<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/ganjar-pdip-4240791565.jpg" alt="Mantan Panglima TNI Andika Perkasa bersalaman dengan&nbsp;bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo&nbsp;usai menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin." width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI Andika Perkasa bersalaman dengan&nbsp;bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo&nbsp;usai menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyebut, bakal calon presiden (capres)&nbsp;Ganjar Pranowo punya segudang prestasi selama menjabat Gubernur Jateng. Salah satunya, Ganjar dinilai telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mau diukur dari apa aja, kan, ada datanya. Misalnya, dari tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan menurun. Jadi, periode selama beliau menjabat khususnya tiga tahun terakhir itu terus menurun. Kalau misalnya 2021, 9,92 persen jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah, jumlah di 2023 itu sampai dengan 9,7 sekian. Jadi ada penurunan," kata Andika saat menghadiri acara juru kampanye bakal capres Ganjar Pranowo di Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (18/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andika mengungkapkan, indeks pembangunan manusia di Jateng juga dinilai mengalami peningkatan. Ia membeberkan, dari angka 74,45 pada 2022, naik menjadi 74,54 pada 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya kami punya ukuran nasional yang sangat standar itu memperlihatkan Mas Ganjar punya prestasi dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan human development index," ujar Andika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, prestasi Ganjar perlu digelorakan ke tingkat nasional agar sosok alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu bisa menjadi harapan rakyat untuk mewujudkan ekonomi ke arah lebih baik. "Ini yang menjadi harapan justru bagi mayoritas tadi yang mengharapkan perbaikan ekonomi ini bisa ditangani oleh orang-orang seperti Mas Ganjar," ucap Andika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Andika mengatakan hasil survei Ganjar Pranowo dari sisi kejujuran atau integritas juga cukup tinggi. Menurutnya, temuan survei itu terhadap Ganjar seiring dengan harapan masyarakat yang ingin calon pemimpin Indonesia ke depan punya kejujuran dan integritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kejujuran, kata mantan Pangkostrad itu, aspek perhatian terhadap rakyat kecil menjadi hal yang diinginkan rakyat terhadap calon pemimpin Indonesia. "Survei-survei itu kami menyimpulkan secara umum, masyarakat itu menginginkan dari capres itu antara lain yang paling besar kejujuran. Jadi, di dalam bilangnya juga integrity mirip-mirip, lah, kejujuran ini porsinya 40 persen," pungkas Andika.</div>

"Tingkat kemiskinan menurun. Jadi, periode selama beliau menjabat khususnya tiga tahun terakhir itu terus menurun," klaim Andika.

Andika Perkasa Klaim Ganjar Berhasil Turunkan Tingkat Kemiskinan di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SUNDAY-WEEKEND_Panglima-TNI-Gelar-Watang-Kulit-ALLEX-QOMARULLAJAWA-POS21.jpg" alt="Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Suhartono (kiri) mendampingi KSAL Laksamana TNI Yudo Margono saat menyerahkan salah satu tokoh wayang kepala Dalang Ki Anom Dwijokangko pada pergelaran wayang kulit dengan lakon Pandawa Boyong di Gedung Indoor Sport" width="100%">
<figcaption>Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Suhartono (kiri) mendampingi KSAL Laksamana TNI Yudo Margono saat menyerahkan salah satu tokoh wayang kepala Dalang Ki Anom Dwijokangko pada pergelaran wayang kulit dengan lakon Pandawa Boyong di Gedung Indoor Sport</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Laksamana TNI Yudo Margono resmi ditunjuk sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menjelang pelantikan tasyakuran digelar di Markas Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal), Surabaya.  Kegiatan berlangsung Jumat (16/12) malam hingga Sabtu (17/12) dini hari. Yakni pertunjukan wayang kulit bertajuk Pandawa Boyong memeriahkan acara tersebut. Rintik hujan turun membatasi bumi, menjadikan malam tasyakuran terasa romantis. Kemudian sajian aneka kuliner tradisional membuat suasana semakin seru.  Vero Yudo Margono, istri Yudo Margono menghampiri stan makanan jajanan pasar di lokasi bazaar. Dia pun lantas mencicipi getuk dan serabi.  Vero mengaku kedua jajanan pasar tersebut merupakan makanan kesukaannya. ”Apalagi serabi ya. Suka banget. Yang (hadirin) di sini wajib coba,” kata perempuan bernama lengkap Veronica Yulis Prihayati sambil memberikan serabi kepada beberapa hadirin yang datang.  Selain Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono, para pejabat utama Mabesal serta pimpinan kotama TNI AL turut hadir dalam acara tersebut.  Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, TNI AL bertekad mengambil bagian usaha melestarikan berbagai budaya bangsa melalui tindakan nyata. Salah satunya menggelar pertunjukan wayang kulit. Panglima TNI terpilih itu memerintahkan semua jajaran harus memahami serta mencintai budaya kearifan lokal bangsa Indonesia.  ”Termasuk wayang kulit. Kesenian ini hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, tidak ada di negara lain. Sehingga harus kita sayangi, lestarikan, dan juga harus kita kenal. Jangan sampai punah.  Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikannya,” perintah Yudo kepada seluruh jajaran TNI AL, termasuk siswa Kodiklatal.  Dalam acara tersebut, Yudo mengatakan, kalau dirinya mendapat tanggung jawab baru dalam bertugas. Yaitu sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.  Oleh sebab itu, dia meminta doa restu kepada seluruh jajaran. Juga kerja sama baik itu pada tingkat pimpinan atau prajurit. Sehingga dengan dukungan yang diberikan, dapat menjalankan tugas sebagai Panglima TNI secara maksimal.

Laksamana TNI Yudo Margono Minta Doa Restu Keluarga Besar TNI AL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Fit-And-Proper-Test-Calon-Panglima-TNI-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/12/2022). Laksamana TNI Yudo Margono merupakan calon tunggal Pan" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/12/2022). Laksamana TNI Yudo Margono merupakan calon tunggal Pan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI terpilih untuk  menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (13/12).  Rapat paripurna itu dihadiri oleh 356 anggota legislatif dari total 575 orang. Rinciannya yang hadir secara fisik 21 orang, 195 virtual dan 140 orang menyatakan izin.  Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota DPR terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.  "Apakah pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan persetujuan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI dapat disetujui?" tanya Puan kepada para anggota dewan.  "Setuju," jawab peserta rapat.  Pengesahan ini dilakukan, setelah Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Ia mengatakan, Komisi I telah melakukan rapat untuk mendengarkan visi dan misi dari calon Panglima TNI.  "Komisi I memutuskan menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," ucap Meutya.  Sebagai informasi, rapat internal Komisi I DPR RI pada Jumat, 2 Desember 2022, menyepakati Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Kesepakatan itu diputuskan setelah Laksamana Yudo Margono menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.  Rapat Internal Komisi I DPR RI juga menyetujui pemberhentian Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.  Komisi I DPR mengapresiasi dedikasi Jenderal Andika karena telah memajukan institusi TNI. Adapun, Andika akan memasuki masa purnatugas pada 21 Desember 2022 mendatang.

Paripurna DPR Sahkan Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kasad-Jenderal-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwans" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwans</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memecat tak hormat Mayor Paspampres Bagas Firmasiaga dan Letda Caj K GER dari TNI akibat perbuatan asusila yang mereka lakukan.  Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Letda Caj K GER bukan diperkosa tapi melakukan perbuatan asusila dengan Mayor Paspampres Bagas atas dasar suka sama suka. Panglima TNI mengungkap fakta mengejutkan ini pada Kamis (9/12) saat diwawancarai wartawan di Kota Solo.  Jenderal Andika mengatakan Letda Caj K GER bukan diperkosa Mayor Inf BF, tapi suka sama suka melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Jenderal Andika sampai marah dan menyebut keduanya akan menjadi tersangka dan bakal diberi hukuman tambahan dipecat dari Dinas TNI AD.  Kata Jenderal Andika dari hasil pemeriksaan, kedua belah pihak saling suka sama suka dan sudah sering melakukan hubungan intim. “Dari pemeriksaan ternyata tidak seperti laporan awal. Laporan awal kan dugaan pemerkosaan,” ujarnya kepada wartawan, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (8/12).  “Tapi ternyata dalam berjalan pemeriksaan ada perkembangan baru yang menyatakan, atau mengindikasikan ini tidak dilakukan dengan paksaan,” jelas Andika.  Andika mengatakan, tindakan asusila itu tidak hanya terjadi sekali saja. Untuk itu kedua oknum anggota TNI yang sudah jenjang perwira ini akan menjadi tersangka atas perbuatannya.  “Nah, berarti suka sama suka dan beberapa kali kan bukan pemerkosaan. Sehingga, arahnya adalah keduanya menjadi tersangka,” katanya.  Kedua perwira menengah dan perwira pertama alumni Akmil TNI AD ini dijerat Pasal 281 tentang Kesusilaan, yang ancamannya dipecat dari dinas TNI. “Konsekuensinya adalah hukuman tambahan pemecatan dari dinas,” tegas Jenderal Andika Perkasa.

Tersandung Kasus Asusila, Perwira Paspampres dan Anak Buahnya Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot_20220927-065128_YouTube.jpg" alt="Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika mengungkap fakta mengejutkan bahwa Letda Caj K GER bukan diperkosa perwira Paspampres Mayor Inf BF, tapi suka sama suka berintim.  Panglima TNI Jenderal Andika sampai marah dan menyebut keduanya akan menjadi tersangka dan bakal diberi hukuman tambahan dipecat dari Dinas TNI AD.  Kata Jenderal Andika dari hasil pemeriksaan, kedua belah pihak saling suka sama suka dan sudah sering melakukan hubungan intim. “Dari pemeriksaan ternyata tidak seperti laporan awal. Laporan awal kan dugaan pemerkosaan. Tapi ternyata dalam berjalan pemeriksaan ada perkembangan baru yang menyatakan, atau mengindikasikan ini tidak dilakukan dengan paksaan,” kata Andika seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (9/12).  Andika mengatakan, tindakan asusila itu tidak hanya terjadi sekali saja. Untuk itu kedua oknum anggota TNI yang sudah jenjang perwira ini akan menjadi tersangka atas perbuatannya.  “Nah, berarti suka sama suka dan beberapa kali kan bukan pemerkosaan. Sehingga, arahnya adalah keduanya menjadi tersangka,” katanya.  Karena Mayor Inf BF dan Letda Caj GE sudah sering melakukan tindakan itu bukan hanya satu kali, melainkan sudah beberapa kali, keduanya dijerat Pasal 281 tentang Kesusilaan, yang ancamannya dipecat dari dinas TNI. “Konsekuensinya adalah hukuman tambahan pemecatan dari dinas,” kata dia.  Sementara itu Kapuspen TNI Laksamana Muda Kisdiyanto mengatakan Letda Caj GER sedang menjalani pemeriksaan di Kodam IV Diponegoro. Sementara Mayor Inf BF telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polisi Militer Kodam Jayakarta atau (Pomdam Jaya).  Laksamana Muda Kisdiyanto menandaskan keduanya terancam pemecatan dari dinas TNI dengan hukuman tambahan Pasal 281 KUHP tentang Kesusilaan. “Kalau hasil pemeriksaan benar, keduanya akan dipecat. Pasal 281,” pungkasnya.

Panglima TNI Marah Besar, Kasus Perwira Paspampres Bukan Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221012_145735.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan memilih sosok calon Panglima TNI yang dekat dengan rakyat. Hal ini dianggap penting, karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas kemanan nasional.  Pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib menyampaikan, sosok colon Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa juga harus paham proses politik. Mengingat, kondisi saat ini tengah memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.  "Saya kira kita harus mencari Panglima TNI yang memahami tentang proses politik yang sedang berjalan. Kita tidak bisa menafikkan seolah-seolah Panglima TNI harus dipisahkan dari persiapan pilpres," kata Ridlwan di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/).  Meski demikian, sosok Panglima TNI yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan datang tidak boleh berpolitik praktis. Sebab, Undang-undang melarang TNI berpolitik praktis.  "TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik," tegas Ridlwan.  Pemahaman Panglima TNI akan politik, lanjut Ridlwan, dianggap sangat penting karena dinamika Pemilu dan Pilpres 2024 akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, baik di Jakarta maupun di daerah pedalaman yang sulit dijangkau.  "Jadi, ini proses persiapannya sangat mepet, di derah ada yang belum tahu. Mau tidak mau TNI akan terlibat, misalnya dalam pengamanan pengiriman kotak suara, yang menggunakan pesawat, walaupun tidak boleh berada di dalam TPS misalnya. Tapi soal pengiriman logistik surat suara dari pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu menggunakan fasilitas TNI karena banyak tempat-tempat yang sulit terjangkau. Pesawat Hercules dan kapal laut," ungkap Ridlwan.  Oleh karena itu, Ridlwan menyarankan Presiden Jokowi tidak tidak boleh asal pilih terkait calon Panglima TNi. Presidem Jokowi sebagai pemegang hak proregatif, sebaiknya mengajukan calon panglima TNI yang mempunyai sense of politik, tetapi tidak boleh berpolitik praktis.  Bisa jadi calon pengganti Jenderal Andika yang akan dipilih Jokowi berasal dari matra Angkatan Darat. Sebab, tidak ada aturan tertulis bahwa Panglima TNI harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra.  "Panglima TNI tidak boleh ada motivasi berpolitik," tegas Ridlwan.  Dia juga meminta DPR harus melihat sosok calon panglima TNI yang dekat dengan rakyat saat uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, sejarah TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat itu sendiri.  "Jika terjadi krisis maka itu TNi perlu hadir membantu rakyat," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya akan mengirimkan Supres itu pada hari ini karena mengingat DPR akan memasuki masa reses pada 16 Desember 2022 mendatang.  "Surpres penggantian panglima TNI itu kita akan reses juga dalam beberapa waktu ke depan akan reses di DPR. Kita sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya," pungkas Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11) lalu.

Calon Panglima TNI Tak Boleh Berpolitik Praktis, tapi Paham Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena" width="100%">
<figcaption>Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dinilai berpelung menjadi Panglima TNI meneruskan tampuk jabatan Jenderal Andika Perkasa, yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Pendapat ini disampaikan, analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting.  “Kalau kita melihat dinamika politik yang berkembang apalagi menjelang Pemilu dan potensi instabilitas politiknya tinggi maka yang dapat dipercaya menangani persoalan instabilitas politik menjelang peralihan kekuasaan itu yang paling memungkinkan adalah KSAD (Jenderal Dudung Abdurachman),” kata Selamat Ginting dalam keterangannya, Selasa (22/11).  Ginting menjelaskan, jika Dudung Abdurachman terpilih menjadi Panglima TNI, tidak hanya bisa mengatasi potensi terjadinya instabilitas politik, tetapi juga ancaman nyata dari separatis di Papua. Sebab, dinilai Dudung mampu menguasai dan memahami wilayah untuk mengatasi ancaman nyata dari separatis tersebut.  “Maka KSAD yang paling bisa dipercaya memegang amanah menjadi Panglima TNI. Tapi ini kembali lagi bagaiman presiden melihat perspektifnya dari sisi mana,” ucap Ginting.  Dia lantas mencontohkan pengalaman Dudung dalam menyelesaikan persoalan ganguan atau ancaman yang berpotensi membuat gaduh situasi nasional, seperti menurunkan baliho Habib Rizieq Sihab. Kendati mendapatkan perlawanan, Dudung tetap berhasil membuat situasi politik nasional kondusif.  Selain itu, Dudung juga dinilai memiliki kemampuan komunikasi militer dan menjaga hubungan baik dengan Angkatan Darat dunia internasional. Hubungan diplolasi Dudung dengan Amerika Serikat juga tak bisa diragukan.  “Dalam beberapa kasus, presiden memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada Jenderal Dudung karena termasuk orang yang paling berani mengambil risiko, keputusan, peran dan tanggungjawab. Kalau dari sisi itu pastilah KSAD Jenderal Dudung yang paling layak (menjadi Panglima TNI),” tegas Ginting.  Ginting menambahkan, ancaman nyata Indonesia saat ini adalah separatisme. Menurutnya separatis tersebut berada di Papua, bukan di Natuna. Dia menyebut, tidak tepat jika ancaman darat di tangani oleh kesatuan Angkatan Laut maupun Angkatan Udara.  “Kalau separatis ini kan sudah ancaman, sudah lama. Apa iya harus dipimpin Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Kan enggak. Kalau perspeksti bergiliran maka (giliran) Angkatan Laut,” papar Ginting.  Meski demikian, Ginting mengakui KSAL dan KSAU memiliki peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI. Dia mengungkapkan, keputusan tersebut sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Dengan begitu, Ginting menjelaskan bahwa pergantian Panglima TNI tidak harus bergantian atau bergiliran dari masing-masing matra kesatuan. Sebab, katanya, pergantian Panglima TNI adalah hak proregatif presiden.  "Menurut saya seharusnya kalimat itu tidak perlu ada, cukup bahwa itu hak proregatif presiden karena dalam pasal 10 UUD 45 mengatakan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tidak ada lagi bicara bergiliran dan segala macam. Makanya UU TNI tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945,” pungkasnya.

Pakar Sebut KSAD Dudung Abdurachman Berpeluang jadi Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Kasad-Jenderal-TNI-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki purna tugas pada 21 Desember 2022. Keputusan pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman layak menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki purna tugas.  “Saya pikir yang potensial memang pak Dudung (KSAD Jenderal Dudung Abdurachman). Pak Dudung bagus (jadi Panglima TNI),” kata Syarif kepada wartawan, Jumat (11/11).  Syarif meyakini, intergritas, kapasitas dan kapabilitas Dudung dalam menjaga keamanan, pertahanan dan keutuhan Indonesia tidak perlu lagi diragukan. Dia menilai, Dudung juga sosok pemimpin yang bisa merangkul semua kalangan.  “Senior yang berprestasi, bagus (Dudung jadi Panglima TNI). Saya pikir begitu,” ucap Syarif.  Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini memandang, selain Jenderal Dudung sosok lain yang dinilai layak menjadi Panglima TNI adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.  “Dua perwira tinggi (KSAL dan KSAD) ini cukup bagus, sekarang tergantung pak presiden sebagai pemegang hak proregatif,” papar Syarif.  Oleh karena itu, Syarif berharap siapapun yang nantinya dipilih Presiden Jokowj menjadi Panglima TNI harus bisa melanjutkan kebijakan Panglima TNI sebelumnya. Serta diharapkan melakukan terobosan dalam membuat kebijakan yang dianggap penting.  “Meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah lama yang bagus, kemudian yang belum tentu harus dibenahi,” harap Syarif.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sudah menyiapkan pengganti Jenderal Andika Perkasa dari posisi Panglima TNI. Hal ini mengingat, Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022.  "Segera, segera kita siapkan penggantinya," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Perindo di Jakarta Pusat, Senin (7/11).  Jokowi pun menyatakan, sudah mengantongi nama Panglima TNI berikutnya. Namun, kepala negara enggan membocorkan dari matra mana yang nantinya akan mengisi Panglima TNI.  "Sudah semua di kantong. Kan memang harus dari kepala staf nanti segera dipilih," tegas Jokowi. Sebagaimana diketahui, masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari. Mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) itu akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang.  Merujuk pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara serta tamtama.  Pada 21 Desember mendatang, Andika akan berusia 58 tahun. Jika dihitung sejak hari ini, Selasa (1/11) berarti masa jabatan Andika tersisa 51 hari.

Pimpinan MPR Usul Jenderal Dudung Layak Jabat Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/empat_prajurit_1.jpg" alt="LANGKAH TEGAS: Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai peringatan HUT Ke-77 TNI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LANGKAH TEGAS: Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seusai peringatan HUT Ke-77 TNI di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/10). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada 21 Desember. Namun, sampai sekarang belum ada sosok yang ditunjuk sebagai pengganti. Komisi I DPR pun mengusulkan agar durasi jabatan Andika bisa diperpanjang.  Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menyatakan, sampai sekarang belum ada agenda pembahasan terkait dengan rencana pergantian panglima TNI. Belum ada nama yang diusulkan presiden terkait dengan pengganti Andika. ”Komisi I belum membahas pergantian panglima TNI,” kata politikus Partai Golkar tersebut.  Menurut dia, dalam pergantian panglima TNI, tidak ada aturan baku yang mewajibkan bahwa penggantinya harus berasal dari matra TNI-AL, AD, atapun AU. Pergantian itu menjadi kewenangan penuh presiden. Kepala negara mempunyai hak prerogatif dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan strategis tersebut.  Bagi komisi I, kata Christina, tidak ada bedanya sosok yang ditunjuk dari matra mana pun. ”Bagi kami, sama saja,” tegasnya.  Namun, lanjut Christina, pihaknya mengusulkan agar masa jabatan Andika bisa diperpanjang. Sebab, Andika terlalu singkat menjabat. Dia dilantik pada 17 November tahun lalu. Waktu setahun terlampau singkat untuk memberikan hasil yang optimal. ”Akan lebih baik kalau Panglima TNI Andika diperpanjang,” tuturnya.  Christina menilai, banyak terobosan yang dilakukan Andika selama menjabat. Andika mengambil sejumlah kebijakan yang progresif. Misalnya, penegakan hukum yang konsisten terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran. Andika juga menerapkan kebijakan yang sensitif gender, yaitu menghapus tes keperawanan yang dianggap sudah sangat tidak relevan. Kebijakan tersebut mendapat banyak dukungan.  Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, sampai sekarang DPR belum menerima surat presiden (surpres) soal itu. Menurut dia, dewan saat ini hanya bisa menunggu.

DPR Usulkan Perpanjang Masa Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221012_145735.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Relawan Pendekar Indonesia, Hendrawan Saragi, menyebutkan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, layak diperhitungkan sebagai calon presiden (capres) dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024.  ’’Ada kemajuan substansial, peningkatan elektabilitas. Dan ini momentum yang menunjukkan bahwa hati serta sanubari sebagian rakyat Indonesia memang ingin Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon oresiden,” kata Saragi dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (26/10).  Ia yakin elektabilitas sang jenderal akan terus naik. Berdasar hasil survei Litbang Kompas, Perkasa masuk dalam sebagai kandidat, meski masih berada di bawah tokoh lain di antaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.  Ia juga mengapresiasi masyarakat Indonesia yang aktif membuka ruang bagi figur alternatif calon presiden di luar tiga nama yang selama ini sering memuncaki survei berbagai lembaga. "Dukungan semua telah membantu menciptakan pembangkit tenaga berkekuatan besar untuk calon presiden alternatif 2024-2029 yang akan memberikan kesegaran," kata dia.  Relawan Pendekar Indonesia kata dia akan terus bergerak dan juga termotivasi atas elektabilitas Andika Perkasa. ’’Kami akan terus merekrut relawan-relawan di banyak daerah dan melakukannya dengan hati riang gembira,” kata dia.  Saragi mengatakan, rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Relawan Pendekar Indonesia yakni mengenalkan lebih jauh sang jenderal ke masyarakat. "Yang menjadi ikhtiar Pendekar Indonesia adalah di tahun 2023 Jenderal Andika Perkasa semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia," ujarnya. (*)

Relawan Pendekar Indonesia: Andika Layak Dipertimbangkan Jadi Capres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jenderal Andika Perkasa

Berita Terkini