<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/InShot_20240402_114552689-926451942.jpg" alt="Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di rapat Komisi A gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di rapat Komisi A gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan kembali membuat layanan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan di gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5). Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan secara langsung.&nbsp; "Nanti ada layanan jemput bola di Balai Kota insha allah hari Rabu," ujar Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin kepada JawaPos.com, Senin (5/5). Adapun layanan yang bisa dilakukan antara lain perekaman dan pencetakan KTP-el, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Khusus Warga DKI Jakarta bisa melakukan cetak KTP-el yang rusak, hilang atau ganti foto berhijab. Serta cetak KIA (Kartu Identitas Anak), update kartu keluarga, penerimaan berkas akta kelahiran dan akta kematian.&nbsp; "Untuk KTP-el hilang, wajib membawa surat kehilangan dari kepolisian," katanya. Diketahui, layanan jemput bola sebelumnya telah dilaksanakan di Kebayoran Park Mal pada Sabtu dan Minggu kemarin. Selain layanan Dukcapil, masyarakat juga dapat mengurus layanan perizinan dan non-perizinan lainnya dari berbagai instansi yang tergabung dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendukung program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Goes to Mal dan jemput bola Dukcapil yang dilaksanakan di berbagai pusat perbelanjaan dan ruang publik di Jakarta. Hal itu sebagai upaya menghadirkan layanan perizinan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. "Saat ini, pusat perbelanjaan atau mal telah menjadi salah satu ruang publik yang paling banyak dipilih masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan melakukan berbagai aktivitas bersama, terutama pada akhir pekan," ungkap Wagub Rano.

Pemprov DKI Jakarta akan menggelar layanan jemput bola untuk administrasi kependudukan di Balai Kota, Rabu (7/5).

Pemprov DKI Jakarta Kembali Gelar Disdukcapil Jemput Bola Rabu Ini, Cek Lokasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ROADSHOW-PERIZINAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Para pelaku usaha tidak perlu lagi bersusah payah mengurus perizinan produk mereka. Dinas Perizinan Pemprov Jatim memiliki program road show untuk melayani perizinan hingga ke kecamatan. Sebagaimana kemarin (2911) yang dirasakan para pelaku usaha di Kecamatan Manyar. Datangnya layanan perizinan di Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, itu disambut antusias oleh para pelaku usaha kecil dan menengah. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan daya jual produk mereka masing-masing. Terutama untuk sertifikasi halal. ’’Hari ini kami fasilitasi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal di Manyar,’’ ucap perwakilan pusat halalan toyyiban Universitas Muhammadiyah Gresik Abdul Kholid Achmad kemarin. Menurut dia, antusiasme para pelaku usaha di wilayah Manyar cukup tinggi dalam menyambut fasilitasi perizinan oleh Pemprov Jatim tersebut. Itu dilihat dari beberapa pelaku usaha yang sudah melakukan konsultasi. Apalagi, kebanyakan di antara mereka terdeteksi di akun resmi halalan toyyiban sudah melakukan sertifikasi halal. ’’Sangat bagus karena sertifikasi halal ini sangat penting bagi pelaku usaha,’’ imbuhnya. Kholid menyebutkan, produk yang sudah bersertifikat halal bisa meningkatkan peluang untuk daya saing. Otomatis, daya beli hingga pemasaran di pasar regional, nasional, hingga internasional pun semakin meningkat. ’’Masyarakat Indonesia ini kan mayoritas muslim. Jika ada sertifikasi halal, kepercayaan masyarakat terhadap produk juga akan meningkat,’’ ujar Kholid. Menurut dia, peluang sertifikasi halal tersebut sangat tinggi. Apalagi, itu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat hingga daya beli. Pihaknya berharap para pelaku usaha segera meningkatkan produknya dengan sertifikasi halal. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur Aris Mukiyono menyatakan, terdapat enam petugas yang siap melayani perizinan di program road show tersebut. Dengan begitu, setiap hari ditargetkan 200 produk bisa dilayani. ’’Di Manyar ini, antusiasmenya luar biasa,’’ ucapnya. Memang, lanjut Aris, pihaknya ingin menyasar lebih dalam lagi kepada para pelaku usaha hingga tingkat kecamatan. Itu dilakukan agar pelayanan perizinan bisa lebih mudah. Dengan demikian, produk-produk lokal di pasar mampu bersaing. ’’Kami harap para stakeholder terkait bisa bekerja sama agar pelaku UMKM bisa mudah kami layani,’’ pungkasnya.

Jatim Jemput Bola Layani Perizinan UMKM sampai ke Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/bupati-banyuwangi-11_kali.jpg" alt="LAYANAN UNTUK DIFABEL: Ipuk Fiestiandani (kanan) menyerahkan salinan dokumen kependudukan kepada penyandang tunanetra di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Banyuwangi (27/5). (RAMADA KUSUMA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI)" width="100%">
<figcaption>LAYANAN UNTUK DIFABEL: Ipuk Fiestiandani (kanan) menyerahkan salinan dokumen kependudukan kepada penyandang tunanetra di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Banyuwangi (27/5). (RAMADA KUSUMA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI)</figcaption>
</figure><h3>Ngantor di Desa, Cara Bupati Banyuwangi Jemput Bola Beragam Urusan Warga</h3> Warga melapor langsung ke Bupati Ipuk Fiestiandani, mulai soal infrastruktur, dokumen kependudukan, insentif guru ngaji, sampai anak yang sulit mendapatkan sekolah.  SIGIT HARIYADI, Banyuwangi, Jawa Pos  ---  RAUT muka Supiyati sontak semringah. Cucunya, Irmawati, akhirnya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.  ”Terima kasih, terima kasih Bu Ipuk. Cucu saya akhirnya bisa sekolah,” tuturnya.  Ipuk yang dimaksud nenek warga Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, tersebut adalah Ipuk Fiestiandani. Pada Kamis pekan lalu (27/5), bupati Banyuwangi itu bersama jajaran terkait mengunjungi kediaman Supiyati dan berkoordinasi dengan cepat untuk membantu sang cucu.  Karena gangguan penglihatan yang dialami Irmawati, gadis 16 tahun itu agak telat melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Setelah berbincang beberapa saat, Ipuk lantas menginstruksi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendik Banyuwangi Suratno dan jajaran untuk memfasilitasi pendaftaran Irma di SMP terdekat. Setelah melakukan cek zonasi, Irma lantas didaftarkan di SMP Negeri 3 Muncar melalui jalur afirmasi. Irma pun dinyatakan diterima di sekolah tersebut.  Termasuk di Desa Kumendung, sejak dilantik pada akhir Februari lalu hingga akhir Mei ini sudah sebelas kali Ipuk menghelat program Bunga Desa alias Bupati Ngantor di Desa.  Desa Bayu, Kecamatan Songgon, adalah titik start program tersebut.  Menurut Ipuk, Bunga Desa adalah cara yang dia lakukan bersama Wakil Bupati Sugirah untuk menjemput bola berbagai urusan warga. Di setiap desa, urusan warga dibagi menjadi dua kategori berdasar solusi: jangka pendek dan jangka menengah–panjang.  ”Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada yang perlu waktu seperti infrastruktur,” ujar Ipuk.  Dampaknya, menurut catatan Jawa Pos Radar Banyuwangi, memang sangat terasa pada sisi kecepatan penanganan masalah. Selama sebelas kali ngantor di desa, Ipuk dan jajaran tercatat berhasil menuntaskan 23 ribu permasalahan.  Ribuan permasalahan itu datang dari berbagai sektor. Ada yang tentang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Ada pula sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, kepemudaan, rumah tinggal, dan sebagainya.  Bunga Desa biasanya dihelat pada Rabu atau Kamis. Pada saat ngantor di Desa Kumendung, Jawa Pos Radar Banyuwangi mengikuti langsung intensitas kerja istri mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tersebut.  Ipuk, sebagaimana juga di desa-desa lain yang telah dia pilih sebagai lokasi Bunga Desa, berada di desa tersebut seharian. Sejak pagi hingga sore. Bahkan kadang hingga malam. Tak sendirian, Ipuk juga mengajak para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi.  Di Kumendung, ada belasan kegiatan yang dilakukan orang nomor satu di lingkup Pemkab Banyuwangi tersebut. Mulai mengikuti senam bersama warga lanjut usia dan para siswa SMPN 3 Muncar guna mengampanyekan vaksinasi Covid-19, menghadiri pelatihan pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang diikuti ibu-ibu di RT 2, RW 1, Dusun/Desa Kumendung, sampai meninjau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM yang dipantau juga macam-macam: budi daya jamur tiram, budi daya cacing tanah, produksi genting, hingga produksi besek.  Selain menyemangati, Ipuk juga menanyakan kendala yang dihadapi para pelaku usaha itu untuk mengembangkan usaha mereka. Contohnya, kesulitan pemasaran cacing tanah hasil budi daya warga.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/02/2021/ipuk-fiestiandani-bakal-ngantor-di-desa-dua-kali-dalam-sepekan/">Ipuk Fiestiandani Bakal Ngantor di Desa Dua Kali dalam Sepekan</a>  Mendengar keluhan tersebut, dia meminta agar Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Banyuwangi Arief Setiawan memberikan pembinaan teknik budi daya cacing tanah. Selain itu, dia meminta disperta memfasilitasi pemasaran hasil budi daya tersebut.  Ipuk juga melakukan kegiatan di SDN 1 Kumendung. Di lokasi tersebut, dia menggelar sosialisasi pendidikan responsif gender bagi para kepala taman kanak-kanak (TK), SD, hingga SMP. Dia menegaskan, para kepala sekolah bertanggung jawab mewujudkan pembelajaran responsif gender guna membangun kesadaran tentang kesetaraan gender sejak dini.  Setelah membantu Irmawati, cucu Supiyati, bersekolah, Ipuk mengunjungi pelayanan publik yang dilakukan sejumlah SKPD di kantor Desa Kumendung. Ada beragam layanan yang bisa diakses masyarakat: layanan administrasi kependudukan, layanan perizinan UMKM, layanan pajak bumi dan bangunan (PBB), layanan pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya.  Ratusan orang silih berganti datang ke kantor desa. Ada yang mengurus izin usaha mikro, pembaruan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), hingga mutasi dan atau pembayaran PBB.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sekaligus penanggung jawab Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi Wawan Yadmadi mengatakan, di setiap desa yang menjadi lokasi Bunga Desa, antusiasme warga mengakses layanan publik sangat tinggi. ”Bahkan, di Desa Kumendung ini menjadi rekor baru,” katanya.  Dalam sehari, ada 253 warga yang mengurus izin usaha mikro. Sedangkan selama tiga hari membuka layanan di desa ini, tercatat ada 736 orang yang mengurus izin usaha mikro.  ”Mereka tidak hanya berasal dari Desa Kumendung, tetapi juga dari desa-desa sekitar di wilayah Kecamatan Muncar,” kata dia.  Wawan menambahkan, pihaknya juga membuka layanan konseling alias klinik perizinan di desa yang menjadi lokasi Bunga Desa. ”Jadi, bagi warga yang merasa kesulitan mengurus perizinan, bisa sekalian berkonsultasi,” imbuhnya.  Hal senada dilontarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi Juang Pribadi. ”Selama ini cukup banyak warga yang menunda pengurusan dokumen,” katanya.  Dari berkantor ke desa-desa, Ipuk juga mendapat laporan dari warga bahwa perlu adanya percepatan pencairan insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji. Ada jarak birokrasi yang bisa dipangkas.  ”Langsung saat itu juga saya minta dipercepat. Kendalanya apa, kita urai. Alhamdulillah, sebelum Lebaran kemarin sudah cair untuk ribuan guru PAUD dan guru ngaji,” katanya di sela kegiatan di Desa Kumendung.  Total dalam setahun ini, kata Ipuk, pihaknya sudah memberikan insentif Rp 6,9 miliar untuk guru PAUD dan Rp 8,7 miliar untuk guru ngaji. Ada pula beberapa urusan infrastruktur yang langsung dieksekusi dalam kegiatan Bunga Desa maupun dimasukkan perencanaan untuk semester kedua tahun ini. ”Misalnya, soal akses di lereng Gunung Raung, juga irigasi di sejumlah desa,” imbuh Ipuk.  Urusan lain yang dituntaskan adalah administrasi kependudukan. ”Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa. Ada warga tinggal di desa, di perkebunan yang aksesnya jauh. Sebagian layanan memang online, tapi kan tidak semua warga punya smartphone,” katanya.  Karena itu, lanjut dia, layanan didekatkan ke tempat-tempat yang tidak gampang diakses tersebut.  Kalangan difabel di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu juga diperhatikan.  Kini mereka bisa mengakses layanan salinan dokumen administrasi kependudukan (adminduk), seperti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran dengan huruf braille. Layanan tersebut bisa diakses sejak awal tahun ini.  Juang menambahkan, syarat untuk mengakses layanan itu cukup mudah. Bagi kalangan tunanetra yang sudah memiliki KTP, KK, dan akta kelahiran, cukup membawa dokumen aslinya ke kantor dispendukcapil atau Mal Pelayanan Publik maupun Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi.  Selain itu, bisa juga mengakses layanan on the spot di kantor-kantor desa selama Program Bunga Desa. ”Petugas akan langsung mencetak salinan dokumen adminduk dengan huruf braille,” katanya.  Maka, kegembiraan seperti yang dirasakan Supiyati tadi kini juga dirasakan Siswanto, pelajar SMA luar biasa. ”Sekarang kalau ada yang tanya NIK, saya bisa langsung menjawab tanpa harus meminta bantuan orang lain untuk membacakan,” katanya.

11 Kali ”Bunga Desa,” Ribuan Permasalahan Tertangani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201110-WA0060.jpg" alt="Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Timur Aris Mukiyono menemui nelayan pada Selasa (10/11). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Timur Aris Mukiyono menemui nelayan pada Selasa (10/11). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jawa Timur memiliki komoditas perikanan yang cukup menjanjikan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi layanan perizinan dengan sistem jemput bola.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Timur Aris Mukiyono mengungkapkan, salah satu dokumen yang dibutuhkan nelayan adalah surat izin penangkapan ikan (SIPI). ”Dokumen ini menjadi dasar mereka untuk bekerja. Dengan begitu, aktivitas mereka dianggap legal oleh pemerintah,” tutur Aris Mukiyono pada Selasa (10/11).  Namun, dia mengakui, banyak nelayan yang belum memiliki itu. Salah satunya karena nelayan kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen tersebut. ”Sehingga, sistem jemput bola akan dilakukan,” ujar Aris Mukiyono.  Menurut dia, ke depan, DPMPTSP Jawa Timur menggunakan kendaraan keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk melayani pengurusan dan penerbitan surat izin. Termasuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin operasi menggunakan genset. ”Layanan itu, kami berikan gratis,’’ tutur Aris.  Ada beberapa daerah yang sudah dilayani. Antara lain, Sumenep, Lamongan, Malang, dan Trenggalek. Hingga kini, mobil tersebut berkeliling di pesisir pantai di Jawa Timur. ”Mereka banyak yang mendaftar dan mengurus legalitas itu. Banyak yang mendukung dengan positif,’’ terang Aris Mukiyono.  Persyaratan mengurus layanan tetap sama. Yakni surat permohonan, fotokopi SIUP, fotokopi grosse, fotokopi buku kapal perikanan, spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, dan gambar rencana umum kapal.  ”Dulu, nelayan kesulitan karena harus bolak-balik untuk mengurus dokumen tersebut. Mereka butuh waktu mengurus SIUP, lalu mengurus SIPI. Kini dokumen tersebut diurus pada satu tempat yang berada di sekitar mereka,” tutur Aris Mukiyono.  Selain itu, lokasi pengurusan yang dekat membuat waktu kerja nelayan tidak terganggu. Mereka cukup meluangkan waktu satu hari untuk mengurus. Bila dilihat dari data DPMPTSP, total berkas yang ditangani dalam satu bulan terakhir mencapai 259 perizinan. ”Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan, yakni 110 perizinan,” ucap Aris Mukiyono.  Dia menambahkan, program itu sesuai dengan target Gubernur Khofifah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. ”Dengan begitu, warga merasakan pemerintah hadir untuk masyarakat,’’ kata Aris Mukiyono.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=tVKWARA2oOQ

Mudahkan Legalitas Usaha Nelayan, Pemprov Jatim Buat Mobil Keliling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG_20191212_091036.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat tak perlu lagi mengeluarkan ongkos lebih untuk mengakses layanan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan siap berkeliling menyambangi wilayah-wilayah terpencil dengan Mobile Customer Service (MCS).  Tak jauh beda dengan pelayanan di kantor cabang, MCS dapat melayani seluruh administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Mulai dari pendaftaran peserta baru, pencetakan kartu peserta, perubahan data kepesertaan seperti pindah fasilitas kesehatan, perubahan kelas perawatan, penambahan anggota keluarga, sampai urusan pengaduan.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, setiap hari MCS BPJS Kesehatan akan berkeliling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kantor cabang BPJS Kesehatan di masing-masing wilayah. Informasi jadwal MCS secara berkala bisa dilihat di akun media sosial BPJS Kesehatan.  "Misal di puskesmas ini, diumumkan setiap Kamis. Jadi masyarakat nggak perlu lagi ke kantor cabang untuk mengurus administrasi," ujarnya saat di sela kunjungan ke Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Kamis (12/12).  Anita Rosilawati, 60, mengaku sangat terbantu dengan layanan ini. Dia sempat panik karena aplikasi mobile JKN miliknya tak bisa diakses.  "HP saya habis di-restart, terus nggak bisa. Saya jadi nggak bisa bayar BPJS," keluhnya.  Untungnya Tengku Fitria, petugas jemput bola MCS dengan sigap membantunya. Setelah dicek, ternyata Anita hanya lupa password aplikasi JKN-nya. Sehingga tak bisa lagi masuk dan mengakses virtual account untuk bayar iuran.  "Tadi ketahuan nunggak tiga bulan. Beliau belum tahu kalau sebetulnya bayar iuran bisa di Indomaret. Jadi bingung," jelasnya.  Fitria pun membantu Anita untuk reset password. Sebelum akhirnya dibantu proses administrasi di bagian IT MCS.

Jemput Bola Mudahkan Masyarakat, BPJS Kesehatan Luncurkan MCS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/30-ribu-warga-belum-rekam-e-ktp-disdukcapil-jemput-bola_m_147339.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) telah berlangsung sejak lama, namun masih ada saja warga yang belum proses tersebut. Di Kota Batam saat tercatat 30 ribu jiwa yang sudah wajib memiliki KTP tapi belum melakukan perekaman e-KTP. Angka tersebut merupakan per Juli 2017. Sementara penduduk yang sudah merekam mencapai 720 ribu warga. "Dari total keseluruhan masih ada empat persen lagi warga yang belum merekam," kata Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidar, seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (29/7) Dia menargetkan perekaman ini bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2017 ini. Untuk itu pihaknya mengambil langkah cepat dengan melakukan perekaman keliling hingga ke sekolah-sekolah tingkat SMA sederajat. "Tujuannya percepatan sebenarnya, jadi kami jemput bola," ujarnya. Selain itu, Said mengimbau kepada warga yang tidak bisa datang ke kantor kecamatan untuk merekam karena alasan sakit, pihaknya meminta kepada keluarga untuk menginformasikan ke pihak kecamatan. "Kami akan datang dan merekam di rumah warga, beberapa warga telah menjalani perekaman di rumah karena tak sanggup menuju kantor camat," terangnya. Percepatan perekaman ini untuk menunjang sistem digital yang dicanangkan pemerintah, dimana tahun 2019 nanti e-KTP memiliki beberapa fungsi, termasuk untuk pengurusan perpajakan dan lainnya. "Jadi cukup satu kartu saja dengan multi fungsi di dalamnya," sebut Said. Mantan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Batam ini menambahkan meskipun blanko e-KTP belum tersedia, warga diminta tetap melakukan perekaman. "Karena ini masalah data, wlau blanko tak ada, masih ada surat keterangan sebagai pengganti e-KTP dan itu berlaku untuk semua pengurusan," ungkapnya.

30 Ribu Warga Belum Rekam e-KTP, Disdukcapil Jemput Bola

jemput bola

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jemput bola