<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Johnny-G-Plate-divonis-15-tahun-penjara-Dery-Ridwansah-4JPG-2476185398.jpg" alt="Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jhonny G Plate.&nbsp; Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem itu tetap divonis 15 tahun penjara, dalam kasus korupsi proyek BTS 4G. PK yang diajukan Plate didasarkan pada dugaan adanya kekhilafan hakim atau bukti baru (novum) yang dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya. "Permohonan Peninjauan Kembali Nomor XXX/PK/Pid.Sus/2025 atas nama Pemohon Jhonny G Plate ditolak, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP," sebagaimana dikutip dalam laman resmi MA, Selasa (13/5). Penolakan ini menunjukkan bahwa alasan upaya hukum PK yang diajukan Jhonny G Plate tidak cukup kuat untuk mengubah putusan kasasi yang telah inkrah. Putusan PK ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim MA yang diketuai Hakim Agung Surya Jaya dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Sutarjo. Putusan itu diketok pada Jumat (9/5). Putusan ini menegaskan bahwa vonis pidana terhadap Jhonny G Plate tetap berlaku sebagaimana ditetapkan sebelumnya, yakni 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.&nbsp; Hukuman tersebut dijatuhkan atas perannya dalam merugikan negara hingga triliunan rupiah melalui penyalahgunaan anggaran proyek BTS Kominfo. Dengan ditolaknya PK ini, seluruh upaya hukum Jhonny G Plate kini telah tertutup, kecuali munculnya mekanisme hukum baru di masa mendatang.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Jhonny G Plate, hukumannya tetap 15 tahun penjara.

MA Tolak PK Eks Menkominfo Jhonny G Plate, Hukumannya Tetap 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/menpora-1589991456.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo disebut-sebut dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kominfo yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (26/9). Dilansir dari Antara, Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan yang menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G masih konsisten dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan terkait adanya aliran dana kepada Dito Ariotedjo yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). "Yang terakhir namanya Dito. Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Belakangan saya ketahui namanya Dito Ariotedjo," kata Irwan menjawab pertanyaan Hakim Ketua Fahzal Hendri yang dikutip JawaPos.com Antara, Selasa (27/9). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013031547/partai-republik-gelar-sidang-perdana-penyelidikan-pemakzulan-joe-biden-atas-dugaan-korupsi">Partai Republik Gelar Sidang Perdana Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden atas Dugaan Korupsi</a> Irwan mengatakan uang tersebut untuk menutupi kasus dugaan korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo tahun 2020&ndash;2022. "Ada lagi, Pak?" tanya Fahzal. "Ada lagi," jawab Irwan. "Untuk nutup juga?" ucap Fahzal memastikan. "Iya," balas Irwan. "Berapa?" tanya Fahzal lagi. "(Rp) 27 (miliar)," jawab Irwan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013031146/ganjar-makmurkan-desa-jangan-korupsi">Ganjar: Makmurkan Desa, Jangan Korupsi</a> Irwan menjelaskan bahwa dia tidak menyerahkan langsung uang tersebut kepada Dito. Uang Rp 27 miliar itu, kata dia, dititipkan kepada seseorang bernama Resi dan Windi. "Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi saya titip ke teman yang namanya Resi juga lewat Windi," kata Irwan. Resi merupakan orang yang bekerja untuk Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak. Sementara itu, Windi Purnama merupakan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. Galumbang Menak dan Windi Purnama juga menjadi saksi mahkota dalam persidangan tersebut. Lebih lanjut pada kesempatan itu, Irwan juga membeberkan bahwa ia pernah sekali bertemu langsung dengan Dito Ariotedjo di rumahnya yang beralamat di Jalan Denpasar. Akan tetapi, dia mengaku tidak banyak mengobrol dalam pertemuan itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013031005/polda-kalsel-lidik-dugaan-korupsi-rumah-dinas-wali-kota-banjarmasin">Polda Kalsel Lidik Dugaan Korupsi Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin</a> "Saya pernah bertemu sekali di rumahnya di Jalan Denpasar, tapi saya tidak banyak mengobrol," kata Irwan. Irwan mengatakan Resi lebih banyak mengobrol dengan Dito pada pertemuan tersebut. Ia juga mengaku tidak tahu apa tujuan pertemuan itu. "Kurang tahu (tujuan pertemuan), tapi mungkin yang punya meeting adalah beliau (Resi) dengan Pak Dito, saya hanya mengantar," kata Irwan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013030458/profil-keluarga-syahrul-yasin-limpo-menteri-pertanian-yang-terjerat-kasus-korupsi">Profil Keluarga Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian yang Terjerat Kasus Korupsi</a> Dilansir dari Narasi, pada persidangan ini, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung RI menghadirkan lima saksi mahkota yaitu Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali; Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama; dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki. Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki merupakan tersangka untuk perkara yang sama. Kepada keduanya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sudah melakukan Tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU dan menunggu untuk disidangkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. alam perkara ini, Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020&mdash;2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013029458/naik-ke-tahap-penyidikan-kpk-tetapkan-tersangka-kasus-korupsi-di-kementan">Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Kementan</a> Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp 5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400,00. Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitechmedia Sinergy menerima Rp 119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp 500 juta; Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp 50 miliar dan 2,5 juta dolar AS; Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp 2.940.870.824.490,00; Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp 1.584.914.620.955,00; dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 mendapat Rp 3.504.518.715.600,00. Sebelumnya, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diketahui muncul pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tatkala Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terhadap Irwan Hermawan. Dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung, Irwan mengaku pernah mengumpulkan uang sejumlah Rp 243 miliar dari vendor yang menggarap proyek ini. Uang tersebut kemudian dialirkan ke sejumlah pihak. Kepada penyidik, Irwan mengaku memberikan Rp 27 miliar kepada Dito pada November-Desember 2022. Sebagai salah satu pihak makelar kasus yang diduga bisa meredam pengusutan perkara proyek BTS BAKTI Kominfo oleh Kejaksaan Agung. Uang tersebut diserahkan dalam pecahan dolar Amerika Serikat ke rumah Dito di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Saat itu, Dito diketahui masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian dan merupakan politikus muda Partai Golkar.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diketahui muncul pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat Kejagung memeriksa Irwan Hermawan.

Namanya Terseret Dalam Sidang Korupsi BTS, Saksi Mahkota Sebut Menpora Dito Ariotedjo Terima Rp 27 Miliar  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-perdagangan-disebut-sebut-prabowo-nasdem-laporkan-saja_m_.jpg" alt="Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate. Jhonny mengkritik Prabowo terkait impor beras." width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate. Jhonny mengkritik Prabowo terkait impor beras.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar kabar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan mundur dari jabatannya. Jhonny merupakan kader dan juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem.  Informasi simpang siur itu dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. Informasi yang menyebutkan Jhonny mundur dari posisi Menkominfo tidak benar.  "Nggak benar. Saya barusan bicara sama pak Johnny," kata Ali dikonfirmasi, Kamis (5/1).  Beredarnya kabar ini seiring masifnya isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia memastikan, rekannya Johnny G Plate tidak mundur dari kursi Menkominfo.  "Kalau reshuffle saya nggak tahu, tapi kalau untuk mundur enggak. Saya barusan bicara sama dia, dia tidak memberi kabar apa-apa," tegas Ali.  Oleh karena itu, Ali memastikan informasi yang beredar terkait mundurnya Johnny G Plate dari jabatan Menkominfo tidak benar. "Menurut kami kabar itu nggak benar," cetus Johnny.  Sebelumnya, Johnny yang juga berstatus Sekjen Partai NasDem merespons pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Partai NasDem dievaluasi. Johnny meminta, Djarot tidak merecoki urusan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju.  Menurut Jhonny, perombakan jajaran pembantu kepala negara merupakan mutlak hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur hak prerogatif Presiden. Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ucap Jhonny kepada wartawan, Rabu (4/1).  Jhonny meminta, Djarot untuk fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik. Dia pun memastikan, Partai NasDem akan mendukung jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai selesai.  "NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. NasDem mendukung pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen," ujar Jhonny.  Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyindir dua menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Menurut Djarot, kedua menteri dari partai pimpinan Surya Paloh itu perlu dievaluasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri," ujar Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).  Djarot menyindir agar menteri dari Partai NasDem untuk lebih berani menentukan sikapnya. Terlebih, NasDem sudah menarasikan bahwa bakal calon presiden yang diusungnya bertolak belakang dengan Presiden Jokowi.  "Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," pungkas Djarot.

Elite NasDem Bantah Johnny G Plate Mundur dari Jabatan Menkominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JOHNNY2.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate (Dery Ridwansah)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate (Dery Ridwansah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate merespons permintaan hacker Bjorka agar Kementerian Kominfo berhenti menjadi idiot. Johnny menegaskan, tindakan tersebut salah dan melanggar undang-undang, karena menggunakan kata-kata kotor di ruang digital Indonesia.  "Yang tidak mengerti undang-undang dan yang melanggar undang-undang, itu yang salah," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).  Johnny mengatakan, pihaknya tidak menginginkan ruang digital Indonesia dikotori dengan kata-kata yang tidak etis. Menurut dia, ruang digital menjadi kotor karena semua pihak terpancing menggunakan kata-kata yang kotor.  "Sudah melakukan pelanggaran berupa kebocoran data, menggunakan terminologi yang tidak etis dan tidak sejalan dengan kultur kita, nah itu tidak baik," tegas Johnny.  "Jangan kita ikut-ikut yang seperti itu. Marilah kita sama-sama gunakan terminologi sesuai budaya kita, sesuai dengan etika universal yang diterima secara umum," imbuhnya.  Sebelumnya, hacker Bjorka mengirimkan pesan yang bernada mengolok Kementerian Kominfo. Pesan tersebut diunggah Bjorka masih di situs forum Breached.to pada 6 September 2022. "STOP BEING AN IDIOT," tulisnya dengan huruf kapital berwarna merah.  Bjorka menuliskan pesan tersebut sebagai respons terhadap pernyataan pihak Kominfo terkait kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM card.

Hacker Bjorka Kritik Kominfo 'Idiot', Jhonny: Melanggar Undang-Undang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Johnny-G-plate.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Jhonny G Plate angkat bicara terkait keinginan M. Taufik bergabung ke partainya. Karena, Partai di bwah pimpina Surya Paloh itu terbuka untuk M. Taufik yang kini tidak lagi menjadi kader Partai Gerindra.  "Apabila Pak Taufik ingin bergabung dengan Partai Nasdem, Nasdem kan partai yang terbuka, tentu menerima semua pikiran-pikiran, keinginan partisipasi dan setiap anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yamg ingin berbakti kepada negara," kata Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).  Jhonny menjelaskan, Partai Nasdem memiliki infrastruktur digital bagi setiap masyarakat yang ingin bergabung ke partai pimpinan Surya Paloh. Karena itu, untuk bisa menjadi anggota Partai Nasdem bisa melalui elektronik.  "Jadi keanggotaan Nasdem, kartu anggota nasdem itu elektronik, KTA elektronik," papar Jhonny.  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini menampik, adanya pertemuan antara M. Taufik dengan Surya Paloh. "Jangan ngomong kabar burung lah, jangan ngomong kabar burung, kalau tokoh-tokoh priminent Indonesia itu harus dihormati pribadinya," tegas Jhonny.  Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya secara resmi memecat Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik sebagai kader Partai Gerindra. Keputusan itu diambil dalam rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Selasa (7/6).  "Majelis Kehormatan Partai memecat saudara M Taufik sebagai kader Partai Gerindra. Keputusan hari ini, dia sudah dipecat sebagai kader Partai Gerindra," kata Wihadi di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta.  Alasan Partai Gerindra memecat M. Taufik, karena dinilai tidak loyal dan tidak bisa membawa nama baik partai pimpinan Prabowo Subianto itu.  "Setelah ada pemeriksaan saudara Taufik banyak melakukan manuver-manuver. Ada beberapa kasus korupsi dan masih diperiksa oleh KPK. Dia tidak bisa membawa kemenangan untuk Partai Gerindra di Pilpres lalu. Lalu Partai Gerindra di bawah kepemimpinannya juga tidak memiliki kantor DPD," papar Wahidi. Dalam suatu kesempatan, M. Taufik menyatakan akan berpindah partai. Salah satu parpol yang menjadi pilihan yakni Nasdem.  "Ketika saya menentukan pilihan, geser saya itu pasti ke nasionalis juga. Salah satunya partai yang nasionalis itu Nasdem," beber Taufik, Selasa (31/5) lalu.  Taufik membeberkan, alasan mengapa ia ingin pindah ke partai besutan Surya Paloh tersebut. Menurutnya, Partai Nasdem memiliki arah untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.  "Kebetulan saya melihatnya dekat nih untuk di 2024 ke Anies. Ini agak sejalan dengan pikiran saya. Saya tadi mendoakan Anies," pungkas Taufik.

M Taufik Dipecat dari Gerindra, Jhonny: Silakan, Nasdem Sangat Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menkominfo-PKS-BAKTI-dan-Mitra-25-Jan-AYH-4.jpeg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa (25/1). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di Jakarta Pusat, Selasa (25/1). (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendorong peningkatan konsensus di tingkat global untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, dalam Presidensi G20 Indonesia, hal itu menjadi pembahasan utama dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).  Dia menegaskan, Indonesia menekankan arti penting kerja sama untuk transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Karena itu, dalam Presidensi G20 Indonesia mendorong komunalitas untuk menumbuhkan kesadaran global akan pentingnya konektivitas jaringan fisik dan interkonektivitas sosial, serta keamanan digital.  ’’Sebagai Presidensi G20 tahun ini melalui kepemimpinan pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20, Indonesia mempromosikan tema mencapai pemulihan yang tangguh," kata Jhonnya, Selasa (26/4). "Tema ini juga mencakup tiga isu prioritas. Pertama, konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19. Kedua, keterampilan digital dan literasi digital, serta ketiga, aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas,” sambungnya.  Menurut Johnny, dalam isu prioritas pertama, Indonesia mengusulkan kepada anggota G20 untuk mengakui peningkatan konektivitas digital dan kerja sama mewujudkan manusia secara digital melalui jaringan konektivitas.  ’’Hal ini selanjutnya dapat membantu menciptakan kewirausahaan digital dan bisnis untuk tetap inovatif, dan tangguh di era ekonomi digital yang ekspansif. Penekanan pada konektivitas digital yang paling penting,” tegasnya.  Dalam isu prioritas kedua, Presidensi G20 Indonesia mengajukan perumusan toolkit G20 untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital. Menurut Jhonny Indonesia mendorong toolkit itu sebagai kerangka kerja untuk mengukur berbagai tingkat literasi dan keterampilan digital, termasuk keterampilan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  ’’Toolkit ini, kami paparkan melalui tiga komponen kepada anggota G20 dalam melakukan pengukuran pada berbagai tingkat literasi dan keterampilan digital, seperti keterampilan digital dasar, keterampilan digital menengah, dan keterampilan digital lanjutan,” ungkapnya.  Berdasarkan data pada 2021, Johnny menyebutkan Indonesia berada di peringkat 66 dalam indeks internet inklusif secara keseluruhan dan menempatkan Indonesia dalam kategori literasi digital sedang dengan skor 3,49 dari 5.  ’’Menyadari angka-angka tersebut, kami berupaya untuk memajukan pengembangan area ini melalui berbagai program dan inisiatif dalam upaya menjembatani kesenjangan digital guna memperkaya pembahasan isu-isu prioritas Pokja Ekonomi Digital G20,” tutur Jhonny.  Karena itu, dalam isu prioritas ketiga, Indonesia menggarisbawahi arti pentingnya tata kelola data di tingkat internasional. Menurutnya, kebutuhan itu untuk berkolaborasi dalam tata kelola data lintas batas sudah mendesak dan Indonesia mempromosikan empat prinsip utama pengelolaan arus data lintas batas global, yaitu lawfullnes, fairness, transparancy, dan reciprocity.  ’’Selama jadwal pertemuan, kami mengusulkan para anggota untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi komunalitas mengenai masalah ini. Mengingat dinamika pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pertama, Indonesia mengharapkan diskusi konstruktif untuk mencari komunalitas yang baik diantara negara-negara anggota G20," urai Jhonny. (*)

Pemerintah Dorong G20 Antisipasi Pertumbuhan Ekonomi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-bukan-ancaman-bagi-jokowi_m_225125.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) saat halal bihalal di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) saat halal bihalal di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus saja memainkan kode-kode politiknya. Saat ini dia terlihat sangat dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan ada informasi yang menyebutkan ‎JK bakal menyodorkan nama Anies Baswedan ke Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Jhonny G Plate mengatakan, pihaknya tidak menganggap Anies Baswedan sebagai ancaman. "Kalau belum calon gimana bisa menjadi ancaman. Nah itu kami tunggu siapa yang jadi calon," ujar Jhonny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/7). Lebih lanjut anggota Komisi XI DPR itu menilai, kalaupun akhirnya JK menyodorkan nama Anies ke Jokowi, itu tidak berarti JK main dua kaki. Menurut Jhonny, JK adalah seorang negosiator ulung yang bisa menjaga relasi seimbang dengan semua tokoh. "Saya acungi jempol. Kita harus berterima kasih ada tokoh seperti Pak JK yang menjaga keharmonisan kehidupan politik," katanya. Akan tetapi, jika nantinya Anies menjadi capres, maka dipastikan tidak ‎akan berada di koalisi Jokowi. Sebab keputusan koalisi sudah final dengan mengusung Jokowi di Pilpres 2019. "Nah kalau dikoalisi Pak Jokowi nggak mungkin. Koalisi Pak Jokowi sudah ada capresnya, (yaitu) Jokowi," ungkapnya. Diketahui, beberapa waktu lalu, JK dan Anies sempat semobil saat mengecek venue sepeda BMX untuk Asian Games. Kemudian, kemarin malam (3/7) JK dan Anies semobil saat menghadiri halal bihalal dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lalu, pagi tadi JK kembali semobil dengan Anies Baswedan saat menghadiri halal bihalal Pimpinan Pusat Muhammadiyah.Anies Bukan Ancaman Bagi Jokowi

Anies Baswedan Dinilai Bukan Ancaman Bagi Jokowi, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisrus-pilpres-nasdem-fadli-zon-punya-capres-saja-belum-jelas_m_212763.jpeg" alt="Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekertaris Jenderal Partai Nasdem, Jhonny G Plate menegaskan, partai oposisi seharusnya tak selalu mencari keterburukan Presiden Joko Widodo untuk menjatuhkan pada Pemilu 2019. Bahkan, ia menyinggung soal pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang kuat untuk mengganti Jokowi melalui kontestasi Pilpres 2019. "Pak Fadli Zon ini punya Capres saja belum jelas, jelas dulu formasi koalisinya seperti apa, Capresnya siapa. Nah setelah itu kalau ada Capres ok," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/12735/pilpres-2019" target="_blank">Jhonny</a> saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Selasa (15/5). Menurut Jhonny, kubu oposisi selalu menyuarakan melalui #2019GantiPresiden namun terlalu sibuk akan hak tersebut. Sehingga format koalisinya hingga saat ini masih belum jelas. Oleh karena itu, kata Jhonny, Partai Nasdem yang merupakan partai pendukung pemerintah berharap kubu oposisi segera menyelesaikan formasi koalisianya. "Segera menyelesaikan koalisinya memenuhi Undang-undang, yaitu 20 persen Presidential Treshold sampai saat ini belum, kami mendorong selesaikan itu supaya ada kontestasi," tegas Jhonny. Kendati demikian, Jhonny berharap kubu oposisi dapat berkontestasi dengan baik melalui gagasan politik agar secara sehat dapat berkontestasi dalam Pilpres 2019. "Penilaian terhadap gagasan Pak Jokowi kelebihannya tak ditampilkan oleh oposisi, kelemahannya hampir setiap hari," papar Jhonny. Bahkan, Jhonny berharap kekurangan Jokowi tak diserang melalui hal-hal yang tidak wajar dalam berpolitik. "Jangan fitnah untuk politik," pungkasnya.

Kisrus Pilpres, Nasdem: Fadli Zon Punya Capres Saja Belum Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nasdem-pidato-prabowo-soal-elite-goblok-fitnah-dan-agitasi_m_201113.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto kerap melontarkan pernyataan kontrovesial dalam setiap pidato politiknya." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto kerap melontarkan pernyataan kontrovesial dalam setiap pidato politiknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan elite Indonesia 'goblok' dan bermental maling terus menuai reaksi. Salah satunya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate. Menurutnya, pidato yang dilontarkan oleh mantan Danjen Kopassus itu dinilainya tidak layak dan sangat kasar. Dirinya pun menyebut pernyataan itu cenderung fitnah. &ldquo;Pernyataan itu isinya lebih banyak fitnah dan agitasi. Dan, saya kira hal-hal seperti begini jangan sampai terjadi,&rdquo; kata Johnny di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/4). Lebih lanjut, Johnny menuturkan, apabila Prabowo memang ingin menunjukkan banyak elite yang bermental maling, maka sebaiknya harus didukung sengan data yang konkret. &ldquo;Apabila kita mempunyai informasi data bahwa ada banyak elite yang maling, ada banyak elite yang tidak jujur, ya sederhana, itu harus didukung dengan data dan kalau memiliki data ya teruskan datanya itu,&rdquo; ucap Johnny. Lebih lanjut dia mengatakan, data-data itu bisa disampaikan kepada aparat&nbsp; penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &ldquo;Sehingga menjadi jelas, tidak kita ini menabur fitnah,&rdquo; lanjutnya. Selain itu, Johnny mengharapkan, dalam situasi politik yang panas, seharusnya pemimpin menjadi contoh terdepan untuk membangun iklim politik yang lebih kondusif. Apalagi, saat ini pesta demokrati, pemilihan presiden 2019 sudah semakin dekat.&rdquo;Ini pesta demokrasi ya, iklim politik menyiapkan masyarakat untuk unjuk pesta demokrasi agar demokrasi kita lebih berkualitas, bukan mengakibatkan disharmonis bahwa pernyataan-pernyataan yang menghasut,&rdquo; pungkasnya. Sebagai informasi, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba-tiba mengutarakan kekesalannya kepada elite politik Indonesia. Menurutnya, saat ini elite dinilainya 'goblok' lantaran telah rakus akan kekuasaan, bermental maling dan tidak memikirkan lagi masyarakat Indonesia.

Nasdem: Pidato Prabowo Soal ‘Elite Goblok’ Fitnah dan Agitasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jhonny g plate

Berita Terkini