<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/IMG_20240722_165959-530996735.jpg" alt="Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (22/7). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (22/7). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Enam jenderal bintang empat TNI AD pernah bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo sampai Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Jokowi beberapa kali melantik dan memberhentikan pucuk pimpinan Angkatan Darat. Berikut rincian serta gambaran singkat perjalanan para KSAD selama sepuluh tahun belakangan. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo Gatot dilantik menjadi KSAD saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat. Dia menduduki kursi orang nomor satu di Angkatan Darat mulai 25 Juli 2014. Jabatan terakhirnya sebelum naik pangkat dari jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat adalah panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Gatot menggantikan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang mendapat amanah menjadi panglima TNI. Saat menduduki posisi KSAD, Gatot yang berlatar belakang prajurit infanteri Kostrad mendapat baret Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Berbeda dengan beberapa pimpinan TNI yang mendapat brevet kehormatan Kopassus, Gatot memilih untuk ikut dalam pelatihan bersama anak buahnya. Dia menjalani setiap tahap latihan sampai tuntas. Selain karena rasa bangga dan hormatnya kepada Kopassus, Gatot turun langsung agar benar-benar mengetahui kebutuhan para prajuritnya. Jenderal TNI (Purn) Mulyono Saat Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dilantik menjadi panglima TNI, Presiden Jokowi memilih Jenderal TNI (Purn) Mulyono untuk mengisi posisi KSAD. Penunjukan Mulyono menjadi KSAD secara resmi disampaikan melalui Keputusan Presiden Nomor 54/TNI Tahun 2015. Mulyono merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1983. Sebelum mendapat kepercayaan menjadi KSAD, Mulyono menempati beberapa posisi strategis di TNI AD. Di antaranya panglima Kodam Jaya/Jayakarta pada 2014 dan panglima Kostrad pada 2015. Mulyono adalah KSAD paling awet di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dia menduduki posisi tersebut selama 3 tahun 130 hari. Salah satu cerita paling mengesankan dari seorang Mulyono terjadi ketika dirinya secara terbuka menyampaikan bahwa KSAD bukan siapa-siapa. Bagi Mulyono, yang hebat adalah para prajuritnya. Pada satu momen, jenderal bintang empat itu bahkan tidak segan-segan melepas dan melempar tanda pangkatnya di hadapan para prajurit Angkatan Darat. Saat itu, dia menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI AD setara. Dia tidak ingin bawahan takut kepada atasan hanya karena perbedaan pangkat. Baginya, TNI AD adalah satu. Sehingga seluruh personel TNI AD harus dekat. Tidak boleh tersekat karena pangkat. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa Andika Perkasa menjadi KSAD ketiga di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dia bertugas sebagai orang nomor satu di TNI AD selama dua tahun 360 hari. Mulai 22 November 2018 sampai 17 November 2021. Andika adalah KSAD kedua di bawah Jokowi yang kemudian mendapat promosi jabatan menjadi panglima TNI. Selama bertugas sebagai KSAD, dia melakukan beberapa terobosan yang mengubah wajah Angkatan Darat. Oleh Andika, tes keperawanan untuk masuk TNI AD dihapus. Publik dan media massa menyorot Andika saat membantu Aprilio Perkasa Manganang. Sebelum dibantu oleh Andika, Manganang masuk TNI AD sebagai prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Di luar dinas militer, Manganang aktif sebagai atlet voli profesional. Dia menjadi salah satu pemain voli putri paling berprestasi di zamannya. Semua berubah pada 2021. Lewat operasi di RSPAD Gatot Soebroto, Manganang akhirnya mendapat jawaban atas keresahan yang sudah lama mengganjal di hatinya. Dia mengetahui bahwa dirinya lahir sebagai laki-laki. Usai operasi tersebut, Manganang memulai hidup baru. Dia tidak lagi menjadi personel Kowad. Namanya yang semula Aprilia Santini Manganang diubah menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Nama Dudung Abdurachman masuk dalam bursa pengisi posisi KSAD, setelah dia menjadi panglima Kodam Jaya/Jayakarta pada 2020. Dudung adalah Pangdam Jaya yang langsung mengambil sikap ketika melihat baliho-baliho yang dipasang oleh Front Pembela Islam (saat ini sudah dibubarkan). Dudung memerintahkan anak buahnya mencopot dan menurunkan baliho tersebut. Tidak sampai satu tahun bertugas sebagai Pangdam Jaya, Dudung mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Dia menjadi panglima Kostrad ke-42. Menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono. Pada 17 November 2021, Presiden Jokowi menunjuk Dudung menjadi KSAD. Dia bertugas selama satu tahun 342 hari. Beberapa kali Dudung menuai sorotan saat menjadi orang nomor satu di TNI AD. Diantaranya lewat isu kerenggangan hubungan antara dirinya dengan Andika. Jenderal TNI Agus Subiyanto Agus merupakan KSAD ketiga di bawah Presiden Jokowi yang berhasil mencapai puncak karir menjadi panglima TNI. Sampai saat ini, Agus masih bertugas sebagai panglima TNI. Dia menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai KSAD sejak 17 November 2021. Lain dengan Jenderal TNI (Purn) Mulyono yang paling lama menduduki posisi KSAD di masa pemerintahan Jokowi, Agus adalah KSAD paling sebentar. Dia bertugas menjadi KSAD hanya satu bulan. Setelah itu, Agus menjadi panglima TNI. Agus merupakan lulusan Akmil 1991. Dia adalah salah seorang perwira tinggi TNI AD yang berlatar belakang Kopassus. Agus pertama kali bertemu dengan Jokowi saat berdinas sebagai komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011. Karirnya terus naik sejak&nbsp; 2020. Dari posisi komandan Korem 061/Surya Kencana, Agus mendapat promosi jabatan menjadi komandan Paspampres, Pangdam III/Siliwangi, wakil KSAD, dan KSAD. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Sampai hari ini Maruli masih bertugas sebagai KSAD. Dia menjadi penerus Jenderal TNI Agus Subiyanto. Potensi naiknya Maruli menjadi KSAD sudah sering disampaikan oleh beberapa pemerhati dan pengamat militer. Apalagi setelah dia ditunjuk menjadi panglima Kostrad pada 2022-2023. Oleh Jokowi, Maruli dilantik menjadi KSAD pada 29 November 2023. Sebelum menjadi orang nomor satu di TNI AD, Maruli bertugas sebagai panglima Kostrad, Pangdam IX/Udayana, serta komandan Paspampres. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Enam jenderal bintang empat TNI AD pernah bertugas sebagai KSAD di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Sepuluh Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Deretan Pengisi Jabatan KSAD

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

Berita Terkini

Sepuluh Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Deretan Pengisi Jabatan KSAD

Download Aplikasi JawaPos.com