<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/faf5e0a5-2a47-4695-a7cc-51e91edf47b1-4225235489.jpeg" alt="Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary. (MCH)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary. (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nasib tragis dialami oleh SM warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Ia ditemukan tidak bernyawa di tengah gurun Jumum, Arab Saudi pada Selasa (27/5). Usut punya usut, SM yang diketahui berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas islam di Madura bukan lah jemaah haji resmi. Ia hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang nekat berhaji dengan visa travel multiple. Kabar duka ini dibenarkan oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary. Ia mengatakan pada Selasa (27/5), aparat keamanan Arab Saudi menemukan tiga WNI dalam kondisi dehidrasi di area gurun Jumum, Makkah. "Satu WNI atas nama SM ditemukan telah meninggal dunia (karena dehidrasi berat), sementara dua WNI lainnya atas nama J dan S, berhasil diselamatkan," ujar Konsul Jenderal Yusron. Sebelum kejadian, SM bersama 10 WNI sempat terjaring razia oleh aparat keamanan Arab Saudi karena mencoba berhasil dengan visa non haji. Mereka pun diusir ke Kota Jeddah. Alih-alih menyerah, SM malah balik lagi ke perbatasan Makkah dengan menyewa taksi gelap. Namun, ditengah gurun panas yang gersang, sopir taksi tiba-tiba panik karena khawatir terjaring patroli drone militer Saudi. Sopir taksi pun memutuskan untuk menurunkan SM bersama WNI lainnya di tengah gurun. Petaka pun terjadi. SM mengalami dehidrasi berat, tubuhnya tak kuasa menahan terik matahari di padang pasir. Patroli drone militer Arab Saudi akhirnya menemukan mereka. SM ditemukan tak bernyawa. "Sementara J dan S dibawa ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan kembali diusir ke Kota Jeddah," kata dia. Terpisah, Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi, enggan berkomentar ketika ditanya mengenai kabar meninggalnya SM di gurun Jumum saat mencoba masuk Makkah lewat jalur ilegal. &rdquo;Untuk menjadi perhatian, seluruh jajaran Kemenag Kabupaten tidak boleh memberitakan tentang (jamaah) haji tidak resmi,&rdquo; jawab Mawardi, dikutip dari Radar Madura, Jawa Pos Group, Senin (2/6).

Dosen asal Madura ditemukan meninggal di gurun Arab Saudi saat berusaha berangkat haji dengan visa ilegal.

WNI Asal Pamekasan yang Meninggal di Gurun Ternyata Jemaah Haji Ilegal, Nekat Gunakan Visa Travel

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tod-bandara-soekarno-hatta-soft-opening-besok_m_191451.jpeg" alt="Ilustrasi Bandara Soekarno Hatta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bandara Soekarno Hatta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Bandara Soekarna Hatta berhasil menggagalkan 10 calon jamaah haji ilegal. Para calon jamaah ilegal itu berasal dari Banjarmasin dan hendak terbang ke Tanah Suci melalui Malaysia, menggunakan pesawat Malindo Air OD 315 dengan visa kerja. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan masyarakat untuk tidak tergoda dengan tawaran pemberangkatan haji yang murah. Ia mengingatkan, haji merupakan ibadah suci, sehingga harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur. "Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur,&rdquo; kata Dahnil kepada wartawan, Minggu (20/4). Dahnil mengapresiasi tindakan tegas aparat Kepolisian bersama petugas Imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 calon jamaah haji ilegal menggunakan visa kerja. Ia menegaskan, penertiban terhadap jamaah Ilegal penting untuk menjamin kualitas layanan haji, serta rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah resmi. &nbsp;"Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,&rdquo; tegas Dahnil. Sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji, lanjut Dahnil, pihaknya telah melakukan koordinasi erat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, khususnya untuk penyelenggaraan haji 2026 untuk menangani persoalan jamaah haji ilegal. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi juga sudah melakukan pengetatan larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025. "Alhamdulillah di tahun 2025 ini arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan," ujar Dahnil. Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan saat ini para calon jamaah haji ilegal, tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan secara ilegal. "Kami juga Berkoordinasi dengan Kepolisian RI, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal," pungkasnya. &nbsp;

Polisi berhasil menggagalkan 10 calon jamaah haji ilegal di Bandara Soetta, BPH ingatkan masyarakat untuk tidak tergoda tawaran haji murah.

Polisi Gagalkan 10 Calon Jamaah Haji Ilegal di Bandara Soetta, BPH Ingatkan Tak Tergiur Tawaran Pemberangkatan Haji Mura

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jelang penyelenggaraan ibadah haji, upaya berangkat haji melalui jalur non prosedural masih terus terjadi. Terakhir, 10 orang calon jemaah haji ilegal berhasil digagalkan keberangkatakannya ke Tanah Suci oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta dan Direktorat Imigrasi Kementerian Imigrasi.&nbsp; Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, dari informasi yang diterima olehnya, 10 orang WNI tersebut diketahui berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Rombongan hendak bertolak ke Arab Saudi melalui Malaysia menggunakan pesawat Malindo Air OD 315.&nbsp; Petugas kepolisian dan imigrasi awalnya sempat terkecoh lantaran mereka menggunakan atribut layaknya jamaah umrah. Namun mereka menyadari bahwa ibadah umrah tengah ditutup lantaran tengah dilakukan persiapan jelang penyelenggaraan ibadah haji.&nbsp; Kecurigaan petugas imigrasi kian besar tatkala jenis visa yang digunakan oleh mereka mengarah pada upaya pemberangkatan yang non prosedural. &ldquo;Mereka menggunakan visa kerja,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (20/4).&nbsp; Danhil mengungkapkan, langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia. Penertiban terhadap jemaah ilegal ini juga merupakan sebuah keharusan untuk menjamin kualitas layanan haji, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah resmi. &ldquo;Ini juga upaya melindungi para calon jemaah (jalur ilegal, red) dari potensi risiko yang ada,&rdquo; ungkapnya. Misalnya, risiko hukum ataupun kendala lainnya.&nbsp; Lebih lanjut dia menyampaikan, sejak dibentuknya BP Haji, pihaknya telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait penanganan persoalan jemaah haji ilegal. Khususnya, untuk penyelenggaraan haji 2026. Hal ini ditanggapi positif oleh pihak Saudi. Pada tahun 2025 ini, Saudi pun telah mulai menerapkan berbagai kebijakan pengetatan.&nbsp; Diantaranya, larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025. Sejalan dengan itu, lanjut dia, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dia berharap, agar pihak berwajib bisa bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji ilegal.&nbsp; &ldquo;Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Pol. Ronald Sipayung meyebut, para calon jemaah tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan ilegal ini. Mereka diketahui telah membayar sejumlah uang kepada pihak travel agar bisa berangkat haji tanpa antri. Nilainya bervariasi antara Rp100-200 juta per orang. Imbauan agar WNI tidak berupaya pergi haji melalui jalur ilegal ini pun disampaikan KJRI Jeddah sejak awal April. KJRI mengimbau seluruh WNI bijak dan mengikuti penyelenggara haji yang resmi, sah, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi demi memastikan pelaksanaan ibadah haji dengan nyaman dan aman.&nbsp; KJRI pun menyampaikan jenis-jenis praktik haji berdasarkan visa yang diakui Pemerintah Saudi. Pertama, ada Haji Reguler atau Haji Khusus. Yakni, jenis haji yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan kuota resmi yang diberikan oleh Pemerintah Saudi. Kedua, Haji Mujamalah. Yaitu, haji undangan khusus dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada individu-individu tertentu. Pada praktik ini, seluruh biaya pelaksanaan haji menjadi tanggungan Pemerintah Saudi. Ketiga, Haji Furoda, yang merupakan undangan pemberian visa dari Pemerintah Arab Saudi. Visa ini baru dapat diterbitkan setelah yang bersangkutan membeli paket haji melalui aplikasi Nusuk. Keempat, Haji Dakhili. Haji ini agak berbeda dari yang lain. Ini adalah fasilitas haji yang diberikan kepada penduduk dalam negeri Arab Saudi, baik Warga Negara asli Arab Saudi ataupun Warga Negara Asing di sana.&nbsp; Diakui Konjen RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, saat ini, marak terjadi praktik jual-beli paket haji dakhili tersebut kepada WNI dari luar Arab Saudi. Praktik ini dilakukan dengan cara WNI datang ke Arab Saudi beberapa bulan sebelum musim haji, kemudian WNI tersebut diberikan visa kerja di Arab Saudi. Setelahnya, WNI tersebut kembali ke Indonesia dan membeli paket haji melalui aplikasi Nusuk. &ldquo;Secara aturan di Arab Saudi, praktik haji dakhili sah, namun dalam praktiknya terjadi beberapa kasus di mana para sponsor melakukan ingkar janji, sehingga jemaah mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia,&rdquo; jelasnya. Kelima, Haji Menggunakan Visa Pekerja Musiman.&nbsp;Dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji, kata dia, Pemerintah Saudi mengundang para pekerja dari berbagai negara untuk menjadi pekerja musiman membantu pelaksanaan ibadah haji.&nbsp; Sayangnya, beberapa pihak menyalahgunakan visa ini dan menawarkan paket haji dengan visa kerja musiman. Paket haji ini tidak sah menurut hukum dan aturan Pemerintah Saudi. Terakhir, Haji Menggunakan Visa Ziarah dan Visa Umrah. Kedua visa ini sepertinya paling banyak digunakan dalam modus pemberangkatan calon jemaah haji ilegal.&nbsp; Padahal, menurut Yusron, Pemerintah Arab Saudi melarang keras penggunaan visa jenis ini untuk pelaksanaan ibadah haji. &ldquo;Prinsip "La Hajj Bila Tasrih" atau "Tidak boleh berhaji tanpa izin untuk berhaji" berlaku ketat. Tahun lalu, banyak kasus jemaah haji Indonesia yang tertipu dan gagal berhaji karena menggunakan visa ini,&rdquo; jelasnya. Tahun lalu, ada sekitar 37 WNI ditahan oleh aparat keamaan (Apkam) Saudi di Madinah. Mereka terdiri dari 16 orang perempuan dan 21 orang laki-laki. Mereka ditahan karena kedapatan akan pergi haji dengan visa ziarah. WNI yang diketahui berasal dari Makassar ini juga terdeteksi mengenakan tanda pengenal serta gelang haji palsu.&nbsp; Mereka akhirnya pun dideportasi. Sebanyak 34 orang dipulangkan ke Tanah Air, sementara 3 orang yang diduga agen travel ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut. Yusron mewanti-wanti agar masyarakat tidak pergi haji tanpa tasreh. Sebab, hukumannya pun sangat serius. Pelaku akan terkena hukuman denda SAR 10 ribu dan juga deportasi. Tak hanya itu, mereka akan dibanned 10 tahun tidak boleh masuk Arab Saudi. Sementara bagi penyelenggara atau organizer yang mengajak jemaah tanpa visa haji hukumannya denda senilai SAR 50 ribu, kurungan selama enam bulan, deportasi, serta dibanned. &ldquo;Dan bagi pelaku yang melakukan secara berulang, dia akan mendapat hukuman double, lipat ganda,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Kepolisian berhasil menggagalkan keberangkatan 10 calon jemaah haji ilegal dari Banjarmasin ke Arab Saudi melalui Malaysia.

10 Orang Calon Jemaah Haji Ilegal Diamankan Kepolisian 