<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Screenshot_2024-08-22-16-00-49-819_comgoogleandroidgm-edit-761538287-3554960116.jpg" alt="Erina Gudono dan suami, Kaesang Pengarep jalan-jalan ke AS dengan private jet. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Erina Gudono dan suami, Kaesang Pengarep jalan-jalan ke AS dengan private jet. (Platform X)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat penerbangan Alvin Lie mempertanyakan nominal rupiah yang harus dibayarkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dalam pengguaan pesawat jet pribadi saat perjalanan ke Amerika Serikat (AS) bersama istrinya Erina Gudono, pada 18 Agustus 2024 lalu. Ia mengaku heran, mengapa Kaesang harus membayar Rp 90 juta per orang untuk penerbangan ke AS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alvin mengungkapkan bahwa pesawat jet pribadi yang digunakan Kaesang diduga yakni Gulfstream G650ER. Pesawat itu merupakan milik perusahaan swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh pengetahuan saya, pesawat tersebut adalah pesawat bukan niaga. Milik perusahaan yang digunakan untuk kepentingan internal perusahaannya dan relasi-relasinya, tidak untuk disewakan ataupun dijual tiket," kata Alvin Lie saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Rabu (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alvin menjelaskan, pesawat jet pribadi jika disewakan nilainya bukan dijual pertiket, tetapi perjam. Namun, pesawat yang digunakan Kaesang bukan untuk disewa, hanya digunakan untuk kepentingan pemiliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pesawat itu adalah pesawat bukan niaga, yang hanya digunakan untuk kepentingan pemiliknya saja, dimana pesawat tersebut tidak boleh mengangkut penumpang maupun kargo berbayar. Jadi tidak boleh jual tiket, tidak boleh ngangkut kargo berbayar," ucap Alvin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, pesawat Gulfstream G650ER memakan konsumsi aftur sekitar 1.900-2.000 liter per jam. Menurutnya, butuh uang yang tidak sedikit jika harus menyewa pesawat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Bayangkan saja untuk penerbangan dari Halim (Bandara Halim Perdanakusuma) ke Nagoya itu sudah 7 jam, Nagoya ke Amerika Serikat, Los Sngles itu sudah 7 jam, total sudah 14 jam, itu dikali saja, avturnya saja. Itu di luar pilot, awak pesawat lainnya, kemudian juga di luar biaya perizinan, biaya pendaratan dan lain-lain," ungkap Alvin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dihitung sewa pesawat Gulfstream G650ER itu sewanya sekitar USD 12.000 hingga 13.000 per jam, silakan dikalikan sendiri," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alvin menuturkan, jika menyewa pesawat tersebut tidak bisa membayar satu kali perjalanan. Tetapi juga harus membayar biaya sewa jika pesawat itu harus pulang ke lokasi penyimpanannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pesawat Gulfstream G650ER itu teregistarasi Amerika Serikat, tetapi berbasis bandara di Singapura. "Jadi, ketika sudah sampai di Amerika misalnya nggak dipakai lagi, pulang ke Singapura, kalau sewa itu biayanya dibayar oleh penyewa. Silakan dikali sendiri biayanya berapa," ujar Alvin.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, mantan Komisioner Ombudsman RI itu merasa heran jika Kaesang Pangarep harus membayarkan Rp 90 juta per orang, terkait dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi. Pesawat itu, memiliki kapasitas maksimal 16 orang, tetapi jet pribadi itu berisi interior, sehingga maksimal hanya bisa 8 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pesawat pribadi itu tidak demikian konfigurasi interiornya. Paling hanya separonya, mungkin hanya maksimal 8 penumpang, lainnya adalah untuk meja makan, meja meeting, dan sebagainya," papar Alvin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan sebelumnya mengungkapkan, Kaesang Pangarep harus membayar ke negara jika penggunaan jet pribadi itu merupakan penerimaan gratifikasi. Berdasarkan pengakuan Kaesang, jika dikonversi ke uang per orang harus membayar Rp 90 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kalau ditetapkan milik negara ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang nanti disetor uangnya gitu, yang bersangkutan ini udah bilang 'oh ya kira-kira Rp 90 juta lah satu orang gitu ya seharga tiket', ini kalau kita tetapkan milik negara ya," ucap Pahala di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perjalanan ke AS, lanjut Pahala, Kaesang tak hanya bersama sang istri Erina Gudono, tetapi juga mengajak staf dan kakak dari istrinya. Sehingga terdapat empat orang yang menggunakan fasilitas privat jet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan pergi berempat ya, jadi Kaesang istrinya, kakak istrinya dan stafnya jadi berempat. Jadi kira-kira Rp 90 juta, kalau berempat, kira-kira Rp 360 juta, kalau ditetapkan milik negara," ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala pun mengaku akan melakukan pendalaman terkait pelaporan dugaan penerimaan gratifikasi itu. Ia menekankan, akan mendalami apakah benar penggunaan jet pribadi itu diberikan oleh temannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lihat ya, kita lihat apakah bener begitu. Kita konfirmasi pasti," pungkas Pahala.</div> </div> </div> </div>

"Milik perusahaan yang digunakan untuk kepentingan internal perusahaannya dan relasi-relasinya, tidak untuk disewakan," katanya.

Jet Pribadi yang Ditumpangi Kaesang Diduga Berbasis di Singapura dan Tidak Disewakan, Pakar Sebut Aneh jika Harus Bayar Rp 90 Juta per Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/20240917113148_4J3A1845JPG-2200225829.jpg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengklarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggunaan pesawat jet pribadi atau <em>private jet</em> oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Hal itu setelah&nbsp; Kaesang melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi, mengatasnamakan sebagai anak penyelenggara negara (PN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN, jadi tidak ada urusan sama kakaknya (Gibran Rakabuming Raka) kan. Kalau anak PN, penyelenggara negara, berarti dengan ayahnya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya ada lah (kemungkinan klarifikasi Presiden Jokowi). Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pahala mengaku dirinya belum dapat memastikan hal itu. Meski memang terbuka peluang untuk meminta klarifikasi dari Jokowi, terkait penggunaan privat jet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum tentu (minta klarifikasi Jokowi). Kita lihat lagi saja, kasih saya waktu seminggu. Namanya belum tentu kan, bisa jadi iya (klarifikasi Jokowi) bisa jadi enggak. Tapi enggak spekulasi yang gitu-gituan, kita lihat saja, kalau memang perlu yang jelas kesiapan dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya," ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala juga menyatakan, pihaknya akan mendalami peran seorang berinisial Y. Sebab, Kaesang mengaku mendapat tebengan dari temannya dalam perjalanan ke Amerika Serikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inisial Y kalau nggak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih, bener nggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA atau apa. Jadi dia bilang pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Meski demikian, Pahala mengklaim saat ini belum mengetahui identitas teman Kaesang, sosok inisial Y tersebut. "Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu. Kita juga nggak tahu," pungkas Pahala.</div> </div> </div>

Pahala juga menyatakan, pihaknya akan mendalami peran seorang berinisial Y. Sebab, Kaesang mengaku mendapat tebengan dari temannya itu.

Kaesang Lapor Jet Pribadi sebagai Anak Penyelenggara Negara, KPK akan Klarifikasi Jokowi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/WhatsApp-Image-2024-09-17-at-120229-1-1754080495.jpeg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/psi">PSI</a>)&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/kaesang-pangarep">Kaesang Pangarep</a>&nbsp;telah melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi atau&nbsp;<em>private jet</em>&nbsp;ke Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>). Kaesang mendatangi KPK bersama tim kuasa hukumnya, Nasrullah, dan&nbsp;juru bicaranya, Francine Widjojo.</p> <p>Kepada awak media,&nbsp;Francine Widjojo menyampaikan bahwa kedatangan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi itu adalah atas inisiatif pribadi. Tanpa pemanggilan dari pihak lembaga antirasuah.</p> <div dir="auto">"Seperti yang sudah disampaikan Mas Kaesang tadi, Mas Kaesang ini atas inisiatifnya pribadi beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait keberangkatannya ke Amerika Serikat, yang sebenarnya menumpang ya atau menebeng gitu kan istilahnya. Nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi," kata Francine&nbsp;di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Francine mengaku, Kaesang berkonsultasi terkait dugaan penggunaan&nbsp;<em>private jet</em>&nbsp;itu. Ini dilakukan karena menurut pihak Kaesang, sebagai warga negara yang baik, maka polemik dugaan gratifikasi ini perlu diluruskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Tadi sudah disampaikan ke KPK," ucap Francine.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati begitu, Francine juga menjelaskan, lantaran Kaesang bukan pejabat publik, sebenarnya tidak ada kewajiban melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi itu. "Kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Karena Mas Kaesang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Sebagaimana kalau kita baca dari Pasal 12B UU Tipikor, kalau dari definisi di itu sih tidak termasuk (yang wajib lapor)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, Kaesang awalnya akan menggunakan pesawat komersial yang rencananya berangkat pada 20 Agustus 2024. Namun, ada temannya yang juga searah&nbsp;hendak bertolak ke Amerika Serikat, pada 18 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya waktu itu Mas Kaesang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus, rencana pakai pesawat komersial. Kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus makanya barenglah nebeng," ungkap Francine.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Francine enggan mengungkap identitas rekan Kaesang yang memberikan tebengan&nbsp;<em>private jet</em>&nbsp;itu. "Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi saja ke sana," pungkas Francine.</div>

"Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini disikapi".

Jubir Sebut Kaesang Bukan Pejabat Negara, Sebenarnya Tidak Ada Kewajiban Melapor ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/20240917113242_4J3A1855JPG-1851957972.jpg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Kedatangan Kaesang untuk mengklarifikasi sejumlah hal yang menjadi polemik. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep telah melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi atau <em>private jet</em> ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaesang mendatangi KPK bersama tim kuasa hukumnya, Nasrullah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti yang sudah disampaikan Mas Kaesang tadi, Mas Kaesang ini atas inisiatifnya pribadi beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait keberangkatannya ke Amerika Serikat, yang sebenarnya menumpang ya atau menebeng gitu kan istilahnya. Nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi," kata&nbsp;</div> <div dir="auto">juru bicara Kaesang Pangarep, Francine Widjojo di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Francine mengaku, Kaesang berkonsultasi terkait dugaan penggunaan <em>private jet</em> itu. Mengingat, Kaesang bukan pejabat publik sehingga tidak ada kewajiban melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Tadi sudah disampaikan ke KPK," ucap Francine.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaesang ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi. Karena Mas Kaesang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Sebagaimana kalau kita baca dari Pasal 12B UU Tipikor, kalau dari definisi di itu sih tidak termasuk," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Kaesang awalnya akan menggunakan pesawat komersial yang rencananya berangkat pada 20 Agustus 2024. Namun, ada temannya yang juga searah ingin ke Amerika Serikat, pada 18 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebenarnya waktu itu Mas Kaesang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus, rencana pakai pesawat komersial. Kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus makanya barenglah nebeng," ungkap Francine.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Francine enggan mengungkap identitas rekan Kaesang yang memberikan tebengan <em>private jet</em> itu. "Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi saja ke sana," pungkas Francine.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurutnya, Kaesang awalnya akan menggunakan pesawat komersial yang rencananya berangkat pada 20 Agustus 2024.

Jubir Ungkap Kaesang Awalnya akan Naik Pesawat Komersial, Tapi Ada Rekannya yang Searah ke AS

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/WhatsApp-Image-2024-09-17-at-120228-1273814934.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK lama, Selasa (17/9). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK lama, Selasa (17/9). (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mendatangi gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa (17/9). Kaesang mengatakan, kedatangannya ke KPK merupakan inisiatif pribadi, dan bukan atas panggilan ataupun undangan dari lembaga antirasuah.</p> <p>"Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan/undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat/penyelenggara negara," katanya, dalam keterangan tertulis PSI.</p> <p>Soal kedatangan ke KPK, dia mengungkapkan, ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. "Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya," terangnya.</p> <p>Untuk itu, Kaesang ingin meminta saran dan nasehat terkait tundingan kepada dirinya.&nbsp;"Saya minta arahan dan nasihat dari KPK," tutupnya.</p>

"Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya," terang Kaesang.

Inisiatif Sendiri Datang ke KPK, Kaesang: Saya Menyampaikan Informasi Mengenai Perjalanan ke AS

jet gulfstream

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jet gulfstream

Berita Terkini

Jet Pribadi yang Ditumpangi Kaesang Diduga Berbasis di Singapura dan Tidak Disewakan, Pakar Sebut Aneh jika Harus Bayar Rp 90 Juta per Orang

Kaesang Lapor Jet Pribadi sebagai Anak Penyelenggara Negara, KPK akan Klarifikasi Jokowi?

Jubir Sebut Kaesang Bukan Pejabat Negara, Sebenarnya Tidak Ada Kewajiban Melapor ke KPK

Jubir Ungkap Kaesang Awalnya akan Naik Pesawat Komersial, Tapi Ada Rekannya yang Searah ke AS

Inisiatif Sendiri Datang ke KPK, Kaesang: Saya Menyampaikan Informasi Mengenai Perjalanan ke AS

Download Aplikasi JawaPos.com