<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/jatah_makan.jpg" alt="CEK PERSIAPAN: Menag (kanan) mendengarkan penjelasan dari pegawai hotel di Madinah tentang layanan untuk CJH. (MEDIA CENTRE HAJI UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEK PERSIAPAN: Menag (kanan) mendengarkan penjelasan dari pegawai hotel di Madinah tentang layanan untuk CJH. (MEDIA CENTRE HAJI UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan sarana dan prasarana untuk calon jemaah haji (CJH) Indonesia di Arab Saudi sudah siap. Tahun ini, hotel-hotel yang bakal ditempati CJH cukup dekat dengan lokasi ibadah.  Hotel Jiwar al Tsaqifah di wilayah Markaziyah Gharbiyyah misalnya. Jaraknya hanya 180 meter dari Masjid Nabawi. Dalam kunjungannya akhir pekan lalu, Yaqut mengaku puas dengan hotel-hotel yang telah disewa untuk CJH.  Selain dekat dengan Masjid Nabawi, fasilitas hotel memadai. Mulai dari tempat makan hingga lift hotel masih terawat. ”Kondisinya siap menerima jemaah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin (22/5).  Yaqut menjelaskan, layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di Madinah menggunakan sistem full musim dan penyewaan blocking time. Hotel yang disewa terpusat di tiga wilayah. Yakni, Markaziyah Syimaliah, Markaziyah Gharbiah, dan Markaziyah Janubiah. ”Total ada 29 hotel yang tersebar di tiga wilayah tersebut dengan kapasitas 24.315 jemaah haji,” katanya.  CJH Indonesia akan tinggal di Madinah paling lama sembilan hari. Mereka akan menjalani ibadah Arbain, yakni salat berjemaah di Masjid Nabawi dalam 40 waktu. CJH gelombang pertama yang diberangkatkan mulai 4 Juni 2022 akan lebih dulu ke Madinah. Setelah itu, mereka akan diberangkatkan ke Makkah untuk menjalani prosesi haji.  Sementara itu, CJH gelombang kedua akan lebih dulu ke Makkah. Setelah prosesi haji, mereka diberangkatkan ke Madinah untuk menjalani ibadah Arbain, lalu kembali ke tanah air.  CJH sendiri akan masuk asrama haji mulai 3 Juni 2022. Setiap embarkasi sudah bersiap menerima para CJH tersebut. Termasuk embarkasi Batam. Staf Khusus Menag Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan, embarkasi Batam siap melayani 5.371 CJH. Mereka berasal dari empat provinsi. Yakni, Riau (2.304), Jambi (1.328), Kalimantan Barat (1.150), dan Kepulauan Riau (589).  Khusus embarkasi Batam, CJH akan masuk asrama haji pada 14 Juni 2022. Semua kamar tidur dengan kamar mandinya siap digunakan. Termasuk ruang makan, masjid, hingga wastafel. Menurut Wibowo, masih ada sekitar 20 hari persiapan bagi tim embarkasi bersama para petugas Kanwil Kemenag provinsi untuk melakukan finalisasi. Mulai dari penyiapan dokumen dan visa CJH. Bersama tim Kementerian Kesehatan, mereka juga terus mendorong percepatan vaksinasi booster. ”Nantinya, boarding dan X-ray juga akan disediakan di asrama haji,” ungkapnya.  CHJ yang berangkat dari embarkasi Batam akan terbang dengan Saudi Arabian Airlines. Selain Batam, ada empat embarkasi haji lainnya yang dilayani Saudia, yaitu Palembang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi, dan Surabaya. Total Saudi Arabian Airlines akan memberangkatkan 45.866 jemaah.  Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan seluruh CJH Indonesia tak terkendala masalah vaksinasi Covid-19 saat berangkat ke Tanah Suci. Puan meminta pemerintah mempercepat vaksinasi bagi CJH yang belum mendapatkan vaksin lengkap. ”Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan vaksin dosis lengkap bagi seluruh jemaah haji. Di sisi lain, masih ada cukup banyak calon jemaah haji yang sudah terdaftar belum mendapatkan vaksin lengkap,” terangnya.  Hingga saat ini, ada 89.175 CJH yang sudah melunasi biaya haji dan mengonfirmasi keberangkatannya. Namun, berdasar data Kementerian Kesehatan, baru 76 persen yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. ”Oleh karena itu, ini harus segera dikebut dan menjadi prioritas. Jangan sampai nanti hanya karena masalah vaksin, umat gagal berangkat ke Tanah Suci,” paparnya.  Puan juga meminta Komisi VIII DPR terus mengawal ketat kerja pemerintah dalam penyelenggaraan haji 2022 ini. Dengan begitu, penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar.  Sementara itu, Sekjen Kemenag Nizar mengakui tantangan penyelenggaraan ibadah haji setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan jemaah karena pandemi Covid-19. Ditambah waktu persiapan yang mepet. Praktis, masa persiapan kurang dari dua bulan sejak ada pemberitahuan jumlah kuota dari Arab Saudi.  Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji. Bahkan, Nizar menyatakan, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun ini diharapkan meningkat. ”Selama ini, kita mendapatkan indeks kepuasan jemaah haji yang sangat memuaskan. Saya tidak mau ini turun,” kata Nizar saat penutupan bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin (22/5).  Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), IKJHI di Arab Saudi pada 2019 sebesar 85,91. Secara umum, jemaah haji Indonesia menerima semua pelayanan yang diberikan pemerintah dengan sangat memuaskan. Indeks kepuasan tersebut naik 0,68 jika dibandingkan dengan penyelenggaraan haji 2018.  Apabila diperinci, pada 2019, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus salawat (88,05 persen). Diikuti pelayanan ibadah (87,77); pelayanan katering non-Armuzna (87,72); pelayanan petugas (87,66); pelayanan bus antarkota (87,35); pelayanan akomodasi hotel (87,21); dan pelayanan lain-lain (85,41). Kemudian, pelayanan katering di Armuzna (84,48); pelayanan transportasi bus Armuzna (80,37); dan pelayanan tenda di Armuzna (76,92).  Nizar mengatakan, indeks kepuasan yang tidak boleh menurun tersebut salah satunya disebabkan jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini lebih sedikit daripada 2019. Sebagaimana diketahui, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapat kuota 100.051 orang dari pemerintah Arab Saudi. Jumlah itu tidak mencapai separo dari kuota pada 2019 sebesar 221.000 jemaah.  Tugas memberikan pelayanan yang lebih baik itu, lanjut Nizar, di antaranya ada pada petugas haji (PPIH). Dia mengingatkan seluruh petugas haji yang berasal dari lintas instansi untuk bisa menjaga koordinasi dan komunikasi. ”Hindari ego sektoral. Tidak ada saya dari Kemenag, saya dari Kemenkes. Yang ada, saya adalah PPIH,” tegas mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag itu. ”Tidak ada Superman. Tapi, yang ada adalah supertim. Terus koordinasi antarpetugas, antarsektor,” imbuh Nizar.  Tahun ini jemaah haji Indonesia akan mendapat sejumlah layanan baru. Salah satunya makan yang akan diperoleh tiga kali sehari di Makkah dan Madinah. Sebelumnya, jemaah mendapat makan dua kali sehari.  Selain itu, fasilitas fast track kembali diberikan. Layanan jalur cepat tersebut diberikan kepada 29.126 jemaah dengan penerbangan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dari Embarkasi Haji Jakarta. Layanan itu memudahkan jemaah haji dalam pengecekan dokumen keimigrasian seperti visa dan paspor. Prosesnya dilaksanakan di bandara asal.

Jatah Makan CJH di Saudi Ditambah, Kini Jadi Tiga Kali Sehari

Jatah Makan CJH

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jatah Makan CJH

Berita Terkini

Jatah Makan CJH di Saudi Ditambah, Kini Jadi Tiga Kali Sehari

Download Aplikasi JawaPos.com