<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/AtYvICMUrDAWlF048zfXshj3vcjk7Odj7LaIcH0y-1600328704.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku terbantu dengan keberadaan polisi aktif di kementerian yang mereka pimpin. Menurut Amran dan Bahlil, kinerja pejabat kepolisian di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian ESDM sangat baik.&nbsp; Secara terbuka Mentan Amran mengungkapkan bahwa keberadaan personel Polri aktif di lingkungan Kementan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan mereka sah bila dilihat dari regulasi. Tidak hanya itu, mereka turut berkontribusi signifikan bagi kelancaran kerja birokrasi dan penguatan pengawasan. &rdquo;Membantu, sangat membantu,&rdquo; ungkap Amran saat ditanyain oleh awak media di Jakarta.&nbsp; Hal senada disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dia menyatakan, kehadiran aparat penegak hukum aktif, baik polisi maupun jaksa di Kementerian ESDM merupakan bagian penting dalam tata kelola sektor energi yang sangat membutuhkan pengawasan ketat. &rdquo;Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kami. Itu pangkatnya bintang tiga atau komjen ya,&rdquo; terang Bahlil. Menteri yang juga ketua umum (ketum) Partai Golkar itu menyatakan, sinergi antara aparat penegak hukum dan jajaran teknis di ESDM mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama pada sektor-sektor strategis yang rawan pelanggaran seperti migas dan minerba. Karena itu, dia merasa sangat terbantu. &rdquo;Sangat, sangat membantu. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen gakkum dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,&rdquo; imbuhnya. Pandangan tersebut disampaikan oleh Amran dan Bajli setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan bernomor 114/PUU/XXIII/2025. Polri juga sudah merespons putusan tersebut dengan menarik perwira tinggi (pati) aktif yang masih dalam masa orientasi di kementerian, yakni Irjen Argo Yuwono.&nbsp; &nbsp;

Mentan Amran Sulaiman dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pentingnya dukungan polisi aktif di kementerian mereka.

Suarakan Kinerja Jenderal Polisi Aktif di Kementerian, Mentan Amran dan Menteri ESDM Bahlil Merasa Sangat Terbantu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/1741850204089-3008320449.jpg" alt="Tangkapan layar video yang kembali viral memperlihatkan jenderal polisi kesusahan saat mencoba sendiri trek ujian praktik SIM C. (Platform X)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video yang kembali viral memperlihatkan jenderal polisi kesusahan saat mencoba sendiri trek ujian praktik SIM C. (Platform X).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Sudah bukan rahasia lagi kalau praktik pungli alias pungutan liar banyak terjadi saat proses membuat Surat Izin Mengemudi atau SIM. Mau jalur cepat, bisa nembak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Simsalabim, SIM apa saja pasti jadi tanpa perlu menunggu lama. Tinggal datang, bayar, foto lalu tunggu jadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beda cerita kalau mau lewat proses yang legal. Mesti daftar ini dan itu, mengisi form ini dan itu, hingga mengikuti test ini dan itu termasuk ujian praktik SIM langsung menggunakan kendaraan yang disiapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015759239/jelang-sidang-perdana-hasto-kristiyanto-sejumlah-kader-pdip-berdatangan-ke-rumah-megawati">Jelang Sidang Perdana Hasto Kristiyanto, Sejumlah Kader PDIP Berdatangan ke Rumah Megawati</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai pada proses ini, banyak masyarakat yang menilai, bahkan kami merasakan sendiri, memang seolah sengaja dipersulit. Misalnya untuk SIM C atau SIM buat berkendara motor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ujian praktik SIM-nya memang seolah sengaja dipersulit dengan arena pengujian yang susahnya diluar nalar. Mau naik motor di jalan raya, ujiannya seperti hendak ikut audisi sirkus, demikian masyarakat menilai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalur yang sempit dan trek yang seolah nggak mencerminkan situasi dan kondisi di jalan raya membuat banyak masyarakat yang ingin membuat SIM jalur resmi, legal tanpa pungli jadi gagal dan gagal lagi saat ujian praktik SIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan polisi yang membuat arena ujian praktik SIM sendiri tampak kesulitan dengan jalur tersebut. Seperti yang viral baru-baru ini di media sosial (medsos), memperlihatkan video seorang perwira polisi yang gagal saat mencoba trek ujian praktik SIM C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015759226/paula-verhoeven-pilih-diam-ketika-disebut-baim-wong-manipulatif-dan-halalkan-segala-cara">Paula Verhoeven Pilih Diam Ketika Disebut Baim Wong Manipulatif dan Halalkan Segala Cara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlihat jalur ujian praktik SIM C tersebut sangat sempit, seolah yang lolos dari ujian praktik tersebut akan sehari-hari melewati jalur demikian. Belum lagi tikungannya yang sempit, tapi kaki kita nggak boleh napak jika ingin lolos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video, seorang perwira polisi yang diketahui merupakan mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Suntana, MSi kesulitan saat dirinya mencoba trek ujian praktik SIM C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemungkinan video tersebut merupakan video lama. Sebab Kapolda Jabar sekarang adalah Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Tapi setidaknya, dalam video yang viral tersebut memperlihatkan bahwa benar ujian praktik SIM C memang nggak masuk akal susahnya, atau memang sengaja dibuat susah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ujian yang prakteknya tidak ada di dunia nyata... Semua jalanan lurus lurus saja, gak ada yg bentuknya kayak di ujian itu..."&nbsp;Komentar pengguna X dengan akun @Majinterra2008.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015759172/raut-wajah-paul-munster-tak-bisa-bohong-kecewa-berat-persebaya-surabaya-gagal-tekuk-psis-semarang">Raut Wajah Paul Munster Tak Bisa Bohong! Kecewa Berat Persebaya Surabaya Gagal Tekuk PSIS Semarang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya sepakat juga kalau trek ujian praktik SIM C yang ada di banyak tempat pembuatan SIM, nggak umum wujudnya. Tidak mencerminkan situasi nyata di jalan raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video viral tersebut membuktikan, bahwa trek ujian praktik SIM C yang dibuat oleh polisi, mereka pun kesulitan saat mencobanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ujian SIM C model gitu hanya cocok buat pemain sirkus,"&nbsp;komentar pengguna X dengan akun @YahyaAbdRmn.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sudah tahu ujian praktik bikin SIM susah, netizen keheranan, mempertanyakan, mengapa justru banyak orang yang punya SIM. Apakah hasil SIM nembak?&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ujian SIM serumit ini, tapi yang punya SIM banyak. Jangkrik,"&nbsp;komentar pengguna X dengan akun @baliboyish.</div>

viral baru-baru ini di media sosial (medsos), memperlihatkan video seorang jenderal polisi yang gagal saat mencoba trek ujian praktik SIM C.

Viral di Media Sosial, Jenderal Polisi Kesusahan Saat Coba Ujian Praktik SIM C, Netizen: Bikin Sendiri Susah Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_SIDANG-LANJUTAN-KASUS-PEMBUNUHAN-BRIGADIR-J_Salman-Toyibi_5-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (19/12/2022). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (19/12/2022). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2022 menjadi waktu kelam bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Nama baiknya tercemar begitu hebat akibat ulah para anggotanya. Tak hanya oleh anggota berpangkat rendah, namun sekelas perwira tinggi (Pati) dengan gelar Jenderal pun ikut menyumbang kerusakan.  Setidaknya ada 3 Jenderal yang tersorot kencang oleh publik. Ketiganya yakni mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. <h3>Ferdy Sambo</h3> Perwira lulusan Akpol 1994 menjadi yang paling fenomenal tahun ini. Karirnya di Korps Bhayangkara melesat begitu cepat di era Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Bisa dibilang dia menjadi salah satu orang penting yang dipercaya Kapolri.  Namun, namanya mulai tercoreng setelah beredar kabar terjadi baku tembak di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren Tiga No.46 Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. Informasi awal menyatakan jika terjadi baku tembak antara ajudan Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Peristiwa ini didasari oleh kabar terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada istri Sambo, Putri Candrawathi. Yosua yang terpergok keluar dari kamar Putri langsung melepaskan tembakan kepada Richard hingga terjadi baku tembak, dan Yosua tewas.  Seiring berjalannya waktu, cerita tersebut ternyata terbantahkan. Peristiwa yang sesungguhnya adalah Yosua tewas ditembak tanpa perlawanan. Pelakunya disebut adalah Richard dan Sambo sendiri. Pembunuhan Yosua diotaki oleh Ferdy Sambo, dengan dalih tak bisa mengontrol diri karena mendengar istrinya dilecehkan Yosua.  Polri kemudian menetapkan lima orang tersangka dalam insiden pembunuhan Brigadir J. Mereka yakni Ferdy Sambo, Bharada Richard, Bripka Ricky Rizal, Putri Candrawathi dan seorang asisten rumah tangga, Kuat Maruf. Mereka diduga bersekongkol melakukan pembunuhan berencana kepada Yosua.  Kasus ini semakin kompleks karena kebohongan Sambo begitu sistematis. Akibatnya, 97 anggota polisi diperiksa Propam Polri. Dari juah tersebut, 35 personel di antaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi.  “Pemeriksaan internal kami kembangkan. Kami sudah memeriksa 97 personel,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).  Mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengungkapkan, dari puluhan anggota Korps Bhayangkara yang telah diperiksa, terdapat 35 personel Polri yang diduga melanggar kode etik.  “35 orang diduga melanggar kode etik profesi. Dengan rincian berdasarkan pangkat, Irjen pol satu, Brigjen pol tiga, Kombes 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, iptu 2, IPDA 1, Bripka 1, brigadir 1, Briptu 2, Bharada 2,” ungkap Listyo.  Menurut Listyo, dari 35 personel yang diduga melanggar kode etik, terdapat 18 anggota Polri yang ditempatkan di penempatan khusus. Sementara sisanya masih berporses.  Setelah proses panjang, Ferdy Sambo resmi dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Dengan begitu pangkatnya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) resmi dicabut.  Keputusan ini diambil usai Ferdy Sambo menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Dofiri. Dalam sidang ini Ferdy dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  “Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8).  Pimpinan sidang menilai yang dilakukan Sambo adalah perbuatan tercela. Oleh karena itu, secara administrasi, Sambo juga dihukum penempatan khusus selama 21 hari. Dalam sidang kode etik, Sambo juga mengakui semua perbuatannya yang telah merekayasa kasus pembunuhan Yosua.  “15 saksi ini mengakui apa yang mereka lakukan. dan juga pelanggar Irjen FS juga sama tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Artinya perbuatan tersebut betul adanya mulai dari merekayasa kasusnya, kemudian menghilangkan barang buktinya dan juga menghalang-halangi dalam proses penyidikan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/8).  Sedangkan untuk anggota polisi lainnya, beberapa juga dihukum pemecatan. Sebagian lainnya, dihukum demosi dengan rentang waktu berbeda-beda, mulai 1 sampai 8 tahun.  Kasus ini tak berhenti di internal Polri. Ferdy Sambo dan 4 orang lainnya juga dibawa ke meja hijau atas tuduhan pembunuhan berencana. Ferdy Sambo Cs terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.  Sambo juga bersama 6 polisi lainnya didakwa atas pelanggaran obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Setelah proses penembakan Yosua, Sambo mengarang cerita bahwa kematian Yosua karena tembak menembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.  Pada 8 Juli 2022 Sambo memanggil Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk datang ke rumah dinas di Jalan Duren Tiga, Mampang, Jakarta Selatan. "Saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdy Sambo ada peristiwa apa Bang? Dijawab oleh Ferdy Sambo ada pelecehan terhadap Mbakmu," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Hendra Kurniawan kemudian menghubungi AKBP Ari Cahya Nugraha untuk melakukan screening CCTV di sekitar komplek rumah dinas Kadiv Propam Polri. Irfan Widyanto selaku anak buah Ari Cahya Nugraha melaporkan ada 20 CCTV. Irfan kemudian diperintahkan Agus Nurpatria mengambil DVR CCTV di pos sekuriti dan menggantinya dengan yang baru. DVR CCTV di rumah Ridwan Soplanit juga diminta diganti dengan yang baru.  DVR CCTV ini diserahkan kepada Chuck Putranto. Pada 10 Juli 2022 Arif Rahman kemudian meminta bertemu dengan Chuck Putranto di Polres Metro Jakarta Selatan. Pertemuan ini juga diikuti oleh saksi Rifaizal Samual. CCTV selanjutnya diberikan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.  Atas hal itu, Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sampai saat ini perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice masih dalam tahap peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses persidangan memasuki sesi pemeriksaan saksi ahli. <h3>Teddy Minahasa</h3> Kasus pembunuhan Yosua belum mereda, Polri kembali dihantam oleh peristiwa menyedihkan lainnya. Kali ini, Irjen Pol Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dikabarkan ditangkap oleh Propam Polri karena terlibat penjualan narkoba jenis sabu, yang berstatus sebagai barang bukti hasil tangkapan Polres Bukittinggi.  Penangkapan ini terjadi satu hari setelah Teddy dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nico Afinta. Promosi tersebut pun batal, malah Teddy harus dilakukan penempatan khusus (Patsus) di Bareskrim Polri.  "Tadi pagi sudah dilaksanakan gelar untuk sekarang dinyatakan terduga pelanggar dan sudah dipatsus," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10).  Sigit menuturkan, kasus ini berawal dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Metro Jaya. Awalnya ditangkap 3 orang warga sipil. Lalu setelah dikembangkan diduga melibatkan oknum polisi berpangkat Bripka dan Kompol.  Setelah dikembangkan lagi, ditemukan keterlibatan perwira berpangkat AKBP. Hingga akhirnya bermuara kepada Teddy. "Atas dasar itu kemarin saya minta Kadiv Propam untuk menjemput dan memeriksa Irjen TM," jelas Sigit.  Irjen Pol Teddy Minahasa membantah dianggap sebagai pemakai atau penjual narkoba seperti yang beredar beberapa waktu belakangan. Sebelum diamankan, Teddy mengaku baru saja menjalani perawatan medis.  "Saya bersumpah di hadapan Tuhan yang maha kuasa bahwa saya tidak pernah sekalipun mengkonsumsi narkoba apalagi menjadi pengedar narkoba secara ilegal," kata Teddy dalam pesan singkat yang diedarkan kepada wartawan setelah ramai penetapan dirinya sebagai pengedar narkoba.  Teddy menuturkan, pada Rabu (12/10) lalu pukul 19.00 WIB di menjalani suntik lutut, spinal, dan engkel kaki di Vinski Tower, oleh dr. Deby Vinski, dr. Langga, dr. Charles, dr. Risha, dan anastesi oleh dr. Mahardika selama 2 jam.  "Besoknya, hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 10.00 saya menjalani tindakan perawatan akar gigi di RS Medistra oleh drg. Hilly Gayatri, dan tim dokter oleh RS Medistra. Juga dibius total selama 3 jam," imbunya.  Sepulang dari RS Medistra, Teddy mengaku langsung ke Div Propam Mabes Polri untuk mengklarifikasi tuduhan yang menyebutkan dirinya menbantu menjual narkoba. Pada 19.00 WIB, Teddy diambil sampel darah dan urine untuk diuji.  "Ya pasti positif karena dalam obat bius (anastesi) terkandung unsur narkoba," pungkas Teddy.  Pengakuan tersebut tidak mempengaruhi Polda Metro Jaya untuk menaikan status hukum para Teddy Minahasa dkk. Seluruhnya kini berstatus tersangka, baik itu warga sipil maupun anggota polisi.  "Total ada 11 tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (15/10).  Kesebelas tersangka itu adalah HE, AR, AD, KS, J, L, A, AW, DG, D, dan TM. Dari 11 tersangka ini, lima di antaranya adalah polisi. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP D, Kompol K, Aiptu JS, dan Aipda AD.  Kasus ini masih ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jaksa baru menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti. <h3>Komjen Agus Andrianto</h3> Muncul video testimoni seorang purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong. Pria dengan pangkat terakhir aiptu itu menyebut bahwa dirinya pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur.  Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama.  Dalam testimoni pertama, Ismail mengaku merupakan pengepul batu bara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Aktivitas tersebut merupakan inisiatif pribadinya. Dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan. Menurut dia, aktivitas tersebut telah diketahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. ”Karenanya, saya menyetor uang sebanyak tiga kali, Oktober 2021 setor Rp 2 miliar, September Rp 2 miliar, dan November memberikan Rp 2 miliar,” jelasnya.  Ismail mengaku menyerahkan langsung uang tersebut kepada Komjen Agus Andrianto saat bertemu di ruang kerjanya di gedung Bareskrim. ”Saya juga memberikan bantuan Rp 200 juta ke Kasatreskrim Polres Bontang AKP Asriadi yang diserahkan langsung ke beliau,” jelasnya.  Namun, dalam video testimoni kedua, dia membantah semua pernyataannya tersebut. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Polri yang pensiun dini sejak Juli 2022. ”Saya minta maaf dan saya klarifikasi bahwa berita itu (testimoni di video pertama, Red) tidak benar,” ujarnya.  Sementara itu, mantan Karo Paminal Div Propam Polri Hendra Kurniawan membenarkan pernah melakukan penyelidikan kasus tambang ilegal yang melibatkan Ismail Bolong. Hendra memastikan, kasus tersebut memang benar adanya. Dia bahkan yang melakukan pemeriksaan langsung kepada Ismail Bolong dan para pihak lainnya.  "Betul ya saya (meriksa langsung), tanyakan pada pejabat yang berwenang saja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif," kata Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11).  Selain itu, Ferdy Sambo juga membenarkan pernah mengusut kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang dikabarkan melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Hal itu diketahuinya karena saat itu menjabat sebagai Kadiv Propam. Menurut Sambo, saat dia menjabat sudah pernah memberikan laporan resmi kepada pimpinan Polri.  "Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai, itu melibatkan perwira tinggi," kata Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/11).  Sambo memastikan, proses penyelidikan di Div Propam Polri sudah selesai. Selanjutnya, menjadi ranah pimpinan untuk menyelesaikannya.  "Selanjutnya, kalau misalnya akan ditindak lanjuti silahkan tanyakan kepihak berwenang. Karena instansi-instansi lain yang akan melakukan penyelidikan," jelasnya.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto membantah terlibat dalam kasus suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus menilai Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan berusaha melakukan pengalihan isu dari kasus hukum yang dialaminya.  "Tanya ke anggota di jajaran kelakuan HK dan FS. Kenapa dilepas sama mereka kalau itu benar? Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (25/11).  Agus mengatakan, pernyataan Sambo dan Hendra tidak cukup untuk membuktikan adanya suap tambang terhadap dirinya. Selain itu, Ismail Bolong bahkan sudah mengklarifikasi bahwa dia dalam kondisi terpaksa saat membuat pengakuan.  "Keterangan saja tidak cukup, apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa," jelas Agus.  Setelah polemik saring klaim satu sama lain, Kapolri meminta kasus ini diusut tuntas. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri pun resmi menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Penetapan ini terjadi usai Ismail diperiksa pada Selasa (6/12).  "IB sudah resmi jadi tersangka dan secara ini juga kami menyampaikan pak IB sudah resmi ditahan," kata Pengacara Ismail Bolong, Johannes L Tobing di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/12).  Johannes mengatakan, penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara. Pada pemeriksaan kemarin, Ismail Bolong ducecar 62 pertanyaan oleh penyidik.  Sementara itu, Agus nampaknya belum terbukti melakukan pelanggaran baik etik maupun pidana. Polri berdalih bekerja sesuai alat bukti. Sejauh ini, belum ditemukan bukti keterlibatas Agus.

Kaleidoskop 2022: Jenderal Polisi Terseret Pusaran Perkara Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur, Aiptu Ismail Bolong menyebut nama Tan Paulin dalam kasus dugaan konsorsium tambang yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto viral. Namun, kicauan Ismail Bolong harus ditelusuri lewat Laporan Polisi (LP).  Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta masyarakat tidak menanggapi serius apa yang disampaikan Ismail Bolong. Menurut dia, aparat Kepolisian tentu dalam melakukan penanganan suatu perkara itu apabila ada laporan secara resmi.  “Segala isu jangan semua dijadikan keseriusan, kecuali memang ada laporan resmi yang perlu diselidiki lebih lanjut,” kata Sahroni saat dihubungi wartawan, Senin (7/10).  Diketahui, beredar video mantan anggota Polri, Aiptu Ismail Bolong yang mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara di wilayah Kalimantan Timur. Dalam pengakuannya, Ismail memberikan uang koordinasi kepada Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.  Selain itu, ada satu nama lagi yang menarik disebut-sebut oleh Ismail Bolong dalam videonya, yaitu Tan Paulin. Perlu diingat, nama Tan Paulin ini pernah disebut juga oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir saat rapat dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif.  Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutedjo mengatakan pihaknya masih mendalami video Ismail Bolong yang beredar itu menyebut nama Tan Paulin dalam kegiatan tambang di Kalimantan Timur. “Masih didalami,” kata Yusuf seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (7/11).  Menurut dia, Ismail Bolong saat ini sudah pensiun dini dari anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, ia tidak menyebut secara pasti waktu pensiun dini Ismail Bolong. “Juli 2022 (pensiun dini),” ujarnya.  Diketahui, Nasir saat itu menyebut ada kegiatan penambangan diduga ilegal di wilayah Kalimantan Timur yang dikuasai oleh Tan Paulin atau dikenal ‘Ratu Batu Bara’. Ajaibnya, penambangan ilegal tiap bulan 1 juta ton itu bisa melakukan ekspor.  “Batu kita hilang terus dan sampai ada disebut-sebut ratu batu bara, tapi ndak ditangkep-tangkep ini orang. Ini produksinya 1 juta 1 bulan, siapa orang ini. Tapi tidak ada laporan ESDM ke kita. Tan Paulin namanya. Saya bilang tangkap orang ini, siapa yang melindungi orang ini. Ini batu curian tapi bisa dijual ke luar negeri, kan kacau ini,” kata Nasir saat rapat dengan Menteri ESDM.  Seirama dengan Nasir, Ismail Bolong juga menyebut nama Tan Paulin yang pernah menjual batu bara ilegal. Saat itu, Ismail Bolong pernah berkoordinasi ke Polres Bontang melalui Kasat Reskrim Bontang, AKP Asriadi dan memberikan bantuan sebesar Rp200 juta di ruangannya pada Agustus 2021.  “Saya mengenal saudara dan Tan Paulin yang pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tan Paulin sejak bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus tahun 2021,” kata Ismail Bolong, anggota yang pernah dinas di Satuan Intelkam Polresta Samarinda ini.  Dalam videonya itu, Ismail Bolong menjelaskan terkait adanya penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur yaitu daerah Marangkayu, Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak Juli 2020 sampai November 2021. “Bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin di daerah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang,” ungkapnya.  Ia mengaku melakukan kegiatan pengepulan batu bara ilegal tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi. Oleh karena itu, Ismail Bolong menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang dilakukannya.  “Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar dengan setiap bulannya,” jelas dia.  Berdasarkan data yang diperoleh, kasus dugaan penambangan ilegal yang dibekingi anggota Polri dan Pejabat Utama Polda Kalimantan Timur sudah diproses oleh Divisi Propam Polri, yakni Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.  Laporan hasil penyelidikan itu diserahkan Brigjen Hendra kepada Irjen Ferdy Sambo, saat itu menjadi Kepala Divisi Propam Polri pada 18 Maret 2022. Adapun, surat nota dinasnya bernomor: R/ND-137/III/WAS.2.4/ 2022/RoPaminal. Adapun, kesimpulan hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP).  Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim Polri, karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leny Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur.  Sebelumnya, Pengusaha Batu Bara Kalimantan Timur, Tan Paulin membantah tuduhan yang disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir yang menyatakan dirinya menjadi penjual batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur. Melalui kuasa hukumnya, Yudistira menyatakan bahwa Tan Paulin menyebut tuduhan yang disampaikan Muhammad Nasir sangat merugikan dan jauh dari kebenaran serta tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada.  Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, kata Yudistira, Tan Paulin merupakan pengusaha yang membeli batu bara dari tambang-tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) resmi. Selain itu, semua batu bara yang diperdagangkan sudah melalui proses verfikasi kebenaran asal usul barang dan pajak yang sudah dituangkan di LHV (Laporan Hasil Verifikasi) dari surveyor yang ditunjuk.  Tak sampai di situ, Tan mengaku melakukan trading atau perdagangan batu bara dengan didasari oleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Nomor 94/1/IUP/PMDN/2018 yang terdaftar di Minerba One Data Indonesia. “Adapun kegiatan penjualan batu bara yang dilakukan oleh klien kami sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana batu bara yang dijual mengantongi dokumen resmi,” kata Yudistira pada Jumat, 14 Januari 2022.  Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir menyebut ada dugaan skandal penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur.  Penjualan itu melalui satu nama yang dikenal dengan sebutan ‘Ratu Batu Bara’ dan meminta pemerintah untuk segera menangkapnya. Sebab orang tersebut melakukan penjualan batu bara keluar negeri dengan menggarap pembelian batu bara dari wilayah setempat.  Jawa Pos berupaya mengonfirmasi Komjen Agus terkait pengakuan Ismail. Pesan WhatsApp yang dikirim Jawa Pos hanya dilihat, namun tidak ada balasan. Dihubungi melalui telepon juga tidak diangkat.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, isu tersebut sudah lama beredar. ”Kan sejak Februari 2022,” ujarnya. Meski demikian, dia tidak mau berkomentar panjang. Dia justru meminta agar koran ini meminta konfirmasi dari Kadivpropam Irjen Syahardiantono. Dedi mengaku sedang berada di Bali untuk pengamanan KTT G20. ”Ke Kadivpropam saja, saya sendiri belum ada informasi lebih lanjut. Belum bisa menanggapi ya,” tuturnya. Sayang, Kadivpropam juga tidak membalas pesan singkat dan telepon dari Jawa Pos.

Ismail Bolong Sebut Tan Paulin, Komisi III Minta Ada Laporan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ismail-Bolong-yang-membuat-heboh-Polri-dengan-pengakuannya-ist1-640x359-1.jpg" alt="Ismail Bolong yang membuat heboh Polri dengan pengakuannya soal setoran uang miliaran (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ismail Bolong yang membuat heboh Polri dengan pengakuannya soal setoran uang miliaran (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aiptu Ismail Bolong yang baru pensiun dini dari Polri pada Juli 2022 lalu akhirnya minta maaf ke Kabareskrim Komjen Agus Andrianto soal setoran uang Rp 6 miliar dari tambang ilegal.  Seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Brigjen Hendra Kurniawan merupakan geng atau kawan Irjen Ferdy Sambo di Divisi Propam Polri saat kedua jenderal ini aktif di Polri. Kedua jenderal ini pun sudah dipecat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buntut kasus Brigadir Joshua.  “Nama saya Ismail Bolong saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022,” kata Ismail Bolong seperti diunggah oleh akun Instagram @majeliskopi08, Minggu (6/11).  “Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar,” ungkapnya.  “Dan saya pastikan berita itu, saya tidak pernah komunikasi sama Pak Kabareskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal,” kata Ismail Bolong dalam video berdurasi 1 menit 45 detik itu.  Namun Ismail Bolong seperti diarahkan perekam dalam berbicara di depan kamera karena ada suara-suara lain saat Ismail berbicara. Ismail Bolong juga mengaku kaget saat mengetahui video testimoni dirinya yang ketika itu dilakukan dalam tekanan baru viral saat ini. Menurutnya video tersebut dibuat pada Februari 2022 lalu. “Saya kaget viral sekarang,” jelasnya.  Dia perlu menjelaskan, bahwa pada bulan Februari 2022 itu datang anggota Mabes Polri, dari Paminal Divisi Propam Mabes Polri memeriksa dia di Polresta Samarinda.  Kemudian, dia diminta untuk memberikan testimoni kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam penuh tekanan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan.  “Pada saat itu. Saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal, dengan mengancam akan bawa kamu ke Jakarta kalau nggak mau melakukan testimoni,” kata Ismail Bolong soal tekanan dari Brigjen Hendra ini.  Video testimoni ini berisi dugaan fitnahan kepada Komjen Agus Andrianto yany disebut menerima setoran Rp6 miliar dari tambang ilegal.

Usai Viral Seret Kabarekrim, Ismail Bolong Minta Maaf dan Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (3/10/2022). Menkopolhukam akan membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) pascatragedi di Stadion K" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (3/10/2022). Menkopolhukam akan membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) pascatragedi di Stadion K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan adanya perang bintang di tubuh Polri dimana para jenderal atau berpangkat bintang saling buka kartu truf. Mahfud MD ikut menyinggung isu perang bintang yang terus menyeruak di tubuh Polri ini, terbaru soal Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang dituding terlibat setoran tambang ilegal oleh Ismail Bolong.  Mahfud mengatakan, dalam isu perang bintang ini, perwira tinggi Polri disebut saling membuka kartu truf masing-masing. “Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (6/11).  Mahfud juga mengakui saat ini laporan mengenai mafia tambang banyak yang masuk ke Kemenko Polhukam. Dia pun memastikan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut hal itu. “Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya,” katanya.  “Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” kata dia lagi dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Menko Mahfud mengatakan isu mafia tambang sejatinya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada 2013, Abraham Samad, yang kala itu menjabat Ketua KPK, mengatakan, andai korupsi di bidang tambang bisa diberantas, Indonesia bisa terbebas dari utang.  “Aneh, ya. Tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya,” katanya.  Menurut Mahfud, dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad menjadi Ketua KPK, berdasar perhitungan ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang. Kata Abraham Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan.

Mahfud MD Benarkan Perang Bintang, Jenderal Saling Bongkar Kartu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/rumah-dinas-sambo-antara.jpg" alt="Tim khusus kepolisian mendatangi rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri" width="100%">
<figcaption>Tim khusus kepolisian mendatangi rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan pendalaman uji balistik labfor di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), Proses uji balistik di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo ini dipantau langsung Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kadiv Humas Polres Irjen Dedi Prasetyo, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi, dan Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah.  Pendalaman itu dilakukan tepat di lokasi tempat kejadian penembakan di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (1/8). Terlihat sekitar pukul 10.42 WIB, sudah ada beberapa petugas yang berada di lokasi.  Selain itu, terdapat juga pita kuning garis polisi yan masih terpasang di rumah tersebut. Para petugas Timsus memakai kemeja putih dan celana hitam. Tampak adanya sejumlah mobil polisi yang terparkir di lokasi. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo juga turut hadir di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo tersebut.  Tak hanya Irjen Dedi saja, ternyata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto juga tiba di lokasi sekitar pukul 10.45 WIB. Tujuan Tim Khusus datangi rumah dinas Irjen Ferdy Sambo untuk mendalami insiden penembakan Brigadir Joshua atau Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat terutama soal senjata api atau balistik.

Uji Balistik Labfor, Tim Khusus Kapolri Tinjau Rumah Irjen Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kapolri-brimob.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka rakernis Korps Brimob Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka rakernis Korps Brimob Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri resmi meningkatkan struktur Korps Brimob yang tadinya dipimpin oleh jenderal bintang dua (Inspektur Jenderal), kini naik pimpinan organisasi kepolisian tersebut dijabat oleh jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).  "Korps Brimob pada hari ini akan diresmikan dan dikukuhkan oleh Bapak Kapolri, organisasi Brimob yang sebelumnya dipimpin oleh pati bintang dua, sore hari ini secara resmi akan dipimpin oleh pati bintang tiga," kata Dedi di Lapangan Tembak Brimob Polri, Depok, Jumat (10/6).  Dedi menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat keputusan peningkatan struktur Korps Brimob Polri. Presiden, lanjut dia, menyetujui penambahan sejumlah jabatan struktural lain di korps mobile tersebut.  Dedi menyebutkan bahwa nantinya Dankorbrimob didampingi oleh Wadankorbrimob dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen). "Juga ada penambahan-penambahan jabatan struktrural di Korbrimob, kemudian danpas-danpas dan juga jabatan-jabatan pati lainnya dalam rangka untuk memperkuat organisasi Brimob," kata Dedi.  Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, penguatan organisasi Brimob dilakukan mengingat peranan pentingnya dalam menjaga kesatuan NKRI.  Selain itu, kata dia, Brimob juga merupakan salah satu satuan elite di Korps Bhayangkara yang mempunyai fungsi pengamanan penting. "Karenanya Bapak Presiden merasa perlu untuk Korbrimob dipimpin oleh pati bintang tiga," ujarnya.  Penguatan struktur organisasi Polri tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI. Beleid itu ditetapkan dan diundang pada 7 April 2022.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peringatan HUT Brimob tahun lalu sempat menyatakan bakal memperkuat Brimob jelang tahun politik. Sigit, mengatakan penguatan Brimob dipimpin oleh perwira berpangkat Komjen sebagai Dankorbrimob diperlukan untuk menanggapi tantangan yang akan dihadapi oleh kepolisian ke depan.  Tantangan itu salah satunya, mengenai pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) dan sejumlah wilayah Indonesia lain berkaitan dengan proyek strategis nasional yang memerlukan pengawalan Brimob. Begitu juga dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. "Dalam Pileg dan Pilpres yang menimbulkan polarisasi yang berdampak pada demokrasi, polarisasi masih kentara," kata Sigit.

Resmi Naik Tingkat, Korps Brimob Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Uong.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Kamboja menjatuhkan hukuman penjara terhadap tiga orang, termasuk seorang jenderal polisi, selama lebih dari setahun. Mereka telah melanggar pembatasan Covid-19 dengan menghadiri sebuah acara pesta.  Jenderal polisi tersebut adalah Mayor Jenderal Ung Chanthuok. Dia adalah wakil kepala staf kepolisian nasional. Ung Chanthuok dijatuhi hukuman 12 bulan penjara pada Kamis (29/4) karena pesta yang dia selenggarakan awal bulan ini.  Dua orang lainnya yang menghadiri pesta tersebut dihukum 18 bulan penjara. Mayjen Ung Chanthuok sendiri langsung dipecat setelah ditangkap.  Kuch Kimlong, Wakil Jaksa dari Pengadilan Kota Phnom Penh, mengatakan ketiganya juga didenda masing-masing USD 1.250 (sekitar Rp 18 juta). Hukuman terhadap ketiga orang itu, berdasarkan undang-undang ketat yang disahkan pada Maret tahun ini oleh parlemen Kamboja, termasuk yang terberat sejauh ini.  UU tersebut mengatur pemberian berbagai hukuman, yang mencakup penjara tiga tahun bagi pelanggar aturan karantina serta 10 tahun bagi siapa saja yang meninggalkan fasilitas perawatan saat terinfeksi, atau dengan sengaja menyebarkan Covid-19.  Kamboja sedang bergulat menangani lonjakan infeksi Covid-19, yang jumlah total kasusnya melonjak dari sekitar 500 menjadi 12.641 sejak akhir Februari. Ibu kota negara itu sedang menerapkan pembatasan sosial yang ketat. Para warga dilarang meninggalkan rumah dan beberapa mengeluh kelaparan karena tidak punya pendapatan, sementara distribusi bantuan makanan juga tidak memadai.

Hadiri Acara Pesta saat Pandemi, Jenderal Polisi Kamboja Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231457.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte telah divonis empat tahun pidana penjara serta denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.  Jenderal polisi bintang dua itu dinilai telah merusak citra, wibawa dan nama baik Polri. Karena menerima suap dari terpidana kasus hak tagih bank Bali Djoko Tjandra senilai SGD 200 ribu dan USD 370 ribu.  "Perbuatan terdakwa sebagai anggota Polri dapat menurunkan citra, wibawa, dan nama baik Polri," kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (10/3).  Hal itu tertuang dalam pertimbang yang memberatkan vonis Irjen Napoleon Bonaparte. Selain itu, Napoleon juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.  Bahkan hakim juga menilai, sikap Napoleon selama menjalani persidangan tidak kesatria. Karena meski berstatus aparat penegak hukum, Napoleon tidak mengakui perbuatannya.  "Terdakwa dapat tidak kesatria, ibarat lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tetapi menyangkali perbuatannya. Serta, terdakwa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas terjadinya tindak pidana dalam perkara ini," cetus Hakim Damis.  Sementara itu, untuk hal yang meringankan, Napoleon dinilai bersikap sopan selama menjalani persidangan. Serta belum pernah dijatuhi hukum pidana.  "Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama lebih dari 30 tahun. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan selama persidangan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam, alasan yang dapat membuat persidangan tidak lancar," ujar Hakim Damis.  Oleh karena itu, atas dasar itu hakim menilai tuntutan tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) sangat ringan. Sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa.  "Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya. Menurut hemat majelis hakim, pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana," tegas Hakim Damis.  Napoleon Bonaparte divonis melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan Irjen Napoleon Dinilai Merusak Citra dan Wibawa Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jenderal polisi

Berita Terkini