen lamaran itu diabadikan dan diunggah di Instagram pribadi makeup artist Melaty Yasin.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Happy engagement Happy Asmara dan Gilga Sahid, bahagia selalu sisterku yang ayu menik-menik @happy_asmara77," tulis sang makeup artist menulis dalam caption, dikutip Jawa Pos, Sabtu (29/6)</p> <p>&ldquo;Lunas ya janjiku guys buat spill bwunda yang resmi dilamar ayah Gilga wkwkw, bojomu ayu tenan mas,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Kolom komentar pun dipenuhi warganet yang memuji, &ldquo;Tangannya Kak di nail art apapun aja tetap cangtip mbak Heppy, sederhana cantik,&rdquo; tulis @aromsept</p> <p>&ldquo;Padahal ya meh bendino macak lo, tapi kok yo tetap manglingi yo, aurane jian positif banget,&rdquo; kata @pawonbugik , &ldquo;Nggak berekspetasi ternyata bakal pakai hijab Masya Allah,&nbsp; langgeng-langgeng nggeh,&rdquo; tulis @clumsyyque</p> <p>&ldquo;Bagus banget Kak make up nya, semoga kakak juga sukses selalu,&rdquo; tulis @gitameadowaw , &ldquo;Auranya ya ampun awur-awuran, asli cantik banget,&rdquo; kata @yenthyoctaviani_chan</p> <p class="class-paragraph">Heppy Rismanda Hendranata atau Happy Asmara merupakan penyanyi, penulis lagu, pemeran serta pengusaha yang lahir pada 10 Juli 1999.</p> <p>***</p>

Usai momen pernikahan beredar di media sosial, kini potret lamaran bintang dangdut, Happy Asmara dan Gilga Sahid kembali jadi perhatian.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jilbab

Berita Terkini