<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/tony-wenas-ptfi-448023091.jpg" alt="Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menjamin seluruh karyawan smelter di kawasan Java Integrated and Industrial Estate Pulau Jawa (JIIPE) Gresik tetap bekerja hingga operasional kembali pulih pada April 2026. "Smelter memang belum beroperasi karena pasokan konsentrat terhenti, tetapi tidak ada karyawan yang kami lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jadwal kerja diatur ulang dan hanya jumlah tenaga kontraktor yang berkurang, karena belum masuk tahap operasi penuh," ujar Tony&nbsp;Wenas saat ditemui di Gresik, Jawa Timur, Selasa (9/12). Dia menjelaskan penghentian sementara produksi dipicu terputusnya suplai konsentrat dari tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Tembagapura, Papua, setelah longsor lumpur bijih basah pada 8 September 2025. Kondisi itu membuat tingkat produksi PTFI turun menjadi sekitar 30 persen atau 65 ribu-70 ribu ton per hari, jauh di bawah kapasitas normal 200 ribu ton. "Kami perkirakan Maret 2026 mulai menambang lagi. Jika itu tercapai, konsentrat bisa dikirim ke smelter pada April, sehingga fasilitas dapat beroperasi kembali," ujarnya. Selama pasokan belum masuk, katanya lagi, tim di Gresik fokus pada pemeliharaan rutin untuk memastikan kesiapan teknis saat smelter beroperasi lagi. Tony menambahkan, sebelum pasokan terputus, tingkat kenaikan kapasitas produksi (rate up) smelter telah mencapai 70-80 persen dan diperkirakan mencapai 100 persen jika operasi tidak terhenti. "Heating up, maintenance, dan penetralan area tetap kami lakukan agar ketika konsentrat masuk, smelter bisa langsung dijalankan meski secara bertahap," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas turut meninjau perkembangan smelter untuk memastikan proyek hilirisasi mineral tetap sesuai agenda pemerintah. Smelter PTFI di Gresik menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja saat beroperasi penuh yang terdiri dari 1.200 kontraktor dan 800 karyawan. Selama masa konstruksi, proyek tersebut telah melibatkan sekitar 40.000 tenaga kerja konstruksi secara kumulatif. Dua tambang bawah tanah lain yang tidak terdampak longsor, yakni Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan telah kembali beroperasi meski belum mencapai kapasitas penuh. Target pemulihan GBC pada Maret-April 2026 disebut menjadi kunci normalisasi pasokan konsentrat dan keberlanjutan operasional smelter.

"Smelter memang belum beroperasi karena pasokan konsentrat terhenti, tetapi tidak ada karyawan yang kami lakukan Pemutusan Hubungan Kerja".

Presdir Freeport Tony Wenas Pastikan Tak Ada PHK Karyawan di Smelter Gresik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/PTFI-gresik-2-1047847374.jpg" alt="Presiden Prabowo saat meresmikan Produksi Pabrik Pemurnian Logam Mulia melalui Precious Metal Refinery (PMR) milik PTFI di JIIPE, Kabupaten Gresik, Senin (17/3). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo saat meresmikan Produksi Pabrik Pemurnian Logam Mulia melalui Precious Metal Refinery (PMR) milik PTFI di JIIPE, Kabupaten Gresik, Senin (17/3). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Jawa Timur harus menjadi tuan rumah yang ramah bagi para investor agar semakin berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam peresmian Produksi Pabrik Pemurnian Logam Mulia melalui Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kabupaten Gresik, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri BUMN Erick Thohir. Acara ini ditandai dengan peletakan miniatur emas serta penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan memberikan kenyamanan bagi investor agar Jawa Timur terus berkembang sebagai pusat industri dan investasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira Jawa Timur harus menjaga, menjadi tuan rumah yang baik sehingga kita terus bisa menjadi tempat yang ramah terhadap investasi, tempat yang ramah bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke Indonesia ingin berpartisipasi," ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih Ibu Gubernur, Jawa Timur ini memang luar biasa, tiap bulan ada saja pabrik baru, gedung baru. Dengan penduduk Jawa Timur 40,6 juta lebih besar dari Malaysia itu, Ibu Khofifah cocoknya jadi perdana menteri ini," ucapnya sambil berkelakar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peresmian PMR ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam percepatan hilirisasi industri di Indonesia. Fasilitas ini merupakan pemurnian emas modern pertama dan terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan investasi besar seperti ini, Presiden Prabowo berharap Jawa Timur dapat terus berkembang sebagai pusat industri, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.</div>

Peresmian PMR ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam percepatan hilirisasi industri di Indonesia.

Resmikan PMR Milik PTFI, Prabowo: Jatim Luar Biasa, Harus jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JIIPE.jpg" alt="Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III." width="100%">
<figcaption>Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkab terus berupaya mengejar sumber-sumber pendapatan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Salah satunya, dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tentu, pendapatan itu bakal dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah.  Pendapatan dari BPHTB tersebut dihitung berdasarkan luasan KEK Gresik. Lokasi di wilayah Kecamatan Manyar itu, juga dikenal Java Integrated Industrial &amp; Ports Estate (JIIPE). Dari data pemkab, luas lahan yang sudah dikuasai pihak operator JIIPE saat ini mencapai 1.328 hektare.  Rencananya, mereka masih akan membebaskan lahan di kawasan itu seluas 833 hektare lagi. Sebab, proyeksi kebutuhan lahan di JIIPE diperkirakan mencapai 2.161 hektare.  Dari luas lahan JIIPE yang saat ini sudah dikuasai, ternyata baru 956,91 hektare yang sudah mengantongi sertifikat. Nah, dari luas lahan yang sudah ada sertifikatnya itu, Pemkab Gresik sudah menerima BPHTB senilai Rp 190 miliar sejak 2014 lalu.  Pendapatan itu sudah masuk ke kas daerah. Tapi, masih ada 372 hektare lahan di JIIPE yang belum memiliki sertifikat. Padahal, untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), butuh lampir bukti pembayaran BPHTB.  "Itu yang kita kejar dari sisa tanah yang belum dikuasai. Sementara pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), masih 25 persen (yang masuk)," ucap Ketua Komisi I DPRD Gresik Jumanto.  Tidak hanya itu, kalangan legislatif juga berharap ada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sekitar kawasan tersebut. Termasuk KEK Gresik atau JIIPE. Caranya, ada revisi peratuan bupati (Perbup). Dengan demikian, potensi pendapatan ke kas daerah juga bisa semakin besar.  Sementara itu, data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, pendapatan asli daerah (PAD) dari BPHTB pada semester I (Januari-Juni) 2021, totalnya Rp 124,75 miliar. Kepala BPPKAD Pemkab Gresik Nuri Mardiana menyebut, capaian penerimaan dari BPHTB tersebut sudah on the track.

Pemkab Terus Kejar Sumber Pendapatan dari KEK Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JIIPE.jpg" alt="Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III." width="100%">
<figcaption>Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III resmi disahkan sebagai KEK Teknologi &amp; Manufaktur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.  Penunjukan JIIPE sebagai KEK Teknologi &amp; Manufaktur menjadikannya sebagai salah satu Kawasan Industri yang paling kompetitif dan merupakan Obyek Strategis Nasional untuk Industri 4.0.  Presiden Direktur AKRA, Haryanto Adikoesoemo, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Gresik dan Propinsi Jawa Timur serta berbagai pihak yang telah mendukung penetapan KEK JIIPE.  "Dengan ditetapkannya KEK Gresik JIIPE, kami yakin dapat memberikan kemudahan dalam berbisnis dan membantu para pelaku industri untuk menurunkan biaya logistik serta mencapai efisiensi, sehingga Indonesia khususnya Jawa Timur dapat menjadi destinasi investasi yang menarik di mata dunia," tutur Haryanto Adikoesomo.  Status KEK akan memberikan insentif tambahan kepada investor. Di antaranya adalah insentif fiskal meliputi Pajak Penghasilan, Bea Cukai. Insentif non-Fiskal meliputi persetujuan izin dan lisensi 1 pintu, kemudahan lalu lintas barang, dan fleksibilitas dalam ketenagakerjaan.  Kombinasi fasilitas JIIPE, lokasi yang strategis, dan status KEK akan mendorong tercapainya target pemerintah untuk mengurangi biaya logistik dan operasional lainnya,serta menjadikan Indonesia sebagai tujuan pilihan investasi yang menarik.  KEK Gresik JIIPE merupakan Proyek Strategis Nasional pertama di Indonesia yang menggabungkan kawasan industri modern, pelabuhan laut dalam, dengan infrastruktur berkualitas tinggi dan kota mandiri bertaraf internasional. JIIPE dibangun dengan total seluas 3.000 Ha yang dibagi menjadi kawasan industri seluas 1.761 Ha, pelabuhan laut dalam seluas 400 Ha, dan area perumahan modern seluas 800 Ha.  JIIPE dirancang sebagai Green Project dengan zero run off yang memiliki fasilitas utilitas lengkap. Fasilitas ini menjawab kebutuhan industri dalam menghasilkan efisiensi, juga menjadi sumber recurring income JIIPE. Lokasi JIIPE yang terkoneksi jalur laut, Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar, dan Kereta api memberikan kemudahan dalam lalu lintas barang ekspor dan impor di Jawa Timur.

JIIPE Gresik Resmi Jadi KEK Teknologi dan Manufaktur

JIIPE Gresik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#JIIPE Gresik

Berita Terkini

Presdir Freeport Tony Wenas Pastikan Tak Ada PHK Karyawan di Smelter Gresik

Resmikan PMR Milik PTFI, Prabowo: Jatim Luar Biasa, Harus jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pemkab Terus Kejar Sumber Pendapatan dari KEK Gresik

JIIPE Gresik Resmi Jadi KEK Teknologi dan Manufaktur

Download Aplikasi JawaPos.com