<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11117_28771_Jero-Wacik.jpg" alt="Jero Wacik keluar dari mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Jero Wacik keluar dari mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang senilai Rp 5,3 miliar ke kas negara dari penagihan denda dan uang pengganti terpidana mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Menteri ESDM era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terjerat kasus korupsi dana operasional menteri (DOM) dan penerimaan gratifikasi.  "Jaksa Eksekutor KPK Rusdi Amin melalui biro keuangan KPK telah menyetorkan ke kas negara sejumlah Rp 5,3 miliar dari penagihan uang denda dan uang pengganti terpidana Jero Wacik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/7).  Terpidana Jero Wacik sebelumnya telah membayar kewajiban denda dan uang pengganti dengan cara mengangsur dan lunas dibayarkan melalui rekening penampungan KPK. Oleh karena itu, KPK berkomitmen untuk terus melakukan penagihan kepada para terpidana korupsi.  "Baik pembayaran denda maupun uang pengganti sehingga upaya aset recovery bisa lebih optimal," tegas Ali.  Jero Wacik divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 9 Februari 2016. Selain itu, dijatuhkan pidana uang pengganti senilai Rp 5,073 miliar subsider 1 tahun kurungan, karena dinyatakan terbukti menyalahgunakan DOM dan menerima gratifikasi.  Putusan itu bahkan diperberat oleh putusan Mahkamah Agung pada 24 Oktober 2016 menjadi 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 5,073 miliar subsider 2 bulan kurungan.  Dalam perkara itu, Jero Wacik terbukti menyalahgunakan DOM untuk kepentingan keluarga senilai total Rp1,071 miliar. Jumlah itu berbeda dengan keyakinan JPU KPK yang menilai ada penyelewengan sebesar Rp 7,33 miliar oleh Jero dan Rp 1,071 miliar oleh keluarganya selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 2008-2011.  Selain itu, Jero Wacik pada November 2011 hingga Februari 2013, terbukti mengambil DOM lebih dari peruntukannya, senilai Rp 3,3 miliar.  Jero Wacik juga dinilai terbukti menerima Rp 349 juta dari komisaris utama grup perusahaan PT Trinergi Mandiri Internasional yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Pertambangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Herman Afif Kusumo untuk membayari perayaan ulang tahunnya pada 24 April 2012 di Hotel Dharmawangsa.

KPK Setor Uang Rp 5,3 Miliar ke Kas Negara dari Terpidana Jero Wacik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jero-wacik-minta-hakim-pertimbangkan-kesaksian-sby-dan-jk_m_.jpg" alt="Mantan Menteri ESDM Jero Wacik saat akan menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (27/8)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri ESDM Jero Wacik saat akan menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Senin (27/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)<a href="https://www.jawapos.com/tag/1577/jero-wacik" target="_blank"> Jero Wacik </a>meminta Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jero berpandangan kesaksian tokoh nasional itu relevan untuk meringankan hukumannya. "Sangat tidak masuk akal bila hakim mengabaikan kesaksian beliau yang notabene presiden dan wakil presiden RI," kata Jero saat membaca kesimpulan permohonan PK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (27/8). Dalam kesaksiannya yang meringankan, SBY menulis semua prestasi yang diraih Jero selama 10 tahun menjabat sebagai menteri. Sementara JK berharap kesaksiannya dalam sidang permohonan PK dapat meringankan hukuman Jero. Dalam keterangannya, JK menyebut menteri memiliki diskresi dalam menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM). "Presiden dan wapres adalah atasan-atasan langsung saya yang tahu persis kegiatan dan prestasi saya," ucapnya. Sebelumnya, Jero Wacik mengajukan upaya PK atas vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan di tingkat kasasi. Dalam perkara itu, Jero didakwa menyelewengkan dana operasional menteri (DOM) saat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) tahun anggaran 2008-2011 untuk kepentingan pribadi. Pada dakwaan kedua, Jero dituding melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM untuk menunjang kepentingan pribadinya dengan total Rp 10 miliar. Pada dakwaan ketiga, Jero Wacik didakwa menerima gratifikasi pembayaran biaya pesta ulang tahun dirinya di Hotel Darmawangsa Jakarta, pada April 2012 sebesar Rp 349 juta dari Komisaris Utama PT Trinergi Mandiri Internasional Herman Arief Kusumo.

Jero Wacik Minta Hakim Pertimbangkan Kesaksian SBY dan JK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-sebut-jero-wacik-sudah-berjasa-untuk-negara_m_.jpg" alt="JK ketika menjadi saksi meringankan pada sidang PK Suryadharma Ali beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>JK ketika menjadi saksi meringankan pada sidang PK Suryadharma Ali beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi saksi meringankan dalam sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Pariwisata Jero Wacik. Dalam kesaksiannya JK menyebut Jero Wacik sudah berjasa untuk negara. Kesaksian JK ini terkait dalam peluncuran buku 'Jero Wacik di mata 100 Tokoh' yang berlangsung pada Juli 2013. Menurutnya, buku itu bermakna bahwa tokoh masyarakat mendukung jejak langkah Jero Wacik saat masih duduk di pemerintahan. "Acara peluncuran buku oleh banyak tokoh. Tentang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/07/2018/perkuat-novum-pengajuan-pk-jero-wacik-seret-nama-sby-hingga-jokowi" target="_blank">Jero Wacik</a> saya juga memberikan sambutan benar saya hadir dalam rangka peluncuran buku yang judulnya 'Jero Wacik di Mata 100 Tokoh'," kata JK di PN Jakarta Pusat, Senin (13/8). Kemudian Jero menyebut, dalam buku itu banyak terdapat politikus senior seperti Taufik Kiemas, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ikut juga menuangkan gagasannya. Lantas dalam kesaksian itu Jero Wacik sempat bertanya ke <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/13/08/2018/hasto-pak-jk-punya-semangat-memenangkan-jokowi-maruf-amin" target="_blank">JK</a>, "Tokoh politik semua menulis di sana, apakah itu bisa dimaknai sebagai persatuan bangsa?" Menurut JK, buku dengan judul 'Jero Wacik di Mata 100 Tokoh' itu dianggap bermakna untuk negara. Sebab ketika JK jadi wapres periode 2004-2009, Jero Wacik adalah menteri pariwisata. "Ya tentu karena tugas-tugas khususnya pada waktu itu Menteri Pariwisata bahwa saudara dianggap berjasa dan telah meningkatkan pembangunan negara khususnya kedatangan turis peningangkatan devisa, dan juga oleh tokoh masyarakat," jawab <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/06/2018/mantan-ketum-ppp-jalani-sidang-pk-di-pengadilan-tipikor-jakarta" target="_blank">JK</a>. Lebih jauh mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, pemberian tanda jasa mahaputra kepada Jero Wacik itu merupakan bentuk tanda jasa negara kepada Jero Wacik. "Semua orang yang diberikan tanda jasa mahaputra dianggap telah berjasa untuk negara," pungkas JK. Diketahui, Jero Wacik mengajukan PK atas vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan di tingkat kasasi dalam perkara penyelewengan dana operasional dan penerimaan gratifikasi selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM. Dalam vonis itu Jero diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,07 miliar. Atas vonis itu, kini mantan Menteri ESDM itu mengajukan 10 novum atau bukti baru saat mengajukan PK. Novum itu termasuk keterangan Jusuf Kalla dan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

JK Sebut Jero Wacik Sudah Berjasa untuk Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadir-di-pn-jakpus-jk-jadi-saksi-meringankan-mantan-anak-buah-sby_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan sidang PK Jero Wacik, PN Jakarta Pusat, Senin (13/8)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan sidang PK Jero Wacik, PN Jakarta Pusat, Senin (13/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bersaksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dihadirkan sebagai saksi meringankan. "Pak Jusuf Kalla pukul 10.00 pagi akan ada di PN Jakarta Pusat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Hussain Abdullah kepada wartawan, Senin (13/8). Diketahui, Jero Wacik mengajukan PK atas vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan di tingkat kasasi dalam perkara penyelewengan dana operasional dan penerimaan gratifikasi selama menjabat sebagai Menteri ESDM. Mantan politikus Partai Demokrat itu juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,07 miliar. Jero mengajukan 10 novum atau bukti baru dalam mengajukan PK. Termasuk keterangan Jusuf Kalla dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jero, dalam memori PK-nya mengatakan, JK pernah bersaksi bahwa dirinya memakai dana operasional menteri sesuai aturan. Selain itu, JK juga pernah bersaksi penerimaan gratifikasi yang didakwakan padanya bukan dalam ulang tahun sang istri, melainkan karena peluncuran buku berjudul Jero Wacik di Mata 100 Tokoh. "Dalam penggunaan dana operasional menteri, semuanya sudah mengacu UU Administrasi Negara, kalau ada kesalahan tidak bisa dipidana," jelas Jero.

Hadir di PN Jakpus, JK Jadi Saksi Meringankan Mantan Anak Buah SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasca-ott-kpk-jero-wacik-sebut-lapas-sukamiskin-sudah-normal_m_229994.jpg" alt="Mantan Menteri ESDM Jero Wacik saat akan menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, (23/7)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri ESDM Jero Wacik saat akan menjalani sidang PK kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menceritakan keadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin usai terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, terpidana Fahmi Darmawansyah serta dua orang lainnya. Jero yang juga mendekam di Lapas Sukamiskin menyebut, saat ini situasi di dalam lapas sudah kembali normal. Dia pun menyebut saung yang disebut fasilitas para koruptor di dalam lapas tidak terlihat mewah. "Kalau urusan yang OTT itu silahkan berjalan, kami yang di dalam ya baik-baik saja. Jadi kalau dibilang apa namanya saungnya mewah nggaklah, saudara yang sudah pernah ke sana tahu gubuk-gubuk gitu kok," kata Jero usai menjalani sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/7). Jero yang mendekam di Sukamiskin hampir empat tahun lamanya mengklaim tidak mendapat fasilitas mewah, kamar tahanannya biasa saja tidak ada AC, kulkas dan televisi. "(Kamar mandi baru di renovasi) wc tadinya ada yang jongkok ya, ada yang diganti dengan yang duduk karena ada yang pada sakit nggak kuat jongkok. Kalau wc duduk kan bukan mewah biasa saja," ucap Jero. Meski mengaku mengenal Wahid dan Fahmi, Jero mengaku tidak pernah ditawari atau bercerita soal fasilitas di Lapas Sukamiskin. "Nggak pernah ada ditawarin (fasilitas), nggak ada ditawarin apa-apa. Saya pun nggak punya saung," ucapnya. Jero pun mengklaim tidak mengetahui siapa lagi yang mendapat fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin. "Saya nggak tahu, saya menjadi tahanan biar saya selamat, biar saya sehat, olahraga tiap hari senam, main pingpong, jalan kaki itu aja," ucap Jero. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka dari operasi senyap di Lapas Sukamiskin. Keempat orang tersebut yakni, Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, dia diduga menerima suap berupa uang dan mobil sejak Maret 2018. Uang serta dua unit mobil yang diterima Wahid itu diduga berkaitan dengan pemberian fasilita dan izin luar biasa yang seharusnya tidak diberikan kepada narapidana tertentu. Selain itu suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah yang merupakan napi korupsi juga ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga memberikan suap kepada Wahid untuk mendapatkan fasilitas khusus di dalam sel atau kamar tahanannya. Fahmi juga diberikan kekhususan untuk bisa mudah keluar-masuk lapas. Penerimaan itu diduga diperantarai oleh orang dekat Wahid dan Fahmi yakni Andri Rahmat (narapidana tahanan kasus pidana umum yang juga orang kepercayaan Fahmi) dan Hendri Saputra (PNS Lapas sukamiskin).

Pasca OTT KPK, Jero Wacik Sebut Lapas Sukamiskin Sudah Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengakuan-jero-wacik-soal-fasilitas-mewah-di-sukamiskin_m_229932.jpg" alt="Jero Wacik sebelum menjalani sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/7)" width="100%">
<figcaption>Jero Wacik sebelum menjalani sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku tak tahu soal lapas mewah di dalam Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Menurut Jero, sejak menjadi 'santri' di Lapas Sukamiskin, fasilitas yang didapatnya biasa-biasa saja. "Nggak pernah ditawarin <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/07/2018/kpk-harga-kamar-mewah-di-lapas-sukamiskin-berkisar-rp-200-rp-500-juta" target="_blank">(sel mewah)</a> ke saya," ucap Jero di sela-sela sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (23/7). Eks menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tak tahu jika ada sel mewah seharga ratusan juta. Termasuk soal keberadaan gazebo-gazebo yang dibangun sejumlah narapidana kasus korupsi. "Tidak punya saung (gazebo), <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/07/2018/ada-fasilitas-mewah-di-lapas-sukamiskin-ini-kata-menkumham-era-sby" target="_blank">nggak tahu saya</a> (ada praktik jual beli)," klaim Jero. Selama mendekam di Lapas Sukamiskin, Jero mengklaim kalau kamar tahanannya di Lapas Sukamiskin tidak ber-AC. Sama seperti napi-napi lainnya. "(Kamar) saya tidak pakai AC," tutur Jero menegaskan. Dalam kesempatan itu, Jero juga menanggapi soal peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menciduk Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein. Pada saat kejadian, Jero mengaku tidak mengetahui adanya OTT oleh tim penyidik KPK. "Besoknya saya baru dengar ada OTT KPK, situasi setelah OTT normal kembali," kata Jero sebelum menjalani sidang PK," cetus mantan Menteri ESDM itu.

Pengakuan Jero Wacik soal Fasilitas Mewah di Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/giliran-jero-wacik-dan-choel-mallarangeng-ajukan-pk_m_227301.jpg" alt="Ilustrasi: Palu hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Anas Urbaningrum, Suryadharma Ali dan Siti Fadilah Supari mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, kini giliran mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng. Surat permohonan PK Jero Wacik dan Choel Mallarangeng telah diterima oleh Mahkamah Agung melalui PN Tipikor Jakarta. "Jero Wacik dan Choel Mallarangeng mengajukan PK," kata Humas PN Tipikor, Jakarta Pusat, Sunarso, Kamis (12/7). Mantan Menteri ESDM Hero Wacik merupakan terpidana korupsi pada kasus Dana Operasional Menteri (DOM), memeras sejumlah pihak saat menjabat sebagai Menteri ESDM, dan menerima suap. Jero divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Jero juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp5,07 miliar. Hukuman bagi Jero itu naik dua kali lipat dari vonis di tingkat pertama. Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara bagi Jero. Sementara itu, Choel Mallarangeng merupakan terpidana korupsi anggaran pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olah raga Nasional (P3SON) di Hambalang sebesar USD 550 ribu dan Rp 2 miliar. Atas perbuatannya, Choel divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsisidier tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Giliran Jero Wacik dan Choel Mallarangeng Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11809_29531_Jero-Wacik-.jpg" alt="Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat duduk di kursi terdakwa di Pengadian Tipikor Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat duduk di kursi terdakwa di Pengadian Tipikor Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik diketahui pernah menggunakan dana operasional menteri (DOM) untuk membeli tiket konser Lady Gaga. Jero bahkan meminta sekretaris jenderal (sekjen) Kementerian ESDM kala itu, Waryono Karno untuk membelikan tiket konser penyanyi dunia itu demi keluarganya pada April 2012. Menurut mantan Kepala Bagian Kerja Sama Setjen ESDM, Athena Falahti, dirinya pernah diperintah oleh Waryono untuk mencarikan tiket konser Lady Gaga. &quot;Buat keluarga Pak Menteri, sekitar Rp 10 juta,&quot; kata Athena saat menjadi saksi dalam perkara Jero Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (26/11). Athena mengisahkan, saat itu dia dipanggil Waryono dan diberi tahu bahwa Jero membutuhkan tiket konser Lady Gaga. Atas perintah itu, dia kemudian mencari tiket itu melalui internet dengan bantuan stafnya yang bernama Ica. Selanjutnya, Athena meminta uang pembelian tiket ke Kepala Bidang Pemindah Tanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPPBMN) Sri Utami. &ldquo;Saya minta ke Bu Sri. Setelah itu baru saya serahkan tiketnya ke protokoler untuk diberikan ke Pak Menteri,&quot; jelasnya. Selain itu, Athena juga mengaku pernah diminta membelikan tiket konser penyanyi Stevie Wonder seharga Rp 50 juta untuk keluarga Jero Wacik. Caranya pun sama dengan saat membeli tiket konser Lady Gaga. Dalam dakwaan disebutkan, Jero menggunakan DOM Kementerian ESDM untuk kepentingan pribadi hingga mencapai Rp 10 miliar lebih. Pria asal Bali itu disebut selalu meminta Waryono dan Sriuntuk menunjang keperluan pribadinya dengan menggunakan dana operasional tersebut.(put/jpg)

Urusan Tiket Konser Lady Gaga dan Stevie Wonder pun Jero Minta Anak Buah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11797_29519_Jero-wacik.jpg" alt="Jero Wacik" width="100%">
<figcaption>Jero Wacik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kembali menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya terhadap eks Menteri ESDM Jero Wacik terkait penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM). Kali ini, mantan ajudan Jero, Jemy Alexander menyebut bahwa ada DOM yang dikeluarkan rutin setiap minggu sebesar Rp 10 juta untuk penunjang kerja. Bahkan, dana sebesar Rp 2 juta digelontorkan untuk keperluan pijat Jero Wacik tiga kali dalam seminggu. Jemy mengungkapkan, Jero Wacik rutin melakukan pijat tiga kali dalam seminggu menggunakan uang operasional yang diberikan oleh Nur Widyasari selaku Kasubag Rumah Tangga Kementerian ESDM saat itu. &quot;Biasanya (uang Rp10 juta) untuk makan dan minum, terus untuk lainnya. Lalu karena sering kecapaian, (Pak Jero) biasanya sering pijat,&quot; kata Jemy saat menjadi saksi dalam sidang perkara Jero Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (26/11). Menurut Jemy, kebiasaan pijat tiga kali seminggu itu dilakukan karena mantan atasannya itu selalu kerja hingga larut malam sehingga kurang tidur. Dia menyebutkan, biaya pijat selama tiga kali seminggu itu sebesar Rp 2 juta. &quot;Kurang tidurnya setiap hari. Jadi, Pak Jero harus dipijat,&quot; ungkapnya. Seperti diketahui, mantan Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini didakwa tiga dakwaan sekaligus. Pada dakwaan pertama Jero didakwa menyelewengkan DOM saat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) tahun anggaran 2008-2011 untuk pribadi sebesar Rp 8,40 miliar dari jumlah kerugian keuangan negara seluruhnya Rp 10,5 miliar.&lrm; Sementara pada dakwaan kedua, politikus Partai Demokrat itu didakwa melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM untuk menunjang kepentingan pribadinya hingga Rp 10,38 miliar. Dia didakwa memerintahkan anak buahnya untuk mencarikan DOM tambahan dengan cara mengumpulkan uang hasil timbal balik dari pihak ketiga penyelenggara kegiatan fiktif di Setjen Kementerian ESDM. &lrm; Kemudian, Jero juga didakwa menerima gratifikasi pembayaran biaya pesta ulang tahunnya di Hotel Dharmawangsa Jakarta. sebesar Rp 349 juta. Uang itu dia terima dari &lrm;Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Herman Afif Kusumo. (put/jpg)

Ehm Enaknya, Jero Wacik Pijat Tiga Kali Seminggu Pakai Duit Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11154_28811_Rudi-Rubiandini.jpg" alt="Rudi Rubiandini dalam mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Rudi Rubiandini dalam mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.Com&nbsp;- Staf khusus bidang komunikasi politik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Daniel Sparringa mengakui adanya dana bantuan rutin setiap bulan dari Jero Wacik saat masih menjadi menteri ESDM. Namun, bantuan dari menteri yang juga politikus Partai Demokrat itu tiba-tiba dihentikan. Daniel mengatakan, dirinya sempat waswas saat Rudi Rubiandini selaku kepala SKK Migas terjaringoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap. Tertangkapnya Rudi membuat Daniel khawatir ada yang tidak beres dengan persoalan keuangan di Kementerian ESDM. Saat bersaksi pada persidangan atas Jero di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11), Daniel mengaku bertemu dan berbicara dengan menteri asal Bali itu pada rapat tanggal 16 Agustus 2013 yang dipimpin Djoko Suyanto selaku menteri koordinator politik, hukum dan keamanan. Saat itu Jero dan yang lainnya membicarakan Rudi pasca-penangkapan oleh KPK. Mendengar perbincangan itu, Daniel kemudian bertanya soal asal uang sebesar Rp 637 juta yang didapatnya dari Jero.&nbsp; Tujuannya untuk memastikan asal-usul uangnya. &quot;Saya tanya ke Pak Jero, &ldquo;Maaf apakah uang yang kami terima ada kaitannya dengan ini (kasus Rudi Rubiandini, red)&rdquo;. Dan dijawab tidak ada dan tidak perlu khawatir,&quot; kata Daniel. Akademisi dari Universitas Airlangga, Surabaya itu pantas waswas. Sebab, sehari sebelumnya ia sempat dihubungi staf Kementerian ESDM, Athena Falahti&nbsp; via telepon. Dalam pembicaraan per telepon itu Athena bercerita kepada Daniel soal penggeledahan di kantor Kementerian ESDM&nbsp; oleh penyidik KPK. Athena merengek ke Daniel agar meyampaikan ke SBY bahwa persoalan uang itu akan menjadi masalah serius.&nbsp; &quot;Dengan suara panik, mohon bantuan bapak untuk menyampaikan ke atasan bapak (SBY) kalau tidak akan jadi masalah serius,&rdquo; ujar Daniel menirukan kekahwatiran Athena. Tentu saja Daniel ikut khawatir. &ldquo;Pernyataan itu membuat saya tidak nyaman dan terus terang tersinggung,&quot; ungkapnya. &lrm; Sebelumnya, Daniel Sparringa mengaku mendapat aliran dana dari eks Menteri ESDM Jero Wacik. Uang sebesar Rp 637 juta itu diberikan Jero sebagai bantuan biaya operasional kegiatan pegawai stafsus bidang komunikasi politik. Bantuan Jero tersebut diterima Daniel dalam rentang waktu yang cukup lama. Antara September 2011 hingga Juli 2013. (put/JPG)

Rudi Rubiandini Ditangkap KPK, Stafsus SBY Ikut Waswas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jero wacik

Berita Terkini