<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Andina-Rizki-Ambari-1498049709.jpg" alt="Andina Rizki Ambari, Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina. (dok. pribadi)" width="100%">
<figcaption>Andina Rizki Ambari, Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina. (dok. pribadi)</figcaption>
</figure> Oleh:&nbsp;Andina Rizki Ambari * Ruang digital hari ini tidak hanya menyimpan ingatan, tetapi juga menentukan reputasi. Ketika sebuah isu mencuat di media sosial, jejak digital seseorang bisa diangkat, dipotong, lalu diadili secara kolektif sebelum proses klarifikasi berjalan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial telah bergeser dari ruang komunikasi menjadi ruang penghukuman sosial. Penghakiman di ruang digital umumnya berlangsung dalam atmosfer emosional dan reaktif. Ketika satu kesalahan atau pernyataan dianggap menyimpang dari nilai mayoritas, publik dengan mudah membentuk kesimpulan tunggal tentang karakter seseorang. Identitas individu direduksi menjadi satu potongan jejak digital, seolah manusia tidak memiliki kapasitas untuk berubah, belajar, dan menyesali masa lalunya. Dalam konteks ini, ruang digital tidak lagi berfungsi sebagai ruang dialog, melainkan menyerupai ruang sidang tanpa prosedur yang adil. Opini publik dibangun bukan melalui pertukaran gagasan, tetapi melalui penguatan kemarahan kolektif yang saling memantul diantara pengguna. Seperti halnya yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, kasus yang menyeret salah satu pejabat publik, Ridwan Kamil. Dalam kasus ini,&nbsp;terlihat bagaimana ruang digital bekerja bukan hanya sebagai medium informasi, tetapi juga sebagai arena penghakiman massal. Reputasi yang telah selama ini dibangun melalui kerja publik, komunikasi yang rapi, serta citra kedekatannya dengan warga dan happy family bisa terguncang dalam waktu yang sangat singkat, ketika isu tertentu beredar luas di media sosial. Di titik ini, jejak digital menjadi pedang bermata dua. Media sosial merekam prestasi dan kontribusi, tapi juga bisa menjadi alat yang bisa memperbesar kontroversi, bahkan sebelum adanya klarifikasi yang utuh disampaikan ke publik. Namun, tulisan ini tidak menilai benar atau salah substansi kasus, melainkan menyoroti dinamika sosial di ruang digital. Reaksi warganet atau netizen terhadap kasus tersebut menunjukkan kecenderungan media sosial untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks. Potongan informasi, tangkapan layar, dan narasi sepihak, kerap lebih cepat menyebar dibandingkan dengan penjelasan resmi dari pihak yang terkait. Ridwan Kamil, sebagai figur publik, berada dalam posisi yang sulit, karena setiap sikap diam, membuat klarifikasi atau pembelaan justru berpotensi ditafsirkan secara berbeda oleh warganet yang heterogen dan emosional. Warganet justru akan lebih percaya dengan potongan narasi-narasi di awal saat heboh diperbincangkan oleh publik. Fenomena ini mengungkapkan persoalan yang lebih besar yaitu, hilangnya ruang jeda dalam menilai seseorang. Media sosial mendorong kecepatan, bukan kehati-hatian. Akibatnya, reputasi tidak lagi semata ditentukan oleh fakta dan proses, melainkan oleh persepsi yang dibentuk secara kolektif dan berulang. Dalam konteks Ridwan Kamil, penghakiman digital seringkali mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, seolah-olah lini masa lebih berwenang daripada mekanisme klarifikasi dan institusi resmi. Pada akhirnya, jejak yang tertinggal di ruang digital bukan hanya milik individu yang sedang disorot, tetapi cerminan etika publik yang kita sebagai pengguna media sosial. Tanpa kesadaran kritis dan empati, ruang digital akan terus menjadi tempat dimana reputasi dibangun dan diruntuhkan dengan cara yang sama cepatnya, seringkali tanpa keadilan yang memadai. Jika dilihat melalui kacamata teori komunikasi, khususnya agenda setting dan framing, kasus Ridwan Kamil menunjukkan bagaimana media dan warganet secara tidak langsung menentukan isu apa yang dianggap penting dan bagaimana isu tersebut dipahami oleh publik. Narasi yang dominan di media sosial dapat membentuk bingkai tertentu yang kemudian memengaruhi cara warganet menilai reputasi seseorang. Seringkali tanpa akses pada konteks yang utuh. Dalam situasi ini, opini publik tidak lahir secara netral, melainkan dipengaruhi oleh pengulangan pesan, pemilihan kata, dan sudut pandang yang terus diproduksi di ruang digital. Akibatnya, citra dari Ridwan Kamil lebih banyak dibentuk oleh arus komunikasi yang viral daripada dialog rasional. Hal ini menegaskan, bahwa kekuatan komunikasi digital hari ini bukan hanya penyampaian pesan, tetapi pada kemampuannya untuk bisa membentuk realitas sosial. Sejauh ini, hal yang dilakukan oleh Ridwan Kamil adalah mengambil sikap diam. Di mana fenomena tersebut dapat dipahami melalui Teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung memilih diam, ketika pendapatnya bertentangan dengan opini mayoritas karena takut mengalami isolasi sosial. Dalam kasus penghakiman digital, mereka yang memiliki pandangan lebih moderat, berusaha melihat konteks, atau mengajak publik untuk bersikap lebih empatik, seringkali memilih tidak bersuara. Ketakutan akan diserang, dilabeli, atau ikut menjadi sasaran kecaman membuat suara alternatif tenggelam. Akibatnya, ruang digital dipenuhi oleh satu arus opini yang dominan dan menghukum, sementara keberagaman perspektif perlahan menghilang. Spiral of Silence ini memperkuat ilusi bahwa penghakiman massal adalah satu-satunya sikap yang benar. Ketika tidak ada suara penyeimbang, publik semakin yakin bahwa tindakan menghukum secara kolektif adalah bentuk keadilan sosial. Padahal, keadilan yang lahir dari tekanan massa seringkali mengabaikan proporsionalitas dan kemanusiaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan budaya takut berpendapat, di mana individu lebih memilih mengikuti arus demi keamanan sosial, daripada menyuarakan pemikiran kritis. Ruang digital pun kehilangan fungsinya sebagai ruang demokratis yang sehat. Pada akhirnya, jejak digital tidak semestinya menjadi vonis seumur hidup, melainkan bahan refleksi bersama tentang tanggung jawab dan perubahan. Ketika ruang digital dikuasai oleh penghakiman massal, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi kualitas etika publik kita sebagai masyarakat. Jika media sosial ingin tetap menjadi ruang demokratis yang sehat, maka kehati-hatian, empati, dan kesediaan memberi ruang klarifikasi harus menjadi bagian dari budaya bersama, bukan sekadar ideal yang mudah dilupakan di tengah riuhnya lini masa. &nbsp; *) Andina Rizki Ambari merupakan mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina.

Penghakiman digital sering mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, seolah-olah lini masa lebih berwenang daripada mekanisme klarifikasi.

Jejak yang Tertinggal dan Penghakiman di Ruang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/JEJAK-DIGITAL-3123425584.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Danone Indonesia diduga telah menghapus keterangan resmi di situs webnya yang sebelumnya menyebut adanya hubungan bisnis dengan perusahaan Israel. Berdasarkan penelusuran forensik digital, perubahan konten itu diperkirakan dilakukan antara 25 Juli hingga 5 Agustus 2025. Padahal, pada 20 Mei 2025, laman resmi Danone Indonesia masih menampilkan pernyataan yang membingungkan: di satu sisi mengaku tidak memiliki keterkaitan dengan Israel, namun di sisi lain mengakui adanya kolaborasi dengan startup Israel di bidang susu dan teknologi pangan. Pengamat ekonomi syariah, Mohamad Mujibur Rohman, menilai penghapusan tersebut dilakukan setelah kontradiksi itu ramai diberitakan media pada 20&ndash;24 Juli 2025. &ldquo;Upaya ini menunjukkan Danone sadar akan kontradiksi mereka sendiri,&rdquo; ujarnya. Meskipun begitu, Mujibur menekankan bahwa penghapusan pernyataan tidak menghapus fakta adanya hubungan bisnis strategis Danone dengan Wilk, startup asal Israel, serta Strauss Group, salah satu perusahaan pangan terbesar di negara itu. Strauss Group diketahui masuk jajaran emiten papan atas di bursa saham Tel Aviv (TA-125) dengan nilai kapitalisasi pasar sekitar USD 3 miliar. Dengan kepemilikan saham sebesar 20 persen, kontribusi Danone terhadap perekonomian Israel diperkirakan mencapai USD 600 juta. &ldquo;Ini bukan sekadar bisnis biasa, tetapi aliansi strategis yang menguatkan ekonomi Israel,&rdquo; kata Mujibur Rohman. Ia juga menyinggung bahwa saham Strauss Group sempat melesat 161 persen di bursa Tel Aviv pasca-Oktober 2023, salah satunya berkat aliran investasi asing. Kondisi ini, menurutnya, pernah disoroti Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese. Dengan merujuk analisis Albanese, Mujibur menilai kontribusi Danone pada ekonomi Israel setara 67 persen dari total investasi Dana Pensiun Norwegia (GPFG) di perusahaan Israel, yang sebelumnya dikritik keras oleh Albanese. &ldquo;Jika GPFG dikritik, Danone juga pantas mendapat kritik serupa, bahkan lebih keras,&rdquo; ujarnya. Mujibur juga memaparkan dugaan tiga langkah yang diambil Danone untuk meredam sorotan publik: mengubah pernyataan resmi pada akhir Juli, memperoleh dukungan dari forum ulama di Cirebon pada 8 Agustus, lalu mempublikasikan dukungan itu melalui media pada 10 Agustus. Namun ia menduga, para ulama tidak mendapat informasi menyeluruh mengenai kontradiksi pernyataan Danone. &ldquo;Kalau para kiai tahu semua informasinya, mungkin keputusannya akan berbeda,&rdquo; tambahnya. Menurut Mujibur, kemitraan Danone dengan perusahaan besar Israel bertentangan dengan prinsip penolakan terhadap penjajahan dan genosida Israel di Palestina. Dalam istilah PBB, hubungan semacam itu dikategorikan sebagai &ldquo;keterkaitan struktural&rdquo; yang mencakup transfer teknologi, integrasi operasional, serta komitmen jangka panjang&mdash;lebih mendalam dibanding sekadar investasi portofolio. &ldquo;Temuan ini menunjukkan klaim Danone bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel tidak sepenuhnya benar. Sebaliknya, ada bukti kerja sama strategis yang memberi kontribusi signifikan pada perekonomian Israel,&rdquo; tegas Mujibur Rohman. Saat JawaPos.com mencoba mengkofirmasi, Indah Tri Novita, External Communications &amp; Corpotare Digital Lead Danone mengungkapkan bahwa "Sebagai media informasi resmi perusahaan (Danone), situs kami senantiasa menyajikan konten yang relevan dan sesuai," ucap Indah".

Dengan kepemilikan saham sebesar 20 persen, kontribusi Danone terhadap perekonomian Israel diperkirakan mencapai USD 600 juta.

Danone Diduga Hilangkan Jejak Afiliasi dengan Israel dari Situs Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/1000005617-389837696.jpg" alt="Ilustrasi layar ponsel menampilkan bio media sosial dengan berbagai jenis tulisan dan frasa di dalamnya (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layar ponsel menampilkan bio media sosial dengan berbagai jenis tulisan dan frasa di dalamnya (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di zaman serba digital seperti sekarang, setiap aktivitas di internet dapat meninggalkan jejak.&nbsp; Mulai dari unggahan media sosial, pencarian di Google, hingga akun yang sudah lama tak terpakai.&nbsp; Mungkin tanpa sadar, informasi pribadi tersebar dan bisa dengan mudah ditemukan siapa saja. Masalahnya, data itu bisa dimanfaatkan untuk iklan, pencurian identitas, bahkan doxxing.&nbsp; Jika merasa sudah terlalu terbuka di dunia maya, seseorang mungkin ingin kini menghilangkan beberapa informasi pribadi miliknyal.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016072592/universitas-airlangga-umumkan-hasil-snbt-2025-3162-calon-mahasiswa-diterima">Universitas Airlangga Umumkan Hasil SNBT 2025, 3.162 Calon Mahasiswa Diterima</a> Dikutip dari Zdnet, beberapa cara ini dapat membantu pengguna internet memahami cara menghapus jejak digital dan menyembunyikan identitas online dengan aman. <h3 dir="ltr">1. Cek Nama Anda di Google dan Mesin Pencari Lain</h3> Langkah pertama untuk menghapus jejak digital adalah mencari nama lengkap di Google dan mesin pencari lainnya, seperti Bing atau DuckDuckGo. Hasil pencarian bisa berbeda antar mesin pencari, jadi penting untuk memeriksa semuanya.&nbsp; Catat semua tautan yang memuat informasi pribadi, seperti akun media sosial, video, atau situs yang menampilkan nama lengkap tersebut. Ini membantu mengetahui data apa saja yang sudah tersebar secara publik.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/016072512/sistem-estafet-evakuasi-jadi-strategi-penyelamatan-jemaah-haji-saat-terowongan-mina-penuh-sesak">Sistem Estafet Evakuasi Jadi Strategi Penyelamatan Jemaah Haji Saat Terowongan Mina Penuh Sesak</a> Untuk menjaga privasi saat mencari informasi tentang diri sendiri, gunakan browser yang aman seperti Brave atau DuckDuckGo. Kedua alat ini membantu mencegah aktivitas pencarian dilacak dan digunakan untuk tujuan pemasaran atau iklan.&nbsp; Dengan cara ini, jejak digital yang tidak diinginkan dapat dikurangi saat menelusuri data pribadi. <h3 dir="ltr">2. Lakukan Pemeriksaan Keamanan di Google</h3> Buka halaman Akun Google dan jalankan fitur&nbsp;&lsquo;Privacy Checkup&rsquo;&nbsp;serta&nbsp;&lsquo;Security Checkup&rsquo;.&nbsp;Selanjutnya, matikan pelacakan lokasi, histori pencarian, serta aktivitas aplikasi.&nbsp; Google juga menyediakan fitur&nbsp;autodelete&nbsp;untuk data seperti histori YouTube dan aktivitas web.&nbsp; Cek juga daftar perangkat yang terhubung ke akun pribadi dan cabut akses dari perangkat yang sudah tidak digunakan.&nbsp; Melalui Google&nbsp;Takeout, pengguna bisa mengunduh semua data sebelum menghapus akun atau produk tertentu. <h3 dir="ltr">3. Amankan atau Hapus Akun Media Sosial</h3> Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (dulu Twitter) menyimpan banyak informasi pribadi. Atur agar akun menjadi privat dan membatasi siapa yang bisa melihat konten.&nbsp; Facebook, misalnya, memungkinkan pengguna membatasi postingan masa lalu dan mematikan pelacakan lokasi.&nbsp; Di Instagram, pengguna bisa mengatur akun menjadi privat agar hanya pengikut yang disetujui yang bisa melihat konten.&nbsp; TikTok dan X juga menyediakan pengaturan untuk membatasi personalisasi iklan dan membatasi visibilitas publik. <h3 dir="ltr">4. Pertimbangkan Menghapus Akun Media Sosial Secara Permanen</h3> Jika ingin menghilang sepenuhnya dari media sosial, bisa dengan cara menghapus akun secara permanen.&nbsp; Di Facebook, pilih opsi &ldquo;Deactivation &amp; Deletion&rdquo; untuk menonaktifkan atau menghapus akun.&nbsp; Twitter/X memberikan waktu 30 hari sebelum akun dihapus secara permanen setelah dinonaktifkan.&nbsp; Instagram dan TikTok juga memberikan opsi serupa, di mana pengguna harus login dan mengajukan permintaan penghapusan melalui halaman khusus. Proses ini akan menghapus seluruh konten dalam jangka waktu tertentu, dan akun tidak akan bisa dikembalikan setelah waktu tenggang berlalu. <h3 dir="ltr">5. Hapus Akun Lama dan Postingan Usang</h3> Beberapa orang lupa bahwa akun lama seperti forum, blog pribadi, atau layanan yang tidak lagi digunakan masih menyimpan data pribadi.&nbsp; Temukan kembali akun-akun ini dengan memeriksa email lama, layanan seperti Have I Been Pwned, atau daftar aplikasi yang terhubung ke akun Google atau Facebook. Jika menemukan akun yang tidak digunakan, login dan hapus akun tersebut jika memungkinkan.&nbsp; Untuk layanan yang tidak memiliki opsi penghapusan, hubungi penyedia layanan secara langsung.&nbsp; Situs seperti JustDeleteMe.com dapat membantu untuk mengetahui cara menghapus berbagai jenis akun. <h3 dir="ltr">6. Sembunyikan Identitas Anda</h3> Jika tidak bisa menghapus akun tertentu, ubah identitas di akun tersebut. Ganti nama menjadi inisial atau nama samaran, hapus foto pribadi, dan ubah informasi profil menjadi netral.&nbsp; Ini bisa mengurangi kemungkinan akun ditemukan oleh orang asing atau muncul di mesin pencari.&nbsp; Di media sosial aktif seperti Facebook atau X, bisa memisahkan identitas pribadi dan publik dengan menggunakan nama berbeda.&nbsp; Meski banyak platform meminta nama asli, banyak pengguna tetap menggunakan nama alias untuk menjaga privasi. <h3 dir="ltr">7. Cek Kebocoran Data dengan Have I Been Pwned</h3> Layanan ini bisa menunjukkan apakah email atau nomor telepon pernah terkena kebocoran data. Jika ya, akan muncul informasi pelanggaran yang pernah terjadi.&nbsp; Segera ganti kata sandi akun yang terkena, dan pastikan tidak memakai ulang kata sandi tersebut di layanan lain.&nbsp; Banyak dari pengguna internet pernah terlibat dalam kebocoran data, jadi jangan panik.&nbsp; Gunakan kesempatan ini untuk mengecek kembali akun-akun lama yang mungkin masih aktif dan sebaiknya dihapus. <h3 dir="ltr">8. Gunakan Layanan Penghapusan Data dari Broker</h3> Data bisa saja dikumpulkan oleh broker data dan ditampilkan di situs pencarian orang.&nbsp; Layanan berbayar seperti DeleteMe, Incogni, dan Kanary CoPilot dapat membantu menghapus nama, alamat, dan informasi pribadi lainnya dari situs-situs tersebut.&nbsp; Layanan ini bekerja dengan cara memantau situs data publik dan mengirim permintaan penghapusan secara berkala.&nbsp; Ini akan membantu mencegah informasi pribadi muncul di hasil pencarian. Meski berbayar, layanan ini bisa menjadi solusi efektif bagi yang ingin perlindungan jangka panjang. Menghapus jejak digital bukan hanya tentang keamanan, tapi juga soal kendali atas identitas sendiri.&nbsp; Dengan mengikuti langkah-langkah di artikel ini, Anda bisa memulai prosesnya dengan tepat.

Ingin menghapus jejak digital dan melindungi privasi? Simak 9 cara mudah dan efektif agar identitasmu aman.

Ingin Hilang dari Internet? Begini 8 Cara Menghapus Jejak Digital Secara Legal dan Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/pen-4337521_1280-2092811208.jpg" alt="ILUSTRASI. (PIXABAY)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (PIXABAY)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah era digital, setiap orang meninggalkan aktivitas jejak digital yang dapat diakses oleh orang lain. Mulai riwayat pencarian, postingan media sosial, hingga data pribadi yang tersimpan di berbagai situs. Jejak digital dapat menjadi ancaman jika disalahgunakan, seperti pencurian identitas atau penyebaran informasi sensitif. Jejak digital sering kali tersebar di berbagai platform, baik dari akun lama yang sudah tidak terpakai, komentar di forum, maupun data yang disimpan oleh pengumpul informasi. Meskipun sulit, untuk sepenuhnya menghapus jejak digital di internet, ada beberapa langkah efektif yang dapat dilakukan. Dengan menghapus akun yang tidak terpakai, menyembunyikan aktivitas di media sosial, hingga meminta penghapusan informasi dari mesin pencari seperti Google, bisa mengurangi risiko penyalahgunaan data. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan: 1. Hapus Akun Lama dan Tidak Terpakai Cek akun-akun lama yang mungkin sudah tidak digunakan, seperti akun email, forum, atau media sosial. Hapus akun tersebut untuk mencegah data pribadi kita tetap tersedia di internet. 2. Ubah Akun Media Sosial Menjadi Privat Jika ingin tetap menggunakan media sosial, pastikan akun kita diatur ke mode privat. Ini membatasi akses orang lain terhadap informasi pribadi yang kita bagikan. 3. Minta Pengumpul Data untuk Menghapus Hubungi perusahaan atau situs yang menyimpan data pribadi kita dan minta mereka untuk menghapus informasi tersebut. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mendukung hak untuk dilupakan. 4. Hapus Hasil Pencarian di Google Jika ada informasi sensitif tentang kita yang muncul di hasil pencarian Google, ajukan permintaan penghapusan melalui fitur &ldquo;Remove Outdated Content&rdquo; di Google. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015112749/jejak-digital-sangat-sulit-dihapus-istana-dorong-pencegahan-kekerasan-berbasis-gender-online">Jejak Digital Sangat Sulit Dihapus, Istana Dorong Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online</a> 5. Sembunyikan Kebiasaan Browsing Gunakan mode penyamaran (incognito) atau VPN untuk mencegah riwayat browsing disimpan oleh browser atau penyedia layanan internet. Hal ini membantu mengurangi jejak digital yang kita tinggalkan. Menghapus jejak digital merupakan langkah penting untuk melindungi privasi dan keamanan data kita di era internet. Meskipun tidak selalu memungkinkan untuk sepenuhnya hilang dari dunia maya, tindakan ini dapat membantu menjaga privasi dan memberikan rasa aman saat berselancar di internet.

Di tengah era digital, setiap orang meninggalkan aktivitas jejak digital yang dapat diakses oleh orang lain.

Tips Menghapus Jejak Digital untuk Melindungi Privasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/05/s-o-c-i-a-l-c-u-t-eXmrW9I1Fnw-un-2736644809.jpg" alt="Potret orang yang bermain media sosial. (Unsplash.com/SocialCut)" width="100%">
<figcaption>Potret orang yang bermain media sosial. (Unsplash.com/SocialCut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.Com - Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua orang berinteraksi di platform ini dengan cara yang sama. Sebagian individu, mungkin lebih suka menjelajahi&nbsp;media sosial tanpa meninggalkan jejak digital berupa komentar atau unggahan lainnya. Meskipun tampak diam dan kurang aktif di media sosial, orang-orang seperti ini sebenarnya memiliki berbagai kualitas tersembunyi yang menarik dan seringkali tidak disadari oleh orang lain. Menurut laporan dari laman Bondie With Love pada Rabu (2/10), berikut adalah 9 sifat unik dari mereka yang suka scroll media sosial tanpa aktif memberikan komentar atau mem-posting apapun. 1. Pengamat yang Teliti Orang yang sering menggulir media sosial tanpa berkomentar atau memposting cenderung memiliki kemampuan mengamati yang tajam. Mereka mungkin tidak aktif terlibat dalam percakapan atau berbagi konten, tetapi tetap memperhatikan dan memproses informasi yang mereka lihat. Dalam diamnya, mereka menyerap banyak perspektif dan opini, sering kali melakukan refleksi mendalam terhadap apa yang mereka temukan. 2. Cermat dalam Memilih Mereka yang lebih suka scroll tanpa memberikan respon biasanya sangat selektif dalam memilih konten yang mereka konsumsi. Mereka tidak merasa perlu berinteraksi dengan semua yang muncul di feed mereka. Sebaliknya, mereka hanya terlibat dengan hal-hal yang benar-benar mereka anggap penting atau menarik. Kecermatan ini juga tercermin dalam aspek lain dari hidup mereka, seperti saat memilih pertemanan, hobi, atau bahkan jenis hiburan seperti buku dan film. 3. Lebih Introvert Kebanyakan orang yang lebih sering menggulir tanpa meninggalkan jejak adalah tipe introvert. Sebagai introvert, mereka merasa lebih nyaman mengamati daripada terlibat dalam diskusi atau berbagi konten secara terbuka. Media sosial memberikan ruang bagi mereka untuk tetap mendapatkan informasi dan terhubung tanpa harus berinteraksi secara langsung. Komentar atau unggahan bagi mereka bisa terasa melelahkan, sehingga mereka lebih memilih tetap berada di balik layar. 4. Otentik Tanpa Kepalsuan Mereka yang jarang berkomentar atau memposting cenderung memiliki kepribadian yang autentik. Mereka tidak merasa perlu berinteraksi hanya untuk tampil baik di mata orang lain. Sebaliknya, mereka memilih untuk terlibat dalam hal-hal yang memang benar-benar bermakna bagi mereka. Dalam kesehariannya, mereka merasa nyaman dengan siapa diri mereka, tanpa merasa perlu membuktikan sesuatu di depan umum. 5. Pemikir Mandiri Meskipun terkesan pasif di media sosial, mereka yang tidak sering berkomentar atau memposting umumnya adalah pemikir independen. Mereka tidak terpengaruh oleh arus opini populer atau tren yang sedang berlangsung. Sebaliknya, mereka lebih suka membentuk pandangan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka pelajari dan lihat, tanpa tergoda oleh jumlah suka atau komentar dari pengguna lain. Pendekatan ini mencerminkan karakter mereka yang tidak takut berpikir di luar kebiasaan. 6. Menjaga Keseimbangan Orang yang gemar scroll tanpa memberikan respon sering kali mampu menjaga keseimbangan dalam penggunaan media sosial. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan platform ini untuk tetap mendapatkan informasi dan terhubung dengan orang lain, namun juga bijak dalam mengelola waktu mereka. Mereka tidak membiarkan media sosial menguasai hidup mereka dan mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. 7. Peduli Privasi Kekhawatiran terhadap privasi menjadi salah satu alasan utama mengapa beberapa orang memilih untuk tidak berkomentar atau memposting di media sosial. Mereka sangat menyadari jejak digital yang ditinggalkan setiap kali mereka berinteraksi secara online. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menjaga privasi mereka dengan cara meminimalisir interaksi publik, lebih memilih untuk tetap berada di balik layar demi melindungi informasi pribadi mereka. 8. Memiliki Empati Tinggi Meskipun terlihat pasif, orang yang jarang berinteraksi di media sosial sebenarnya memiliki empati yang tinggi. Mereka sering merasakan emosi orang lain dengan mendalam. Keheningan mereka bukan berarti mereka acuh, tetapi lebih merupakan cara mereka dalam merenung dan meresapi informasi. Sikap diam ini sering kali menjadi refleksi dari kemampuan mereka untuk memahami perasaan orang lain, meskipun tidak selalu diungkapkan secara langsung. 9. Penuh Kesabaran Salah satu ciri menonjol dari mereka yang gemar menggulir tanpa berkomentar adalah kesabaran yang tinggi. Mereka tidak terburu-buru dalam berinteraksi di media sosial. Sebaliknya, mereka lebih suka meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang mereka lihat dan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk terlibat. Tindakan mereka selalu dipertimbangkan dengan matang, sehingga setiap interaksi yang mereka lakukan sesuai dengan keinginan dan pemikiran mereka. ***

Berikut adalah 9 sifat unik dari mereka yang suka scroll media sosial tanpa aktif memberikan komentar atau memposting apapun.

Intip 9 Kepribadian Unik Orang-orang yang banyak Menghabiskan Waktu di Media Sosial, Tapi Tidak Membagikan Apapun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/WhatsApp-Image-2024-09-21-at-131600-465731900.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis digital jika tidak hati-hati menyikapinya bisa berdampak buruk. Bahkan kini bentuk kekerasan sudah masuk ke ranah digital. Kasusnya disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Jumlah kasus KBGO mendapat perhatian besar dari Istana. Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie mendorong untuk pencegahan atas KBGO. "Daya destruksinya besar sekali karena ada jejak digital yang sangat sulit dihapus, dan bisa menimpa siapa saja. Makin merusak karena sebagian menggunakan artificial intelligence," kata Grace di Jakarta belum lama ini. KBGO pun menjadi dibedah dalam focus group discussion yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (17/9). Mengutip data LBH APIK Jakarta, Grace mengatakan, sekitar Jakarta ada 250 kasus KBGO yang dilaporkan pada 2023. Jumlah itu diyakini jauh lebih tinggi, karena biasanya korban tak melapor dengan berbagai sebab, termasuk enggan terjerat sebagai pelaku di UU ITE dan UU Pornografi. Dalam diskusi, perwakilan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram mengatakan motif KBGO. Kini motif KBGO sudah mulai bergeser dari motif asmara menjadi banyak dilatarbelakangi upaya pemerasan. &ldquo;Pelaku minta uang ke korban. Kalau tidak, video disebar. Termasuk kasus remaja pria yang diajak video call dan diminta memperagakan adegan seksual. Setelah selesai, mereka dimintai uang. Otak pemerasan pria dewasa dengan bantuan perempuan dewasa,&rdquo; ujar Jeffrey . Selain Jeffrey, hadir pula Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian PPA Eni Widiyanti; Tim Hukum dan Kerja sama, Ditjen Aptika, Kominfo, Sariaty Dinar Silalahi; Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta Dian Novita; Koordinator Advokasi dan Pelayanan Hukum ECPAT Indonesia Rio Hendra; serta salah seorang penyintas dan orang tuanya. Diskusi itu menghasilkan sejumlah catatan penting. Pertama, mendorong segera pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P TPKS). Kedua, edukasi dan sosialisasi terkait literasi digital. Selanjutnya, menyiapkan landasan agar institusi berwenang bisa melakukan penghapusan konten atau akun yang memuat konten KBGO dengan cepat. Terakhir, penambahan anggaran bantuan hukum dan psikologis untuk korban.

Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mendapat perhatian besar dari Istana. KBGO bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.

Jejak Digital Sangat Sulit Dihapus, Istana Dorong Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online

<div id="m#msg-f:1808528973359081231" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/Screenshot_2024-08-27-15-36-08-095_comgoogleandroidgm-edit-405719010.jpg" alt="Ilustrasi menghapus tweet lama biar nggak jadi jejak digital yang merugikan. (CNET)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menghapus tweet lama biar nggak jadi jejak digital yang merugikan. (CNET)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Cuitan atau tweet lama Ridwan Kamil atau RK dan Pramono Anung di akun X (dulu Teitter) mereka kini jadi bumerang bagi dirinya. Jejak digital yang kembali digali netizen membuat tweet lama RK dan Pramono Anung muncul lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015023289/salah-satunya-cancer-3-zodiak-beruntung-ini-akan-dihujani-kemakmuran-dan-kesuksesan-pada-september-2024">Salah Satunya Cancer, 3 Zodiak Beruntung Ini akan Dihujani Kemakmuran dan Kesuksesan Pada September 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ngerinya, cuitan tersebut bukan cuitan yang bijaksana. Ada yang bernada kritik menjatuhkan, parahnya lagi ada juga yang bernada seksisme dan vulgar. Hal tersebut bisa menjadi batu sandungan keduanya berlaga di Pilkada Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara untuk menghindari tweet atau cuitan lama sebagai jejak digital yang berpotensi menyerang kita adalah menghapusnya. Caranya ada beberapa. Berikut selengkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari PopularMechanics, ada dua cara efektif untuk menghapus tweet Anda. Yang pertama adalah layanan seperti Tweet Delete, yang cukup terhubung ke akun Twitter Anda dan langsung aktif.&nbsp;</div> <div dir="auto">Tweet Delete gratis dan mudah, tetapi tidak lengkap. Layanan ini hanya akan menghapus 3.200 tweet terbaru Anda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan kedua lebih rumit dan biasanya dikenakan biaya. Bisa dengan aplikasi atau website TweetEraser, namun berbayar, adalah penghapus yang jauh lebih menyeluruh yang akan menghapus semua tweet Anda, selamanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua cara di atas adalah menggunakan layanan pihak ketiga. Dari Twitter atau X sendiri sebetulnya memiliki cara yang bisa digunakan. Namun cara tersebut tidak efektif lantaran hanya bisa menghapus satu per satu saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, buka laman profil X, bisa melalui aplikasi atau website lalu klik 'Posts'. Kalau sudah, gulir dan temukan postingan yang ingin dihapus lalu klik Delete.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara selanjutnya bisa menggunakan kolom pencarian. Sama, vuka media sosial X dan klik ikon kaca pembesar. Pada kolom pencarian ketikan kata kunci pada unggahan lama yang ingin dihapus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasilnya akan memperlihatkan sejumlah posting-an dengan kata kunci yang Anda cari. Kemudian temukan unggahan yang dihapus lalu klik Delete. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Cuitan atau tweet lama Ridwan Kamil atau RK dan Pramono Anung kini jadi bumerang bagi dirinya. Jejak digital yang kembali digali netizen

Begini Cara Menghapus Tweet lama di Akun X agar Tak Jadi Bumerang Jejak Digital seperti yang Dialami Ridwan Kamil dan Pramono Anung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/twit-2084965192.jpg" alt="Twit lama Ridwan Kamil dan Pramono Anung bertebaran di media sosial. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Twit lama Ridwan Kamil dan Pramono Anung bertebaran di media sosial. (Platform X)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Persaingan di Pilkada Jakarta 2024 semakin panas, seiring pencalonan sejumlah tokoh seperti Ridwan Kamil (RK) maupun yang dikabarkan Pramono Anung sebagai calon gubernur. Sejumlah netizen mulai menelusuri jejak digital para tokoh tersebut dan mempublikasikannya kembali di media sosial. Beberapa hari belakangan, cuitan atau twit lama&nbsp;RK&nbsp;pada medio 2010&ndash;2011 diungkit dan dimunculkan kembali di platform X. Dulu&nbsp;RK kerap memberikan sindiran-sindiran keras terhadap DPR hingga melontarkan kata-kata yang dinilai mengobjektifikasi perempuan. RK&nbsp;juga pernah beberapa kali membuat cuitan bernada menghina Jakarta dan warganya. Termasuk dianggap menghina Persija. Twit lama RK itu menjadi jejak digital bagaimana dia menyindir Jakarta. Akibatnya, frasa hina Jakarta menjadi viral. Selain twit bernada kritik yang kini seolah berbalik, twit berbau seksual milik&nbsp;RK di akun Twitter atau X miliknya, @ridwankamil juga menjadi sorotan dan diungkit kembali. Beberapa bahkan menjurus kepada cuitan bernada seksisme. Pramono Anung juga mengalami hal serupa. Meski baru sekadar dikabarkan bakal diusung oleh PDIP, twit bernada vulgar Pramono Anung di Twitter atau X tahun 2010-2011 kembali di-retweet netizen. Misalnya beberapa cuitan berikut ini: "Kesamaan loket dan toket. Kalau pengen tahu sama-sama diintip. #Nyantai," tulisnya tanggal 12 November 2010. "Lelaki Indonesia pasti banyak yang setuju adanya bank sperma selama nyetornya mudah dan enak #Nyantai ah," cuitan Pramono tanggal 12 November 2010. "Cewek berbaju seksi itu aneh. Dilihatin dibilang kita kurang ajar. Kalau kita cuekin dibilang kita homo. #Nyantai ah," tulis Pramono Anung tanggal 8 Oktober 2011. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015022792/batal-usung-anies-olly-dondokambey-sebut-pdip-bakal-calonkan-pramono-anung-rano-karno-di-pilkada-jakarta-2024">Batal Usung Anies, Olly Dondokambey Sebut PDIP Bakal Calonkan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 &nbsp;</a> Terkait dengan cuitan tersebut termasuk twit lama yang kembali viral, Ridwan Kamil sudah meminta maaf. RK mengakui kicauan lamanya di Twitter, sekarang X, terlalu nyinyir dan tidak bijaksana. Dirinya juga mengakui cuitan itu menunjukkan dirinya kurang literasi dan tidak sopan. Pengakuan ini diungkapkannya melalui klarifikasi panjang di akun X-nya pada Ahad, 25 Agustus 2024. "12&ndash;15 tahun yang lalu sebelum jadi pejabat publik, saya memang aktif bermain Twitter (sekarang X). Sebagaimana nature-nya platform tersebut, saya berekspresi secara bebas. Kadang penuh kritik pedas, kadang nyindir, sering juga nyinyir. Sering saya katakan di mana-mana, dulu saya adalah netizen yang marah&mdash;bahkan julid," tulisnya memberi klarifikasi.

Sejumlah netizen menelusuri jejak digital Ridwan Kamil dan Pramono Anung lalu mempublikasikannya kembali di media sosial.

Pilkada Jakarta 2024 Makin Panas, Cuitan Vulgar dan Seksis Ridwan Kamil dan Pramono Anung di Masa Lalu Muncul Lagi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/revenge-porn-4274679646.jpg" alt="ILUSTRASI: Revenge Porn" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Revenge Porn</figcaption>
</figure> Perlu Ada Hak Restitusi dan Penghapusan Jejak Digital JawaPos.com &ndash; Kasus revenge porn yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender online (KBGO) kian masif terjadi. Sayangnya, pelaku hanya dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tidak mengatur soal perlindungan korban. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah menjelaskan, KBGO memiliki beragam jenis. Antara lain, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image/NCII). NCII terjadi saat pelaku menguasai foto atau video berkonten intim, baik yang dibuat dengan atau tanpa persetujuan korban. Konten yang dikuasai itu kemudian dijadikan alat kontrol untuk menunjukkan power atau kuasa, mengintimidasi, memeras uang, mengeksploitasi secara seksual, balas dendam, mempermalukan, hingga memaksa korban untuk tetap berada dalam abusive relationship. &rdquo;Salah satu tujuan atau motif NCII adalah dendam,&rdquo; ujar Siti Aminah kepada koran ini kemarin (6/8). Aksi itu biasanya dilanjutkan dengan penyebaran konten yang dapat diakses publik. Dalam proses hukumnya, tindakan pelaku bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Sebab, ada unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan (mengunggah, mem-posting) sehingga bisa diakses publik. Lalu, apakah NCII bisa dijerat kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dalam UU TPKS? Aminah menyatakan tak bisa digeneralisasi. Harus dilihat kasusnya sendiri. Sebab, UU TPKS mensyaratkan konten ditansmisikan, di luar kehendak penerima, dan untuk tujuan seksual. Masalahnya lagi, Pasal 27 ayat 1 UU ITE tidak dinyatakan dalam UU TPKS sebagai kekerasan seksual. &rdquo;Sehingga korban NCII tidak terlindungi hak-haknya atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan,&rdquo; ungkapnya. Menurut dia, saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan UU ITE. Sehingga menjadi penting bagi korban, lembaga layanan, dan masyarakat menyuarakan agar korban NCII diberi hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan. &rdquo;Rumusan Pasal 27 ayat 1 UU ITE harus disinkronkan dengan KUHP dan menjamin hak-hak korban,&rdquo; tegasnya. KBGO mulai didokumentasikan pada 2017. Teridentifikasi 16 kasus pengaduan KBGO ke Komnas Perempuan. Pencatatan kasus mulai diperinci pada 2018. Berdasar kajian Komnas Perempuan pada 2021, kategori bentuk KBGO yang terbanyak dari 2018&ndash;2020 adalah sextortion atau pemerasan untuk tujuan tindakan seksual. Yakni, 9,2 persen dari 1.321 kasus aduan. Sementara itu, bentuk-bentuk KBGO lain yang teridentifikasi meliputi cyber harassment, revenge porn, malicious distribution, impersonation, cyber hacking, cyber grooming, online defamation, NCII, morphing, voyeurism, penguntitan/stalking, konten ilegal/illegal content, dan perekrutan siber/cyber recruitment. Menurut Ami, berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE belum sepenuhnya dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia siber, terutama dari perbuatan penyebaran materi bermuatan seksual. Perumusan kebijakan dalam UU ITE justru membuat perempuan korban kekerasan seksual (KS) rentan mengalami reviktimisasi, bahkan kriminalisasi. Hal itu menghambat pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara pada pemenuhan hak perempuan korban KS, terutama atas jaminan dan kepastian hukum, rasa aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. &rdquo;Fakta bahwa mantan suami atau pacar melanjutkan kekerasan terhadap mantan pasangannya di ruang siber menunjukkan bahwa perceraian atau perpisahan tidak menjamin perempuan bebas dari kekerasan,&rdquo; ungkapnya. Kemudian, lanjut dia, sebagian besar kasus yang dilaporkan adalah ancaman dan tindakan penyebaran foto atau video bermuatan seksual yang mengakibatkan perempuan dipermalukan. Bahkan, berisiko berhadapan dengan hukum sebagai tersangka pelanggar aturan dalam UU ITE atau UU Pornografi. Belum lagi ketika kekerasan di ranah personal mereka unggah di media sosial. Karena itu, menjadi penting mengawal revisi UU ITE, terutama mengenai KBGO. Dia mengatakan, Komnas Perempuan telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada perumus revisi UU ITE untuk mengintegrasikan sejumlah ketentuan hak korban terkait dengan tindak pidana ITE. Di antaranya, memberikan hak untuk korban atas penghapusan jejak digital sehingga tidak dapat ditemukan oleh mesin pencari. Hak itu penting bagi korban untuk mendapatkan pemulihan. Kemudian, perlindungan atas identitas korban dalam dokumen hukum. Dalam proses peradilan, penyebaran konten yang mengandung muatan pornografi tidak dilakukan penyalin rekatan, dalam sidang tertutup, dan menyamarkan identitas korban dalam putusan pengadilan. Lalu, hak restitusi. Sebab, kekerasan di ruang siber atau melalui sarana elektronik juga berdampak terhadap korban. Baik secara psikis, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, pelaku memiliki tanggung jawab untuk membantu memulihkan kondisi korban pada situasi mendekati sebelum tindak pidana terjadi. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus melakukan penguatan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan itu melibatkan aparat penegak hukum (APH). Sekretaris KemenPPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, dengan tingginya angka dan pelaporan kasus kekerasan, semua pihak perlu memperkuat sinergitas dan kolaborasi penanganan, perlindungan, hingga pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Merujuk pada Hotline SAPA 129 pada 2021, terdapat 1.010 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut naik menjadi 2.356 aduan pada 2022. Sedangkan pada bulan Januari &ndash; Juli tahun ini sudah masuk 949 laporan. &rdquo;Berbagai data ini patut menjadi perhatian yang serius bagi kita semua. Apalagi, angka-angka ini hanyalah angka laporan, artinya di lapangan jumlah kasus yang terjadi jauh lebih banyak,&rdquo; katanya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati menambahkan, UU TPKS telah mengatur mandat pemda dan APH dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Untuk mendukung hal tersebut, peraturan turunan berupa Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah juga tengah diupayakan. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa UU TPKS sudah bisa diterapkan tanpa menunggu aturan turunannya rampung. (mia/tyo/c6/oni)

Kasus revenge porn yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender online (KBGO) kian masif terjadi. Sayangnya, UU ITE tdak mengatur soal itu.

UU ITE Tak Lindungi Korban Revenge Porn, Komnas Perempuan Desak Revisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/images-2022-08-31T214610.847.jpeg" alt="Media sosial Twitter. (Data Center Dynamic)." width="100%">
<figcaption>Media sosial Twitter. (Data Center Dynamic).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR A. Rizki Sadiq mengatakan, tingginya penggunaan media digital masyarakat, menjadikan beberapa kasus terjadi, baik penipuan, pencemaran nama baik, fitnah, maupun komentar-komentar jahat.  “Masyarakat pengguna digital terkadang terbawa suasana untuk kemudian ikut-ikutan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Tanpa sadar kita mengekspos diri kita dan data pribadi, serta menyakiti orang lain," kata Rizki Sadiq dalam Webinar Ngobrol Bareng Legislator, Rabu (22/2).  Rizki Sadiq juga mengatakan, terkadang masyarakat secara tidak sadar over sharing sehingga dapat merugikan diri sendiri.  “Jejak digital itu tidak bisa dihapus, untuk menghapus itu maka kita harus memperbanyak berita-berita yang lain yang positif, sehingga jejak digital kita yang negatif tertutup," ucapnya.  Sementara, Sakhna Fawatihul Bilad sebagai seorang Public Figure mengatakan, kasus tersebut diakibatkan oleh kurangnya kehati-hatian pengguna digital dalam melindungi data pribadi, menyebarkan informasi, maupun berkomentar.  "Sesungguhnya jejak digital merupakan kumpulan jejak dari semua data digital yang telah kita lakukan, jika jejak digital yang ditinggalkan negatif, maka akan menjadi bom waktu di kemudian hari," kata Sakhna.  "Karena itu, yang harus kita lakukan adalah memeriksa jejak digital kita, lihat apakah jejak yang kita tinggalkan dapat merugikan bagi diri atau orang lain. Jika negatif maka segeralah hapus atau sembunyikan, selanjutnya adalah bijak sebelum menulis, perhatikan perangkat mobile, dan bangun citra diri yang positif," ucapnya.  Selain itu, pegiat Sosial Media, Siti Maidina Herdiyanti mengatakan, masyarakat harus lebih hati-hati dalam mengunakan media sosial.  "Kita harus bisa memanfaatkan tools dari media sosial dan internet semaksimal mungkin, artinya kita harus membagikan hal-hal yang positif untuk masa depan kita," kata Maidina.

Bijak Bersosmed, Legislator Ingatkan Bahaya Jejak Digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jejak digital

Berita Terkini