<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kasad-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa akhirnya menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andika menyampaikan laporan harta kekayaannya pada 20 Juni 2021 untuk pertama kalinya.  Dalam laman elhkpn.kpk.go.id yang ditelisik pada Jumat (2/7), tercatat Andika memiliki total harta senilai Rp 179.996.172.019. Andika perkasa memiliki harta tidak bergerak berupa 20 bidang tanah yang tersebar di Indonesia hingga luar negeri.  Adapun 20 bidang tanah yang dimiliki Andika antara lain:  1. Tanah dan bangunan seluas 460 m2/460 m2 di Jakarta Timur, hibah tanpa akta Rp 340.000.000  2. Tanah dan bangunan seluas 300 m2/300 m2 di Sleman, hibah tanpa akta Rp 1.500.000.000  3. Bangunan seluas 84 m2 di Jakarta Pusat, hibah tanpa akta Rp 700.000.000  4. Tanah dan bangunan seluas 340 m2/340 m2 di Cianjur, hibah tanpa akta Rp 150.000.000  5. Tanah dan bangunan seluas 435 m2/435 m2 di Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp 4.500.000.000  6. Bangunan Seluas 32 m2 di Sleman, hibah tanpa akta Rp 575.000.000  7. Bangunan seluas 76 m2 di Allen Street Pyrmont Nsw, Australia, hibah tanpa akta Rp 1.500.000.000  8. Bangunan seluas 32 m2 di Sleman, hibah tanpa akta Rp 500.000.000  9. Tanah dan bangunan seluas 450 m2/450 m2 di Kota Surabaya, hibah tanpa akta Rp 10.537.250.000  10. Tanah seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta Rp 362.000.000  11. Tanah Seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta Rp 362.000.000  12. Tanah Seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta Rp 362.000.000  13. Tanah zeluas 788 m2 di Bogor, hibah tanpa akta Rp 582.000.000  14. Tanah seluas 2950 m2 di Tabanan, hibah tanpa akta Rp 201.000.000  15. Tanah Seluas 566 m2 di Kota Bandar Lampung, hibah tanpa akta Rp 35.000.000  16. Tanah seluas 1000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp 500.000.000  17. Tanah seluas 1145 m2 di Bantul, hibah tanpa akta Rp 458.000.000  18. Tanah dan bangunan seluas 2223 m2/2736 m2 di 7801 Cadbury Avenue Potomac MD 20854 USA, hibah tanpa akta Rp 4.500.000.000  19. Tanah dan bangunan seluas 4875 m2/4832 m2 di 5001 Cedar Croft Lane Bethesda MD 20814 USA, USA, hibah tanpa akta Rp 5.000.000.000  20. Tanah dan bangunan seluas 6248 m2/6248 m2 di 9 Alloway Court Potomac Md 20854 USA, USA, hibah tanpa akta Rp 5.500.000.000.  Selain itu, jenderal TNI AD bintang empat ini juga tercatat memiliki dua unit mobil seharga Rp 2,6 miliar. Terdiri dari Landrover Sport 3.0 V 6 AT Tahun 2014 Rp 800 juta dan Mercedes Benz Sprinter 315 Tahun 2018 seharga Rp 1,8 miliar.  Menantu dari mantan Kepala BIN Hendropriyono ini juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 10.100.000.000, surat berharga Rp 2.146.000.000, serta kas atau setara kas senilai Rp 126.985.922.019. Andika tercatat tak memiliki utang, sehingga total harta kekayaan Andika berjumlah Rp 179.996.172.019.  Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati mengimbau Jenderal TNI Andika Perkasa untuk taat menyerahkan LHKPN. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara.  "KPK mengimbau para penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan," imbau Ipi, Kamis (17/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/06/2021/kpk-nyatakan-belum-pernah-terima-lhkpn-ksad-andika-perkasa/">KPK Nyatakan Belum Pernah Terima LHKPN KSAD Andika Perkasa</a>  Dia menyampaikan, LHKPN merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK demi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara. Hal ini juga sebagai instrumen pengawasan bagi para penyelenggara negara, kewajiban LHKPN juga diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi.  "Informasi tentang kekayaan penyelenggara negara dapat diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id. KPK mendorong partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi," tegas Ipi menandaskan.

KSAD Akhirnya Sampaikan LHKPN, Punya Tanah di Indonesia Hingga Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KSAD-Jenderal-TNI-Andika-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengejaran terhadap Lucky Y. Matuan yang memilih bergabung dengan KKB pada Februari lalu terus berlanjut. Berdasar data dari Mabes TNI AD, Lucky menjadi anggota TNI sejak 2015. Saat membelot dia berstatus sebagai personel Batalyon Infanteri 410/Alugoro.  "Dia berusia 24 tahun, lahir dan besar di Wamena dan ditempatkan di salah satu batalyon infanteri di Jawa Tengah," terang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Selasa (20/4). Lucky yang biasa dipanggil Lukius tersebut meninggalkan satuannya ketikan ditugaskan di Papua.  Menurut Andika, operasi itu berada di bawah kendali Mabes TNI. Namun demikian, pihaknya tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis ditempuh oleh TNI AD dan jajaran di Papua. Sebab, meski meninggalkan pos tanpa membawa senjata api, lukius membawa dua unit magasin dengan total munisi sebanyak 70 butir. "Amunisi 5,56 milimeter itu yang dibawa," imbuh Andika. Pengejaran terhadap Lukius dan anggota KBB lainnya masih berlangsung. Terakhir, TNI AD mendapat informasi lokasi keberadaan yang bersangkutan.  Andika memang tidak menyebut lokasi persis Lukius saat ini. Yang pasti, dia belum lari ke luar negeri. "Pencarian kepada yang bersangkutan terus dilakukan. Baik secara fisik maupun elektronik. Dan saya dapat laporan keberadaan, tetapi masih secara umum, (Lukius) masih ada di Papua," bebernya. Selain pengejaran, evaluasi juga dilakukan oleh TNI AD. Tidak hanya kepada personel yang berada di lapangan, evaluasi itu menyasar rantai komando. "Tidak hanya melihat individu yang melakukan tindak pidana. Tetapi, bagaimana leadership atau kepemimpinan di atas-atasnya," tambah dia.  Orang nomor satu di TNI AD itu memastikan, konsekuensi tindakan Lukius juga akan dirasakan oleh pimpinan-pimpinan prajurit yang sebelum membelot ke KKB masih berpangkat pratu itu. "Komandan peletonnya yang pangkatnya letnan itu, gimana komandan kompinya, apa yang sudah dilakukan, sampai dengan komandan batalyon," beber Andika. Dia ingin semuanya bertanggung jawab. "Sehingga mereka bisa lebih teliti lagi," sambung mantan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (paspampres) itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/04/2021/pratu-lucky-membelot-ke-kkb-ksad-saya-dapat-laporan-keberadaannya/">Pratu Lucky Membelot ke KKB, KSAD: Saya dapat Laporan Keberadaannya!</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Menurut Andika itu penting agar hal serupa tidak terulang. Apalagi bila mengingat personel TNI yang meninggalkan satuan tanpa alasan jelas. TNI AD mengakuai jumlahnya tidak sedikit. Bahkan selalu terjadi setiap tahun. Untuk itu, butuh terobosan supaya kejadian-kejadian serupa tidak berulang.</div> </div> </div> </div>

Lucky Membelot ke KKB, Danton Hingga Danyon Diminta Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pelantikan-Pejabat-TNI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, memimpin Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tiga jabatan dan menyerahkan dua jabatan penting lainnya, di jajaran TNI AD. Acara digelar di Lantai Dasar Gedung E Mabesad, Jakarta, Kamis (10/9).  Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan, 3 jabatan penting di jajaran TNI AD yang diserahterimakan yaitu Koorsahli Kasad, Pangdam XVIII/Kasuari, dan Danjen Kopassus. Sementara dua jabatan lain yang diserahkan KSAD kepada pejabat barunya yaitu Danpusterad dan Kapuskesad.  "Jabatan Danpusterad dan Kapuskesad sebelumnya diserahkan kepada KSAD pada Agustus lalu, karena kedua Perwira Tinggi (Pati) yang menduduki jabatan tersebut telah memasuki masa purna tugas," kata Nefra dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9).  Adapun jabatan yang diserahterimakan yaitu Koorsahli Kasad, dari Letjen TNI Wisnoe Prasetija Boedi kepada Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra, Pangdam XVIII/Kasuari dari Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra diberikan kepada Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, dan Danjen Kopassus dari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa kepada Brigjen TNI Mohamad Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Wadanjen Kopassus.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/05/2020/mutasi-besar-besaran-78-jenderal-tni-dapat-promosi-jabatan/">Mutasi Besar-Besaran, 78 Jenderal TNI Dapat Promosi Jabatan</a>  Sementara jabatan yang diserahkan KSAD kepada pejabat barunya yaitu Danpusterad yang kini dijabat oleh mantan Koorsahli KSAD, Letjen TNI Wisnoe Prasetija Boedi. Kemudian Kapuskesad diserahkan kepada Mayjen TNI Albertus Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.  "Selain Sertijab lima jabatan strategis di TNI AD, KSAD juga menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat dari 41 orang Pati jajaran TNI AD. Laporan resminya tadi diwakili oleh Pangkostrad, Letjen TNI Eko Margiyono, sebagai Pati yang paling senior," jelas Nefra.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ehJp7aZWSQA

KSAD Lantik 5 Pejabat Utama, dari Pangdam Hingga Danjen Kopassus