<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/gdYtKgAbPIFnGzlxELlYapRy9WjZtftZufxCn7ao-97178627.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengklaim pemkot telah menyiapkan Rp 57 miliar untuk ganti rugi warga terdampak proyek Flyover Taman Pelangi, dititipkan di Pengadilan. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengklaim pemkot telah menyiapkan Rp 57 miliar untuk ganti rugi warga terdampak proyek Flyover Taman Pelangi, dititipkan di Pengadilan. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah gelombang protes warga Kampung Taman Pelangi yang enggan angkat kaki dari rumahnya karena belum menerima kompensasi, Pemkot Surabaya menyebut telah menyiapkan dana Rp 57 miliar.&nbsp; Dana tersebut telah dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk ganti rugi 16 persil yang bersengketa. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut nilai ganti rugi sudah disetujui pemilik persil dan sesuai hasil appraisal.&nbsp; &ldquo;Taman Pelangi ada yang beberapa yang kita konsinyasi, maka uang ganti rugi sudah dikirimkan ke pengadilan. Kita sudah menjalankan hal itu, karena ini semua untuk kepentingan umum,&rdquo; tuturnya, Minggu (14/12).&nbsp; Eri tak menampik bahwa masih ada warga yang belum menerima ganti rugi, akibat adanya sengketa antarwarga. Sehingga uang ganti rugi alias kompensasi dititipkan (konsinyasi) di PN Surabaya. "Sebetulnya sudah dapat ganti rugi tapi masih terkendala proses hukum, sehingga dikonsinyasi di pengadilan. Semuanya sudah mau. Kalau konsinyasi di pengadilan (uang ganti rugi) bisa diambil di sana,&rdquo; imbuh Eri Cahyadi.&nbsp; Mengenai gugatan antarwarga, Pemkot Surabaya tidak akan melakukan intervensi atau ikut campur, karena hal tersebut sudah masuk ranah hukum. Pemkot akan menunggu keputusan pengadilan.&nbsp; Lebih lanjut, Eri Cahyadi mengatakan bahwa pengosongan Kampung Taman Pelangi ditargetkan rampung pada Desember 2025, untuk kemudian dilanjutkan dengan proyek Flyover pada 2026 mendatang.&nbsp; "Meskipun masih ada masalah, tetap harus rata bulan Desember 2025. Pembangunannya mulai &nbsp;2026 oleh Kementerian PU, kita (Pemkot Surabaya) hanya menyediakan tanahnya, yang bangun PU," terangnya.&nbsp; Sebagai informasi, Pemkot Surabaya menetapkan batas waktu pengosongan Kampung Taman Pelangi, Jalan Jemur Gayungan, Kota Surabaya pada Jumat (12/12). Namun, masih ada 7 warga yang enggan meninggalkan rumah mereka.&nbsp; Mereka bersikeras tetap tinggal, karena mengaku belum memperoleh kompensasi atas pembongkaran permukiman tersebut. Banner penolakan pun terpasang di pintu masuk Kampung Taman Pelangi.&nbsp; &ldquo;Mohon jangan digusur sebelum ganti rugi diberikan. Mohon diperhatikan, kami tidak akan pindah sebelum hak kami diberikan, warga Jemur Gayungan RT 1/ RW 3, Kelurahan Gayungan," tulis banner tersebut.&nbsp;

Pemkot Surabaya telah menyiapkan dana Rp 57 miliar untuk ganti rugi warga Kampung Taman Pelangi yang terkena proyek flyover Taman Pelangi

Pemkot Surabaya Klaim Siapkan Rp 57 Miliar untuk Warga Terdampak Proyek Flyover Taman Pelangi

<div id="m#msg-f:1825755526349985660" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/Screenshot_2025-03-05-19-14-57-282_comgoogleandroidgm-edit-2522607926.jpg" alt="Pembebasan lahan di Jemur Gayungan Gang 1, RT 02/RW 03 untuk pembangunan underpass Taman Pelangi dikeluhkan warga. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pembebasan lahan di Jemur Gayungan Gang 1, RT 02/RW 03 untuk pembangunan underpass Taman Pelangi dikeluhkan warga. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1825755526349985660-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Sejumlah warga Jemur Gayungan Gang 1, RT 02/RW 03, Surabaya, masih dihadapkan pada ketidakpastian terkait pembebasan lahan untuk proyek pembangunan underpass Taman Pelangi. Mereka merasa proses ganti rugi tidak adil serta belum ada solusi jelas dari pemerintah bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat proyek tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015725075/tak-banyak-orang-tahu-6-kebiasaan-sehari-hari-yang-dapat-melemahkan-daya-ingat-dan-kesehatan-otak">Tak Banyak Orang Tahu, 6 Kebiasaan Sehari-Hari yang Dapat Melemahkan Daya Ingat dan Kesehatan Otak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tarni (75), salah satu warga terdampak, mengungkapkan kebingungannya setelah rumahnya dibongkar. "Katanya ada ganti rugi, tapi nilainya tidak sama untuk semua orang. Kami yang tidak punya tempat tinggal harusnya dipikirkan oleh pemerintah," tuturnya kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keluhan serupa disampaikan oleh Huyu Suparmanto (54), warga lain yang kini terpaksa tinggal di mushola karena sudah tidak sanggup membayar kos. Ia hanya mendapat ganti rugi untuk bangunan rumahnya, sedangkan tanah tempat rumahnya berdiri tidak termasuk dalam pembebasan karena statusnya hanya pinjam pakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya cuma dapat Rp39 juta untuk bangunan rumah. Uangnya sudah saya gunakan untuk bayar kos dan membantu saudara saya, tapi sekarang sudah habis. Saya juga kesulitan mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Akhirnya saya tinggal di mushola," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa warga lainnya juga masih menunggu pencairan uang ganti rugi mereka yang tertunda akibat sengketa kepemilikan tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagian warga memiliki sertifikat tanah, tapi ada juga yang hanya memiliki surat pinjam pakai. Karena itu, uang ganti ruginya masih ditahan di kejaksaan sampai permasalahan ini selesai," kata Huyu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi mereka yang terdampak proyek ini.</div> <div dir="auto">"Seharusnya ada bantuan seperti rumah susun atau tempat tinggal sementara," kata Tarni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal ini, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Surabaya, Farhan Sanjaya, menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan masih berlangsung. Dari total 29 bidang tanah (persil) yang harus dibebaskan, 13 persil sudah selesai, sementara 16 lainnya masih dalam tahap penyelesaian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, 13 persil telah selesai dibebaskan, sedangkan 16 lainnya masih dalam proses karena ada kendala administratif, termasuk permasalahan warisan dan sengketa kepemilikan," terang Farhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menargetkan seluruh proses pembebasan lahan bisa rampung pada pertengahan tahun ini. "Kami berupaya menyelesaikan semua dalam triwulan kedua tahun ini sesuai dengan arahan yang telah diberikan," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait mekanisme ganti rugi, Farhan menyebut bahwa harga tanah sudah ditentukan berdasarkan hasil appraisal dan telah disepakati oleh pemilik lahan yang telah menerima pembayaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk 13 persil yang sudah selesai, proses pembayaran dilakukan langsung sesuai dengan hasil appraisal," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan bahwa proyek underpass Taman Pelangi masih berada dalam tahap pembebasan lahan serta finalisasi desain. "Desain masih kami matangkan karena ada faktor sungai dan rel kereta api yang perlu diperhitungkan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menambahkan bahwa proyek ini kemungkinan baru bisa mulai dibangun tahun depan. "Kami masih dalam tahap persiapan, jadi kemungkinan konstruksinya baru bisa dimulai tahun depan setelah semuanya siap," katanya.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Sejumlah warga Jemur Gayungan Gang 1, RT 02/RW 03, Surabaya, masih dihadapkan pada ketidakpastian terkait pembebasan lahan untuk proyek

Warga Jemur Gayungan Keluhkan Pembebasan Lahan untuk Proyek Underpass Taman Pelangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/yakin-frontage-road-bulog-selesai-tiga-bulan_m_136319.jpeg" alt="SEGERA DIGARAP: Pos penjagaan di depan kantor Dolog menunggu diratakan untuk proyek frontage road." width="100%">
<figcaption>SEGERA DIGARAP: Pos penjagaan di depan kantor Dolog menunggu diratakan untuk proyek frontage road.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dua alat berat sudah didatangkan di halaman Bulog Divre Jatim Kamis (8/6). Pembebasan lahan untuk jalur penyangga atau frontage road (FR) akhirnya dimulai.  Dirut PT Rudy Jaya, kontraktor FR, Ibnu Ghofur girang dengan terselesaikannya masalah pembebasan lahan Bulog. Dia sempat khawatir pengerjaan bakal molor karena menunggu rekomendasi pusat. Selama ini pelepasan aset Bulog memang memerlukan proses birokratis hingga ke Kementerian BUMN dan Bulog pusat. &rdquo;Kalau begini bisa cepat,&rdquo; kata dia.  Salah satu paket pekerjaan kontraktor adalah membuat jembatan di atas saluran antara Jemur Gayungan dan kantor Bulog. Tahun lalu bangunan milik warga dibongkar untuk membuat jembatan tersebut. Namun, tetap saja proyek tidak bisa dikerjakan lantaran sisi Bulog belum dibebaskan.  Setelah 1.414 meter persegi lahan Bulog dibebaskan, kontraktor berencana mengerjakan jembatan tersebut terlebih dahulu. Rencananya pengerjaan jembatan dimulai pekan depan. &rdquo;Setelah alat beratnya bisa masuk, pekan depan kita kerjakan,&rdquo; lanjut dia.  Hingga hari itu gedung ATM yang telah dirobohkan. Ada pos penjagaan dan satu baliho yang harus dibongkar sebelum kontraktor membuat jembatan.  Setelah pembongkaran FR tuntas, kontraktor mulai membuat saluran dan jalur pedestrian. Puluhan box culvert atau beton gorong-gorong sudah terparkir di pinggir jalan sejak lama.   PLN juga bakal memindahkan tiang listrik di depan kantor Bulog untuk kali kedua. Tahun lalu tiang listrik dipindahkan untuk sementara karena lahan Bolog belum bebas. Pemindahannya sempat menghambat pengerjaan FR selama dua bulan. Namun, kontraktor telah berkoordinasi dengan PLN. &rdquo;Saya jamin nanti tidak ada masalah. Pengerjaan tetap sesuai jadwal,&rdquo; kata dia.  Di sisi utara, pengerjaan saluran masih terus dirampungkan. Kontraktor tinggal menyambung saluran di depan Dinas Kesehatan Jatim ke saluran yang melintasi perkampungan Jemur Gayungan. Pengerjaan itu bakal dilakukan dengan menutup FR selama tiga hari.  Ibnu memastikan penyambungan saluran tersebut menunggu seluruh rumah warga dibebaskan. Sebab, dia telah memperkirakan dampak penutupan tersebut bakal menimbulkan kemacetan panjang. Karena itu, kontraktor harus membuatkan jalan alternatif sebelum penutupan.  Sementara itu, Humas Bulog Divre Jatim Andrew Ramadhan menyatakan, Bulog mendukung program pembangunan pemkot. Pihaknya juga berharap pengerjaan cepat terwujud. Dengan demikian, keluar masuk kendaraan ke Bulog tetap lancar. &rdquo;Kurang lebih selesai tiga bulan. Info dari kontraktornya,&rdquo; kata dia. (sal/c10/oni)

Yakin Frontage Road Bulog Selesai Tiga Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mereka-jadi-miliarder-setelah-pembebasan-lahan-frontage-road_m_101028.jpeg" alt="CALON MILIARDER: Samah berfoto di luar rumahnya. Tembok rumah itu sudah diberi tanda siap dibongkar dan telah dibayar lunas oleh Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>CALON MILIARDER: Samah berfoto di luar rumahnya. Tembok rumah itu sudah diberi tanda siap dibongkar dan telah dibayar lunas oleh Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure>Pemkot meratakan 24 rumah di Jemur Gayungan untuk pelebaran jalur penyangga atau frontage road (FR) tahun ini. Sebagian besar warga sudah pindah dan menerima ganti rugi. Mereka menjadi jutawan setelah pembebasan. Bahkan miliarder. Sebagian telah pindah. Namun, ada juga yang masih bertahan.  SALMAN MUHIDDIN  SEMAH duduk melamun di warung kopinya pada Jumat siang (6/1). Dia menopang dagu, menunggu pembeli yang mampir. Nenek berusia 75 tahun itu membuka usaha warung tepat di belakang gang Jemur Gayungan II. Saat itu jam menunjukkan pukul 12.20. Sebentar lagi warungnya ramai. Dikunjungi pembeli dari buyaran salat Jumat. &rsquo;&rsquo;Lumayan. Wis (sudah, Red) Rp 100 ribu,&rsquo;&rsquo; ujar Semah sambil mengaduk secangkir kopi. Di warung selebar dua meter tersebut, Semah mengais rezeki. Penghasilannya tidak tentu. Kalau jualan sepi, dia hanya dapat Rp 80 ribu.&nbsp;Dia banyak melamun belakangan ini. Mikir. Warung dan rumahnya terkena pelebaran jalan. Tandanya adalah tulisan cat semprot biru berlogo Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.&nbsp;Bangunan ini siap dibongkar karena sudah dibayar lunas oleh Pemerintah Kota Surabaya. Begitu bunyi tulisan tersebut. Semah tidak dapat membaca. Tetapi, dia tahu gedung dua tingkat itu rata dengan tanah sebentar lagi. Tidak lama kemudian, dua petugas provos dari Polda Jatim datang. Keduanya memesan mi rebus instan. Datang lagi sejumlah warga yang memesan kopi. Dua bangku yang tersedia tidak cukup ditempati. Melihat warungnya masih ramai seperti itu, dia belum sepenuhnya ikhlas bila warungnya dibongkar. &rsquo;&rsquo;Kalau warung dibongkar, aku tak dodolan gawe meja pinggir dalan (berjualan memakai meja di pinggir jalan, Red),&rsquo;&rsquo; ucapnya.&nbsp;Sejam kemudian, warungnya sepi lagi. Semah mengungkapkan bahwa dulu rumah yang ditempatinya tidak terletak di tepi jalan. Jalan A. Yani sisi barat saat ini merupakan hasil pembebasan lahan pada 1973. Waktu itu presiden Indonesia masih dijabat Soeharto. Sisi barat Jalan A. Yani adalah hutan bambu ketika itu. Kawasan Jemur Gayungan disebut Kampung Gogol. Kampung para petani. Empat dekade lalu hanya terdapat 24 rumah di Jemur Gayungan. Berjarak. Tidak dempet-dempet seperti saat ini. Warung yang ditempati Semah dulu berada di tengah-tengah kampung. Sekarang menjadi nol jalan.&nbsp;Di sela-sela perbincangan, muncul Sumiati, putri tiri Semah. Dia adalah anak Tarmidi, suami Semah. Meski begitu, Semah menganggap Sumiati sebagai anak sendiri. Sebab, Sumiati selalu merawatnya. Membelikan baju, sandal, dan makanan. Semah tahu ada gelontoran uang setelah pembebasan tanah nanti. Dia bercita-cita berangkat umrah dengan Sumiati. Dia juga berharap dapat sejumlah uang atas pembebasan tanah rumah seluas 294 meter persegi tersebut. &rsquo;&rsquo;Titik gak popo. Tak lebokno masjid. Gawe sangu akherat (Sedikit tidak masalah. Saya masukkan ke masjid. Untuk bekal di akhirat, Red),&rsquo;&rsquo; kata Semah, lalu memandang wajah Sumiati yang duduk di sebelahnya. Sumiati terdiam. Dalam lubuk hatinya, dia juga ingin berangkat umrah. Salat di hadapan Kakbah. &rsquo;&rsquo;Inginnya sekeluarga tak ajak kabeh (saya ajak semua, Red),&rsquo;&rsquo; ujar ibu tiga anak tersebut. Tanah seluas 294 meter persegi tanah itu dihargai Rp 5,6 miliar. Namun, duit sebanyak itu tidak bakal diterimanya utuh. Tanah Semah dibagi menjadi dua bidang. Bidang pertama seluas 138 meter persegi. Uang untuk pembebasan Rp 2,6 miliar sudah dicairkan pemkot. Tetapi, sertifikat tersebut telah dijaminkan untuk utang. Karena Semah tidak mampu membayar, rumahnya dilelang. Laku Rp 1,4 miliar. Tetapi, Semah hanya memperoleh duit Rp 600 juta. Sebab, utang Rp 400 juta sudah membengkak menjadi Rp 800 juta. Otomatis, pihak yang membeli tanah Semah dalam lelang akan untung Rp 1,2 miliar setelah lahan itu dibebaskan pemkot. Saat anak-anak Sumiati masih kecil, suaminya meninggal. Dia harus menghidupi keluarga seorang diri. Karena itulah, dia terpaksa berutang. Saat ini masih ada tanah Semah seluas 156 meter persegi yang dihargai hampir Rp 3 miliar. Namun, uang dari pemkot belum bisa dicairkan. Sebab, Sumiati tidak memegang sertifikat tanah. Lagi-lagi, sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan utang. Tetapi, kali ini tanah itu belum sampai dilelang. Jadi, Semah masih menerima duit pembebasan tanah tersebut.&nbsp;Pada Rabu (4/1), juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mendatangi rumahnya. Mereka menanyakan alasan Sumiati tidak segera mengambil uang pembebasan yang dititipkan pemkot ke PN Surabaya. Setelah Sumiati menjelaskan keadaannya, barulah juru sita menawarkan surat persetujuan. &rsquo;&rsquo;Saya tanda tangani setelah diberi tahu akan cair. Nanti untuk bayar utang,&rsquo;&rsquo; jelasnya.&nbsp;Jika dihitung, uang yang didapatkannya setelah membayar utang tinggal Rp 2,6 miliar. Uang itu masih ditambah dengan Rp 600 juta dari lelang rumah pertamanya. Total, masih ada Rp 3,2 miliar. Rencananya, uang tersebut digunakan untuk memulai hidup baru. Mencari rumah di pinggir jalan. Untuk membuka warung kopi.&nbsp;Beberapa tahun belakangan, Sumiati memang membuka usaha warung kopi. Tidak jauh dari warung milik Semah. Lokasinya strategis. Di pinggir jalan di seberang bundaran Dolog. Dalam sehari, penghasilannya mencapai Rp 1,3 juta. Sayangnya, saat usahanya mulai berkembang, warung yang dia miliki terkena pembebasan lahan. Nasib. Sumiati sudah mencari tanah di Ketintang, Pagesangan, dan Sukodono. Mencarikan rumah bagi anak-anaknya. Seluruh rumah yang dia incar berada di pinggir jalan. Tetapi, dia anggap tidak satu pun setara dengan rumah yang ditempatinya saat ini. Tingkat strategisnya tidak sebanding. Namun, Sumiati tidak tergesa-gesa membeli rumah. Dia masih punya tempat tinggal di dalam bundaran Dolog. Wujudnya rumah kos 8 kamar. Sudah dikosongi 2 kamar untuk ditempati. Sebab, pada Februari nanti, rumah-rumah mulai dibongkar Pemkot Surabaya. Anak pertama Sumiati, Muhammad Harun, pindah ke rumah istrinya di Tenggilis Mejoyo. Pria 35 tahun tersebut pindah bersama istri dan tiga anaknya. Otomatis, hidup Sumiati lebih sepi. &rsquo;&rsquo;Ingin saya tetap satu rumah biar saya tetap bisa mengontrol anak-anak,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Salah satu yang dia sayangkan saat pembebasan adalah hilangnya uang sewa dua reklame di lahannya. Setiap tahun dia memperoleh Rp 60 juta dan Rp 55 juta. Total Rp 115 juta. Tahun ini harganya dinaikkan, tetapi wurung (batal) karena pembebasan lahan. &rsquo;&rsquo;Enak. Mangan, turu, mangan, turu oleh duit (makan, tidur, makan, tidur dapat uang),&rsquo;&rsquo; ungkap Sumiati, lalu terkekeh.&nbsp;Namun, semua itu harus dia ikhlaskan. Yang terjadi biar terjadi. Sumiati tidak ingin terlalu banyak berpikir. Meski &rsquo;&rsquo;hanya&rsquo;&rsquo; menerima Rp 3,2 miliar, bisnis warung kopinya terhenti, sampai penghasilan dari sewa reklame hilang, Sumiati tetap bersyukur. Masih ada kesempatan memulai hidup baru. &rsquo;&rsquo;Disyukuri dan dibikin seneng saja. Kalau sakit, saiki enteke akeh (sekarang habisnya banyak, Red),&rsquo;&rsquo; terang perempuan berusia 53 tahun tersebut. Tidak jauh dari rumah Sumiati, ada juga Saman yang masih menempati rumahnya. Dia tidak mau melepas tanahnya meski sudah didatangi juru sita. &rsquo;&rsquo;Saya tidak mau menghambat kepentingan umum. Tapi, harganya belum adil,&rsquo;&rsquo; tegas nenek lima cucu tersebut.&nbsp;Dia memiliki tanah seluas 230 meter persegi. Lahan seluas 200 meter persegi terkena pembebasan. Nilai tanah per meter dalam konsinyasi hanya Rp 8 juta. Jadi, dia mendapatkan Rp 1,6 miliar. Saman berharap tanahnya dihargai Rp 14 juta per meter. Sebab, rumahnya tidak jauh dari jalan raya.&nbsp;Wujud depan rumah Saman adalah toko kelontong. Dia menjual berbagai macam kebutuhan sembako. Ada beras, rokok, air mineral, sabun, hingga sampo. Dalam sehari, omzet yang dia terima mencapai Rp 2 juta. &rsquo;&rsquo;Pokoknya, keuntungan bersih setiap bulan Rp 7 juta,&rsquo;&rsquo; paparnya.  Karena pembebasan tersebut, Saman selalu kepikiran. Batuk yang dideritanya tidak sembuh-sembuh selama empat bulan terakhir. Suaminya menderita stroke.  Tiga anak perempuannya sudah berkeluarga.&nbsp;Dia masih belum memikirkan akan tinggal di mana setelah rumahnya dibongkar. Yang jelas, dia bakal ikut anaknya. (*/c14/dos/sep/JPG)

Mereka Jadi Miliarder setelah Pembebasan Lahan Frontage Road

jemur gayungan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jemur gayungan

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Klaim Siapkan Rp 57 Miliar untuk Warga Terdampak Proyek Flyover Taman Pelangi

Warga Jemur Gayungan Keluhkan Pembebasan Lahan untuk Proyek Underpass Taman Pelangi

Yakin Frontage Road Bulog Selesai Tiga Bulan

Mereka Jadi Miliarder setelah Pembebasan Lahan Frontage Road

Download Aplikasi JawaPos.com