<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Panglima-TNI-Jenderal-Andika-Perkasa-Dan-KASAL-Laksamana-TNI-Yugo-Margono-Fedrik-Tarigan-6.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berbincang dengan KASAL Laksamana TNI Yugo Margono sebelum upacara pelepasan prajurit Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Tahun 2022 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (1/12/20" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berbincang dengan KASAL Laksamana TNI Yugo Margono sebelum upacara pelepasan prajurit Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL Tahun 2022 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (1/12/20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan akan menindak tegas perwira Paspampres yang memperkosa Anggota Kostrad. Di internal TNI sendiri, sanksi pemecatan akan diberikan setelah terbukti dinyatakan bersalah.  "Hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," kata Andika, Sabtu (3/12).  Selain itu, aksi pemerkosaan tersebut juga akan masuk ranah pidana umum seperti yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini pelaku sudah berstatus tersangka dan dikenakan penahanan.  "Enggak ada kompromi," tegas Andika.  Sebelumnya, seorang perwira menengah (pamen) Paspampres berpangkat Mayor dilaporkan melakukan pemerkosaan kepada anggota Divisi III Kostrad berpangkat Letda di Bali. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membenarkan adanya peristiwa ini.  Andika mengatakan, kasus ini sedang diproses hukum oleh Mabes TNI. Pelaku dipastikan melakukan pelanggaran pidana maupun kode etik TNI jika terbukti melakukan pemerkosaan.  "Satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama kelurga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," kata Andika, Jumat (2/11).  Andika memastikan pelaku akan dihukum berat jika terbukti melakukan perbuatan asusila. Mantan KSAD itu mengatakan, pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Kasus ini akan diambil alih oleh Puspom TNI, mengingat pelaku berasal dari kesatuan Paspampres yang secara strukturan langsung di bawah Mabes TNI.

Panglima TNI Pecat Perwira Paspampres yang Perkosa Anggota Kostrad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/christina-aryani-DPR-Antara.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani. Antara/DPP PArtai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani, menyambut baik dan meyakini Presiden sudah mempertimbangkan banyak hal terkait penunjukan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai calon tunggal panglima TNI.  "Tentu kami menyambut baik hal ini sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Komisi I pun siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap beliau," kata politikus Golkar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, (28/11).  Ia pun yakin Margono memiliki kemampuan yang bisa membawa institusi TNI ke depannya lebih baik lagi.  "Karena pasti yang diusulkan ke DPR itu yang terbaik dan tentu juga profesional," ujarnya.  Meski demikian, kata dia, tidak serta-merta Margono akan mudah menjalankan tugas sebagai panglima TNI, lantaran tantangan ke depan yang dinilainya juga tidaklah mudah.  "Bicara dinamika pertahanan tentu ke depannya akan lebih dinamis lagi, baik regional maupun global. Apalagi kita juga dihantui tantangan ekonomi yang juga menuntut kerja bersama TNI utamanya konteks ketahanan pangan. Ini juga penting," tuturnya.  Selain itu, ujarnya lagi, panglima baru TNI akan berhadapan pula dengan dinamika politik jelang pemilu yang memerlukan perhatian lebih dalam memastikan pemilu berjalan aman, sukses, serta institusi TNI sendiri tidak terjebak dalam praktek politik praktis.  "Ini patut jadi perhatian juga, selain tantangan internal, kita bicara soal kedisiplinan prajurit, kesejahteraan prajurit dan upaya tanpa henti menjadikan TNI semakin profesional," kata dia.  Ketua DPR, Puan Maharani, menerima surat presiden atau surpres tentang calon panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.  Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kepada Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (28/11).

Komisi I DPR: Tantangan Panglima TNI Kedepan Tidak Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/07293DE4-CA8A-4965-A209-C514B734DFDC.jpg" alt="Prajurit TNI AL dan Tentara Australia saat melakukan latihan bersama serbuan amfibi di Pantai Todak, Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau, Minggu (20/11). Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI AL dan Tentara Australia saat melakukan latihan bersama serbuan amfibi di Pantai Todak, Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau, Minggu (20/11). Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa ingin konsep latihan bersama serbuan amfibi bersandi Ausindo Amphibious Assault Exercise antara prajurit TNI Angkatan Laut dengan tentara Australia, Royal Australian Army, bisa lebih menantang setiap tahun.  ”Kami ingin latihan itu setiap tahun semakin sulit, tahun ini lebih sulit dari tahun lalu, tahun depan harus lebih sulit lagi. Tadi sudah mulai kami bicarakan, apa nih konsep untuk tahun depan,” ujar Andika seperti dilansir dari Antara di Pantai Todak, Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau, Minggu (20/11).  Latihan yang melibatkan lebih kurang 1.000 prajurit TNI AL dan Tentara Australia itu juga mengerahkan beberapa alat utama sistem senjata (alutista) kedua negara. TNI AL mengerahkan KRI Banjarmasin-592 yang didukung sekitar 500 prajurit, termasuk Korps Marinir TNI AL, Kopaska, Taifib, helikopter, tim kesehatan, serta dukungan udara F16 milik TNI Angkatan Udara.  Sedangkan Australia mengerahkan Kapal Perang HMAS Adeleide, helikopter, LLC (Lite Landing Craft), zodiac, truk logistik, serta tim kesehatan dan jumlah personel yang hampir sama banyak dengan TNI AL.  Andika menjelaskan, latihan itu intinya adalah melakukan pendaratan dan serbuan dari kapal yang berada di perairan menuju daratan. ”Dari Australia melibatkan kapal LHD (landing helicopter dock) berukuran cukup besar, lebih dari 200 meter, namanya HMAS Adelaide. Sedangkan TNI AL menggunakan KRI Banjarmasin,” jelas Jenderal Andika.  Untuk teknis latihan, Panglima TNI mengatakan, kedua kapal tersebut awalnya sudah bertemu di perairan Lingga sejak dua hari lalu (18 dan 19 November). Kemudian dilakukan pertukaran taktik tempur antara staf dari masing-masing kapal untuk mempelajari apa saja yang akan diluncurkan dari dua kapal itu.  Selanjutnya pada Minggu (20/11) dini hari sekitar pukul 00.00 WIB, kapal mulai mendekat ke sasaran dan pukul 01.00 WIB beberapa pasukan diturunkan untuk menuju ke sasaran menggunakan kendaraan lapis baja, perahu karet bermesin besar dan bermesin kecil, sampai yang tidak bermesin.  Setelah sasaran dikuasai oleh pasukan pertama, pasukan kedua kembali diturunkan untuk memberikan bantuan pada pagi harinya. Kemudian disusul bantuan dari pesawat tempur F16 milik TNI Angkatan Udara.  Tidak hanya sampai di situ, taktik serangan juga menggunakan taktik mobile udara, yaitu suatu bentuk operasi dengan pasukan tempur berpindah taktis melalui udara dengan dimuat pesawat terbang atau helikopter, kemudian menuju ke sasaran di bawah kendali komando tugas untuk dilibatkan dalam pertempuran darat.  ”Yang dibawa helikopter, diturunkan ke dekat sasaran sampai akhirnya dikuasai. Itulah secara umum latihannya,” tambah Andika.  Kepala Operasi Gabungan Mabes Komando Operasi Gabungan Australia Letnan Jenderal Greg Bilton mengatakan, bekerja sama dengan TNI adalah suatu kehormatan.  ”Kedua pasukan sudah melakukan amfibi, yaitu latihan gabungan, itu sangat bermanfaat untuk kedua belah pasukan kita. Sebenarnya kegiatan ini sangat bermanfaat, baik dari level tamtama maupun perwira, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan. Ini luar bisa karena salah satu kegiatan yang telah disepakati dan disetujui Panglima TNI dan Panglima Bersenjata Australia,” kata Greg Bilton.  Latihan serbuan amfibi yang digelar TNI AL dan AL Australia itu merupakan bagian dari gelaran Indo-Pacific Endeavour (IPE) dan merupakan program latihan secara rutin setiap tahun yang diselenggarakan Royal Australian Navy bersama Angkatan Laut negara mitra di kawasan Indo-Pasifik sejak 2017, salah satunya TNI AL.

Panglima TNI Ingin Konsep Latihan Serbuan Amfibi Lebih Menantang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/20221014_200548.jpg" alt="Keluarga Iwan Budi Paulus, ASN Pemkot Semarang yang menjadi korban pembunuhan, memasang foto saat ibadah misa di Gereja Santa Maria Fatima Semarang, Jumat (14/10) malam. I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Keluarga Iwan Budi Paulus, ASN Pemkot Semarang yang menjadi korban pembunuhan, memasang foto saat ibadah misa di Gereja Santa Maria Fatima Semarang, Jumat (14/10) malam. I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keluarga Iwan Budi Paulus, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang yang menjadi korban pembunuhan, berencana mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Keluarga meminta perhatian terhadap kasus kriminal tersebut.  ”Keluarga sudah menyiapkan surat untuk dikirimkan ke Presiden, ditembuskan ke Panglima TNI dan Kapolri,” kata Theresia Alvita Saraswati, anak almarhum Iwan Budi Paulus, seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, tujuan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar kasus yang menimpa ayahnya memperoleh perhatian serius. Kasus itu masih ditangani kepolisian.  ”Sekecil apa pun bukti atau saksi diharapkan bisa memberi titik terang,” ujar Theresia Alvita Saraswati.  Selain itu, keluarga berharap jika memang sudah ada titik terang tentang siapa terduga pelaku pembunuhan tersebut agar tidak dilindungi.  Sementara itu, Theresia Onee Anggarawati, istri ASN Pemkot Semarang Iwan Budi Paulus yang menjadi korban pembunuhan, menyebut, suaminya memperoleh promosi jabatan sebagai kepala bidang di Badan Pendapatan Daerah sesaat sebelum tewas dibunuh.  ”Sebelumnya almarhum sudah cerita mendapat promosi jabatan sebagai kabid,” kata Onee.  Namun, Onee tidak mengetahui posisi apa dan kapan almarhum suaminya akan dilantik pada jabatan baru itu.  Berkaitan dengan penyelidikan kasus kematian Iwan Budi tersebut, Onee mengaku telah didatangi personel dari Polisi Militer Kodam (Pomdam) IV/Diponegoro. Petugas Pomdam tersebut meminta keterangan tentang kasus pembunuhan yang saat ini masih dalam penanganan Polrestabes Semarang itu.  ”Ditanya kronologis dari awal almarhum hilang. Saya juga tanya tentang informasi keberadaan anggota TNI di lokasi kejadian,” ujar Onee.  Motif tentang kaitannya dengan promosi jabatan almarhum juga disampaikan Onee kepada anggota Pomdam Diponegoro itu.  Sebelumnya, sesosok jasad ditemukan terbakar bersama sebuah motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, pada 8 September. Bersama dengan jasad dan motor yang merupakan kendaraan dinas milik Iwan Budi Paulus tersebut, ditemukan papan nama identitas, serta telepon seluler yang diduga milik korban.  Iwan Budi Paulus dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Dalam penyelidikan perkara itu, Pomdam IV/Diponegoro juga telah memeriksa dua oknum anggota TNI yang diduga terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut.  Namun, Pomdam Diponegoro belum memiliki bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan dua oknum anggota TNI dalam kasus itu.

Keluarga ASN Korban Pembunuhan Surati Presiden dan Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220525_173715.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masuk dalam salah satu dari 10 tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini berdasarkan hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang bekerja sama dengan Indonesian Publik Institute (IPI) dan Indonesian Club (IC).  Peneliti LPI Febri Wahyuni Sabran menyatakan, Andika menjadi salah satu yang terbaik disebabkan karena kinerjanya dalam mengangkat martabat dan citra TNI ke taraf internasional secara mengagumkan.  “Pak Andika berhasil membangun kerjasama militer secara elegan dan prospektif dengan negara-negara adidaya. Ini hal yang membanggakan. Panglima berhasil menjaga keutuhan TNI meskipun ada penumpang gelap berusaha memecah belah TNI dari dalam dengan berbagai isu yang tidak benar," kata Febri Wahyuhi, Minggu (18/9).  Sementara itu, pendiri LPI Boni Hargens mengungkapkan, Andika layak diapresiasi kelas menengah intelektual di Indonesia sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam pemerintahan saat ini.  "Tidak hanya sektor keamanan tetapi juga dalam sektor penguatan demokrasi. Hal itu disebabkan karena promosi nilai-nilai demokrasi yang sukses dilakukan Panglima di kalangan internal TNI," ucap Boni.  Selain itu, lanjut Boni, TNI semakin profesional di bawah kepemimpinan Jenderal Andika. “Kita bangga TNI makin professional. Pak Andika sukses membawa TNI ke ranah internasional dengan pola komunikasi yang lebih elegan dan bermutu. Kita benar-benar dihargai dan dipandang sebagai partner yang handal oleh negara-negara lain dalam sektor keamanan. Ini prestasi dan harus kita beri dukungan dan penghargaan yang sepadan," tutup Boni.

Survei LPI: Jenderal Andika Perkasa Salah Satu Tokoh Berpengaruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220917-WA0065.jpg" alt="Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI. Dispen TNI/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes TNI. Dispen TNI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membahas persoalan hukum di institusi TNI.  Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan, persoalan hukum paling banyak yang dihadapi TNI adalah masalah terkait dengan pertanahan.  ”Karena secara faktual, TNI menguasai tanah-tanah di berbagai daerah yang sebagian memang belum disertifikatkan baik atas nama TNI maupun Kementerian Pertahanan,” kata Andika seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, sebagian lagi lahan-lahan sekian lama berada dalam kekuasaan TNI, saat ini diklaim dan diakui masyarakat sebagai lahan mereka. Bahkan, tidak sedikit jumlah lahan-lahan tersebut saat ini dikuasai, baik oleh warga maupun perusahaan swasta, dan dijadikan permukiman atau lahan kegiatan bisnis.  Sebaliknya, kata dia, dalam beberapa kasus, putusan pengadilan yang sudah inkracht mengalahkan TNI dalam sengketa tanah berhadapan dengan warga. Namun, eksekusi atas putusan tersebut dalam praktik tidak dapat dilaksanakan.  Yusril Ihza Mahendra yang juga pakar hukum tata negara itu, menyarankan TNI menginventarisasikan lahan-lahan yang diakui milik TNI dan menganalisis satu demi satu keabsahan kepemilikan lahan-lahan tersebut. Dengan inventarisasi itu, dibuat pemetaan, mana yang bermasalah dan mana yang tidak.  Terhadap lahan bermasalah, lanjut Yusril, dapat dilakukan berbagai upaya penyelesaian, baik melalui mediasi maupun menempuh langkah hukum, jika upaya-upaya penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil.  ”TNI adalah bagian dari rakyat. Karena itu, penyelesaian masalah pertanahan dengan rakyat harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat sebelum menempuh langkah hukum,” ucap Yusril.  Terkait dengan saran itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sepakat bahwa penyelesaian masalah pertanahan dengan masyarakat memerlukan pendekatan yang bijak dan manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Yusril Bertemu Andika Perkasa Bahas Persoalan Hukum di TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/meutya-hafid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berharap isu disharmoni hubungan relasi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurachman tidak diperpanjang. Pasalnya, baik Panglima dan KSAD sudah memberikan klarifikasi kepada DPR bahwa hubungan keduanya tidak masalah dan memastikan seluruh matra di TNI solid.  Dengan adanya klarifikasi dari Andika dan Dudung, Meutya Hafid berharap isu disharmoni relasi pimpinan TNI ini tidak diperpanjang lagi, agar tidak berkembang liar dan berimbas pada prajurit.  "Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detil ya. Yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI Insya Allah solid," kata Meutya Hafid dalam keterangannya, Selasa (6/9).  Terkait ketidakhadiran Menhan Prabowo Subianto dan KSAD Jenderal Dudung pada rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Senin (5/9) kemarin, Meutya yang juga politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, keduanya sudah melayangkan surat ke DPR menjelaskan tidak bisa hadir rapat dengan Komisi I DPR.  "Pak Menhan dan KSAD berkirim surat ke DPR memohon maaf tidak bisa hadir ikut rapat. Isi suratnya, Pak Menhan ikut mendampingi Presiden Jokowi dan KSAD mengatakan di suratnya ada kunjungan kerja di luar kota," ujarnya.  Seperti diketahui, dalam raker kemarin beberapa anggota Komisi 1 DPR juga meminta penjelasan terkait kabar yang beredar mengenai relasi Panglima TNI dan KSAD yang sempat dikabarkan disharmonis, namun ini telah ditepis oleh keduanya.  "Dari Pak Andika, kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima-KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing masing," tegasnya.  Sama halnya dengan Panglima TNI, menurut Meutya, KSAD juga sudah berkomunikasi dengan DPR dan mengatakan hal yang sama.  “Dari KSAD usai rapat Jenderal Dudung sudah menghubungi kami juga menyatakan hal serupa. Beliau minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung. Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik baik saja dan dikala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," pungkasnya.

DPR Tak Ingin Isu Ketidakharmonisan Panglima TNI dan KSAD Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220525_173715.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjamin pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diupayakan secara maksimal.  ”Intinya harus kita buat maksimal pengamanan ibu kota baru,” kata Andika seperti dilansir dari Antara.  Dia menegaskan, bakal memaksimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini telah dimiliki untuk mendukung keamanan di Nusantara, nama ibu kota baru negara itu. ”Yang penting apa (alutsista) yang kami miliki kami berusaha untuk memaksimalkan gelar kami di sana,” tutur Andika.  Terkait potensi ancaman gangguan dan serangan udara di IKN Nusantara, dia telah mengajukan pengadaan sistem persenjataan maupun penambahan kekuatan personel di kawasan itu. ”Tapi yang jelas khan kita juga tidak mungkin mendapatkan dukungan secara ideal,” ujar Andika.  Karena itu, menurut panglima, yang akan dilakukan saat ini adalah memaksimalkan aset-aset TNI yang sudah ada. ”Kalaupun yang baru belum ada kami akan geser, relokasi dari aset-aset kami di titik-titik yang yang ada,” papar Andika.  Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto mengatakan, lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.  ”Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara,” kata Andi, saat menyampaikan orasi ilmiah, di Lemhannas, Kamis (19/5).  Oleh karena itu dia meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar Nusantara perlu diperkuat.

Panglima TNI Jamin Pengamanan IKN Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211229-121246_YouTube.jpg" alt="Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bertemu dengan para pemuka agama di wilayah Papua dan akademisi Universitas Cenderawasih. Pertemuan membahas upaya-upaya perdamaian di Bumi Cenderawasih.  ”Saya punya keinginan damai dan itu harus karena kita ini manusia,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa seperti dilansir dari Antara saat menerima kunjungan pemuka agama di wilayah Papua di Markas Kodam XVII/Cenderawasih melalui kanal YouTube yang dipantau di Jakarta, Rabu (29/12).  Sebagai orang nomor satu di tubuh TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut mengatakan, telah melakukan sejumlah perubahan ke internal TNI dalam menjalankan tugas di Bumi Cenderawasih.  Setelah menerima masukan-masukan dari para pemuka agama termasuk akademisi Universitas Cenderawasih, Panglima TNI berupaya akan berkomunikasi dengan pejabat dan petinggi negara di ibu kota untuk membicarakan persoalan Papua.  ”Pertemuan dengan pemuka agama di wilayah Papua memberikan informasi baru bagi TNI untuk menyelaraskan upaya kami dalam menyelesaikan permasalahan di Papua,” ujar Andika.  Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Cenderawasih Melkhias Hetharia mengatakan, persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua harus segera dituntaskan agar tidak menghambat pembangunan di Papua.  ”Pelanggaran hak asasi manusia tersebut membuat kristalisasi terhadap ideologi Papua Merdeka,” terang Melkhias Hetharia.  Senada dengan itu, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safano mengatakan, pihaknya dan para pemuka agama akan membantu dan memberikan solusi untuk penyelesaian konflik di Papua.

Panglima TNI dan Pemuka Agama Bahas Upaya Perdamaian di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1636365064309_copy_800x600-1.jpg" alt="Yanto Eluay, putra almarhum Theys Hiyo Eluay. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Yanto Eluay, putra almarhum Theys Hiyo Eluay. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Putra almarhum Theys Hiyo Eluay, Yanto Eluay, meminta agar semua pihak tidak lagi mengkaitkan kematian ayahandanya dengan Jenderal TNI Andika Perkasa. Saat ini, Jenderal Andika dicalonkan sebagai panglima TNI.  Yanto Eluay menyatakan, kelompok masyarakat diharapkan tidak lagi mengkait-kaitkan kasus penculikan dan pembunuhan ayahandanya ke kepala staf TNI AD itu. Hal itu juga pernah terjadi pada 2018.  ”Saat Jenderal TNI Andika Perkasa hendak menjabat sebagai KSAD isu itu juga dihembuskan,” tutur Yanto Eluay seperti dilansir dari Antara di sela-sela memperingati HUT ke-58 Korem 172/PWB, di Jayapura, Senin (8/11).  Dia menegaskan, pihak keluarga sejak 10 Nopember 2018 sudah menyatakan deklarasi damai dan mencabut kasus pembunuhan yang dikategorikan pelanggaran HAM berat. Pencabutan itu dilakukan karena keluarga menilai banyak pihak yang memanfaatkan kasus tersebut dan mencari keuntungan pribadi dan kelompok.  ”Dengan dicabutnya kasus kematian ayahanda tidak ada lagi yang menggunakannya untuk kepentingan kelompok tertentu. Keluarga juga sudah memaafkan para pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung hingga menyebabkan meninggalnya Theys,” ucap Yanto Eluay.  Yanto Eluay menyatakan, selaku anak sulung, dia bersama keluarga besar siap bekerja sama dengan pemerintah guna bersama-sama membangun Papua. ”Mari kita bersama-sama membangun Papua agar makin sejahtera dan sebagai umat beragama harus yakin dan percaya apa yang terjadi di dunia sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Yanto Eluay.  Almarhum Theys Hiyo Eluay menjabat ketua Presidium Dewan Papua, suatu organisasi yang ingin memisahkan Papua (waktu itu Provinsi Irian Jaya) dari NKRI ditemukan meninggal di sekitar Koya Karang, Jayapura, pada 10 November 2001.

Jenderal TNI Andika Perkasa Tak Terkait dengan Kematian Theys Eluay

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jenderal tni andika perkasa

Berita Terkini