<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/PGEO-bluebook-1543807537.jpg" alt="Empat proyek strategis panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) masuk dalam Blue Book 2025&ndash;2029. (PGEO)" width="100%">
<figcaption>Empat proyek strategis panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) masuk dalam Blue Book 2025&ndash;2029. (PGEO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Empat proyek strategis panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) masuk dalam Blue Book 2025&ndash;2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Keempat proyek tersebut yakni&nbsp;Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta Lahendong Unit 7&ndash;8 &amp; Binary. Total nilai investasi untuk keempat proyek ini mencapai lebih dari USD 1,09 miliar. Realisasi proyek-proyek ini diproyeksikan menambah 215 MW kapasitas listrik rendah emisi, yang direncanakan beroperasi secara bertahap mulai tahun 2029 hingga 2032. Keempat proyek ini berpotensi memperoleh pendanaan luar negeri melalui skema indicative concessional loan dengan nilai mencapai USD 613 juta, yang berpotensi berasal dari sejumlah lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, JBIC, atau JICA. Direktur Eksplorasi &amp; Pengembangan PGE, Edwil Suzandi, menyampaikan bahwa pendanaan ini merupakan langkah konkret PGE dalam mendukung percepatan transisi energi sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap swasembada energi. "Pengembangan proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan bauran energi terbarukan nasional, tetapi juga menghadirkan multiplier effects bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi," tegas Edwil Suzandi, Kamis (4/12). Masing-masing proyek memiliki karakteristik serta peran strategis yang berbeda dalam memperkuat portofolio panas bumi nasional. Lumut Balai Unit 3 (Capex USD 305 juta) dan Lumut Balai Unit 4 (Capex USD 290 juta) akan memperkokoh klaster pengembangan panas bumi PGE di Sumatera Selatan. Sementara itu, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I (Capex USD 227 juta) akan menambah pasokan energi bersih di Provinsi Lampung melalui penerapan teknologi two-phase binary yang menawarkan efisiensi lebih tinggi. Di Sulawesi Utara, proyek Lahendong Unit 7&ndash;8 &amp; Binary (Capex USD 274 juta) memperluas pengembangan panas bumi di salah satu wilayah dengan potensi geothermal terbesar di Indonesia. Siapkan Pendanaan Selain memperkuat bauran energi terbarukan nasional, proyek-proyek ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Melalui skema Subsidiary Loan Agreement (SLA), kelayakan ekonomi proyek menjadi semakin kuat. Skema pembiayaan ini berpotensi meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) proyek sebesar 1&ndash;3 persen, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan investasi jangka panjang. Pada tahap selanjutnya, PGE akan memasuki proses negosiasi dengan lembaga multilateral untuk memperoleh term pendanaan paling optimal termasuk struktur pembiayaan, tingkat suku bunga, tenor, serta persyaratan teknis dan lingkungan. Langkah PGE tidak berhenti pada penetapan proyek-proyek dalam Blue Book. Perseroan kini tengah menyusun readiness criteria sebagai prasyarat untuk dapat masuk ke dalam Green Book yang membuka akses penuh terhadap pendanaan luar negeri. Proses ini dilakukan bersama PT Pertamina (Persero), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan seluruh aspek teknis, sosial, lingkungan, dan finansial siap secara menyeluruh.

Keempat proyek berpotensi memperoleh pendanaan luar negeri melalui skema indicative concessional loan dengan nilai mencapai USD 613 juta.

Masuk Blue Book 2025–2029 Bappenas, ini Empat Proyek PGEO yang Menelan Modal USD 1,09 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/15/pabrik-industri-manufaktur-Dery-Ridwansah-4JPG-3358965675.jpg" alt="Pekerja melakukan proses produksi di pabrik industri manufaktur yang berfokus pada stamping dan assembling di Tangerang, Banten, Sabtu (15/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan proses produksi di pabrik industri manufaktur yang berfokus pada stamping dan assembling di Tangerang, Banten, Sabtu (15/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembangkan sayap dengan lakukan kerjasama bersama Japan International Cooperation Agency (JICA). Tujuannya untuk memperkuat digitalisasi bagi industri kecil menengah (IKM) pada komponen otomotif nasional. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk membantu sektor tersebut yang sedang diterpa tantangan oleh dampak situasi ekonomi global yang semakin menuntut ditingkatkannya efisiensi dan produktivitas. "IKM komponen otomotif harus memenuhi QCD (Quality, Cost, and Delivery) yang dipersyaratkan. Untuk itu perlu adanya kerja sama dan kolaborasi sehingga pembinaan IKM dapat berjalan sinergi, efektif, dan berkelanjutan,&rdquo; kata Reni dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/4). Dia menjelaskan, kerjasama tersebut tak hanya berhenti sampai di situ saja. Namun akan berlanjut dengan diwujudkannya bentuk kegiatan fasilitasi matchmaking antara IKM komponen otomotif bersama dengan salah satu startup teknologi asal Indonesia yakni Sistem Integrator.&nbsp; Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi dan otomatisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dalam usaha pada IKM Komponen Otomotif.&nbsp;Melalui proses ini, delapan pasangan antara IKM komponen otomotif dan enam startup teknologi terpilih telah terkumpulkan. Nantinya, setiap startup yang terpilih akan melaksanakan proyek implementasi teknologi dan dibiayai langsung oleh JICA. Teruntuk anggaran untuk sejumlah proyek tersebut akan menembus lebih dari Rp 1 miliar, tepatnya Rp 1,2 miliar.

Kemenperin bekerja sama dengan JICA untuk memperkuat digitalisasi IKM otomotif dan meningkatkan produktivitas.

Dorong Digitalisasi IKM Komponen Otomotif, Kemenperin Jalin Kerja Sama dengan JICA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/KEMNAKER-29-A-1389791948.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya menyelaraskan pembangunan SDM melalui berbagai jalinan kerja sama yang telah dibangun dengan Jepang. Upaya penyelarasan ini dilakukan salah satunya dengan pelaksanaan Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang melibatkan pihak pemerintah, sektor industri, swasta, dan akademisi yang terlibat dalam pengembangan SDM. Dalam forum ini, berbagai pihak yang terlibat dari Indonesia dan Jepang dipertemukan guna melakukan diskusi dan saling bertukar pandangan secara terbuka. "Sehingga forum ini dapat membentuk pemahaman bersama untuk mencapai tujuan yang bersama, serta membentuk network dengan seluruh pihak yang terlibat, khususnya dalam meningkatkan jumlah partisipasi Indonesia pada program SSW (Specified Skilled Workers) ke Jepang," kata Anwar Sanusi, di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Selain untuk membantu pengembangan ekonomi dan pengembangan SDM di Indonesia dan Jepang melalui pertukaran SDM terampil, forum ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan 100.000 pekerja terampil ke Jepang dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan forum ini juga ditandangani Memorandum Kerja Sama antara Kemnaker dengan JICA mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Indonesia. Memorandum tersebut mencakup antara lain penyebaran informasi tentang bekerja di Jepang; pembentukan forum untuk pertukaran pandangan antara pemangku kepentingan publik dan swasta Jepang dan Indonesia; perluasan pendidikan bahasa Jepang; dan penguatan pelatihan keterampilan. "Kami berharap Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 dapat memediasi terdistribusinya informasi antara semua pihak dan stakeholder yang terkait sehingga implementasi program SSW terealisasi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," ujarnya. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, mengatakan, bahwa saat ini Jepang telah memiliki sejumlah kerja sama pengembangan SDM dengan Indonesia seperti Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Workers (SSW) Program. Ia pun meminta peserta forum, baik pihak pemerintah maupun swasta, baik dari pihak Indonesia maupun Jepang, untuk memanfaatkan forum ini sebaik mungkin. "Saya berharap sektor swasta dan pejabat publik yang berpartisipasi pada hari ini akan mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan satu sama lain, memperdalam saling pengertian mengenai jenis SDM yang dibutuhkan dan proses pengiriman SDM yang akan menjadi kesempatan bagi SDM Indonesia," katanya.

Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 kolaborasi Kemnaker dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam pengembangan SDM.

Kemnaker Bangun Jejaring Pengembangan SDM Dengan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/KEMNAKER-28-E-3430608640.jpg" alt="Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar Indonesia-Japan Humas Resources Forum 2023." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar Indonesia-Japan Humas Resources Forum 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos,com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar Indonesia-Japan Humas Resources Forum 2023. Gelaran ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang ketenagakerjaan. "Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mendukung sepenuhnya kerja sama antara Jepang dengan Indonesia di bidang ketenagakerjaan, yang dalam hal ini adalah untuk mendukung program peningkatan kapasitas SDM Indonesia agar dapat memenuhi kompetensi untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat membuka Japan-Indonesia Human Resources Forum 2023, di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Ida Fauziyah mengatakan, sejak tahun 1958, Indonesia dan Jepang telah menjalin beberapa program kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan antara lain Technical Intern Training Program (TITP); Economic Partnership Agreement (EPA) Program; dan Specified Skilled Workers (SSW) Program. Untuk itu, melalui forum ini Ida Fauziyah berharap berbagai kerja sama yang telah terjalin tersebut dapat terus diperkuat, khususnya terkait implementasi program SSW. "Saya berharap acara Human Resources Forum 2023 Indonesia-Jepang ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi jembatan untuk dapat menyatukan persepsi dalam mengimplementasikan program-program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, tak terkecuali program SSW, sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, mengatakan bahwa tahun ini menjadi penanda 65 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Dan lebih dari 30 tahun terakhir, Jepang dan Indonesia terus melakukan pertukaran orang melalui berbagai skema kerja sama bilateral. Ia mengatakan bahwa saat ini Jepang tengah mengalami masalah ageing society di mana tingkat kelahiran dan jumlah populasi lansia tak seimbang, sehingga menyebabkan negara tersebut kekurangan tenaga kerja. Oleh karenanya, sejak April 2019, Pemerintah Jepang telah menerapkan kebijakan baru yakni menerima tenaga kerja asing melalui skema SSW. Ia pun berharap berbagai skema kerja sama ketenagakerjaan ini dapat menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di kedua negara. "Dengan latar belakang ini SDM Indonesia bersama masyarakat jepang dapat berperan aktif menyelesaikan masalah sosial di kedua negara dan tentunya menguntungkan kedua negara," ujarnya. &nbsp;

Indonesia-Japan Humas Resources Forum 2023 digelar dengan tujuan memperkuat kerja sama kedua negara di bidang ketenagakerjaan.

Perkuat Kerja Sama Ketenagakerjaan, Indonesia dan Jepang Gelar Human Rosurces Forum

<div id="m#msg-f:1782449065350401424" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/InShot_20231113_205346218-1512389772.jpg" alt="Pemerintah RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur--Barat." width="100%">
<figcaption>Pemerintah RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur--Barat.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur-Barat (East-West) fase 1 tahap 1 rute Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa proyek MRT yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja ini dapat segera dimulai dan dinikmati oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat,&rdquo; kata Menhub dalam keterangan tertulis, Senin (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menhub menjelaskan, pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.&nbsp;&ldquo;Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL,&rdquo; jelas Menhub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menhub menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia. &ldquo;Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap kedepannya akan lebih banyak kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian,&rdquo; tutur Menhub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT timur barat dapat segera dimulai pada tahun 2024,&rdquo; ungkap Risal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi 4 (empat) tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km) dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun,&rdquo; kata Risal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menhub menjelaskan, pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Pemerintah RI dan JICA Teken MOD Proyek MRT Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/PLTSa-1174369412.jpg" alt="Ilustrasi pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk PLTSa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk PLTSa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melaksanakan rapat dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) membahas berbagai proyek mulai dari Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka sampai Tol Patimban. Penjabat Gubernur Jabar&nbsp;Bey Triadi Machmudin&nbsp;mengatakan, terkait pembangunan TPPAS Legok Nangka telah ada kesepahaman untuk percepatan. Rapat ini sendiri melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, DPMPTSP Jabar, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar. "Rapat dengan JICA itu tadi tentang Legok Nangka sama dengan kami ingin segera berjalan, dan ada beberapa isu yang tengah dibahas, kami minta kepada JICA untuk membantu mempercepat penyelesaian agar cepat groud breaking tahun depan. Itu yang legok nangka. Kemudian juga soal kawasan Rebana dibahas ada bantuan pelatihan," kata Bey dikutip Jumat (10/11). Terkait dengan kawasan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang,&nbsp;Bey mengatakan dalam rapat tersebut dibahas pembuatan jalur tol di sana dengan harapan pada tahun 2024 sudah bisa mulai dibangun. Untuk titiknya, kata Bey, tol tersebut akan dibangun sepanjang 36 kilometer dari titik awal di Km 89 Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) ke lokasi Pelabuhan Patimban. Namun, Bey mengatakan pula bahwa pihaknya belum bisa memastikan, karena memiliki keterkaitan dengan pembebasan lahan. "Untuk Tol Patimban, mereka (JICA) mintanya tahun depan (2024), tapi saya belum tahu, karena kan terkait pembebasan lahan," ujarnya menambahkan. TPPAS Legok Nangka digunakan untuk menampung dan memproses sampah dari enam wilayah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung Barat dengan kapasitas sekitar 2.131 ton per hari. Dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), TPPAS Legok Nangka akan mengolah sampah dengan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 18 megawatt (MW). Untuk kawasan Rebana Metropolitan yang sedang dikembangkan oleh Pemprov Jabar diproyeksikan menjadi masa depan penggerak ekonomi Jabar mendukung kawasan industri yang saat ini berjalan di Bekasi dan Karawang. Rebana ini didukung oleh tujuh kabupaten kota dengan ditunjang lengkap dari sisi regulasi, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) daerah, dan infrastruktur dengan proyeksi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,49 juta orang, jika pengembangannya berjalan dengan baik. Sementara Pelabuhan Patimban, akan terkoneksi dengan kawasan Rebana Metropolitan, di mana pelabuhan laut raksasa tersebut masih dalam proses pembangunan. Pelabuhan Patimban dibangun dan dikembangkan dalam beberapa tahap, yakni tahap 1-1 dibangun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan tahap 1-2 dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, yang nanti selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap dua dan tiga. Pada tahap 1-1, selesai terbangun terminal peti kemas seluar 35 hektare dengan kapasitas 250.000 TEUs dan terminal kendaraan seluas 25 hektare, dengan kapasitas 218.000 CBU. Serapan anggaran untuk proyek ini sebesar Rp14 triliun yang berasal dari pinjaman JICA. Pada tahap 1-2 yang tengah dibangun sejak 2022 dan ditargetkan rampung 2025 akan memiliki terminal peti kemas dengan luas 66 hektare kapasitas 3,75 juta TEUS, dan terminal kendaraan seluas 25 hektare dengan kapasitas kumulatif 600.000 CBU serta terminal roro seluas 200 meter. Anggaran yang dihabiskan untuk proyek ini sebanyak Rp9,5 triliun yang berasal dari pinjaman JICA. Sedangkan uuntuk tahap dua mulai dibangun pada 25 Februari 2024 dengan anggaran yang dibutuhkan Rp7,58 triliun untuk pembangunan terminal peti kemas dengan kapasitas tampung 5,5 juta TEUs. Terakhir, yaitu tahap tiga dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mulai dibangun 2026 hingga 2027 untuk proyek pembangunan terminal peti kemas dengan kapasitas kumulatif 7,5 juta TEUs dan anggaran yang dibutuhkan Rp3,86 triliun.

Terkait dengan kawasan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Bey mengatakan dalam rapat tersebut dibahas pembuatan jalur tol di sana.

Pemprov Jabar Rembukan dengan JICA soal Akses Tol ke Patimban hingga PLTSa di TPPAS Legok Nangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/anies.jpg" alt="Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi gereja di malam ibadah misa jelang natal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi gereja di malam ibadah misa jelang natal. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) agar transportasi umum di Jakarta semakin nyaman dan berdaya saing global.  JICA merupakan lembaga yang membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan MRT di Jakarta.  Anies merasa harus terus melakukan kerja sama dengan JICA karena hasil dari kerja sama sebelumnya yang menghasilkan MRT telah berjalan dengan lancar dan memuaskan.  "Pembangunan transportasi umum merupakan bagian penting dari usaha membuat Jakarta sebagai salah satu kota bisnis global," ujarnya di unggahan Instagram terbarunya, Sabtu (13/8).  Ia menambahkan bahwa proses pertemuannya dengan JICA kali ini juga masih membahas progres MRT di Jakarta dan beberapa urusan teknis yang harus saling selesai agar fase berikutnya bisa segera tuntas.  "Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan JICA baik dalam urusan pembangunan MRT maupun untuk pengendalian “land subsidence” (penurunan muka tanah) dan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah di Jakarta," jelas Anies.  Orang nomor satu di Jakarta itu mengaku senang setelah bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan JICA. Hal tersebut menurutnya membuat obrolan jadi semakin efisien dan efektif. "Sehingga memudahkan untuk tindak lanjut serta memastikan penuntasannya," pungkasnya.  Untuk diketahui, pada pembangunan MRT fase pertama, JICA mendukung pendanaan sebesar Rp 14,2 triliun dengan total jangka waktu pinjaman selama 40 tahun kepada Pemprov DKI.  Pada pembangunan fase kedua, JICA juga kembali membiayai DKI Jakarta untuk membangun MRT dengan biaya Rp 22,5 triliun.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga membagikan momennya bertemu dengan Gubernur Tokyo Yuriko Koike di Jepang. Pertemuan tatap muka secara langsung antara Anies dan Yuriko sudah tiga kali berlangsung dihitung dengan tahun 2022 ini. Anies mengatakan bahwa pertemuan yang dilangsungkan di Balai Kota Tokyo itu bertujuan untuk bertukar pikiran demi kemajuan kota masing-masing.  "Kami membahas banyak hal, terutama tentang usaha kebangkitan pasca pandemi, kerja sama membangun kota tahan bencana, dan kerja sama di bidang transportasi publik ramah lingkungan," katanya di unggahan Instagram terbarunya, Sabtu (13/8).  &nbsp;

Anies Bertemu JICA Bahas Kelanjutan MRT dan Penurunan Muka Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-13-at-4.40.26-PM.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lakukan pertemuan dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasio di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/7). Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lakukan pertemuan dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasio di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/7). Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas jaminan mutu dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).  ”Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, terdapat dua goal dalam pembangunan IKN. Yakni jaminan mutu dan estetika. Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga,” kata Basuki dalam pertemuannya dengan Chief Representative JICA Takehiro Yasio seperti dilansir dari Antara.  Dalam kesempatan itu, konsultan JICA memaparkan hasil studi mengenai empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasar kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasar kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.  Selanjutnya, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan untuk luas ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.  Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan pada masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Kemudian, keempat adalah jaminan mutu konstruksi.  Menteri Basuki mengapresiasi hasil studi tim konsultan JICA tersebut. ”Untuk tantangan nomor satu konsultan JICA sangat jeli dalam melakukan observasi. Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting,” ucap Basuki.  Basuki juga berharap kehadiran konsultan JICA akan mempermudah untuk terwujudnya pembangunan IKN Nusantara dengan kualitas yang baik. ”Kami percaya JICA akan membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN, untuk itu jangan ragu untuk memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai,” ujar Basuki.  Chief Representative JICA Takehiro Yasui mengatakan, akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah yang diberikan.  Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, dan Ketua Satgas IKN Danis Sumadilaga.

Menteri PUPR-JICA Bahas Jaminan Mutu Pembangunan IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JKT7_1KINERJA-OTOMOTIF-DIPREDIKSI-PULIH_MIFTAHULHAYAT-21.jpg" alt="Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs" width="100%">
<figcaption>Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mendorong pertumbuhan industri otomotif di dalam negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggalang kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Diharapkan, kajian-kajian dari JICA dapat diterapkan di sektor kendaraan bermotor Indonesia.  Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan JICA akan menjalin kerja sama dalam kerangka program pembangunan industri otomotif 2022–2025. "Kajian mendalam oleh JICA yang dibutuhkan sektor otomotif," ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier Minggu (29/5).  Dia menyebutkan, terdapat tiga pilot project yang dilakukan sebagai implementasi kerja sama tersebut. Yaitu, program matching hub, pendampingan R&amp;D&amp;D (research, development, and design), serta pengembangan strategi ekspor.  "Riset dan kajian adalah modal yang penting bagi penyusunan kebijakan pengembangan industri otomotif. Kami sangat berterima kasih kepada JICA yang melaksanakan kajian-kajian untuk mengambil kebijakan yang terbaik," katanya.  Taufiek menjelaskan, proyek itu berkaitan dengan kebijakan pengembangan sektor otomotif yang ditempuh pemerintah. Misalnya, super deduction tax 300 persen bagi industri manufaktur yang berinvestasi di riset dan pengembangan (R&amp;D).  Akhir pekan lalu, Kemenperin menyelenggarakan joint coordinating committee (JCC) meeting di Jakarta sebagai kickoff program tersebut. Perwakilan JICA Tomoyuki Yamada menyampaikan, tiga pilot project kerja sama akan dilakukan secara simultan dalam periode 2022–2025 oleh tiga working group.  "Tim JICA bakal menyampaikan output yang ditargetkan, detail timeline per working group, serta stakeholder-stakeholder yang diharapkan berpartisipasi untuk menyukseskan program kerja sama antara Kementerian Perindustrian dan JICA ini," jelasnya.  JCC meeting juga dihadiri perwakilan duta besar Jepang di Indonesia, perwakilan Nomura Research Institute (NRI), perwakilan kementerian, lembaga, sekolah vokasi, dan asosiasi-asosiasi kendaraan bermotor.  Senior Advisor Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki menyatakan, program kerja sama itu sangat berguna untuk industri. Misalnya, matching hub.  "Selain itu, local supplier merupakan kunci daya saing sehingga kita perlu mendorong anggota asosiasi untuk meningkatkan ekspor," ujarnya.  Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menuturkan, RI perlu meningkatkan ekspor otomotif sesuai dengan target pada 2035.  Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI) I Made Dana Tangkas juga memberikan respons positif terhadap kerja sama tersebut. Menurut dia, RI memiliki potensi dalam bidang industri otomotif sehingga sektor ini diharapkan menjadi yang terbaik di ASEAN.  ---  PROGRAM KERJA SAMA DENGAN JICA  1. Digitalisasi matching hub badan usaha komponen dan sistem integrator  Tujuannya, meningkatkan proses produksi dan manajemen pabrik pada industri otomotif lokal.  2. Pendampingan research, development, and design (R&amp;D&amp;D)  Sasaran partisipan adalah industri yang tengah melakukan atau berminat mengembangkan teknologi, berinovasi dalam proses desain, dan kegiatan R&amp;D&amp;D lainnya.  3. Pengembangan strategi ekspor  Bentuk penelitiannya terkait dengan struktur pasar, standar keamanan, keberterimaan produk, kapasitas produksi, regulasi, sistem pajak, dan praktik bisnis industri otomotif. Dengan demikian, dapat dibuat rumusan strategi ekspor terbaik.  Sumber: Kemenperin

Kembangkan Industri Otomotif, 3 Pilot Project 3 Tahun Bareng JICA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JKT7_1KINERJA-OTOMOTIF-DIPREDIKSI-PULIH_MIFTAHULHAYAT-21.jpg" alt="Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs" width="100%">
<figcaption>Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong industri otomotif terus tumbuh. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggalang kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).  Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier mengharapkan, melalui kerja sama tersebut, hasil kajian-kajian di sektor otomotif dari JICA dapat diterapkan di industri otomotif Indonesia.  "Kemenperin dan JICA akan melangsungkan kerja sama dalam kerangka Program Pembangunan Industri Otomotif 2022-2025. Kami sangat mengapresiasi kajian mendalam oleh JICA yang dibutuhkan oleh sektor otomotif,” ujar dia dikutip, Senin (30/5).  Terdapat tiga pilot project yang akan dilakukan sebagai implementasi dari program kerja sama tersebut. Antara lain program matchinghub, program pendampingan R&amp;D&amp;D (research, development, design), serta program pengembangan strategi ekspor untuk industri otomotif Indonesia.  “Riset dan kajian adalah modal yang penting bagi penyusunan kebijakan pengembangan industri otomotif. Kami sangat berterima kasih kepada JICA yang melaksanakan kajian-kajian untuk mengambil kebijakan yang terbaik,” imbuhnya.  Kata dia, project tersebut berkaitan dengan kebijakan pengembangan sektor otomotif yang ditempuh pemerintah, misalnya Super Deduction Tax 300 persen bagi industri manufaktur yang berinvestasi dalam hal riset dan pengembangan (R&amp;D). Perwakilan JICA, Tomoyuki Yamada menyampaikan, tiga pilot project kerjasama Kemenperin-JICA akan dilakukan secara simultan dalam periode 2022-2025 oleh tiga working group.  Project yang pertama adalah implementasi digitalisasi melalui matching hub badan usaha komponen dan system integrator yang bertujuan untuk meningkatkan proses produksi dan manajemen pabrik pada industri otomotif lokal. Project kedua merupakan pendampingan R&amp;D&amp;D untuk pemanfaatan insentif Super Deduction Tax sesuai PMK 153/2020.  Project ini akan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan pedomanpelaksanaan R&amp;D&amp;D agar dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak badan usaha. “Sasaran partisipan project ini adalah industri yang tengahmelakukan atau berminat mengembangkan teknologi, berinovasi dalam proses desain, dan kegiatan R&amp;D lainnya,” terang Yamada.  Sedangkan project ketiga adalah pengembangan strategi ekspor yang dilaksanakan dalam bentuk penelitian-penelitian terkait struktur pasar, standar keamanan, keberterimaan produk, kapasitas produksi, regulasi,sistem pajak, dan praktik bisnis industri otomotif di Indonesia. Dari situ, akan dibuat suatu rumusan strategi ekspor terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan industi otomotif nasional.  “Tim JICA juga menyampaikan output yang ditargetkan, detail timeline per working group, serta stakeholder-stakeholder yang diharapkan berpartisipasi untuk menyukseskan program kerja sama antara Kementerian Perindustrian dan JICA ini,” tutup Yamada.

Kemenperin Bersama JICA Dorong Pertumbuhan Otomotif Dalam Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jica

Berita Terkini