<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/IMG-20241031-WA0019-4017016676.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) terkait pencatutan nama organisasinya dalam penelitian disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Surat keberatan itu telah disampaikan kepada UI, pada Kamis (7/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), melalui surat ini menyatakan penolakan atas pencantuman nama JATAM sebagai informan utama dalam disertasi milik Bahlil Lahadalia yang berjudul, 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'," kata Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil Lahadalia terkait pencatuman nama JATAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015289716/kejuaraan-kratingdaeng-supercrosser-2024-dirtwar-energy-lahirkan-crosser-muda-berbakat">Kejuaraan Kratingdaeng Supercrosser 2024 Dirtwar Energy Lahirkan Crosser Muda Berbakat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," tegas Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menjelaskan, JATAM hanya memberikan persetujuan untuk diwawancarai oleh Ismi Azkya yang</div> <div dir="auto">mengerjakan penelitian untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Hal itu sebagaimana diutarakan Ismi Azkya saat memperkenalkan dirinya kepada JATAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian;terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI. Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang," ucap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menyatakan, pihaknya tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakar salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015289703/erick-thohir-maruarar-sirait-usul-tenor-kpr-diperpanjang-sampai-30-tahun-biar-cicilannya-bisa-lebih-murah">Erick Thohir - Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang Sampai 30 Tahun Biar Cicilannya Bisa Lebih Murah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ismi Azkya tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya setelah pihaknya mengetahui nama JATAM dicatut sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil Lahadalia, seperti yang, telah diutarakan di atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam surat ini, kami cantumkan uraian kronologi dugaan penipuan intelektual yang dilakukan peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia bernama Ismi Azkya dan Bahlil Lahadalia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

JATAM mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia terkait pencatutan nama organisasinya dalam penelitian disertasi Bahlil Lahadalia.

JATAM Serahkan Surat Keberatan ke UI Nama Organisasinya Dicatut Disertasi Bahlil Lahadalia

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/IMG_2714JPG-322444498.jpg" alt="Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus elit partai mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus elit partai mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pihak Universitas Indonesia (UI) akan menindaklanjuti laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang merasa dicatut sebagai informan utama dalam disertasi sidang doktoral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.</p> <div dir="auto">Kepala Biro Humas &amp; KIP UI, Amelita Lusia, mengatakan bahwa saat ini, proses disertasi Bahlil masih dalam tahap perbaikan. Sehingga, laporan JATAM akan termasuk di dalamnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka, maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015289575/siap-cari-cuan-gvv-gembleng-startup-binaannya-sampai-ketemu-investor">Siap Cari Cuan, GVV Gembleng Startup Binaannya Sampai Ketemu Investor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, Amelita menegaskan bahwa pihaknya akan turut mempertimbangkan laporan JATAM yang merasa dicatut namanya untuk perbaikan disertasi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Koordinator Nasional JATAM Melky Nahar menyataka penolakan atas pencantuman nama JATAM sebagai informan utama dalam disertasi milik Bahlil Lahadalia yang berjudul, "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilandan Berkelanjutan di Indonesia".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015288994/kemenkes-catat-kasus-dbd-masih-terus-meningkat-dinkes-di-kaltim-sebut-vaksinasi-terbukti-cegah-kasusnya">Kemenkes Catat Kasus DBD Masih Terus Meningkat, Dinkes di Kaltim Sebut Vaksinasi Terbukti Cegah Kasusnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa JATAM hanya memberikan persetujuan untuk diwawancarai oleh Ismi Azkya yang sedang mengerjakan penelitian untuk dirinya sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan untuk orang lain, sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI," pungkasnya.&nbsp;</div>

Kepala Biro Humas & KIP UI, Amelita Lusia, mengatakan bahwa saat ini, proses disertasi Bahlil masih dalam tahap perbaikan.

Pihak UI Pastikan Tindak Lanjuti Laporan JATAM yang Mengaku Dicatut di Disertasi Bahlil

<div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-ditunjuk-jadi-kepala-bakamla-achmad-langsung-sambangi-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang disampaikan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), terkait keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam pencabutan izin usaha pertambangan (IUP). Pelaporan itu disampaikan JATAM ke KPK, pada Selasa (19/3) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK agar secepatnya menindaklanjuti laporan JATAM dengan memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berkaitan dengan pencabutan dan menghidupkan izin perusahaan tambang," kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Amirudin A. Muhammad kepada wartawan, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Amirudin, laporan JATAM penting segera ditidaklanjuti oleh KPK. Mengingat di Maluku Utara cukup banyak tambang yang terkait pada masalah lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap KPK agar bekerja dengan cepat pascapelaporan JATAM yang sudah dimasukan Selasa, 19 Maret 2024 lalu. Ini guna menyambungkan fakta-fakta yang sudah terungkap ke publik sehingga dapat dilihat gambaran utuh,&rdquo; tegas Amirudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Koordinator JATAM Melky Nahar melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (19/3). Laporan itu dilayangkan, berkaitan dengan keputusan pencabutan izin tambang oleh Bahlil yang diduga bernuansa koruptif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dari JATAM melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM saudara Bahlil kepada KPK terkait dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023 yang kami duga penuh dengan praktik korupsi," ucap Koordinator JATAM, Melky Nahar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menyebut, Bahlil telah mencabut ribuan izin tambang di Indonesia. Pencabutan itu dilakukan pasca Bahlil mendapat kuasa dan mandat dari Presiden Jokowi sejak 2021 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan pencabutan ribuan izin tambang itu setelah Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi Dimana Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas), untuk memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan, serta menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, pada 2022 Presiden Jokowi kembali meneken Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui Keppres ini, Bahlil diberi kuasa untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha (HGU) dan konsesi kawasan hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi," ungkap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pucaknya pada Oktober 2023 lalu, Presiden Jokowi kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Melalui regulasi ini, Bahlil diberikan wewenang untuk mencabut izin tambang, perkebunan, dan konsesi Kawasan hutan, serta bisa memberikan izin pemanfaatan lahan untuk ormas, koperasi, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JATAM menduga, langkah Presiden Jokowi yang memberikan wewenang besar hingga Bahlil punya kuasa untuk mencabut ribuan izin tambang, sesungguhnya penuh dengan koruptif. Indikasi korupsi itu diperkuat dengan dugaan Bahlil yang mematok tarif atau fee kepada sejumlah perusahaan yang ingin izinnya dipulihkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai upaya untuk mengungkap dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi itu, JATAM melaporkan Menteri Bahlil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JATAM memandang, dugaan tindak pidana korupsi oleh Menteri Bahlil itu merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain dan merugikan keuangan/perekonomian negara," tegas Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Hanya saja, Ali meminta setiap laporan yang masuk harus disertai dengan data awal yang memadai untuk memulai proses penyelidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada komunikasi dan koordinasi terus-menerus untuk melengkapi data, yang awalnya sudah diserahkan. Makanya, kalau ada laporan ke KPK, harus disertai dengan data awal. Namun, hal ini tidak berarti bahwa KPK diam setelah menerima laporan. Sebaliknya, KPK akan melakukan proses evaluasi terhadap data dan informasi yang ada,&rdquo; pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div>

Kami berharap KPK agar bekerja dengan cepat pascapelaporan JATAM yang sudah dimasukan Selasa, 19 Maret 2024 lalu.

KPK Diharapkan Bisa Tindaklanjuti Laporan JATAM Terkait Dugaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

<div id="m#msg-f:1793947605557431164" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/bahlil-nurul-1819450893.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (19/3). Laporan itu dilayangkan, berkaitan dengan keputusan pencabutan izin tambang oleh Bahlil yang diduga bernuansa koruptif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini, kami dari JATAM melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM saudara Bahlil kepada KPK terkait dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023 yang kami duga penuh dengan praktik korupsi," kata Koordinator JATAM, Melky Nahar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menyebut, Bahlil telah mencabut ribuan izin tambang di Indonesia. Pencabutan itu dilakukan pasca Bahlil mendapat kuasa dan mandat dari Presiden Jokowi sejak 2021 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan pencabutan ribuan izin tambang itu setelah Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi Dimana Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas), untuk memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan, serta menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, pada 2022 Presiden Jokowi kembali meneken Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui Keppres ini, Bahlil diberi kuasa untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha (HGU) dan konsesi kawasan hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi," ungkap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pucaknya pada Oktober 2023 lalu, Presiden Jokowi kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Melalui regulasi ini, Bahlil diberikan wewenang untuk mencabut izin tambang, perkebunan, dan konsesi Kawasan hutan, serta bisa memberikan izin pemanfaatan lahan untuk ormas, koperasi, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JATAM menduga, langkah Presiden Jokowi yang memberikan wewenang besar hingga Bahlil punya kuasa untuk mencabut ribuan izin tambang, sesungguhnya penuh dengan koruptif. Indikasi korupsi itu diperkuat dengan dugaan Bahlil yang mematok tarif atau fee kepada sejumlah perusahaan yang ingin izinnya dipulihkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai upaya untuk mengungkap dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi itu, JATAM melaporkan Menteri Bahlil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JATAM memandang, dugaan tindak pidana korupsi oleh Menteri Bahlil itu merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain dan merugikan keuangan/perekonomian negara," ungkap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dugaan tindak pidana korupsi itu juga diduga telah menyalahgunakan kewenangan, karena jabatannya yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara. JATAM menyebut, delik aduan atas dugaan tindak pinda korupsi yang dilakukan Bahlil itu, antara lain gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tipologi delik suap dan pemerasan akan terjadi, jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Sedangkan delik gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan. Ketiga delik ini, termasuk setelah mempelajari langkah dan kebijakan Menteri Bahlil kuat dugaan telah terpenuhi," urai Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Melky menyatakan pihaknya berharap KPK bisa menindaklanjuti pelaporan tersebut. Hal itu penting guna mengungkap secara rinci fakta-fakta hukum yang sudah terungkap di tengah publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga kita dapat melihat gambar utuh dari puzzle-puzzle tersebut, agar kita bisa melihat sebejat apa dugaan korupsi yang terjadi, berikut siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan," pungkas Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi," katanya

JATAM Laporkan Bahlil Lahadalia ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Izin Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/hilirisasi-sda-2364623302.png" alt="ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Cita-cita RI menjadi pemain utama nikel dunia dan pemasok baterai EV global tampaknya perlu dipikir ulang, apalagi jika proses penambangannya justru merusak lingkungan dan tidak memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap masyarakat yang hidup di kawasan sumber daya tersebut. Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting menyebut, dari kajian mengenai dampak lingkungan hidup dan dampak sosial yang dilakukan di Halmahera, Morowali, dan Morowali Utara, hasilnya sama-sama menunjukkan temuan yang buruk.<br /><br />"Berdasarkan kajian ekonomi, industri nikel ini tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat di Morowali, Morowali Utara, maupun juga di Halmahera, khususnya di Weda Tengah," kata Pius Ginting dalam diskusi yang digelar Forest Watch Indonesia (FWI), beberapa waktu lalu.<br /><br />Di Morowali misalnya, dari kegiatan ekonomi industri nikel, hanya 4,35 persen dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggal atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Morowali. "Sebanyak 95 persen itu keluar," kata Pius.<br /><br />Kondisi serupa juga ditemukan di Morowali Utara. Hanya 15 persen dari nilai PDRB yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan sebanyak 84 persen lainnya keluar. "Sehingga ini yang membuat angka kemiskinan di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kemiskinan kabupaten di Sulawesi Tengah," lanjut Pius.<br /><br />Tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali mencapai 12,58 persen, sedangkan di Kabupaten Morowali Utara sebesar 12,97 persen. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah yang hanya sebesar 12,33 persen.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013289625/ambisi-ri-jadi-pemain-ev-battery-dunia-dan-ancaman-krisis-ekologi-di-belakangnya">Ambisi RI jadi Pemain EV Battery Dunia dan Ancaman Krisis Ekologi di Belakangnya</a></strong> <br /><br />Pius menambahkan, ketimpangan semakin mencolok di Halmahera Tengah yang tingkat kemiskinannya mencapai 12 persen, padahal ada industri nikel. Sementara rata-rata angka kemiskinan di Maluku Utara hanya 6,46 persen. "Jadi, ini sangat ironis," ujar Pius.<br /><br />Di sisi lain, masyarakat di tiga wilayah kajian AEER harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Sungai yang tidak sehat memaksa mereka untuk membeli air bersih. Selain itu, angka ISPA juga tergolong tinggi sehingga menambah biaya kesehatan. Di Kecamatan Bahodopi misalnya, adanya kegiatan industri termasuk penggunaan PLTU <em>captive</em> yang menghasilkan PM 2.5 membuat angka ISPA di sana naik enam kali lipat.<br /><br />"Jadi, penyakitnya sudah bertambah, biaya kesehatannya bertambah, tapi manfaat nikelnya lebih banyak keluar ketimbang tinggal di masing-masing sumber nikel ini," imbuh Pius.<br /><br />Mendapati temuan tersebut, Pius meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat jika benar-benar ingin menjadi pemain nikel dunia dan pemasok baterai EV global. Pasalnya, perusahaan-perusahaan atau investor Eropa sangat <em>concern</em> pada masalah ini. Mereka cenderung memperhatikan <em>stakeholder</em>, tidak seperti, misalnya, investor atau perusahaan Inggris yang umumnya hanya mementingkan <em>shareholder</em> atau pemegang saham.<br /><br />"Jadi, harus ada perbaikan lingkungan, perbaikan sosial, agar produk <em>nickel battery</em> yang diharapkan meluas pasarnya, bukan hanya untuk ke Tiongkok, tetapi juga ke Jerman dan Eropa itu bisa terwujud. Dengan perbaikan-perbaikan standar ini, termasuk dengan tidak melakukan penambangan di wilayah-wilayah yang ditolak oleh warga," harap Pius.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/012726458/multiplier-effect-hilirisasi-sumber-daya-alam-dulu-ekspor-nikel-rp-17-t-sekarang-rp-510-t">Multiplier Effect Hilirisasi Sumber Daya Alam: Dulu Ekspor Nikel Rp 17 T, Sekarang Rp 510 T</a></strong><br /><br />Pada kesempatan sama, Koordinator JATAM Sulawesi Tengah (Sulteng) M. Taufik menyebut, aktivitas tambang khususnya nikel telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada rusaknya sumber-sumber ekonomi warga yang berdekatan dengan wilayah pertambangan, baik di Morowali, Banggai, maupun Morowali Utara. Di Morowali misalnya, ratusan hektare persawahan warga terdampak lumpur, diduga akibat penambangan nikel di wilayah hulu.<br /><br />Penambangan nikel di wilayah hulu juga menyebabkan tercemarnya sumber pertanian warga, sehingga hasil panen masyarakat desa turun drastis. Selain sumber air bersih dan areal pertanian, limpasan ore nikel juga mencemari tambak-tambak warga, lantaran tempat penampungannya yang hanya berjarak 30 meter. Terakhir, aktivitas tambang nikel juga berdampak terhadap budidaya rumput laut.<br /><br />Kerusakan serupa juga terjadi di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat Desa Pongian, Kab. Banggai yang masih berprofesi sebagai nelayan, musti was-was lantaran lumpur yang dihasilkan aktivitas tambang telah mencemari wilayah pesisir dan berpotensi menghilangkan sumber kehidupan masyarakat di pesisir. Di Morowali Utara, puluhan IUP yang beroperasi di wilayah pesisir telah membuat terumbu karang tercemar lumpur.<br /><br />Sedangkan di wilayah kawasan industri nikel, kesehatan masyarakat sangat terancam oleh partikel-partikel fly ash dan bottom ash. "Ini juga berdampak serius bagi masyarakat di wilayah-wilayah kawasan industri yang kita tahu wilayah kawasan industri ini masih menggunakan PLTU energi fosil untuk memastikan produksi mereka," tuturnya dalam diskusi bertajuk 'Jejak Kotor Kendaraan Listrik: Derita Rakyat dan Kerusakan Lingkungan di Balik Ambisi Indonesia jadi Pemain Global EV' tersebut.<br /><br />Pengkampanye FWI Agung Ady menambahkan, dari berbagai pemantauan yang dilakukan di wilayah Maluku Utara dan beberapa wilayah, aktivitas tambang terbukti menimbulkan dampak kerusakan lingkungan seperti pencemaran sungai, deforestasi hutan dan lahan, serta hilangnya sumber-sumber ekonomi warga. Agung berharap pemerintah setempat tidak tutup mata dengan adanya kerusakan ekologi yang ditimbulkan aktivitas tambang, terlebih Indonesia berambisi menjadi pemain utama nikel atau EV battery dunia.</p>

Sungai tidak sehat memaksa mereka untuk membeli air bersih. Selain itu, angka ISPA juga tergolong tinggi sehingga menambah biaya kesehatan.

Kemiskinan di Tiga Daerah Penghasil Nikel ini Masih Tinggi, Langkah RI jadi Pemain EV Battery Dunia Perlu Diluruskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/lumpur_lapindo.jpg" alt="POTENSI HARTA KARUN: Seorang pengunjung memfoto lautan lumpur. Lumpur panas di Porong Sidoarjo, hingga kemarin masih menyembur. Setiap hari rata-rata mengeluarkan lumpur sebanyak 40 ribu meter kubik. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>POTENSI HARTA KARUN: Seorang pengunjung memfoto lautan lumpur. Lumpur panas di Porong Sidoarjo, hingga kemarin masih menyembur. Setiap hari rata-rata mengeluarkan lumpur sebanyak 40 ribu meter kubik. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional melaporkan telah terjadi semburan lumpur panas setinggi lebih dari 30 meter disertai dengan bau gas menyengat di rig pengeboran panas bumi milik PT SMGP yang berlokasi di Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Minggu (24/4). Peristiwa ini mengakibatkan 21 orang warga harus dilarikan ke rumah sakit.<br /> <br /> "Saat semburan terjadi, warga mulai mencium baru menyengat, lalu mual, muntah hingga pingsan. Kini lumpur panas mulai mengalir ke area persawahan warga," sebagaimana cuitan JATAM Nasional dalam akun Twitter @jatamnas.<br /> <br /> Kepala Kampanye JATAM Melky Nahar menjelaskan, peristiwa kebocoran gas tersebut bukan kali ini saja terjadi. Dia menyebut peristiwa kebocoran gas telah terjadi beberapa kali di wilayah tersebut dalam rentang waktu yang berbeda.<br /> <br /> "Peristiwa di proyek geothermal SMGP itu, bukan kecelakaan pertama, tetapi sudah kejadian keempat dalam dua tahun terakhir," ujar Melky dihubungi JawaPos.com, Minggu (24/4).<br /> <br /> Melky menyampaikan, peristiwa kebocoran gas H2S dari salah satu wellpad PT SMGP pada 25 Januari 2021. Peristiwa yang terjadi di tengah persawahan dan pemukiman warga tersebut terjadi pada tengah hari saat warga tengah menggarap lahannya.<br /> <br /> "Kebocoran gas H2S tersebut menyebabkan lima warga meninggal, dua di antaranya anak-anak, serta 49 warga dirawat di rumah sakit," papar Melky.<br /> <br /> Selain itu, kejadian serupa juga terjadi pada 14 Mei 2021, terjadi ledakan dan kebakaran pada proyek PLTP PT SMGP yang hanya berjarak 300 meter dari pemukiman, sehingga warga harus mengungsi.<br /> <br /> Selanjutnya pada 6 Maret 2022, lanjut Melky, terjadi kebocoran gas H2S yang berasal dari salah satu sumur milik PT SMGP. Akibat kebocoran ini, setidaknya 58 warga yang harus dirawat karena mengalami mual, pusing, muntah hingga pingsan.<br /> <br /> "Apa yang terjadi di proyek geothermal PT SMGP, adalah satu dari begitu banyak contoh serupa yang sudah sering terjadi ihwal ancaman nyata di balik ekstraksi energi skala raksasa seperti panas bumi itu," cetus Melky.<br /> <br /> Melky menyesalkan bencana industri yang terus berulang itu tak pernah dievaluasi serius dan terbuka, tanpa adanya penegakan hukum. Sebaliknya, evaluasi justru sangat tertutup, hanya melibatkan pemerintah dan perusahaan, dan tentu saja penuh dengan tipu muslihat.<br /> <br /> Oleh karena itu, JATAM mengecam keras Menteri ESDM dan PT SMGP yang telah berulang kali lalai hingga menelan korban. "Kami mendesak Menteri ESDM untuk hentikan operasi PLTP SMGP, cabut izin operasi perusahaan," tegas Melky menandaskan.

Lumpur Panas Menyembur di Mandailing Natal, 21 Orang Dilarikan ke RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Zainal-Arifin-Paliwang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang diminta untuk tak diam dan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat atas duka yang terjadi di Malinau. Yakni setelah jebolnya tanggul raksasa milik perusahaan tambang batubara PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Desa Langap, kecamatan Malinau Selatan.<br /> <br /> Jebolnya tanggul itu menjadi polemik. Sebab wadah untuk limbah tambang perusahaan itu, diduga mencemari Sungai Malinau. Bukan hanya dikritik aktivis, warga juga sudah merasakan dampak pencemarannya. Dimana banyak ikan mati mengapung di Sungai Malinau akibat air limbah mengalir ke sungai.<br /> <br /> Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LNPPAN) Kaltara, Fajar Mentari, mengatakan, pihaknya kaget ketika belakangan Gubernur Zainal Arifin Paliwang muncul. Namun bukan dengan penjelasan maupun langkah perbaikan, namun muncul dengan program penaburan benih ikan dan udang gala ke Sungai Malinau. Kabarnya, benihnya didatangkan dari Yogyakarta dan Sukabumi oleh PT. KPUC.<br /> <br /> Berdasarkan pemberitaan di media massa, sang gubernur malah mengharapkan tidak ada lagi tanggapan negatif dari masyarakat menyoal Sungai Malinau. Menurut Fajar, pernyataan tersebut terkesan ingin membungkam kritik dengan maksud menghindari polemik berkepanjangan atas kasus ini.<br /> <br /> “Ini kan boleh dimaknai sebagai narasi sindiran kepada mereka yang mengkritisi persoalan ini," kata Fajar dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (26/4).<br /> <br /> Menurutnya, pernyataan sang gubernur berpotensi mencederai perasaan para pemerhati lingkungan dan aktivis lingkungan. Seperti Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (Lalingka), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Selain itu tentu menyakiti perasaan warga masyarakat seerta wakil rakyat yang selama ini memberi perhatian. Salah satunya adalah anggota DPR dapil Kaltara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus.<br /> <br /> "Pernyataan gubernur itu sudah menjatuhkan integritas dan kredibilitas mereka. Terlepas pandangan mereka benar atau salah, mestinya bentuk kepedulian mereka itu disikapi positif, dihargai, didukung, diapresiasi. Jadi, jangan perusahaan saja yang boleh dapat apresiasi dong," tegas Fajar.<br /> <br /> Apalagi, lanjut Fajar, pihaknya mengikuti perjalanan kasus limbah ini sejak awal. Gubernur Paliwang tak pernah muncul di awal masalah muncul. Padahal justru di saat itu sebenarnya warga membutuhkan kehadiran pemimpin daerahnya. Ironisnya, sang gubernur muncul di belakang hari dan langsung berusaha seakan membungkam semua pihak.<br /> <br /> “Saya tidak mau mengatakan jika pak gubernur itu tidak peduli atas insiden ini, lantaran kemunculannya tanpa diwakili itu hanya di saat ending romantisnya doang," kata Fajar.<br /> <br /> Namun yang jelas, pihaknya mencatat bahwa pencemaran akibat melimpahnya air limbah dari kolam pengolahan perusahaan tambang bukan baru terjadi. Sejak perusahaan tambang batubara beroperasi, masalah pencemaran sudah sering terjadi. Data banyak media telah menujukan bahwa PT. KPUC sudah cukup banyak mendapat catatan merah.<br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/"><b>Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</b></a></span></p><br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/"><b>Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</b></a></span></p><br /> Puncaknya pada tahun 2017 saat kasus pencemaran marak terjadi. Pada tahun itu, sejak Juli sampai September, Sungai Malinau tercemar 15 kali. Akibatnya, pencemaran sungai oleh limbah tambang dari Tuyak di Februari 2021 menjadi bencana ekologis terbesar kedua setelah terjadi pada tahun 2017 lalu. Kematian habitat air pada sungai Malinau menjadi bukti yang tak terbantahkan.<br /> <br /> Ini berarti, lanjut dia, perusahaan berpotensi belum memenuhi kaidah-kaidah lingkungan yang tepat. Namun mirisnya, perusahaan tetap melakukan kegiatan seperti biasa tanpa melakukan upaya tindakan antisipasi.<br /> <br /> Pihaknya sepakat dengan legislator PDIP asalah Kaltara, Deddy Sitorus, semestinya Pemerintah Daerah bertindak dengan tetap mengacu pada undang-undang berlaku.<br /> <br /> "Bahwa walaupun kita tidak tahu apakah itu sebuah bencana yang tidak terelakkan atau karena adanya kelalaian atau ada unsur kesengajaan, namun tetap saja prosesnya harus mengacu pada aturan undang-undang berlaku," pungkasnya.

Linppan Desak Gubernur Kaltara Selesaikan Pencemaran Sungai Malinau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rapat-Paripurna-DPR-Sahkan-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyesalkan Pemerintah dan DPR RI terkait tidak terbukanya draf Undang-Undang Cipta Kerja. Terlebih, sejak awal diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Omnibus Law telah banyak ditentang oleh berbagai elemen masyarakat sipil.<br /> <br /> "Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya," kata Juru Bicara JATAM Merah Johansyah, Jumat (9/10).<br /> <br /> Johansyah menyampaikan, melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satgas dan Panja Omnibus, kepentingan itu dikejar dan berhasil diperoleh dengan disahkannya RUU Omnibus Law menjadi UU di DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani. Bahkan, berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, terdapat 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara.<br /> <br /> "Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12 orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga," ujar Johansyah.<br /> <ul><br />  	<li><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/10/2020/fahri-hamzah-ruu-cipta-kerja-ditolak-karena-dibahas-tak-terbuka/">Fahri Hamzah: RUU Cipta Kerja Ditolak Karena Dibahas Tak Terbuka</a></strong></li><br /> </ul><br /> Johansyah menyebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berperan sebagai pembentuk tim Satgas Omnibus, terhubung dengan PT Multi Harapan Utama, sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurutnya, luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya.<br /> <br /> "Catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur pada 2017, PT MHU meninggalkan 56 lubang bekas tambang yang tersebar di Kutai Kartanegara, dan salah satu lubang tambangnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kilometer 14, menewaskan Mulyadi, pada Desember 2015," beber Johansyah.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Kadin yang juga Ketua Satgas Omnibus Law, Rosan Roeslani disebut terhubung dengan 36 entitas bisnis. Puluhan bisnis itu mulai dari perusahaan di bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga pertambangan batubara.<br /> <br /> "Rosan juga tercatat sebagai anggota Indonesia Coal Mining Association. Pada Pemilu Presiden 2019, Rosan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin," urai Johansyah.<br /> <br /> Sementara itu, lanjut Johansyah, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait dengan perusahaan pertambangan batu bara, melalui kedekatannya dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari yang saat ini sudah menjadi terpidana korupsi. Menurut laporan Coalruption, Rita mengangkat Azis sebagai komisaris perusahaan tambang batu bara milik ibunya, Sinar Kumala Naga.<br /> <br /> Selain itu, Johansyah juga membeberkan sembilan aktor intelektual di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka dari sektor batubara lainnya, yakni Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Erwin Aksa, Raden Pardede, M. Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar dan Lamhot Sinaga disebut memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara.<br /> <br /> "Dari hasil penelusuran kami, mereka memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara baik langsung maupun tidak langsung, secara pribadi, baik sebagai pemilik, komisaris hingga direksi," ungkap Johansyah.<br /> <br /> Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menuturkan, UU Cipta Kerja hanyalah satu di antara UU kontroversial lainnya yang dalam waktu sangat singkat diusulkan, dibahas dan disahkan oleh kekuatan oligarki yang terkonsolidasi di pemerintahan dan DPR.<br /> <br /> Sebelumnya, telah ada empat produk hukum kontroversial lain yang dibahas dengan pola serupa, tertutup dan terburu-buru diantaranya UU KPK, Perppu Covid, UU Minerba dan UU MK.<br /> <br /> “UU Cipta Kerja adalah salah satu skenario oligarki untuk terus menimbun kekayaannya. Pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa para oligark kini telah memperkokoh posisinya, dan skenario mereka telah berjalan dengan sempurna. Apalagi, saat ini KPK juga sudah dilemahkan,” cetus Egi.<br /> <br /> Egi juga menuturkan, produk legislasi yang dihasilkan Pemerintah dan DPR hanya menguntungkan bisnis segelintir orang. Bahkan, bisa disebut sebuah korupsi yang sistemik.<br /> <br /> “Mereka telah membuat peraturan yang dengan sengaja menguntungkan bisnis yang mereka miliki. Ini adalah bentuk sebuah korupsi sistemik yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius,” tegas Egi.<br /> <br /> Sejumlah nama-nama yang disebutkan dalam memuluskan Omnibus Law itu telah dikonfirmasi JawaPos.com, namun tak memberikan respon atas hasil penelurusan #BersihkanIndonesia.<br /> <br /> &nbsp;

Ini 12 Aktor Intelektual di Balik Lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/petrosea.jpg" alt="Ilustrasi pekerja tambang PT Petrosea" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja tambang PT Petrosea</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elemen masyarakat sipil menggelar Paripurna Sidang Rakyat yang berlangsung Senin (1/6). Mereka menyatakan tidak mengakui Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru disahkan DPR. Mendesak agar UU tersebut harus dibatalkan demi hukum untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan rakyat.<br /> <br /> "Peserta sidang rakyat sepakat bahwa Sidang Paripurna DPR 12 Mei 2020 tidak kuorum secara kualitatif, karena tidak partisipatif, tidak relevan dengan fakta yang terjadi dan amoral. Karena dilaksanakan dengan menunggangi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia," kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah dalam keterangannya, Senin (1/6).<br /> <br /> Johansyah menilai, UU Minerba merupakan bentuk kejahatan yang dilegalkan, serta tidak dapat diterima. Karena tidak berdasar pada evaluasi menyeluruh dan mendalam atas UU sebelumnya.<br /> <br /> "Menyatakan bahwa sidang paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020 tidak kuorum dan koruptif. DPR RI telah curang, karena memanfaatkan situasi pandemi Covid-19," cetus Johansyah.<br /> <br /> Bahkan, Johansyah menilai UU Minerba merupakan produk gagal dan ilegal serta dinyatakan batal demi hukum, atas nama kedaulatan rakyat dan demi keselamatan rakyat. Dia memandang, seluruh kontrak, perjanjian dan izin yang diterbitkan berdasarkan undang-undang tersebut batal demi hukum.<br /> <br /> "Mengembalikan sepenuhnya hak ruang hidup pada rakyat, dengan demikian rakyat memiliki hak veto untuk menyatakan tidak dan menolak kegiatan pertambangan. Negara, khususnya pemerintah, melakukan pemulihan atas kerugian yang telah dialami rakyat dan kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan selama ini," tegasnya.<br /> <br /> Johansyah menyebut, Sidang Rakyat dihadiri oleh 85 peserta sidang, para akademisi, tokoh lintas agama dan telah ditonton lebih dari 10 ribu orang di seluruh Indonesia. Peserta sidang adalah warga di wilayah pertambangan dan pembangkit listrik bertenaga batu bara dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Papua yang selama ini merasakan dampak buruk investasi para oligarki pertambangan.<br /> <br /> "Warga yang menjadi peserta sidang menunjukkan banyaknya bencana ekologis seperti banjir, polusi udara, hilangnya hutan dan gangguan debu. Kesaksian warga juga menyebutkan,  terjadi tragedi kemanusiaan seperti kematian di lubang tambang, desa lenyap akibat penggusuran dan tindakan sewenang-wenang para penguasa tambang," tukasnya.

UU Minerba Dinilai Melegalkan Kejahatan Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/longsor-di-sulawesi-jatam-dampak-kinerja-pemerintah-yang-tak-becus_m_.jpg" alt="ilustrasi tambang" width="100%">
<figcaption>ilustrasi tambang</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Longsornya tambang emas ilegal di Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara cukup menyita perhatian. Pasalnya, insiden tersebut memakan banyak korban luka maupun meninggal. Hingga siang ini, sudah berhasil di evakuasi sebanyak 16 orang dengan rincian orang meninggal dunia 2 orang dan 14 orang luka ringan dan berat.</p><br /> <p>Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menilai kejadian tersebut bukan hal yang baru di Tanah Air. Aksi penambangan ilegal dianggap sebagai kejadian rutin yang selalu muncul setiap tahunnya. Hanya saja, aksi nakal tersebut jarang terpantau oleh pemerintah.</p><br /> <p>"Begini sebetulnya kejadian warga yang tertimbun itu kemarin di Sulawesi hanya satu dari sebagian banyak kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Selain di Sulawesi itu dekat dengan jaakrta itu di Bogor, atau paling jauh di NTT, NTB dan daerah lainnya," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (27/2).</p><br /> <p>"Perusahaan ini sebagian ilegal, artinya mereka ini tidak punya izin. Ada juga tambang yang dilakukan secara manual oleh masyarakat. yang terjadi di Sulawesi kan begitu. Mereka tidak mengantongi izin," tambahnya.</p><br /> <p>Melky berpendapat, kejadian longsor di beberapa lokasi tambang ilegal juga disebabkan oleh kurang perhatiannya pemerintah terhadap aksi nakal di sektor pertambangan ini.</p><br /> <p>Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu melakukan sejumlah mitigasi dengan didukung data yang kuat terkait tambang-tambang legal maupun ilegal. Sayangnya, dia menilai hal itu tidak dilakukan pemerintah secara serius.</p><br /> <p>&ldquo;Nah, problem sebetulnya kan, ini dampak dari sebuah kinerja pemerintah yang tidak becus untuk kemdian masyarakat terselamatkan dari ancaman-ancaman seperti ini. Mestinya kan pemerintah itu mereka memilki data yang kuat, data yang valid soal sebaran tambang itu baik legal maupun ilegal yang berpotensi membawa dampak buruk serupa seperti yang terjadi di Sulawesi," pungkasnya.</p>

Longsor di Sulawesi, JATAM: Dampak Kinerja Pemerintah yang Tak Becus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jatam

Berita Terkini