<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/WhatsApp-Image-2025-05-16-at-104745-4156070016.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau Gudang Bulog Cabang Bone di Tanete Riattang, Sulsel. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau Gudang Bulog Cabang Bone di Tanete Riattang, Sulsel. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan ini tengah ramai diperbincangkan publik. Bahkan, beberapa nama diisukan akan menjadi calon pengganti Listyo untuk menduduki jabatan Kapolri. Namun, kabar pergantian itu ditepis Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya. Ia menegaskan sampai saat ini belum ada keinginan Presiden Prabowo untuk mengganti Listyo. Bahkan, Listyo Sigit baru saja menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan laporan bulanan terkait situasi keamanan negara. "Kemarin baru saja menghadap Pak Presiden, memberikan laporan bulanan seperti biasanya," kata Teddy kepada wartawan, Rabu (4/6). Tak hanya itu, Listyo Sigit juga dijadwalkan mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja dalam rangka peninjauan panen jagung di Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (5/6) hari ini. "Kemudian, Pak Kapolri juga akan ikut dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat, mau meninjau panen jagung," ungkap Teddy. Listyo Sigit sudah tiba lebih awal di Bengkayang. Bahkan, sudah sempat mengecek lokasi panen raya jagung serentak di Lanud Harry Hadisoemantri Bengkayang, Kalimantan Barat, sebelum didatangi Presiden Prabowo. Sebagaimana diketahui, isu pergantian Kapolri ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah nama jenderal polisi bintang tiga hingga bintang dua masuk ke dalam daftar nama pergantian Kapolri.

Seskab Teddy Indra Wijaya bantah isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tegaskan Presiden Prabowo belum ingin ganti Kapolri.

Isu Pergantian Kapolri Ramai Diperbincangkan, Seskab Teddy Membantah, Sebut Jenderal Listyo Sigit Baru Bertemu Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/WhatsApp-Image-2023-10-31-at-140001-2884186661.jpg" alt="Irjen Pol Imam Sugianto menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Toni Hermanto." width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Imam Sugianto menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Toni Hermanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepemimpinan Polda Jawa Timur berputar kembali. Kapolri Jenderal Listyo Sigit menunjuk Irjen Pol Imam Sugianto sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Toni Hermanto. Rotasi Toni Hermanto itu tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2360/X/KEP./2023. Total ada 55 personel yang dimutasi dan dirotasi. Nah, enam di antaranya yakni jabatan kapolda. Imam Sugianto resmi menjabat Kapolda Jawa Timur setelah malang melintang di beberapa posisi jabatan sebelumnya. Berikut rangkuman JawaPos.com, track record jabatan yang pernah diemban dan siapa sosok Imam Sugianto. Kelahiran Jawa Timur Kapolda Jawa Timur Imam Sugianto lahir di Kabupaten Malang, 1967. Pada usia 56 tahun, lulusan akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu sebelum menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur pada 2021. Bukan orang baru di Jawa Timur Kapolda Jawa Timur Imam Sugianto sebelumnya telah menduduki beberapa posisi di wilayah hukum Jawa Timur. Seperti Kasat Intelkam Polwiltabes Surabaya, Kapolresta Surabaya Timur, dan Kapolres Gresik. Ajudan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Pada 2012, Kapolda Jawa Timur Imam Sugianto ditunjuk sebagai ajudan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Imam Sugianto menjadi Sekretaris Kapolri, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Saat dilantik, Imam Sugianto disambut dengan kesenian Reog Ponorogo dan tarian Garuda, tari Beskalan Putri Malang. Tari Beskalan Putri itu secara khusus disiapkan dalam penyambutan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto, yang juga merupakan asli putra daerah dari Malang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menunjuk Irjen Pol Imam Sugianto sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Toni Hermanto

Mantan Ajudan Presiden SBY Pimpin Polda Jawa Timur, Begini Profil Lengkapnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kapolri-bkkbn.png" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di BKKBN,. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di BKKBN,. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, mengatakan ada peluang Bharada Richard Eliezer (Bharada E) bisa kembali menjadi anggota Brimob Polri. Pernyataan tersebut ia sampaikan, terkait harapan Eliezer untuk kembali menjadi anggota Brimob Polri, setelah masa penahanannya selesai.  “Peluang itu ada,” ucap Listyo Sigit kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis.  Dalam kesempatan ini, Listyo Sigit mengatakan Eliezer harus menjalani sidang Komisi Kode Etik terlebih dahulu, mengingat Eliezer terlibat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).  Listyo Sigit mengatakan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akan menjadi catatan bagi institusi Polri.  “Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua, itu menjadi pertimbangan kami dalam waktu dekat,” kata Listyo Sigit.  “Apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima (putusan hakim), itu semua menjadi bagian yang tentunya akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak,” ucapnya melanjutkan.  Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Ibunda Richard Elizer Pudihang Lumiu, Rieneke Pudihang, mengharapkan putranya tetap melanjutkan cita-citanya menjadi anggota polisi, kembali ke kesatuan Korps Brimob setelah semua proses pidana selesai dijalankannya.  “Kalau harapan menjadi anggota Polri, anggota Brimob,” kata Rieneke di Jakarta, Rabu (15/2).  Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana satu tahun enam bulan.  “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kapolri Sebut Ada Peluang Richard Eliezer Kembali jadi Anggota Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kapolri-Jenderal-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-6-3.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media terkait penetapaan tersangka baru kasus dugaan penembakan Brigadir J di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8/2022). Timsus Polri resmi menetapkan mantan Kadiv Propam Irje" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media terkait penetapaan tersangka baru kasus dugaan penembakan Brigadir J di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8/2022). Timsus Polri resmi menetapkan mantan Kadiv Propam Irje</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya menjaga soliditas dalam mengusut kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, yang melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo. Soliditas ini ditunjukkan Listyo dengan membawa 18 anggota tim khusus dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.  "Kami laporkan, bahwa kami hadir bersama-sama timsus 18 orang dan kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini kami solid," kata Listyo dihadapan jajaran Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).  Listyo menegaskan, pihaknya memegang teguh pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengusut kasus dugaan pembunugan Brigadir J dengan tuntas. Tak dipungkiri, penanganan kasus ini mempertaruhkan marwah Polri.  "Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa kami diminta mengusut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, itu yang paling penting," tegas Listyo.  "Jadi tentunya ini juga menjadi pegangan utama kami karena ini menjadi pertaruhan Polri, marwah Polri untuk mengungkap kasus ini," imbuhnya.  Mantan Kapolda Banten ini juga memastikan, pihaknya selalu melakukan komunikasi dengan jajaran Komisi III DPR RI terkait dengan penanganan kasus ini.  "Kami juga tentunya selama ini telah berkomunikasi dengan rekan-rekan yang tentunya menanyakan terkait dengan kasus yang terjadi, alhamdulillah, saat itu masa reses, baru bisa kita sampaikan secara lebih jelas di pertemuan kali ini," ujar Listyo.  Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan lima orang tersangka dalam insiden pembunuhan Brigadir J. Tiga di antaranya merupakan anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal.  Sementara dua pihak lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan seorang asisten rumah tangga, Kuat Maruf. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 juncto 55 dan 56 KUHP.

Kapolri Sebut Penanganan Kasus Brigadir J Pertaruhan Marwah Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Capture-2021-06-29-17.11.20.jpg" alt="Raden Brotoseno./tangkapan layar Zoom" width="100%">
<figcaption>Raden Brotoseno./tangkapan layar Zoom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Sidang Etik AKBP Raden Brotoseno segera ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan setelah Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 diundangkan.  "Dalam waktu dekat tunggu saja. Nanti akan disampaikan khusus oleh Kadiv Humas dan Kadiv Propam," kata Sigit di sela-sela Acara Fun Bike HUT Ke-76 Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (19/6) dikutip dari Antara.  Kapolri telah menandatangani terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 14 Jun 2022 yang diundangkan dan diterbitkan dalam Berita Negara Nomor 597. 2022, serta ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yosanna H Laoly tanggal 15 Juni 2022.  Perpol tersebut berlaku mencabut Peraturan Kapolri Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.  Pasal 83 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut mengatur tentang peninjauan kembali (PK) yang tidak diatur di Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012.  "Komitmen Polri untuk menindaklanjuti, buat apa kami buat revisi perpol kalau kami tidak menindaklanjuti," kata Sigit.  Dalam perpol tersebut, Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat di mana peninjauan kembali tersebut dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.

Jadi Polemik, Kapolri Segera Tindaklanjuti PK Etik AKBP Brotoseno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/kapolri-di-lampung.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Polda Lampung. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Polda Lampung. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengklaim penyimpangan anggota Polri baik pelanggaran disiplin maupun kode etik menurun sepanjang 2021.  Sigit menjelaskan, pelanggaran disiplin menurun 20,67 persen, pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) menurun 37,29 persen, pelanggaran pidana oleh anggota Polri menurun 18,31 persen.  "Dalam hal penyimpangan anggota Polri, pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri, dan pidana di tahun 2021, seluruhnya mengalami penurunan," ujar Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (24/1).  Sigit mengaku dengan penurunan angka tersebut telah membuktikan bahwa Korps Bhayangkara telah melakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik bagi masyarakat.  "Tentunya data ini menunjukkan bahwa Polri secara bertahap melakukan perbaikan, meskipun masih terjadi beberapa kejadian dan persepsi yang berkembang di media, baik media mainstream maupun media sosial, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri," katanya.  Sigit berujar, Polri telah melakukan penelitian terkait dengan penyebab penyimpangan-penyimpangan anggotanya tersebut. Penyebab penyimpangan terdiri dari faktor individu dan faktor organisasi.  "Untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut kami akan melakukan pengawasan sampai dengan titik-titik terkecil atau polsek agar pelaksanaan tugas Polri berjalan dengan baik," ungkapnya.  Mantan Kapolda Banten ini juga mengaku tidak segan-segan bakal menindak tegas terhadap anak buahnya yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran kode etik.  "Polri berkomitmen untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyimpangan secara transparan karena perbuatan oknum tersebut telah mencederai institusi dan capaian positif yang telah dilakukan rekan-rekan yang lainnya.Demikian juga dengan kinerja baik yang telah dilakukan anggota Polri, akan mendapatkan reward dengan indikator yang terukur," pungkasnya.

Listyo Klaim Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri Turun Sepanjang 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kapolri-vidcon.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menggelar video conference dengan jajarannya. (Mabes Polri for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menggelar video conference dengan jajarannya. (Mabes Polri for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut menyikapi kasus kematian mahasiswa Novia Widyasari Rahayu. Dia memastikan kasus tersebut akan diusut oleh jajarannya.  "Terima kasih informasinya, saat ini permasalahan sedang dalam penanganan Polda Jawa Timur," kata Sigit melalui akun twitter resminya @ListyoSigitP saat menanggapi laporan dari akun @Ayang_Utriza, Sabtu (4/12).  Sigit meminta kepada masyarakat agar bersabar menunggu proses penyelidikan. Hasil penyelidikan dipastikan akan disampaikan kepada publik.  "Akan segera disampaikan kepada masyarakat hasilnya. Salam Presisi," imbuh mantan Kabareskrim Polri itu.  Sebelumnya, Savenoviawidyasari menggema di medsos Twittter dan Instagram sejak Jumat hingga Sabtu (4/12). Novia Widyasari diduga korban pemerkosaan oknum polisi di Mojokerto Jawa Timur. Hingga Sabtu, Savenoviawidyasari masih memuncaki trending topic dengan 15,4 rb cuitan di linimasa Twitter.  Begitu juga di Instagram, kisah yang bersangkutan menjadi viral dan bahasan netizen. Novia Widyasari, 23, seorang mahasiswi Universitas Brawijaya asal Mojokerto, Jawa Timur ditemukan tewas di dekat makam ayahnya pada Kamis 2 Desember 2021. Diduga ia bunuh diri dengan menenggak racun lantaran depresi setelah diperkosa dan dipaksa aborsi oleh oknum polisi.  Pasca berita kematian Novia, media sosial diramaikan dengan tagar #SAVENOVIAWIDYASARI. Diduga Novia mengakhiri hidupnya karena depresi lantaran diperkosa pacarnya yang berinisial R hingga hamil Akun Twitter @belawsz menceritakan, Novia pernah menelepon temannya berinisial AN. Di sana Novia menceritakan semuanya.  “Dia menceritakan dari awal kejadian dia dibawa ke penginapan oleh R (pacar NW), lalu diberi obat dan dipaksa minum obat itu, setelah itu dia tertidur. Sekitar 4 bulan kejadian ini dia menyadari bahwa dia hamil, dan lgsg lapor ke R” cuit akun @belawsz seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Sabtu (4/12).  Mengetahui hal itu, R membujuk Novia untuk menggugurkan kandungannya, tapi Novia enggan. Akhirnya R hilang kabar dan Novia berinisiatif melaporkan masalah ini ke orang tua R. Orang tua R sempat mengaku akan bertanggung jawab. Namun, kemudian sikap itu berubah, mereka menyatakan enggan menikahkan R dengan NW.

Soal Kematian Novia Widyasari, Kapolri Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/listyo-sigit.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di NTB. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di NTB. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan penawaran pengangkatan ASN Polri kepada 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena muncul banyak pertanyaan, mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan pengangkatan ASN Polri kepada 56 pegawai nonaktif KPK.  Dalam penyampainnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertujuan agar 56 pegawai KPK bisa membantu Polri dalam mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan strategis yang lain dari praktik rasuah.  "Tugas-tugas khusus ini yang perlu diperjelas, terutama sebagaimana disampaikan oleh Kapolri akan fokus kepada penanganan Covid, bansos terkait covid dan penanggulangan ekonomi nasional yang bukan tidak mungkin syarat dengan korupsi," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari kepada JawaPos.com, Rabu (29/9).  "Sehingga dengan masuknya 56 ini ya memiliki integritas tidak diragukan, setidak-tidaknya ada upaya baru baik di Kepolisian dan semangat pemberantasan korupsi," imbuhnya.  Feri menyampaikan, penawaran terhadap pegawai nonaktif memperjelas buruknya pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyebut, pelaksanaan TWK hanya modus untuk menyingkirkan para pegawai berintegritas.  "Tentu saja ada sudut pandang yang sepakat bahwa TWK ini dengan ditariknya pegawai KPK jelas hanya modus untuk menyingkirkan pegawai ini, dan pemerintah di bawah presiden jokowi juga mengetahui itu. Itu sebabnya menyetujui pilihan Kapolri memindahkan pegawai KPK," ucap Feri.  Meski demikian, lanjut Feri, jika 56 pegawai nonaktif KPK mengamini tawaran Kapolri, Presiden bisa mendukungnya dengan aturan Undang-Undang.  "Apakah pilihan Kapolri ini bisa didukung secara peraturan perundang-undangan tentu saja bisa. Bisa diketahui di UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan PP 17/2020 tentang Manajemen PNS yg memberikan kewenangan Presiden untuk mendelegasikan kewenangannya mengangkat dan memberhentikan PNS kepada beberapa lembaga termasuk Polri. Jadi secara hukum itu memungkinkan untuk kemudian diangkat menjadi PNS kepolisian dengan tugas-tugas khusus," pungkas Feri.

Kapolri Diminta Jelaskan Tujuan Menawarkan Novel Cs jadi ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Saut-Situmorang-Dan-Pegawai-KPK-Tolak-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bakal merekrut 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.  Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kapolri Sigit tersebut. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menghindari kegaduhan terkait polemik TWK ini.  "Saya kira itu langkah bijak ya, paling tidak untuk menghindari kegaduhan terhadap 56 pegawai KPK yang diberhentikan oleh institusinya. Persoalannya, apakah Novel menerima itu atau tidak. Tapi paling tidak ada satu solusi yang ditawarkan institusi kepolisian," ujar Suddin kepada wartawan, Rabu (29/9).  Namun demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mempertanyakan kenapa 56 pegawai nonaktif tersebut diterima untuk menjadi pegawai oleh Polri. Namun ditolak oleh lembaga antirasuah.  "Sehingga yang jadi pertanyaan, batasan atau parameter dalam TWK ini apa?. Ini yang saya herankan, ini sebetulnya parameter dan untuk mengukur apa? ini kan ada dua institusi penegak hukum yang sama-sama dalam konteks sebagai aparat pemberantasan korupsi," katanya.  "Di satu sisi KPK menyatakan tidak lolos dalam konteks itu, tapi di sisi lain kepolisian menerima, sehingga muncul pertanyaan ini parameter apa yang digunakan," tambahnya.  Oleh sebab itu, Sudding mengaku pihaknya bakal mengkonfirmasi Kapolri Sigit pada rapat kerja dengan Komisi III DPR ini. Hal supaya ada penjelasan rinci terkait polemik 56 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos TWK.  "Paling tidak supaya ini tidak samar-samar dan ada satu penjelasan yang betul-betul terang benderang, itu diungkapkan saja ketika nanti kita rapat dengan KPK dan kepolisian," katanya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.  Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.  Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.  Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK akan resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September 2021 ini.  Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini.

Komisi III DPR Pertanyakan Rencana Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Polri terus meningkat, saat implementasi 100 hari kerja program Presisi.  Hal ini Sigit katakan berdasarkan dari hasil penilaian lembaga survei nasional yang kredibel. Sehingga hal ini menjadi acuan bagi Polri untuk bekerja lebih baik lagi.  "Implementasi program Presisi selama 100 hari pertama telah menunjukkan hasil yang baik. Kepercayaan dan kepuasan publik terhadap institusi Polri juga terus meningkat," ujar Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (16/6).  "Hasil capaian yang baik tersebut didasarkan pada hasil survei yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga survei nasional yang kredibel pada tahun 2021," tambahnya.  Sigit menambahkan, dalam hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2020 sampai dengan 2021 pada 209 unit penyelenggaraan pelayanan publik, Polri telah memperoleh penilaian kategori baik dan cukup baik di Polres atau Polrestabes.  "Pencapaian Zona Integritas pada tahun 2020 sampai dengan 2021, selama 5 tahun, Polri mendapatkan 94 penghargaan Zona Integritas dan tahun ini mendapatkan 45 penganugerahan Zona Integritas, sehingga total Polri telah mendapatkan 139 penghargaan Zona Integritas," katanya.  Tak hanya itu, mantan Kabareskrim tersebut juga mengungkap bahwa, Polri telah memperoleh delapan kali berturut-turut penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak tahun anggaran 2013 hingga 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/31/05/2021/kompolnas-bicara-kinerja-korlantas-polri-terkait-penyekatan-mudik-2021/">Kompolnas Bicara Kinerja Korlantas Polri Terkait Penyekatan Mudik 2021</a>  "Polri meraih Akreditasi di bidang penelitian dan pengembangan Level Sinta 5 melalui Jurnal Puslitbang Polri dari Kemenristek BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), serta memperoleh piagam," ungkapnya.

Kapolri Klaim Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat ke Polri Meningkat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jenderal Listyo Sigit

Berita Terkini