<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/xsyFZc2X90Ynmwtpi4HlWkw4vXQO3tbVwnUHtgzR-1665796683.jpg" alt="Belasan pati Polri mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Termasuk seorang pati yang naik pangkat dari irjen menjadi komjen. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Belasan pati Polri mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Termasuk seorang pati yang naik pangkat dari irjen menjadi komjen. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belasan perwira tinggi (pati) Polri resmi mendapat kenaikan pangkat lebih tinggi. Merujuk Keputusan Presiden (Keppres)Nomor 54/Pori/2025 pada 2 Juli 2025 total ada 17 pati Polri mendapat kenaikan pangkat. Salah satunya naik pangkat dari irjen menjadi komjen atau dari bintang dua menjadi bintang tiga. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hal itu dalam keterangan resmi pada Senin (7/7). Pati bintang dua yang menjadi pati bintang tiga adalah Komjen Winarto yang bertugas sebagai pati Baintelkam Polri sejak akhir tahun lalu.&nbsp; &rdquo;Kenaikan pangkat ini bukan hanya sekadar penghargaan struktural, tetapi juga bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para perwira tinggi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada institusi dan masyarakat,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Menurut Trunoyudo, kenaikan pangkat belasan pati Polri itu dilakukan sebagai bagian dari cara untuk terus mendorong pembinaan karier yang profesional dan berintegritas bagi seluruh personel. Polri ingin para pati tersebut membuat Korps Bhayangkara semakin baik dalam melaksanakan tugas, khususnya penegakan hukum.&nbsp; &rdquo;Kepemimpinan yang kuat, profesionalisme, serta semangat pengabdian adalah hal utama yang terus ditanamkan dalam tubuh Polri sebagai transformasi Polri yang Presisi,&rdquo; kata Trunoyudo. Jenderal bintang satu Polri itu pun mengungkap belasan nama pati Polri yang mendapat kenaikan pangkat melalui keppres yang sama. Berikut rinciannya:&nbsp; 1. Komjen Winarto 2. Irjen Arradina Zessa Devy 3. Irjen Arif Rachman 4. Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono 5. Irjen Edi Mardianto 6. Irjen Dedy Kusuma Bakti 7. Brigjen Pol Muhammad Nuh Al-Azhar 8. Brigjen Pol Sri Bardiyati 9. Brigjen Pol Ulung Sampurna Jaya 10. Brigjen Pol Irwansyah 11. Brigjen Pol Antonius Kiritin Kunto Darsono 12. Brigjen Pol Mujiyono 13. Brigjen Pol Harun Yuni Aprin 14. Brigjen Pol Ihsan Amin 15. Brigjen Pol Nurcholis 16. Brigjen Pol A. Rahmat&nbsp; 17. Brigjen Pol R. Ferry Indarmawan &nbsp;

Belasan perwira tinggi Polri resmi mendapat kenaikan pangkat, termasuk dari irjen menjadi komjen, sebagai bentuk kepercayaan.

Sebanyak 17 Pati Polri Naik Pangkat, 1 Jadi Komjen dan 6 Jadi Irjen, Ini Daftar Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/POLDA-JATENG-1622802379.jpg" alt="Kapolda Jateng Irjen Pol.Ahmad Luthfi salah satu jenderal polri yang maju Pilkada Serentak 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jateng Irjen Pol.Ahmad Luthfi salah satu jenderal polri yang maju Pilkada Serentak 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebanyak tiga jenderal polisi memilih mundur dari keanggotaan Polri dan memilih karir baru di politik. Sebagaimana diketahui, aturan perundang-undangan melarang anggota Polri terlibat politik praktis, sehingga harus mengundurkan diri bila berkompetisi di pemilihan umum (pemilu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ketiga jenderal yang mengundur diri adalah Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Luthfi, Kapolda Papua Komjen Pol Mathius Fakhiri dan Wakapolda Aceh Irjen Pol Armia Fahmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">As SDM Kapolri, Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan para pati tersebut mengajukan pengunduran diri. Kini surat yang diajukan sedang diproses di internal Korps Bhayangkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah diproses suratnya, termasuk Kapolda Papua, IJP Armia Fahmi," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo pun membenarkan Mathius sudah mengirim surat pengunduran diri. Surat dilayangkan pada 23 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih menunggu keputusan Kapolri," kata Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny belum berkata lebih jauh mengenai pengunduran ini. Sebab, saat ini masih menunggu proses di Mabes Polri selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan diterbitkan surat penetapan dari Kapolri. Belum ada info pastinya," pungkas Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Ahmad Luthfi rencananya akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Sedangkan Mathius Fakhiri maju di Pilgub Papua, dan Armia Fahmi maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Aceh Tamiang.</div>

Ahmad Luthfi rencananya akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah. Sedangkan Mathius Fakhiri maju di Pilgub Papua.

Tiga Jenderal Pilih Maju Pilkada, Polri Proses Pengunduran Diri Ahmad Luthfi, Mathius Fakhiri, dan Armia Fahmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/Sidang-Tuntutan-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-6-3734961288.jpg" alt="Jaksa Penuntut Umum menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati dalam kasus ini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Umum menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati dalam kasus ini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra telah dituntut dengan pidana mati dalam kasus penjualan narkoba jenis sabu. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Paris Manalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paris Manalu diketahui pernah menangani beberapa perkara yang menarik perhatian publik sebelum kasus Teddy Minahasa ini. Uniknya, dia tak segan menjatuhkan tuntutan berat kepada terdakwa yang berlatar belakang sebagai Jenderal Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Paris Manalu juga menuntut eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Hingga pada akhirnya Sambo divonis lebih berat oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi pidana mati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/01445448/dpr-dukung-tuntutan-hukuman-mati-jaksa-ke-teddy-minahasa">DPR Dukung Tuntutan Hukuman Mati Jaksa ke Teddy Minahasa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ditelusuri, Paris Manalu pernah menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung (Unisba). Dia pernah bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau. Di sana dia tergabung dalam Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Paris Manalu pernah bertugas sebagai Kasie Intel di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon. Saat ini Paris Manalu menjabat sebagai Kasi Wil I Subdit Tut Kejaksaan Agung RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menangani kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, Paris Manulu pernah menjadi jaksa dalam kasus&nbsp;unlawful killing&nbsp;enam anggota Front Pembela Islam (FPI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01445419/tuntutan-teddy-lebih-berat-dari-sambo-pakar-samasama-membunuh">Tuntutan Teddy Lebih Berat dari Sambo, Pakar: Sama-sama Membunuh</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paris Manalu tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 965.583.702. Jumlah tersebut diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari jumlah harta kekayaan tersebut, Paris Manulu melaporkan memiliki utang Rp 50 juta. Harta Paris Manalu terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan di Bogor dan Depok, Jawa Barat; serta Ambon, Maluku; selurunya senilai Rp 710.000.000. Ia juga mempunyai dua unit mobil bernilai Rp 180.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 75.583.702.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Teddy Minahasa dituntut pidana mati&nbsp;dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar Jaksa membacakan tuntutannya, Kamis (30/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdakwa Teddy Minahasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.</div>

Paris Manalu diketahui pernah menangani beberapa perkara yang menarik perhatian publik sebelum kasus Teddy Minahasa.

Profil Jaksa Paris Manalu yang Tuntut  2 Jenderal Polri Dihukum Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jenderal-TNI-dan-Polri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga jenderal yang terdiri dari satu jenderal TNI dan dan dua jenderal polisi turun gunung. Mereka secara bersama-sama turun tangan langsung ke lapangan bersama anak buahnya mengejar para DPO Mujahiddin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah.  Ketiga jenderal itu yakni Komandan Korem 132/Tadulako, Brigadir Jenderal TNI Farid Makruf yang lama berkarir di Komando Pasukan Khusus TNI AD, Kepala Polda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Rakhman Baso, serta Kepala Operasi Satuan Tugas Madago Raya, Brigadir Jenderal Polisi Reza Arief Dewanto.  Dengan menunggangi sepeda motor trail, tiga jenderal itu turut dalam operasi bersama anak buahnya dari Pos Komando Taktis Desa Tokorondo, Kabupaten Poso. Mereka menyusuri jalan-jalan terjal di hutan-hutan, menembus arus sungai yang cukup deras, dan lain sebagainya. Bisa dibilang, inilah operasi lapangan yang paling banyak melibatkan perwira tinggi di medan lapangan yang sesungguhnya selama beberapa waktu terakhir.  "Saya tidak mengenal medan yang sulit, sungai yang deras, ini demi kebersamaan dalam menanggulangi, penindakan terhadap DPO kelompok teroris Poso," kata Baso, di lokasi, Rabu (11/8) dikutip dari Antara.  Bahkan saat berada di pos, ada di antara ketiga jenderal itu yang menunjukkan kepiawaiannya memasak santapan malam, menu a'la pasukan di medan tugas.  "Patroli bermotor yang diikuti tiga jenderal itu menyisir beberapa perkampungan di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan, selain untuk menyapa warga sekaligus untuk mencari enam DPO teroris Poso pimpinan Ali Kalora," kata Kepala Satuan Tugas Humas Ops Madago Raya, Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto.  Ketiga jenderal itu, katanya, juga mengunjungi setiap pos sekat di sejumlah titik. "Ini sebagai upaya untuk memberikan dorongan moril agar anggota tetap semangat dalam tugas, bekerja tanpa pamrih untuk Merah Putih," kata Supranoto.  Sebagai upaya pencarian sisa daftar DPO MIT Poso, Satgas Madago Raya juga kembali memasang baliho ke enam DPO di sejumlah titik di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.  Baliho-baliho itu memampang foto-foto orang yang masuk dalam DPO teroris Poso, yaitu Qatar, Rukli, dan Abu Alim alias Ambo. Foto wajah-wajah mereka diberi tanda silang hitam, setelah ketiganya diumumkan tewas saat kontak tembak pada 11 dan 17 Juli 2021 di pegunungan Kabupaten Parigi Moutong.  "Saat ini Satgas Madago Raya fokus mencari enam DPO teroris Poso, yaitu Ali Ahmad alias Ali Kalora, Askar alias Jaid alias pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, Suhardin alias hasan Pranata, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang dan Jaka Ramadhan alias Ikrima alias Rama," kata Supranoto.  Pemasangan dan perbaikan baliho DPO Poso ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengenali wajah pelaku, sehingga apabila masyarakat melihat atau mengetahui keberadaannya dapat segera melapor kepada polisi atau tentara di nomor kontak yang tertera.  "Satgas Madago Raya masih sangat mengharapkan adanya niat baik dari para DPO Poso untuk sebaiknya segera menyerahkan diri, terlebih pada tahun baru Islam 1443 Hijriah, agar kedamaian dan keamanan Poso segera dapat terwujud," kata dia.

Kejar DPO MIT Poso, Tiga Jenderal Turun Gunung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/lambang-1-1.jpg" alt="Ilustrasi lambang polisi/antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang polisi/antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanayk 340-an jenderal di kepolisian disebut nganggur alias tak memiliki jabatan. Hal ini dukatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Neta membandingkan pada sebelum era reformasi yang tercatat ada 65 jenderal polisi menganggur.  Menanggapi hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, menegaskan bahwa tidak ada perwira Polri yang menganggur saat ini.  "Jadi tidak ada (perwira yang menganggur)," kata Brigjen Rusdi Hartono di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (26/1) dikutip dari ANTARA.  Rusdi menambahkan, seluruh perwira tinggi Polri telah mendapatkan posisi jabatannya masing-masing, meski sebagai Analis Kebijakan.  Ia menerangkan jabatan Analis Kebijakan itu selalu dikoordinir oleh Kepala Satuan Kerja. "Analisis Kebijakan itu merupakan satu posisi dimana pekerjaan-pekerjaan mereka akan senantiasa dikoordinir oleh satu Kepala Satuan Kerja dimana perwira itu berada," ujar jenderal bintang satu itu.  Pernyataan Rusdi tersebut menepis ucapan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane yang menyebut saat ini ada 340 lebih jenderal yang tidak bekerja alias menganggur. Neta membandingkan pada sebelum era reformasi yang tercatat ada 65 jenderal polisi menganggur.  "Sekarang, jumlah di tengah (perwira menengah) yang nganggur itu banyak. Jumlah jenderal yang nganggur juga banyak, yang tidak jelas juga cukup banyak," kata Neta dalam tayangan Youtube Akbar Faizal, Senin (25/1).  Sebelumnya pada November 2020, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi jabatan Analis Kebijakan (Anjak) di Korps Bhayangkara. Ini karena semua anggota Polri yang lulus pendidikan akan ditempatkan pada jabatan yang sesuai kompetensi-nya masing-masing.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/02/2020/78-jenderal-dan-kolonel-tni-ad-nganggur-segera-dapat-jabatan-baru/">78 Jenderal dan Kolonel TNI AD ‘Nganggur’ Segera Dapat Jabatan Baru</a>  Jabatan Analis Kebijakan ini dihilangkan di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.  Menurut Argo, Kapolri Idham Azis berhasil mengatasi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di Polri. Banyaknya personel Polri yang 'menganggur' sebelumnya, kini sudah mendapatkan jabatan fungsional sehingga tidak ada lagi yang ditempatkan sebagai Anjak.  Bila anggota Polri yang lulus dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) maka dipastikan mereka tidak akan menjadi Anjak usai lulus pendidikan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/59DTBOdscAI

IPW Sebut 340 Jenderal Nganggur, Polri: Tidak Ada!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 38 pejabat struktural menindaklanjuti Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Enam pejabat di antaranya berasal dari Polri.  Perkom tersebut membuat perubahan nomenklatur dan menambah jabatan baru di lembaga internal komisi antirasuah.  "Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya," kata Ketua KPK Firli Bahuri diikuti sejumlah pejabat baru, Selasa (5/1).  "Hari ini organisasi tata kelola (ortaka) kita resmi dan kita angkat pegawai KPK, insan KPK yang menurut catatan rekan-rekan yang berhak mengisi ortaka tersebut," sambungnya.  Keenam anggota Polri yang dilantik menjadi pejabat struktural di lembaga antirasuah adalah Brigjen Didik Agung Wijanarko sebagai Direktur Koordinasi Supervisi I, kemudian Brigjen Agung Yudha Wibowo sebagai Direktur Monitoring, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menjadi Direktur Koordinasi Supervisi III.  Brigjen Kumbul Kuswijayanto Sudjadi dilantik sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Brigjen Yudhiawan sebagai Direktur Koordinasi Supervisi II, dan Brigjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/11/2020/ubah-struktur-organisasi-kpk-hapus-deputi-pengawasan-internal/">Ubah Struktur Organisasi, KPK Hapus Deputi Pengawasan Internal</a>    Sementara itu, pada tingkat pimpinan tinggi pratama diisi oleh 16 jabatan baru diantaranya:  1. Subroto: Inspektur. 2. Eko Marjono: Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi. 3. Ricky Arif Gunawan: Direktur Manajemen Informasi. 4. Tomi Murtomo: Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. 5. Brigjen Didik Agung Wijanarko: Direktur Koordinasi dan Supervisi I. 6. Brigjen Yudhiawan: Direktur Koordinasi dan Supervisi II. 7. Brigjen Bahtiar Ujang Purnama: Direktur Koordinasi dan Supervisi III. 8. Asep Rahmat Suwanda: Direktur Koordinasi dan Supervisi IV. 9. Budi Waluya: Direktur Koordinasi dan Supervisi V. 10. Aminudin: Direktur Antikorupsi Badan Usaha. 11. Brigjen Agung Yudha Wibowo: Direktur Monitoring. 12. Aida Ratna Zulaiha: Direktur Jejaring Pendidikan. 13. Brigjen Kumbul Kusdwijanto Sudjadi: Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat. 14. Dian Novianthi: Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi. 15. Giri Suprapdiono: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. 16. Arif Waluyo: Kepala Biro Keuangan  Selain itu, KPK juga mengangkat dan mengukuhkan pegawai untuk jabatan administrator, yakni:  1. Ike Dhanik Noviyawati: Kepala Sekretariat Bidang Koordinasi dan Supervisi. 2. Muhammad Ferdiansyah: Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana. 3. Yuyuk Andriati Iskak: Kepala Bagian Pemberitaan. 4. Airen Marttanti Koesniar: Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan. 5. Sri Sembodo Adi: Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran. 6. Hanafi Hari Susanto: Kepala Sekretariat Bidang Pencegahan dan Monitoring. 7. Taryanto: Kepala Sekretariat Bidang Penindakan dan Eksekusi. 8. Heni Rosmawati: Kepala Sekretariat Pimpinan. 9. Efi Laila Kholis: Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi.  Plt Pimpinan Tinggi Madya  1. Wawan Wardiana: Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.  Plt Pimpinan Tinggi Pratama  1. Syarief Hidayat: Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik. 2. Mungki Hadipratikto: Plt. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi. 3. Zil Irvan Rusli: Plt. Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi. 4. Yuyuk Andriati Iskak: Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat.  Plt Jabatan Administrator  1. Guntur Kusmeiyano: Plt. Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. 2. Nurul Huda: Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko. 3. Sonny Hendarson: Plt. Kepala Bidang Perencanaan Strategis. 4. Zulkarnain Meinardy: Plt. Kepala Bagian Diseminasi dan Publikasi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rkLMs8QKZtg

KPK Lantik 38 Pejabat Struktural, 6 di Antaranya Jenderal Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/kapolri-lantik-ist1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama dan 9 kapolda. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama dan 9 kapolda. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri memastikan seluruh perwira tinggi (pati) yang menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) pada 8 Mei 2020 dinyatakan negatif covid-19.  Hasil tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri terhadap pada pati yang menghadiri sertijab tersebut. Pasalnya, sehari setelah sertijab mantan Kapolda Bengkulu Irjen Supratman dinyatakan positif Covid-19.  "Pusdokkes Polri sudah mengambil langkah. Antara lain memeriksa perwira tinggi yang hadir pada acara tersebut dan hasil pemeriksaan semuanya negatif," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramdhan kepada wartawan, Jumat (15/5).  Polri memastikan, proses sertijab dijalankan sesuai protokol kesehatan Covid-19. "Dengan menjalankan Psychal distancing dan protokol lain secara ketat," ucap Ahmad.  Di sisi lain, Irjen Supratman dipastikan terpapar Covid-19 bukan pada saat sertijab. Karena sudah dinyatakan positif sehari setelah acara sertijab. Sementara proses penularan Covid-19 rata-rata terjadi selama 14 hari.  "Kesimpulan awal beliau terpapar bukan di Rupatama Mabes Polri karena massa inkubasi Covid-19 lebih dari satu Minggu," jelas Ahmad.  Sebelumnya mantan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Supratman dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Pernyataan itu dibenarkan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.  “Kita doakan saja mudah-mudahan beliau segera sehat. Sekali lagi ini bukanlah sebuah aib, bukan juga sebuah kesalahan tapi memang wabah ini bisa menyerang siapa saja,” kata Rohidin di Bengkulu, Senin (11/5) dilansir dari Antara.  Namun, sehari sebelum dinyatakan positif dia dilantik sebagai Analis Kebijakan Utama Sespim Lemdiklat Polri oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz. Acara itu berbarengan dengan pelantikan 8 Kapolda lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OYr5OJ-Z89M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=blOWDFlao54

Jenderal yang Hadiri Sertijab Bersama Irjen Supratman Negatif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-dukung-salah-satu-paslon-wakapolda-maluku-dicopot_m_221596.jpeg" alt="Wakapolri Komjen Syafruddin." width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Syafruddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin. Pencopotan itu diduga akibat sikap ketidaknetralannya dalam menjaga Pilkada Serentak 2018 di Maluku. Sebab dia mengerahkan suara keluarga besar Bhayangkara untuk salah satu pasangan calon gubernur di Maluku. Pencopotan Brigjen Hasanudin itu terutang dalam telegram rahasia (TR) Polri nomor ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Di dalam TR itu disebutkan, Hasanudin dimutasi ke Mabes Polri sebagai analis kebijakan utama di Lemdiklat Polri. Sementara posisinya sebagai Wakapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Akhmad Wiyagus. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menuturkan, pihaknya mencopot <a href="https://jawapos.com/nasional/pemilihan/20/06/2018/ada-oknum-jenderal-kerahkan-suara-untuk-salah-satu-paslon-di-pilkada" target="_blank">Brigjen Hasanuddin</a> lantaran diduga ikut mengkampanyekan Irjen (Pur) Murad Ismail dalam Pilgub 2018. "Semalam sudah saya perintahkan Asisten SDM Polri untuk mengganti perwira tingi yang diduga tidak netral dengan Pati dari Mabes," kata Syafruddin kepada wartawan, Kamis (21/6). Syafruddin menegaskan, pencopotan itu dilakukan guna menjaga profesionalisme dan netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018. "Semua itu demi menjaga nama baik Polri yang sejak awal ingin menjaga profesionalitas dalam pilkada langsung 27 Juni di seluruh wilayah Indonesia," tegas Syafruddin. Apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengarahkan kepada seluruh anggotanya untuk tetap netral meski terdapat beberapa purnawirawan Polri yang ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018. "Sebelumnya juga sudah ada arahan kepada semua jajaran melalui video conference oleh kapolri bahwa semua perwira polri harus netral. Tidak boleh berpihak. Akan ada sanksi tegas bila terduga kuat memihak," jelasnya. Sikap Polri ini mendapat apresiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, Polri menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018. Kini IPW sendiri sudah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Pasalnya banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku.&nbsp; "Meskipun di Sumut tidak ada polisi yang ikut pilgub tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat dan IPW sedang mengumpulkan bukti buktinya. IPW berharap komponen masyarakat ikut mengawasi polisi sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat," tegas Neta. Lebih lanjut, IPW berharap Kapolri senantiasa bisa menjaga netralitas kepolisian selama berlangsungnya Pilkada Serentak 2018. "Kapolri jangan segan-segan untuk mencopotnya. IPW dan masyarakat akan mendukung dan berada di belakang Kapolri," pungkasnya.

Diduga Dukung Salah Satu Paslon, Wakapolda Maluku Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-oknum-jenderal-kerahkan-suara-untuk-salah-satu-paslon-di-pilkada_m_221500.jpeg" alt="Ilustrasi: Oknum Pati Polri kerahkan suara keluarga Polri untuk salah satu paslon." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Oknum Pati Polri kerahkan suara keluarga Polri untuk salah satu paslon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyinggung soal keberadaan jenderal polisi yang turut hadir di kampanye salah satu pasangan calon (paslon) gubernur di Maluku. Mabes Polri didesak untuk segera mencopot perwira tinggi (pati) tersebut dari jabatannya. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut, ada seorang Pati Polri yang berpangkat <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/06/2018/tak-hanya-iwan-bule-4-jenderal-ini-juga-pernah-jadi-pj-gubernur" target="_blank">Brigadir Jenderal</a> (Brigjen) aktif ikut berkampanye untuk salah satu paslon kepala daerah (kada). Keberadaannya jenderal itu dikhawatirkan adanya ketidaknetralan institusi Polri di Pilkada Serentak 2018. Terutama di Pilkada Maluku. "IPW khawatir ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik," kata Neta dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/6). Menurut Neta, keluhan ketidaknetralan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/06/2018/jenderal-polisi-jadi-pj-gubernur-begini-reaksi-pemuda-muhammadiyah" target="_blank">pejabat Polri</a> ini juga disampaikan oleh jenderal senior dari lingkungan TNI. Jenderal itu meminta IPW untuk mendesak Polri menarik oknum tersebut dari jabatannya supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari. Lebih jauh Neta berpendapat, pada Pilkada Serentak 2018, sikap Polri seakan mendua. Satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap oknum perwiranya yang memicu ketidaknetralan dalam proses Pilkada. "Apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku," ujar Neta. Adapun bentuk keresahan yang paling disoroti masyarakat di Maluku yakni pada Senin (18/6) di Kabupaten Aru. Ketika itu seorang oknum Pati Polri berpangkat bintang satu dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Aru, Bhayangkari, personel BKO Brimob, dan BKO Pol Air. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, akan tetapi harus memilih calon gubernur tertentu. Berikut petikan perintah oknum pati Polri tersebut: Tugas kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai, juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada risiko, risiko akan saya tanggung. Perintah oknum jenderal itu disambut tepuk tangan oleh seluruh elemen yang&nbsp; hadir. Lebih lanjut, Neta menuturkan apa yang dilakukan Pati Polri tersebut bisa memecah belah rakyat Maluku dan memicu konflik besar. "Untuk itu, aksi Brigjen ini harus segera dihentikan. IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya. Bahkan Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik," pungkasnya.

Ada Oknum Jenderal Kerahkan Suara untuk Salah Satu Paslon di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/heru-jadi-kepala-bnn-jenderal-polri-bakal-bergeser_m_192550.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dilantiknya Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) bakal berdampak pada sejumlah jabatan struktural di level perwira tinggi di lingkungan Polri. Sejumlah jenderal yang ada saat ini diperkirakan akan mengalami pergantian jabatan. Baik untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Heru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun jabatan lainnya di Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut tentunya pelantikan Heru Winarko bakal menimbulkan efek pergeseran jabatan di tubuh Polri. Terutama di level jenderal. Namun Setyo masih enggan mengungkapkan seperti pergeseran itu dan siapa yang bakal berpindah jabatannya. "Kita tunggu tanggal mainnya saja ya," kata Setyo di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (1/3). Lebih jauh Setyo menyebut, keputusan Jokowi melantik mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat dianggap sudah tepat. "Yang telah dilantik oleh presiden menjadi kepala BNN tentunya beliau adalah putra terbaik Polri yang diberi amanah memimpin BNN," sambungnya. Dia mengatakan, jabatan baru tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Heru untuk menunjukkan kinerjanya di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. "Nah ini merupakan satu tantangan bagi beliau tentunya dan kita harapkan beliau bisa mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah diraih Buwas," tutur Setyo. Sekadar informasi, Presiden Jokowi hari ini melantik Irjen <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/01/192539/permintaan-bamsoet-untuk-heru-bnn-harus-dekat-lagi-dengan-bin" target="_blank">Heru Winarko </a>sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pukul 09.00 WIB. Penunjukan ini didasari dengan Keppres Nomor 14N tahun 2018. Diketahui Heru merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Rekam jejak karirnya di kepolisian diawali dengan menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat. Heru kemudian bertugas di Mabes Polri dan beberapa kali menempati posisi. Dia menjabat sebagai Wakil Direktur (Wadir) II Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Polri pada 2009 dan Wadir III tindak pidana korupsi pada 2010. Dari Bareskrim, Heru kemudian ditunjuk untuk menjadi Asisten Deputi (Asdep) 4/ V Kamnas Kemenko Polhukam pada tahun 2010. Dua tahun kemudian, dia dipercaya menjabat sebagai Kapolda Lampung menggantikan Brigjen Pol Jodie Rooseto. Tiga tahun berselang, Heru kembali ke Kemenko Polhukam. Dia ditunjuk sebagai staf khusus Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Dia merupakan staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Menko Polhukam. Pada September 2015, Heru dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK. Diketahui sejumlah perwira tinggi (pati) dengan pangkat jenderal di tubuh Polri saat ini bisa terkena roda rotasi. Rotasi terkait adanya perwira yang pensiun maupun berpindah jabatan. Adapun jenderal-jenderal yang banyak muncul saat ini di antaranya, Irjen Arman Depari (Deputi Penindakan BNN), Komjen Ari Dono Sukmanto (Kabareskrim), Komjen Putut Eko Bayu Seno (Kabaharkam), Komjen Suradi Alius (Kepala BNPT), Irjen M Iriawan (Asop Kapolri).

Heru Jadi Kepala BNN, Jenderal Polri Bakal Bergeser

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jenderal polri

Berita Terkini