<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/Screenshot-2024-04-18-165451-2706065090-2943271564.jpg" alt="Ilustrasi irigasi pertanian (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi irigasi pertanian (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyampaikan kekecewaannya atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi meminggirkan pelaku usaha konstruksi lokal, khususnya yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Andi menilai, Inpres tersebut berpotensi mengecilkan ruang partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi UKM dalam proyek-proyek strategis pemerintah. Salah satu poin yang disoroti adalah ketentuan pada Bagian Kedua, Nomor 4, Huruf J, yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan proyek pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui mekanisme swakelola atau penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kami sangat menyayangkan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 ini yang membuat banyak pekerjaan di sektor swasembada pangan, termasuk irigasi primer dan sekunder, maupun program cetak sawah, diswakelolakan sepenuhnya atau ditunjuk langsung kepada BUMN," ucap Andi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/7). Andi menambahkan, model pelaksanaan seperti itu akan menghilangkan ruang partisipasi bagi pelaku konstruksi skala kecil dan menengah yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal ini, menurutnya, semakin diperparah dengan kecenderungan serupa dalam proyek-proyek lain, seperti revitalisasi sekolah. "Untuk pekerjaan revitalisasi sekolah saja, kami mencatat sudah ada banyak penunjukan langsung kepada BUMN, dengan masing-masing BUMN mendapat alokasi proyek hingga Rp 2 triliun. Kalau ini terus berlanjut, maka pelaku usaha jasa konstruksi lokal akan semakin tersingkir," tambahnya. Andi juga mengungkapkan, Inpres tersebut bertentangan dengan semangat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang justru memberikan ruang lebih luas kepada sektor UKM untuk terlibat dalam proyek pemerintah. Gapensi sendiri sebelumnya telah menyambut baik terbitnya Perpres 46/2025 sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat peran UKM konstruksi. "Gapensi sangat mengapresiasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 karena memberikan harapan baru bagi pelaku UKM konstruksi. Tapi dengan terbitnya Inpres Nomor 2 ini, semangat itu menjadi tereduksi," lanjut Andi. Andi juga menyampaikan, hingga pertengahan tahun ini, mayoritas anggota Gapensi belum mendapatkan pekerjaan konstruksi fisik. "Anggota Gapensi yang 92 persen berasal dari sektor UKM belum memperoleh proyek hingga kuartal II 2025. Hari ini kita justru dikejutkan dengan banyaknya pekerjaan yang diambil alih oleh pemerintah dan diberikan langsung ke BUMN," ucap Andi. Akibat minimnya akses terhadap proyek, jumlah anggota Gapensi juga mengalami penurunan signifikan. "Dulu anggota kami 80 ribu, kini tersisa 12.200 karena banyak kebijakan pemerintah 10 tahun terakhir ini yang tidak memihak kepada pelaku jasa konstruksi, terkhusus pelaku UMKM konstruksi," ucap Andi. Andi menilai, keputusan pemerintah yang terlalu mengandalkan BUMN dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk irigasi, menunjukkan kekhawatiran sektor swasta, terutama UKM, tidak mampu menyelesaikan program prioritas nasional seperti Asta Cita. Namun menurut Andi, pemerintah seharusnya tetap memberikan porsi yang adil bagi pelaku usaha konstruksi lokal. "Mungkin pemerintah berpikiran jumlah badan usaha jasa konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan program Asta Cita. Tapi, jangan dilupakan, justru UKM konstruksi selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di daerah, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Jangan sampai mereka tersingkir," ucap Andi. Sebagai respons terhadap situasi ini, Gapensi berencana melakukan audiensi dengan berbagai lembaga negara dan kementerian terkait. "Kami akan menyampaikan langsung persoalan ini ke MPR, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri UMKM. Gapensi sejak awal berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tapi, seyogyanya kami juga diberi ruang untuk ikut berkontribusi," ujarnya. Sebagai solusi, Gapensi mengusulkan agar pemerintah menerapkan dua skema pelaksanaan proyek sebagai jalan tengah: proyek bernilai kecil agar diproses melalui sistem e-Katalog dan tender terbuka untuk melibatkan UKM konstruksi, sementara skema swakelola dapat diterapkan untuk proyek-proyek skala besar yang memang memerlukan kapasitas BUMN. "Kalau seluruh pekerjaan yang kecil-kecil itu diswakelolakan atau diberikan kepada BUMN, lalu bagaimana peran sektor swasta? Kami minta agar pemerintah tidak mengambil semua porsi pekerjaan. Berikan ruang kepada UKM konstruksi agar bisa terus hidup dan tumbuh," kata Andi.

Gapensi menilai Inpres 2/2025 berpotensi meminggirkan pelaku UKM dalam proyek irigasi, melalui mekanisme swakelola atau penunjukan langsung

UKM Jasa Konstruksi Makin Sulit Dapat Kontrak, Gapensi Kritik Inpres Proyek Irigasi Dikerjakan Swakelola atau Penunjukan Langsung BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/IMG-20250208-WA0037-2074085125.jpg" alt="Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diambil. (FKJKI)" width="100%">
<figcaption>Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diambil. (FKJKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -- Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diambil. Ketua FKJKI Andi Rukman Karumpa menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, terutama yang telah berjalan, agar tidak mangkrak. "Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sudah berjalan tidak terhenti karena efisiensi anggaran. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional," ujar Andi, dikutip Sabtu (8/2). FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi)&nbsp;itu meyakini langkah ini akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. "FKJKI juga berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan," lanjut Andi. Selain itu, Andi menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan proyek di daerah. Andi berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meski ada kebijakan efisiensi. "Jangan sampai pembangunan di daerah terhambat," tambahnya. Andi menyampaikan pelaku usaha sektor konstruksi memiliki komitmen penuh dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor konstruksi juga siap berperan aktif dalam menjalankan pekerjaan untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.&nbsp; "Dalam rangka swasembada pangan, banyak pekerjaan-pekerjaan irigasi yang harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga fasilitas kesehatan," kata Andi.&nbsp; Tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga mengajak perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional. "Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan konstruksi untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini penting agar mereka tetap kompetitif dan mampu bersaing di pasar global," ucap Andi. FKJKI juga berkomitmen membantu UKM konstruksi agar dapat masuk ke rantai pasok industri besar.&nbsp;"Kami siap menjembatani kerja sama antara UKM dan BUMN untuk memastikan UKM dapat tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan nasional," kata Andi. Andi berharap rekomendasi FKJKI ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku industri konstruksi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Andi menyampaikan sebelumnya, asosiasi badan usaha dan asosiasi badan profesi sektor konstruksi juga telah menggelar pertemuan di Graha Gapensi. "Kami juga akan kembali menggelar pertemuan dengan seluruh anggota FKJKI di Graha Gapensi dalam waktu dekat," kata Andi.&nbsp;&nbsp; Sekretaris Jenderal FKJKI Sigit Adjar Susilo menyampaikan menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur penting, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga akses jalan yang mendukung distribusi barang dan jasa. Wakil Ketua Umum bidang Jasa Konstruksi Inkindo sekaligus Ketua Umum Intakindo itu berharap pemerintah dapat mempertimbangkan langkah mitigasi yang lebih efektif guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor konstruksi di tengah tantangan efisiensi anggaran. "Kami mendukung niat suci Presiden dalam mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu pemerintah juga harus memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perlu ada peraturan dari pemerintah untuk mengakselerasi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan swasta agar proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan meski anggaran terbatas," kata Sigit.

Ketua FJKKI Andi Rukman Karumpa menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis terutama yang telah berjalan, agar tak mangkrak

Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Berharap Tak Ada Proyek Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Jubir-KPK-Tessa-Mahardika-Sugiarto-Dery-RidwansahJPG-1558011942.jpg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang, Martono pada hari ini, Rabu (31/7). Martono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui materi yang hendak didalami tim penyidik terhadap Martono yang juga merupakan Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri. Selain Martono, KPK juga memanggil P. Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) yang juga suami dari Wali Kota&nbsp;Semarang&nbsp;Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri sebelumnya mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemko)&nbsp;Semarang&nbsp;dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Alwin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggih (iya), niku nggih (itu iya)," ucap Alwin sambil berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Alwin enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot&nbsp;Semarang&nbsp;yang diduga juga menyeret nama sang istri. Alwin hanya mengaku siap untuk menjalani proses hukum tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum," ujar Alwin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot&nbsp;Semarang&nbsp;tahun 2023-2024. KPK menduga adanya&nbsp; pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota&nbsp;Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tessa mengamini, penyidik KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi di Semarang. Namun, juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap identitas pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita bersama suaminya Alwin Basri serta dua orang pihak swasta berinisial M dan RUD telah ditetapkan sebagai tersangka. "Setelah itu KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua pihak swasta, dua penyelenggara negara," pungkas Tessa.</div> </div> </div>

Selain Martono, KPK juga memanggil P. Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, dalam kasus sama.

KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang Martono Terkait Dugaan Korupsi yang Seret Mbak Ita dan Suami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BASUKI-0710A.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hasdimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hasdimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah meresmikan Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS). Hal tersebut akan mempercepat proses pelayanan perizinan, serta lebih efisien sebab mengurangi tatap muka.  Operasionalisasi ini merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mendorong Pemerintah Pusat untuk menciptakan sistem perizinan terpadu.  Menurutnya, sistem OSS ini memberikan kemudahan karena layanan semakin fleksibel, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan jaminan kualitas yang didasarkan pada sistem terintegrasi dan terstandar.  "Dengan demikian, proses digitalisasi ini akan meminimalisir upaya penyelewengan yang mengarah kepada tindak korupsi. Untuk itu jangan hanya mendigitalisasi proses dari yang manual, tetapi juga harus mengubah perilakunya," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (7/10).  Basuki menekankan, meskipun dengan meningkatnya kecepatan proses sertifikasi dan perizinan berusaha jasa konstruksi, banun kualitas dari hasil jasa konstruksi juga harus tetap dijaga. "Jangan sampai hanya memperhatikan kecepatan tapi lupa melihat kualitas hasil pekerjaannya. Kualitas ini akan terlihat di lapangan dan terasa dampaknya. Saya ingin dua hal ini dapat tetap berjalan beriringan, kecepatan berimbang dengan kualitas pekerjaan," ucapnya.  Basuki menambahkan, digitalisasi sertifikasi badan usaha akan meningkatkan indeks Ease of Doing Business yang diterbitkan oleh The World Bank, dimana pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 73 dunia. Peringkat tersebut melonjak cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada peringkat 109 di tahun 2016 dan 91 pada tahun 2017.  Basuki juga mengapresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah mewujudkan operasionalisasi LSBU melalui sistem OSS, mengingat proses perizinan berusaha melalui OSS merupakan salah satu agenda utama reformasi struktural pemerintah untuk mendorong iklim usaha yang semakin kondusif termasuk usaha jasa konstruksi.  "Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang selalu membimbing kami dalam proses digitalisasi, juga kepada para pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan seluruh asosiasi yang terlibat dalam jasa konstruksi," tuturnya.  Sementara, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, saat ini OSS telah terintegrasi dengan portal perizinan Kementerian PUPR melalui https://perizinan.pu.go.id/, dimana portal tersebut telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi.  "Dengan demikian proses perizinan berusaha yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar (lisensi) telah siap dilaksanakan melalui Sistem OSS," ujarnya.  Yudha menyebut, untuk jasa konstruksi, sebagaimana diatur dalam PP 14 Tahun 2021 diamanatkan 4 standar perizinan berusaha yang prosesnya dilaksanakan melalui OSS, yaitu lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) subsektor Jasa Konstruksi.  "Melalui sistem OSS, proses penerbitan NIB akan semakin cepat dengan durasi maksimal 7 menit dari awal mula proses pendaftaran dengan catatan seluruh data pendaftaran lengkap. Sedangkan untuk proses lisensi LSBU dilakukan sebagaimana diatur dalam PP 5 tahun 2021 maksimal selama 30 hari kerja. Setelah ternotifikasinya lisensi LSBU dari LPJK kepada sistem OSS, akan dilanjutkan dengan verifikasi dan persetujuan Sertifikat Standar oleh Kementerian PUPR melalui sistem OSS (Hak Akses)," ujarnya.  Sedangkan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Widjoyono menyampaikan, hingga 30 September 2021 terdapat 7 lisensi LSBU yang telah diterbitkan. LSBU tersebut saat ini telah siap untuk beroperasi, didukung dengan 253 personil asesor badan usaha yang telah melaksanakan Recognition Current Competency (RCC).  Ketujuh lisensi LSBU tersebut yaitu Lembaga Sertifikasi INKINDO, LSBU Gamana Krida Bhakti, PT Andalan Sertifikasi Kontraktor Nasional, PT Sertifikasi Badan Usaha Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia, LSBU ASPEKNAS Konstruksi Mandiri, PT Bina Mitra Rancang Bangun, dan PT Sertifikasi Kontraktor Indonesia. "LSBU yang sedang berproses untuk mendapatkan lisensi sebanyak 1 LSBU, dan yang telah mengajukan permohonan akun pada aplikasi lisensi sebanyak 2 LSBU," pungkasnya.

Menteri Basuki: Bisa Meminimalisir Upaya Penyelewengan Jasa Konstruksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/konstruksi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak banyak yang bisa dilakukan pelaku usaha konstruksi untuk mengejar kekurangan target tahun ini. Apaagi, pemerintah masih menahan belanja modal untuk kegiatan fisik. Karena itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah memperbanyak proyek skala kecil dan menengah tahun depan. Ketua Umum BPD Gapensi Agus Gendroyono menyatakan, selama pandemi Covid-19 ini, kinerja sektor konstruksi pun menurun. Pada awal wabah, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran terkait dengan penundaan dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang infrastruktur. Edaran itu diikuti keluarnya regulasi di daerah. "Daerah berfokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19 yang berdampak pada stopnya keran untuk belanja fisik. Bahkan, anggaran fisik yang sedang dalam proses tender maupun sudah terkontrak harus dievaluasi berdasar sifat dan urgensinya," papar Agus Rabu (23/9). Hampir 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim), termasuk APBD provinsi, meniadakan belanja modal dalam bentuk fisik atau proyek. Di sisi lain, proyek swasta atau skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga tidak bisa diandalkan. Resistansi penundaan pembayaran sektor itu juga lebih tinggi. Karena itu, Agus meminta APBN dan APBD 2021 memperbanyak proyek berskala kecil dan menengah. Baik yang dibelanjakan melalui penyedia maupun swakelola dalam bentuk padat karya. "Jadi, kami berharap penganggaran serta pemaketan belanja fisik dari APBN dan APBD bisa mendorong recovery jasa konstruksi," tuturnya. https://www.youtube.com/watch?v=wJaSYjEpUkk

Belanja APBN/APBD Diharapkan Dorong Pemulihan Jasa Konstruksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jamkrindo-jaminkan-kredit-konstruksi-nasabah-bank-mandiri_m_204999.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja tengah merangkai susunan besi beton proyek konstruksi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja tengah merangkai susunan besi beton proyek konstruksi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku konstruksi di Indonesia, baik dari sektor manufaktur produk atau penyedia jasa konstruksi memiliki lima kendala di tengah pandemi Covid-19. Hal itu terungkap berdasar hasil survei yang dilakukan BCI Asia sebagai perusahaan media dan riset sektor konstruksi di Asia Tenggara.  "Lima kendala itu diantaranya, pasar yang lesu sehingga sulit untuk mendapatkan proyek baru, kesulitan untuk mendapatkan kontak pengambil keputusan di proyek, kesulitan mencari proyek yang sesuai dengan produk yang dijual, tidak mempunyai data lengkap portfolio proyek dari klien, dan kesulitan untuk tracking perkembangan proyek yang sedang di follow up," ujar Development Manager BCI Asia Felix Oswald Corneles dalam rilisnya.  Menurut dia, memahami dinamika di dalam proyek konstruksi secara harafiah juga suatu keharusan. Bahwa menggunakan terminologi BCI Asia mengenai tahapan proyek dari competition, concept, design, documentation, tender dan construction perlu dipelajari. "Termasuk siapa saja pelaku proyek yang terlibat disetiap tahapannya yang pada akhirnya bagi penjual dapat mempetakan dengan siapa orang yang tepat memasarkan produk dan layanannya," kata dia.  Sehubungan dengan hal-hal tersebut, BCI Asia mengadakan event webinar BCI diskusi dengan tema Strategi Penjualan Efektif ke Dalam Proyek Konstruksi yang akan diselenggarakan pada Selasa, 9 Juni 2020 besok. Dalam webinar tersebut, Country Manager BCI Asia Indonesia Pietter Sanjaya akan memaparkan strategi dan kiat-kiat tepat untuk melakukan penjualan ke dalam proyek berdasarkan pengalaman beliau yang sudah malang-melintang di dunia konstruksi.  Kegiatan Webinar Series ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari BCI Asia terhadap para pelaku proyek konstruksi. Khususnya, manufaktur/distributor produk dan juga penyedia jasa konstruksi yang saat ini mengalami penurunan penjualan ditengah kondisi pandemi Covid-19."Diharapkan kegiatan webinar series ini dapat membawa manfaat untuk menumbuhkan optimisme di pasar konstruksi di Indonesia," jelasnya.

Penjualan Jasa Konstruksi Tertekan Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/AZWAR-ANAS-3001B.jpg" alt="Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas di Mukernas Gapensi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas di Mukernas Gapensi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan pengusaha jasa kontruksi diingatkan untuk tidak asal menawar murah sehingga mempengaruhi kualitas produk bangunan yang dikembangkan. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas meminta para pengusaha jasa kontruksi untuk menerapkan standar kualifikasi tinggi untuk menggarap tender konstruksi di berbagai daerah di Tanah Air.  "Seringkali pelaku usaha hanya berpikir menawar dengan harga yang termurah saat lelang. Tapi di tengah jalan, pekerjaannya kurang berkualitas," ujar Abdullah Azwar Anas mengenai pentingnya menjaga kualitas kontruksi di Jakarta, Kamis (30/1).   Gapensi tengah menggelar Mukernas di Jakarta sejak Rabu (29/1). Dalam Mukernas, hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Djoko Poerwanto, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rahma Diany.   Menurut Anas, apa yang terjadi dalam bisnis jasa konstruksi yang terkait dengan APBD itu tampak efisien dalam jangka pendek karena pemenang tender adalah mereka yang menawarkan harga terendah, namun dalam jangka menengah-panjang sebenarnya malah tidak efisien karena pasti pekerjaannya kurang berkualitas.   ”Pasti nanti butuh pembangunan lagi. Akhirnya malah tidak efisien. Manajemen APBD juga menjadi kacau. Sisa anggaran tinggi. Anggaran yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat tak terserap," beber Anas yang juga menjabat sebagai bupati banyuwangi tersebut.   Bagi pemerintah daerah, permasalahan itu juga menjadi dilema tersendiri. Sebab, bobot biaya menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan pemenang lelang.   ”Kawan-kawan pemda takut ada masalah hukum kalau tidak memenangkan penawar harga terendah. Tapi justru ketika pekerjaan tidak berkualitas, ya nanti jadi masalah hukum juga. Serba repot,” ujarnya.  Menurut Anas, permasalahan hasil konstruksi bangunan yang tak sesuai harapan dan kualitas semacam banyak terjadi di daerah. "Banyak juga yang abai menerapkan SOP untuk memberikan jaminan standar keselamatan para pemakai bangunan. Ini menjadi PR bersama kita," ujarnya.   Untuk itu, Anas meminta kepada Gapensi merancang standar akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi bangunan yang bisa menjaga kualitas hasil pekerjaan kontraktor. Demikian pula aturan soal jasa konstruksi yang bersumber dari APBD bisa diubah orientasinya ke arah kualitas dan pemberian dampak optimal ke ekonomi masyarakat.   Anas pun siap mengajak para bupati untuk bekerja sama dengan para pengusaha konstruksi di daerah dengan tujuan mengoptimalkan program pembangunan.  "Saya berharap anggota Gapensi di daerah dapat menemui para bupati masing-masing untuk memberikan pemahaman secara teknis tentang kontruksi sehingga tidak ada masalah-masalah hukum di belakang," pungkas Anas.

Jangan Asal Tawar, Apkasi Ingatkan Pengusaha Konstruksi Jaga Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/975-warga-binaan-dapat-pelatihan-jasa-konstruksi_m_.jpg" alt="Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami dalam pembukaan pelatihan bagi warga binaan di Lapas Kelas II Batam." width="100%">
<figcaption>Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami dalam pembukaan pelatihan bagi warga binaan di Lapas Kelas II Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan kapasitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang jasa konstruksi kembali dilakukan. Ini merupakan kegiatan tahap II. Adapun tahap pertama sudah digelar akhir Juli 2018. Acara berlangsung di Lapas Nusa Kambangan dan Cipinang dengan diikuti 131 warga binaan. Kemudian pelaksanaan fasilitas uji bagi warga binaan di 10 lapas dengan 910 peserta. Kegiatan dibuka Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami di Lapas Kelas II A Batam, Selasa (9/10) siang. Melalui sambungan teleconference, pembukaan kegiatan pelatihan juga dilaksanakan secara serentak di 12 lapas seluruh Indonesia. 12 Lapas di antaranya Lapas Batam dengan 150 peserta, Pekanbaru dengan 100 peserta, Bandar Lampung 45 peserta, Jambi 70 peserta, Tangerang 125 peserta, Semarang 125 peserta, dan Malang 150 peserta. Lalu Denpasar 20 peserta, Pontianak 100 peserta , Manado 50 peserta, Ternate 20 peserta, dan Fak-Fak 20 peserta. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut kerja sama tentang peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di delapan bidang jasa konstruksi. Kegiatan berdasarkan MoU yang telah di tandatangan di Nusakambangan pada 27 Juli 2018. Penandatanganan dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimudjono dan Menteri Hukum dan hak Asasi manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Membangun karakter dan memberikan kesempatan kerja bagi warga binaan merupakan tujuan dari kerja sama yang dibangun. Bagi WBP yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan, diberikan kesempatan berlatih dan mendapatkan sertifikasi sebagai tukang. "Program ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban dari amanat UU Jasa Konstruksi tentang kewajiban tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para warga binaan pada saat mereka kembali kepada lingkungan sosialnya," kata Syarif. Di setiap lapas, warga binaan diberikan tempat latihan untuk meningkatkan kemampuannya. Serta dilibatkan dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada dilingkungan lapas. Fasilitasi pelatihan dan Uji bagi warga binaan akan dilaksanakan pada 9-11 Oktober 2018. Jumlah warga binaan yang akan mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi sebanyak 975 orang. Jadi total jumlah warga binaan pemasyarakatan yang telah dan akan di sertifikasi sebanyak 1.952 orang. Seluruh warga binaan yang telah tersertifikasi sebagai tenaga kerja konstruksi akan tercatat dalam sistem data base LPJK. Serta akan menjadi sumber informasi bagi seluruh badan usaha jasa konstruksi yang memerlukan tenaga terampil untuk pembangunan infrastruktur.

975 Warga Binaan Dapat Pelatihan Jasa Konstruksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/belajar-dari-masalah-taksi-online-pemerintah-diminta-terapkan-uu-jasa-konstruksi_m_117902.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Jasa Konstruksi. Apalagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) sudah menyosialisasikan undang-undang tersebut. "Kita minta agar ini jangan hanya menjadi undang-undang tetapi tidak diterapkan," ujar Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). Jika UU Jasa Konstruksi&lrm; tak kunjung diimplementasikan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah gesekan. Yakni, adanya gesekan antara pengemudi taksi online dengan konvensional akibat ketidaktegasan pemerintah yang tak kunjung mengimplementasikan aturan yang dibuatnya. Yaitu, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, khususnya yang mengatur operasional armada berbasis online atau model bisnis e-hailing. "Nah, kita minta dalam hal ini Kementerian PU, undang-undang yang sudah ada disosialisasi, turunan yang belum diatur segera dilaksanakan, jangan ditarik ulur dan sebagainya nanti jadi seperti taksi online," sebut politikus Partai Gerindra itu. Sementara dia mengatakan, dalam implementasi UU Jasa Konstruksi, perdebatan yang paling lama adalah berkaitan dengan badan atau kelembagaan jasa konstruksi yang berdiri secara independen atau di bawah pembinaan Menteri PU. Fary, menginginkan kelembagaan jasa konstruksi itu bisa berdiri sendiri. Sebab, bicara tentang jasa konstruksi,&nbsp; bukan hanya soal Kementerian PU. Namun juga Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan lainnya. "Sehingga betul-betul kita harapkan dia menjadi lembaga yang independen dan akhirnya diputuskan dalam undang-undang ini kelembagaan itu," pungkasnya. (dna/JPG)

Belajar Dari Masalah Taksi Online, Pemerintah Diminta Terapkan UU Jasa Konstruksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jasa konstruksi

Berita Terkini