<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-16-at-165820_17a1e7d8-1681412439.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto memunculkan rumor jatah Menteri untuk PDIP. Terkait hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memastikan belum ada pembahasan jatah menteri di tengah rencana pertemuan kedua tokoh tersebut. Namun dia mengakui, PDIP memang rutin membangun komunikasi dengan Partai Gerindra. "Ya itu sih masalahnya. Seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu pertemuan transaksional. Itu yang tidak baik bagi kita semua," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). Said mengaku, dirinya memang kerap bertemu dengan elite Partai Gerindra seperti Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sebab, ia juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Namun, ia menekankan bahwa sejauh ini belum ada keputusan apapun terkait sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan. "Tidak pernah ada statement apapun yang diinginkan oleh PDI Perjuangan dan kawan-kawan Gerindra. Bertemunya kedua pemimpin bangsa ini, itu aja. Tidak plus, tidak minus," ucap Said. Meski demikian, Said juga tidak bisa menjanjikan terkait waktu pertemuan Megawati dengan Prabowo. Apakah akan digelar sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih atau sesudah pelantikan. "Kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu. Kita semua menunggu, masyarakat menunggu, baik Ibu Megawati maupun Presiden terpilih insya Allah secepatnya akan bertemu," pungkas Said.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memastikan belum ada pembahasan jatah menteri di tengah rencana pertemuan Megawati dan Prabowo.

Megawati akan Bertemu dengan Prabowo, PDIP Tegaskan Belum Ada Pembahasan Jatah Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/foto-penyerta-berita-87-1334642061.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet (ujung kiri) dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8). (ANTARA/YouTube/DPR RI/Agatha Olivia)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet (ujung kiri) dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8). (ANTARA/YouTube/DPR RI/Agatha Olivia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung peluang terjadinya fenomena melawan kotak kosong pada gelaran Pilkada Serentak 2024. Ia berharap calon kepala daerah masih dapat berubah agar tak membuat adanya keterbelahan. Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Bamsoet dalam format pantun saat menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). "Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah, kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah," ucap Bamsoet. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengeluarkan pantun terkait bursa menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan para calon menteri dapat menarik hati Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo. "Кupu-kupu terbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang, berbaik-baiklah ke Presiden sekarang dan yang akan datang," ujar Bamsoet. Sebagaimana diketahui, Sidang Tahunan MPR RI 2024 terdiri dari tiga agenda. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT ke-79 RI yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan para tamu undangan. Kemudian, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di mana tahun ini DPR menjadi tuan rumah. Pada agenda sidang bersama DPR dan DPD, Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato kenegaraan. Lalu, agenda ketiga pada rangkaian Sidang Tahunan adalah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024. Dalam agenda ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung peluang terjadinya fenomena melawan kotak kosong pada gelaran Pilkada Serentak 2024.

Bamsoet Lempar Pantun Singgung Kotak Kosong dan Jatah Menteri saat Menyampaikan Pidato di Sidang Tahunan MPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/Rakernas-PAN-Dery-Ridwansah-6-1306667223.jpeg" alt="Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para petinggi PAN lainnya." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para petinggi PAN lainnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jajaran Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai secara terbuka meminta jatah menteri untuk pemerintahan mendatang. Teranyar, permintaan itu disampaikan PAN di sela rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat membacakan doa Kamis malam, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyelipkan harapan agar partainya diberi posisi pada kabinet mendatang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, urusan menteri merupakan hak Prabowo. Namun, dia menegaskan, partainya siap jika diberi posisi. Dia mengklaim, PAN memiliki banyak tokoh yang berkompeten. &rdquo;Banyak itu, hebat-hebat semua,&rdquo; ujarnya di sela rakornas di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin (10/5). Tokoh-tokoh itu, antara lain, sebut Zulhas, adalah Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, Saleh Daulay, hingga Eko Patrio. Prabowo pun merespons doa yang disampaikan Saleh. Prabowo menjawab dengan berkelakar. &rdquo;Ketua Fraksi PAN di DPR, Saudara Saleh Daulay yang tadi memimpin doa, doa politik yang kreatif sekali itu. Kalau orang Medan bilang, &rsquo;masuk itu barang&rsquo;,&rdquo; kata Prabowo. Sebelum PAN, Partai Golkar juga menyampaikannya melalui pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan, Golkar secara terbuka meminta minimal lima menteri. Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, keinginan sejumlah partai tersebut merupakan aspirasi. Untuk jatah Demokrat, Prabowo sudah meminta secara langsung kepada Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya. &rdquo;Hanya, untuk siapa namanya, posisinya di mana, pada waktunya akan kami sampaikan. Karena itu ranahnya Pak Prabowo dan Mas AHY, ditunggu saja ya,&rdquo; tuturnya. (far/c19/bay)

Jajaran Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai secara terbuka meminta jatah menteri untuk pemerintahan mendatang.

Partai Koalisi Indonesia Maju Tagih Jatah Menteri ke Prabowo, Golkar Ajukan Minimal 5, PAN Sodorkan Eko Patrio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/Presiden-terpilih-2024-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-2-3851850580.jpeg" alt="Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto sambutan di halal bihalal di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto sambutan di halal bihalal di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Politik balas budi selalu mengiringi para pemenang pemilu. Itu pula yang bakal segera terjadi pada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati pelantikan sebagai presiden-wakil presiden masih enam bulan lagi, sejumlah parpol sudah mulai membicarakan jatah menteri masing-masing. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya. Partai yang masuk dalam barisan koalisi pengusung Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu mulai melakukan lobi-lobi politik. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya memberikan mandat kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk berkomunikasi dengan Prabowo terkait susunan kabinet dan jatah menteri untuk PAN. Namun, Yandri tidak mengetahui berapa menteri dan menteri apa saja yang akan diberikan kepada PAN. &rdquo;Secara pasti, saya nggak tahu berapa menteri yang diberikan Prabowo kepada PAN. Itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Karena kami sudah memberikan mandat penuh kepada Bang Zul (Zulkifli Hasan, Red) sebagai ketua umum PAN. Termasuk menteri apa kami juga nggak tahu,&rdquo; jelasnya. Yandri melanjutkan, pada prinsipnya PAN siap membantu Prabowo lahir batin. PAN sudah tiga kali mendukung Prabowo. Pada Pemilu 2024, Prabowo akhirnya berhasil memenangi kontestasi dan menjadi capres terpilih. &rdquo;Alhamdulillah, kali ini menang. Tiga kali itu artinya PAN sudah paham betul, chemistry-nya tuh sudah ada dengan Pak Prabowo,&rdquo; terangnya. Meski demikian, Yandri menegaskan bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo. PAN sebagai mitra koalisi hanya menjalin komunikasi dalam penyusunan kabinet. Yang jelas, PAN siap mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk masuk kabinet. &rdquo;Ketika Pak Prabowo ke Rumah PAN waktu buka puasa 21 Maret, Bang Zul sudah menyebutkan beberapa nama. Walaupun itu sekali lagi kita serahkan kepada Bang Zul untuk mengomunikasikan dengan Pak Prabowo,&rdquo; tutur wakil ketua MPR tersebut. Soal partai politik dari koalisi lain yang mungkin bergabung dengan Prabowo, Yandri menyatakan, pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Dia menegaskan, tidak menjadi masalah bagi PAN jika partai dari luar koalisi akan bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran. &rdquo;Kita (PAN) welcome saja. Tidak ada perasaan harus menolak. Karena kami berkeyakinan, walaupun mereka bergabung, PAN tidak akan terganggu,&rdquo; lanjutnya. Yandri menegaskan, PAN yakin Prabowo adalah orang yang baik dan sangat berkomitmen memegang prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Dia yakin Prabowo tidak akan mengubah kesepakatan gara-gara ada partai lain yang masuk. &rdquo;Kalau ada yang mau bergabung, ya silakan, bukan kapasitas PAN untuk menolak. Kita serahkan penuh kepada Pak Prabowo,&rdquo; lanjut Yandri seusai acara halalbihalal Persatuan Warga Kabupaten Kaur (PWKK) dan Himpunan Keluarga Jurai Kedurang (HKJK) se-Jabodetabek di kompleks parlemen Senayan kemarin. Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa Prabowo- Gibran belum mulai menyusun kabinet. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo masih fokus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjalin kerja sama dan menjaga persatuan bangsa. Prabowo dan tim, ungkap Dasco, masih melakukan kajian terkait kementerian-kementerian dan melihat berbagai portofolio tokoh yang ada. &rdquo;Jadi, proses penyusunan kabinet belum dimulai. Komunikasi masih terus dilakukan,&rdquo; terang wakil ketua DPR itu. Soal draf susunan kabinet Prabowo-Gibran yang banyak beredar di media sosial, Dasco menegaskan, tidak ada yang benar. Selama ini banyak variasi susunan kabinet yang diterima masyarakat. Tidak ada satu pun yang benar. Dasco meminta para pendukung Prabowo-Gibran dan masyarakat tidak bingung dengan draf susunan kabinet yang benar. Sebab, sampai saat ini pihaknya tidak pernah menyebar susunan kabinet. Menurut Dasco, terlalu dini jika susunan kabinet dikeluarkan saat ini. Sebab, Prabowo masih melakukan komunikasi dan kajian. (wan/lum/c9/oni)

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya memberikan mandat kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk berkomunikasi.

Parpol Mulai Utak-atik Jatah Menteri: PAN Sudah Usulkan Nama, Gerindra Sebut Kabinet Belum Dibahas

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/4J3A0169JPG-2110059113.jpg" alt="Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), Airlangga Hartarto (kedua kiri), Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Yusril Ihza Mahendra (kanan) menyam" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), Airlangga Hartarto (kedua kiri), Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Yusril Ihza Mahendra (kanan) menyam</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengaku sudah mengajak Partai NasDem untuk masuk dalam pemerintahannya ke depan. Prabowo juga mengakui telah menawarkan kursi menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya selalu menawari (Menteri ke NasDem), saya selaku mengajak," kata Prabowo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyebut, rakyat ini para pemimpinnya rukun. Oleh karena itu, unsur pimpinan partai harus bekerja sama, agar Indonesia semakin kuat dan makmur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berkeyakinan bahwa faktor kerja sama di antara kepemimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2,&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto-Gibran&nbsp;Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). "Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres&nbsp;Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. "Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ucap Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan&nbsp;rekapitulasi&nbsp;suara nasional Pemilu 2024,&nbsp;Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan.</div>

"Saya berkeyakinan bahwa faktor kerja sama di antara kepemimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat," jelasnya

Prabowo akui Sudah Tawari Kursi Menteri untuk NasDem

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/Prabowo-dan-Zulhas-4214095775.jpeg" alt="Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memuji penampilan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat pertama Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memuji penampilan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat pertama Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) belum mau membahas mengenai jatah menteri setelah Prabowo Subianto ditetapkan sebagai Presiden terpilih. PAN menyerahkan sepenuhnya tentang kabinet kepada Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal menteri itu prerogatif presiden, saya ini kan mantan ketua MPR, hafal ya," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada wartawan, Kamis (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulhas pun tak mau menyebut jumlah kursi kabinet yang diminta. Dia memilih menyerahkan itu semua kepada Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terserah beliau (Prabowo), wong beliau presidennya kok," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2,&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto-Gibran&nbsp;Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). "Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres&nbsp;Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. "Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ucap Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan&nbsp;rekapitulasi&nbsp;suara nasional Pemilu 2024,&nbsp;Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan.</div>

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak mau menyebut jumlah kursi kabinet yang diminta. Dia memilih menyerahkan itu semua kepada Prabowo.

Prabwo Jadi Presiden Terpilih, Zulhas Pasrah Soal Jatah Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Zulhas-Hendra-Eka.jpg" alt="Mendag Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Mendag Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons pernyataan Ketum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang khawatir jatah menteri pada Kabinet Indonesia Maju berkurang. Menurut Zulhas, Cak Imin tak seharusnya mengatur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.  Zulhas menegaskan, isu perombakan kabinet menteri pada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan hak prerogatif Presiden.  "Saya kan mantan Ketua MPR dan sekarang Wakil Ketua MPR enggak usah kita ngatur-ngatur," kata Zulhas di Jakarta, Minggu (27/3).  Zulhas enggan berspekulasi lebih jauh akan dapat jatah menteri atau wakil menteri pada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.  "Kalau soal reshuffle ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden," tegas Zulhas.  Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melontarkan pernyataan perang jika jatah menteri partai yang dipimpinnya diganggu dalam menteri Kabinet Indonesia Maju. Cak Imin tak mempersoalkan jika PAN bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silahkan, asal gak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti. Silakan masuk, tapi jangan ganggu PKB," ucap Cak Imin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).

PAN Minta Cak Imin Enggak Usah Ngatur-ngatur Soal Jatah Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) telah resmi masuk dalam gerbong partai koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Partai itu pun dikabarkan bakal mendapatkan jatah kursi menteri.  Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengaku saat ini pemerintah masih sibuk menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Arahan fokus pemerintah terhadap pandemi ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi.  Sehingga Fadjroel mengaku tidak ingin berspekulasi tentang agenda reshuffle kabinet pasca-bergabungnya partai yang dikomandoi oleh Zulkifli Hasan ini. "Apakah ini akan bermakna reshuffle? Saya hanya mengatakan Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa persoalan hari ini adalah menyelesaikan pandemi Covid-19. Jadi Presiden bersama seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan pandemi Covid-19," ujar Fadjroel dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (28/8).  Aktivis 1998 itu menuturkan, reshuffle adalah hak prerogatif dari Jokowi selaku kepala negara. Sehingga dia hanya bisa menjelaskan ke publik mengenai reshuffle jika Jokowi sudah buka suara. "Saya hanya bisa bicara reshuffle setelah Presiden bicara. Jadi beliau bicara dulu baru saya bicara. Saya tidak melanggar SOP saya, yakni Presiden dulu bicara baru saya. Karena saya prajurit dan beliau adalah panglima tertinggi," ungkapnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menuturkan sampai saat ini belum ada tawaran dari Presiden Jokowi mengenai jatah partai berlogo matahari ini untuk mendapatkan kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. "Belum, belum (ada tawaran, Red)," katanya.  Bahkan Yandri menuturkan, saat pertemuan dengan para ketua umum yang belum lama ini dilakukan, Presiden Jokowi tidak membahas masalah reshuffle kabinet. Hanya berbicara salah satunya tentangf penanganan pandemi Covid-19. "Setahu saya belum ada pembicaraan masalah koalisi atau berapa atau kapan reshuffle itu sama sekali tidak disinggung," imbuhnya.  Menurut Yandri, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi apakah nanti akan diberikan jabatan kursi di kabinet. PAN tidak ingin meminta-minta. "Ya kalau itu nanti ada di Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai yang punya hak prerogatif," ungkapnya. (*)  &nbsp;

Tentang Jatah Kursi Menteri PAN, Jubir Jokowi sebut Presiden Sibuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JOKOWI.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra desas desusnya sudah meyiapkan tiga nama kadernya untuk bisa masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan isu lain menyebutkan Prabowo Subianto mengincar kursi Menteri Pertahanan.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengatakan pasrah. Sebab mengenai posisi menteri adalah hak sepenuhnya dari Presiden Jokowi. "PKB sampai saat ini sikapnya pasrah kepada Jokowi," ujar Jazilul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu‎ (9/10).  Jazilul menegaskan, PKB tidak bisa melarang Gerindra masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu karena wilayahnya ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun apabila itu demi kepentingan bangsa, PKB akan ikut mendukungnya. "Selama Pak Jokowi pentingkan untuk perbaikan pemerintahan ke depan, PKB sebagai pendukung, 100 persen mendukung," katanya.  Jazilul menegaskan, PKB tidak takut kehilangan jatah kursi menterinya akan berkurang jika Gerindra dan partai oposisi lainnya masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Sebab bagi Jazilul, Presiden Jokowi mengajak partai oposisi masuk ke dalam kebinet sudah melalui pertimbangan yang matang dan penuh perencanaan serta kalkulasi.  "Pak Jokowi lebih tahu dan PKB akan tetap jadi partai yang setia kepada Pak Jokowi. Hasil keputusan Pak Jokowi pasti dengan pertimbangan matang," ungkapnya.  Namun demikian, Jazilul menyarankan kepada Presiden Jokowi sebelum menerima partai oposisi masuk ke dalam kabinet. Maka sebaiknya berkomunikasi dahulu dengan para ketua umum partai koalisi. Sebab membangun komunikasi sangat penting.  "Sebagai bagian dari koalisi penting komunikasi. Meskipun kewenangan 100 persen di Jokowi. PKB enggak pernah ganggu," pungkasnya.

Kabar Gerindra Minta Jatah Menteri, PKB Pasrah kepada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT2-Persiapan-Kongres-V-PDIP-eca4.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto (tengah) menjadi narasumber diskusi di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (5/8/2019). Diskusi membahas persiapan Kongres V PDI Perjuangan yang akan diselenggarakan di Bali pada 8-11 Agustus mendatang. Foto: Hen" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto (tengah) menjadi narasumber diskusi di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (5/8/2019). Diskusi membahas persiapan Kongres V PDI Perjuangan yang akan diselenggarakan di Bali pada 8-11 Agustus mendatang. Foto: Hen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra dikabarkan telah meminta 3 jatah menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Mereka yang diajukan oleh Prabowo Subianto yakni Fadli Zon, Sandiaga S Uno, dan Edhy Prabowo. Namun, belakangan ini kabar tersebut ditepis oleh Gerindra.  Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi akan tetap memprioritaskan figur-figur dari kalangan partai koalisi untuk mengisi kursi kabinet.  "Skala prioritas pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," ujar Hasto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).  Meski begitu, Hasto memastikan upaya konsolidasi dengan partai non pendukung. Seperti halnya yang sekarang dkterapkan di DPR/MPR RI. Meskipun koalisi pemerintah memegang suara 60,7 persen, namun partai oposisi tetap diberi kesempatan. Kondisi ini dimaksudkan supaya kerjasama dengan seluruh partai bisa berjalan baik.  "Kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014. Sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," imbuhnya.  Hasto sendiri tidak secara tegas menampik bahwa Gerindra telah mengajukan 3 nama menteri. Namun, dia menyampaikan dalam berpolitik harus melalui konstruksi demokrasi yang sehat. Sehingga, harus ada kesinambungan antara koalisi sebelum dan setelah pilpres.  Selain itu, antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik. Sehingga konsolidasi biss berjalan dengan baik pula.  Lebih lanjut, Hasto mengatakan, pembahasan kabinet memang sudah dilakukan beberapa kali. Dalam waktu dekat, Jokowi akan bertemu para Ketua Umum partai koalisi untuk membahas hal tersebut. mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun akan bertemu langsung dengan para kandidat calon menteri yang diajukan partai koalisi.  "Bagaimanapun juga presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan, atau nama-nama yang akan dipilih oleh presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional, ataupun dari kepala daerah memiliki prestasi, ataupun para tokoh sesuai bidangnya," kata Hasto.  "Susuan kabinet itu hak preogratif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun," pungkasnya.  Sebagai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019, PDIP sendiri menegaskan tidak akan serakah terhadap kursi kabinet. Partai akan membagi bersama partai lain sesuai dengan kebutuhan Jokowi secara proporsional dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan.

Diisukan Gerindra Minta 3 Menteri, PDIP: Jokowi Utamakan Koalisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jatah menteri

Berita Terkini