<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/uuMwlTI28uIOySaKAMiR5R4xzbWjledw8fAfbb9z-1123877286.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. (Youtube OJK)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. (Youtube OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga. Dalam laporan terbaru, International Monetary Fund (IMF) meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 dan 2026. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025, IMF merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 persen pada 2025. Naik sedikit dari sebelumnya sebesar 4,7 persen. Begitu pula, pertumbuhan Indonesia akan tetap sama sebesar 4,8 persen di tahhn depan. "Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekonomi pada semester I 2025 yang lebih baik dibandingkan proyeksi awal. Lalu, tarif resiprokal AS (Amerika Serikat) lebih rendah dari yang diumumkan sebelumnya, perbaikan likuiditas global, serta kebijakan fiskal yang akomodatif. Tensi perang dagang meredah seiring dengan kesepakatan tarif antara AS dengan beberapa negara mitra utama," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam paparan hasil rapat dewan komisioner bulanan Juli 2025, Senin (4/8). Indikator ekonomi global juga menunjukkan tren membaik. Bahkan tercatat di atas ekspektasi. Sejalan dengan kinerja manufaktur dan perdagangan global yang meningkat. Ditambah, rilis pertumbuhan beberapa negara utama di kuartal II 2025. Produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh 3 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok kuartal II 2025 mencapai 5,2 persen. "AS dan Tiongkok yang lebih baik dibandingkan ekspektasi sebelumnya," ujar Mahendra Siregar. Mahendra menyatakan, pasar keuangan global secara umum menguat. Dengan investor melakukan risk on dan volatilitas yang juga menurun. Diikuti berlanjutnya aliran modal ke emerging market termasuk Indonesia. Di sisi perekonomian domestik, indikator permintaan masih terjaga stabil. Terlihat dari laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan uang beredar dalam tren yang meningkat. Indikator sisi penawaran masih mix dengan surplus neraca perdagangan yang persisten dan cadangan devisa di level yang tinggi. "Meskipun PMI, manufaktur masih di zona kontraksi," ungkap mantan wakil menteri luar negeri itu. Kesepakatan Indonesia dengan AS menurunkan tarif menjadi 19 persen yang menjadi salah satu tarif terendah di kawasan. Hal ini diharapkan akan menciptakan peluang yang meningkatkan daya saing Indonesia. Terutama dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi tarif yang lebih tinggi. Peringkat kredit sovereign Indonesia oleh Standard &amp; Poor's (S&amp;P) Global Rating pada level BBB untuk jangka panjang. Serta A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. "Penilaian ini mencerminkan kepercayaan yang terus terjaga terhadap kekuatan fiskal, ketahanan ekonomi serta sektor keuangan Indonesia yang solid," terang Mahendra Siregar. Mahendra berharap, kinerja perekonomian global yang membaik, ketegangan perang dagang yang mereda, dan tercapainya kesepakatan perdagangan antara pemerintah Indonesia dan AS dapat memberikan ruang optimalisasi kinerja intermediasi industri jasa keuangan. Terutama bagi sektor prioritas dan sektor yang berpeluang mendapatkan dampak positif atas kepastian kesepakatan perdagangan itu. OJK mendukung kebijakan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan nerealisasikan peluang-peluang yang ada. Termasuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dalam skema pembiayaan untuk program prioritas pemerintah. Dengan tetap menerapkan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. &nbsp;Selain itu, berfokus pada penguatan ekosistem jasa keuangan yang sehat inklusif dan kompetitif. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Untuk itu, OJK juga melakukan langkah-langkah deregulasi diantaranya di industri pegadaian, perusahaan pembiayaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML)," beber Mahendra. OJK juga memperkuat kerjasama pertukaran data dengan Kementerian Hukum. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan perizinan, pengawasan, serta menjaga integritas sistem jasa keuangan. Kemudian, juga sedang menyusun rancangan surat edaran OJK tentang profesi penunjang di sektor jasa keuangan. Sebagai ketentuan turunan POJK 5 tahun 2025 tentang profesi penunjang di sektor jasa keuangan. "Yang antara lain mengatur teknis kompetensi dan asosiasi profesi penunjang yang menyediakan jasa di sektor jasa keuangan," tandas Mahendra Siregar.

OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang meningkat

Proyeksi IMF Naik, OJK Optimistis Sektor Jasa Keuangan Tetap Solid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/WhatsApp-Image-2024-11-28-at-135711-1107774101.jpg" alt="JKC Turnamen Junior Golf &amp; Festival 2024 diselenggarakan di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, Kamis (28/11) hingga Jumat (29/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>JKC Turnamen Junior Golf &amp; Festival 2024 diselenggarakan di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, Kamis (28/11) hingga Jumat (29/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesian Junior Golf (IJG) kembali menggelar JKC Turnamen Junior Golf &amp; Festival 2024. Turnamen yang sudah memasuki edisi kedua tersebut diselenggarakan di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, mulai Kamis (28/11) hingga Jumat (29/11). Sebanyak 135 golfer junior mengikuti turnamen tersebut. Mereka terbagi dalam berbagai kelompok usia dari 5-18 tahun dan di sektor putra dan putri. Ke-135 golfer itu datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Antara lain dari Sumut, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jabar, Banten, DI Jogjakarta, Jateng, Jatim, dan Bali. Bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Yaitu dari AS, Australia, Tiongkok, Filipina, India, Korsel, Malaysia, dan Singapura. Khusus untuk KU 13-18, turnamen bakal menggunakan perhitungan poin WAGR atau World Amateur Golf Ranking. Sebanyak 15 golfer yang namanya sudah masuk ke dalam peringkat WAGR pada turnamen ini. Ketua Umum Indonesia Junior Golf (IJG) Denny Uneputty mengungkap, turnamen itu untuk mengasah kemampuan dan melatih skill para junior golf di lapangan golf. Turnamen tersebut sudah tahun kedua digelar dan didukung penuh perkumpulan golf industri jasa Keuangan. &rdquo;Kami berharap melalui turnamen ini dapat memperkenalkan olahraga golf sejak usia dini ke siswa dari tingkat dasar sampai menengah,&rdquo; ucap Denny. Dalam turnamen tersebut dilaksanakan Junior Golf Festival (Golf Goes to School) dengan berbagai program. Seperti Games &amp; Coaching Clinic, yang diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai SD dan SMP di wilayah Jabodetabek ketika putaran final, Jumat (29/11). Event itu juga sebagai sarana pembinaan, pelatihan dan kesempatan kepada para junior golf Indonesia untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Selain itu, juga untuk melahirkan atlet-atlet andalan masa depan golf Indonesia. Turnamen golf junior internasional tersebut mengadopsi format turnamen yang sama dalam turnamen IJG Premier League. Mempertandingkan 54 holes bagi junior di kelompok usia 13-18 tahun di sektor putera dan puteri. Di kelompok usia 5-12 tahun di sektor putra dan putri, akan memainkan 36 holes. Pengelompokkan usia tersebut mengacu pada aturan golf terbaru dari R&amp;A Rules Limited dan USGA, Hardcard PGI 2024, kategori junior mencakup semua pegolf junior amatir yang belum mencapai ulang tahun ke-19 pada putaran ke-1 turnamen dimulai. Demikian pula, batasan yang sama berlaku untuk setiap kelompok usia yang lain. Golfer junior amatir harus mematuhi aturan yang disetujui oleh R&amp;A Rules Limited dan United States Golf Association.

IJG gelar JKC Turnamen Junior Golf & Festival 2024 di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta, mulai Kamis (28/11) hingga Jumat (29/11)

IJG Gelar JKC Turnamen Junior Golf & Festival 2024 Diikuti 135 Golfer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/OJK-ibnu-2197163035.png" alt="Komisioner OJK Agusman menyerahkan penghargaan Media kepada Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran dan Jawa Pos TV Ibnu Yunianto." width="100%">
<figcaption>Komisioner OJK Agusman menyerahkan penghargaan Media kepada Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran dan Jawa Pos TV Ibnu Yunianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koran Jawa Pos menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Media Pemberitaan Daerah Terproduktif 2023 di Jakarta pada Senin (27/11). Pada kesempatan yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penghargaan Media Pemberitaan Online Terproduktif 2023 kepada situs berita JawaPos.com. Terdapat tujuh kategori penghargaan yang diberikan, yakni Media Pemberitaan Online Terproduktif, Media Pemberitaan Televisi Terproduktif, Media Pemberitaan Daerah terproduktif, Media Pemberitaan Terkontributif Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen, Media Pemberitaan Foto Terproduktif, Media Pemberitaan Cetak Terproduktif, dan Media Pemberitaan Terkontributif Stabilitas Sektor Jasa Keuangan. Penghargaan tersebut baru kali pertama diberikan OJK kepada 36 media massa cetak, media daring, maupun media televisi. Penghargaan yang diberikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-12 Otoritas Jasa Keuangan tersebut diberikan berdasarkan pemantauan dan penilaian dari internal OJK pada periode Juli hingga September 2023.&nbsp;Pada kurun waktu tersebut, terdapat 68.571 pemberitaan yang berasal dari konferensi pers bulanan, siaran pers, postingan media sosial, wawancara langsung, serta wawancara tertulis. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa media massa menjadi bagian penting dalam akuntabilitas lembaga pemerintah. Pemberitaan media massa juga dapat menjaga kredibilitas dan integritas industri dan pelaku sektor jasa keuangan. Mahendra juga menekankan bahwa penghargaan kepada media massa tersebut sebagai apresiasi karena media massa berperan penting dalam peningkatan perlindungan konsumen. Hal tersebut merespons maraknya penawaran investasi ilegal sehingga membutuhkan peningkatan literasi dan edukasi pada masyarakat. Mahendra menyebut sinergi antara otoritas dan media massa dibutuhkan bukan sekadar untuk menjaga kondisi yang kondusif, melainkan justru untuk menghadapi masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan jasa lembaga keuangan. "Beberapa kasus yang meresahkan bisa dimitigasi dan ditanggulangi dengan baik melalui kerja sama dengan media massa," katanya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderika Widyasari Dewi menjelaskan, penghargaan OJK kepada media massa melengkapi rangkaian 349 kegiatan yang terdiri dari siaran pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK serta siaran pers OJK daerah dan kegiatan komunikasi publik anggota Dewan Komisioner OJK. Friderica berharap pemberitaan yang dilakukan media massa dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta meningkatkan literasi, inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen. (*)

Jawa Pos menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Media Pemberitaan Daerah Terproduktif 2023 di Jakarta, Senin (27/11)

Jawa Pos Raih Penghargaan OJK sebagai Media Massa Terproduktif 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/DIGITAL-MARKETING.jpg" alt="Ilustrasi digital marketing (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi digital marketing (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;MDRT Global Services resmi berubah nama menjadi MDRT Center for Field Leadership (MDRT Center) pada 1 November. Nama baru itu untuk mencerminkan misi asosiasi dalam mendukung para pemimpin lapangan dan kantor pusat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Misi besarnya adalah bertumbuh sebagai pemimpin organisasi jasa keuangan sekaligus mendorong menuju kesuksesan. Meskipun melakukan perubahan nama, anggota MDRT Center tetap akan memiliki akses ke semua manfaat yang tersedia. Termasuk manfaat yang berlaku sebelum perubahan nama tersebut. Antara lain adalah akses ke konten kepemimpinan utama di situs center seperti toolkit, video, artikel, dan akses ke aplikasi pembelajaran Harvard Manage Mentor. Manfaat tersebut berlaku bagi para anggota di seluruh belahan dunia mana pun. Mereka juga dapat mengambil bagian dalam webcast reguler, menghadiri kelompok belajar dengan sesama anggota, maupun ikut dalam satu acara MDRT global per tahun. Selain itu, mereka bisa mengajukan permohonan untuk MDRT Culture of Excellence Award. Para anggota MDRT Center terus berupaya untuk memperluas keterampilan kepemimpinan. Yakni membangun budaya keunggulan MDRT dalam lembaga-lembaga mereka. Sekaligus ikut mengembangkan keahlian secara profesional maupun pribadi. Jumlah anggota MDRT Center di Indonesia bahkan terus bertambah. Sehingga, MDRT optimistis MDRT Center akan terus bertumbuh di Indonesia. Presiden MDRT 2024 Gregory Gagne mengatakan, MDRT Center for Field Leadership membentuk komunitas yang terdiri atas para pemimpin jasa keuangan yang berkomitmen terhadap keunggulan profesi. &rdquo;Rebranding ini menyoroti dedikasi asosiasi dalam memperkuat kemampuan anggotanya untuk mendorong pertumbuhan dan memberdayakan tim mereka untuk menjadi yang terbaik,&rdquo; ucap Gagne. Keanggotaan MDRT Center diberikan selama satu tahun dan harus diperbarui setiap tahun. Periode pendaftaran keanggotaan dibuka pada 1 November 2023 hingga 1 April 2024 dengan investasi keanggotaan tahunan senilai USD 600. Namun, pelamar tetap dapat mengajukan keanggotaan setelah 1 April 2024 dengan biaya keterlambatan USD 200 dolar AS. MDRT Center for Field Leadership adalah asosiasi terbaru di bawah MDRT Family of Brands. MDRT Center dibentuk khusus untuk para pemimpin di bidang jasa keuangan dan kantor pusat. Sebagai asosiasi keanggotaan individu yang terpisah, MDRT Center memberikan para anggota nilai luar biasa dan peluang pertumbuhan kepemimpinan. Keanggotaan pusat MDRT, membuka peluang untuk terlibat dalam komunitas MDRT sekaligus memberikan para pemimpin strategi dalam mengembangkan budaya keunggulan dalam organisasi masing-masing.

MDRT Global Services berubah nama menjadi MDRT Center for Field Leadership (MDRT Center) pada 1 November, mendukung para pemimpin lapangan

Nama Baru untuk Semakin Mendukung Keunggulan Pemimpin Jasa Keuangan termasuk di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/WhatsApp-Image-2023-11-10-at-115253-2263475918.jpeg" alt="Gelaran Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Lintas Sektoral di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Kamis (9/11)." width="100%">
<figcaption>Gelaran Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Lintas Sektoral di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Kamis (9/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 250 pedagang dari 26 pasar di Kota Malang antusias mengikuti acara Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Lintas Sektoral di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang&nbsp;pada Kamis (9/11). Kegiatan itu mengangkat tema Peran dan Fungsi Asuransi untuk Keamanan Bisnis dan Kesejahteraan Pedagang. Direktur Keuangan dan Operasional BRI Insurance Sony Harsono mengatakan pihaknya terus mendorong agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin cakap keuangan salah satu yang cukup penting yaitu pemahaman tentang pentingnya proteksi asuransi bagi keberlangsungan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya turut menghadirkan produk-produk asuransi yang terjangkau bagi UMKM. Misalnya asuransi kerugian tempat usaha. Sony menyebut peserta asuransi itu cukup membayar premi satu kali saja per tahun. &ldquo;Nominalnya pun juga tidak besar yakni Rp 40 ribu,&rdquo; ucapnya. Sony menyebut dengan premi tersebut peserta asuransi bisa mendapat jaminan santunan hingga Rp 5 juta. Sony menyampaikan kesadaran para pelaku UMKM untuk memiliki asuransi masih minim hingga saat ini. Untuk itu, pihaknya menilai perlu ada peningkatan literasi keuangan secara berkelanjutan. &ldquo;Sebab, kalau sudah tau dan paham harapannya mau menggunakan,&rdquo; imbuhnya. Sony mengatakan selama ini pelaku UMKM lebih banyak yang mengakses permodalan usaha saja. Tanpa memikirkan untuk memiliki proteksi usaha yang dijalankan. Sony menilai asuransi penting dimiliki oleh pelaku UMKM. Menurutnya hal itu bisa menekan potensi kerugian akibat musibah yang menyebabkan kerugian usaha. &ldquo;Jadi jangan sampai cicilan untuk modal usaha masih ada tetapi usaha yang dijalankan mandek akibat terkena musibah,&rdquo; jelasnya. Kepala Bagian Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Malang, Inggit Mawarsih Puspita Sari mengatakan sosialisasi inklusi keuangan masih perlu terus ditingkatkan. Terutama dalam hal asuransi. Pasalnya selama ini kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi masih rendah. Untuk itu, kegiatan sosialisasi masih perlu intens dilakukan. Inggit mengatakan sosialisasi tak hanya berorientasi pada pemahaman masyarakat saja. Melainkan juga mendorong kesadaran untuk menggunakannya. &ldquo;Sebab, ada juga yang tahu tapi tidak mau menggunakannya dengan berbagai alasan,&rdquo; ucapnya. Inggit mengatakan asuransi kini memiliki beragam produk . Tidak hanya untuk nominal besar saja. Namun, juga ada opsi nominal kecil juga. &ldquo;Jadi sebenarnya pilihan-pilihan itu sudah ada tetapi belum banyak yang tahu,&rdquo; imbuhnya. Pihaknya menambahkan pentingnya proteksi terhadap tempat usaha. Tujuannya untuk pengalihan risiko. Misalnya saat tempat usaha terkena musibah. &ldquo;Setidaknya usaha mereka tidak macet,&rdquo; tandasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/WhatsApp-Image-2023-11-10-at-115253-1-353311782.jpeg" alt="Direktur Keuangan dan Operasional BRI Insurance Sony Harsono mengatakan pihaknya terus mendorong agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin cakap keuangan." width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan dan Operasional BRI Insurance Sony Harsono mengatakan pihaknya terus mendorong agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin cakap keuangan.</figcaption>
</figure> Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Misbahul Munir mengatakan pihaknya mendorong para akademisi baik dosen maupun mahasiswa untuk terus fokus pada penguatan akar ekonomi. Salah satunya dengan penguatan pedagang-pedagang kecil sebagai penggerak ekonomi di tingkat paling bawah. &ldquo;Jadi kegiatan pengabdian masyarakat kami arahkan pada penguatan pelaku UMKM atau pedagang-pedagang di pasar sebagai ujung tombak ekonomi rakyat,&rdquo; ucapnya. Selain itu Misbah menyebut selama ini penguatan itu tidak hanya fokus pada literasi saja. Melainkan juga keterampilan praktis. Misalnya dari segi manajerial, pengemasan, hingga pemasarannya. &ldquo;Bahkan untuk akses modal dan proteksi usaha juga,&rdquo; tandasnya. Untuk itu, pihaknya mengaku terus mendorong agar pelaku UMKM dan pedagang di pasar paham dan mau memanfaatkan proteksi kerugian usaha bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Merespons kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Pasalnya hal itu mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Khususnya para pedagang di pasar. &ldquo;Kami punya 26 pasar yang tersebar di seluruh Kota Malang dan sebagian besar perwakilan pasar tersebut ikut di acara ini&rdquo; ucapnya. Eko mengatakan mendukung upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan asuransi kerugian tempat usaha. Sebab, ia menilai asuransi menjadi kebutuhan utama para pelaku UMKM. &ldquo;Apalagi beberapa waktu lalu kita mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan kerugian yang tidak sedikit,&rdquo; pungkasnya.

Kegiatan itu mengangkat tema Peran dan Fungsi Asuransi untuk Keamanan Bisnis dan Kesejahteraan Pedagang.

Literasi Keuangan BRI Insurance di Kota Malang Diikuti 250 Pedagang Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/WhatsApp-Image-2023-06-06-at-194155-3572166754.jpg" alt="Executive Vice President Regional V Jawa Timur Bali Nusa Dino Riyadi." width="100%">
<figcaption>Executive Vice President Regional V Jawa Timur Bali Nusa Dino Riyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pos Indonesia tak berhenti memutar roda inovasinya dan terus beradaptasi dengan kondisi terkini. Terbaru, PT Pos Indonesia keluarkan produk super app. Executive Vice President Regional V Jawa Timur Bali Nusa Dino Riyadi mengatakan, produk tersebut diimajinasikan sebagai digital etalase Pos Indonesia. Ke depan, bakal ada satu digital fronting. &rdquo;Saat ini, Pospay memiliki dua merchant. Yaitu, produk layanan jasa keuangan Pospay dan PosAja. Nantinya, aplikasi super app itu tidak hanya menampung produk-produk yang dimiliki Pos Indonesia,&rdquo; jelas Dino di Surabaya. Ke depan, lanjut Dino, Pos Indonesia juga akan menampung produk dari anak perusahaan dan afiliasi. Tak hanya itu, Pos Indonesia juga berpotensi untuk menampung produk dan servis dari mitra pihak ketiga yang tentu sudah dikurasi. Dino menambahkan, Pospay merupakan bagian dari upaya membantu inklusi keuangan. Saat ini, Pos Indonesia menggaet para penerima bantuan sosial atau disebut keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memiliki rekening giro pos. &rdquo;Jika telah memiliki rekening giro pos, maka KPM bisa mengunduh aplikasi Pospay di smartphone dan menikmati layanan jasa keuangan yang tersedia,&rdquo; ungkap Dino. Selain membuat super app, Pos Indonesia juga merambah pada bisnis supply chain yang menghubungkan rantai pasok produk dari hulu sampai hilir. Saat ini, Dino menyampaikan, Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Sampoerna Tbk. &rdquo;Bisnis supply chain mulai dijajal untuk mendukung proses distribusi produk-produk Sampoerna lebih baik lagi,&rdquo; imbuh Dino. Untuk tahap awal, pilot project akan dijalankan di Malang dan selanjutnya Surabaya dan seluruh kota dalam wilayah kerja Sampoerna. Kontrak sedang dalam proses untuk ditandatangani kedua belah pihak.

PT Pos Indonesia beradaptasi dengan kondisi terkini salah satunya dengan mengeluarkan produk super app sebagai digital etalase Pos Indonesia

PT Pos Indonesia Keluarkan Produk Super App

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/IMG-20230515-WA0021-1344564992.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Aula Gandhi, Gedung BPKP, Senin (15/5)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Aula Gandhi, Gedung BPKP, Senin (15/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyepakati peningkatan kerja sama untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dan peningkatan efektivitas tata kelola. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Aula Gandhi, Gedung BPKP, Senin (15/5). "Peningkatan kerja sama OJK dan BPKP dilakukan untuk memperkuat pengawasan industri jasa keuangan yang berkembang sangat pesat serta tambahan kewenangan OJK dari Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)," kata Mahendra Siregar dalam keterngannya di Jakarta, Senin (15/5). Ia menjelaskan, dalam nota kesepahaman berisi lima poin kerja sama. Meliputi, pertama kegiatan asuransi dan konsultasi. Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga, penyediaan dan pemanfaatan data dan atau informasi. Keempat, penegakan hukum dan pelaksanaan tugas lainnya. "Kelima, bidang kerja sama lain yang disepakati oleh masing-masing lembaga," jelasnya. Melalui kerja sama ini, Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik kolaborasi yang telah berjalan dengan OJK dan banyak menghasilkan hal-hal yang berguna bagi kelancaran pembangunan nasional khususnya dalam mengawal kepatuhan dan akuntabilitas industri jasa keuangan. &ldquo;Hari ini kita menandatangani lagi Nota Kesepahaman sebagai perpanjangan kerja sama yang telah berjalan, semoga kesempatan ini bisa memperbaharui semangat kolaborasi untuk semakin lebih baik lagi dari sebelumnya yang memang sangat dibutuhkan oleh negara. Kami siap bekerja sama dengan OJK,&rdquo; kata Muhammad Yusuf Ateh. Lebih lanjut, Mahendra mengatakan penguatan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kesehatan sektor jasa keuangan akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan nasional serta dapat mengurangi potensi risiko. &ldquo;Lembaga, institusi dan kementerian penting membangun sinergi kolaborasi untuk menentukan keseluruhan proses ekonomi serta penguatan integritas peningkatan kapasitas untuk mengelola pembangunan dan kepercayaaan kepada sektor keuangan,&rdquo; lanjut Mahendra. Adapun saat ini di OJK ada lima pegawai penugasan dari BPKP, yang ditempatkan pada Satuan Kerja Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK). Penugasan pegawai BPKP ditujukan untuk memperkuat penegakan hukum dan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan. Sebelumnya OJK dan BPKP melakukan penandatanganan kerja sama tentang Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dan Peningkatan Efektivitas Tata Kelola yang pada 3 September 2014 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pendampingan Pertanggungjawaban Keuangan OJK yang ditandatangani pada 3 September 2014.

Meliputi, pertama kegiatan asuransi dan konsultasi. Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

OJK dan BPKP Sepakati Kerja Sama Guna Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 49 bagian keempat UU PPSK.  Pasal 49 ayat (5) menuliskan, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.  Dalam kaitan itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi memandang, ketentuan dalam UU PPSK tersebut sudah cukup jelas sehingga tidak ada lembaga atau instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan selain OJK. ”Dalam pasal 49 sudah jelas dan tegas bahwa penyidikan tindak pidana jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh OJK. Tidak ada instansi lain, itu kepastian hukum yang tegas,” kata Uchok, Sabtu (31/12).  Dia menambahkan, substansi yang termuat dalam pasal 49 bagian keempat UU PPSK itu merupakan gebrakan besar yang disusun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Dijadikannya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berhak melakukan penyidikan pada kasus di sektor jasa keuangan akan mencegah terjadinya bias dalam penanganan suatu kasus.  Kondisi itu berbeda apabila penyidikan dilakukan lebih dari satu lembaga atau instansi. ”Memang untuk kepastian hukum idealnya penegakan hukum di sektor jasa keuangan dilakukan satu lembaga yaitu OJK,” ujar Uchok.  Menurut dia, peran OJK sudah sepatutnya diperkuat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir banyak kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi di sektor jasa keuangan.  Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Acara Puncak Hari Antikorupsi Sedunia, beberapa waktu lalu mengatakan, kewenangan untuk melakukan penyidikan itu akan makin menguatkan posisi dan fungsi OJK sebagai pengawas serta regulator industri jasa keuangan nasional.  ”Penguatan fungsi penyidikan kepada OJK yang merupakan salah satu hasil UU PPSK akan semakin memberdayakan OJK, dan meningkatkan integritas sektor jasa keuangan,” ucap Mahendra Siregar.  Mahendra menambahkan, dalam menjalankan fungsi tersebut OJK siap untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengacu pada UU PPSK, dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, OJK tidak bekerja sendiri. Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu, dan pegawai tertentu. Dengan demikian komposisi dari tim penyidik OJK dipastikan memiliki kompetensi dan keahlian khusus di bidang industri jasa keuangan.

Hanya OJK yang Bisa Menyidik Pidana Jasa Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memasarkan efek offshore (yang diterbitkan di luar negeri). Keputusan tersebut dikeluarkan seiring dengan maraknya pemasaran, promosi, serta iklan produk investasi di luar pengawasan otoritas menggunakan platform aplikasi terintegrasi (super apps) secara bebas sehingga berisiko besar bagi masyarakat.  Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen memaparkan, pemasaran atas efek (saham dan obligasi) luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diperkenankan. Sebab, produk tersebut tidak berizin.  Sedangkan efek atau surat berharga yang diawasi regulator hanya yang diterbitkan entitas berbadan hukum di Indonesia. Serta, dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik.  ’’Sementara produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan entitas di luar negeri, crypto assets, dan emas bukan merupakan produk yang diberi izin dan diawasi OJK,” katanya kemarin (9/7).  OJK telah melakukan pembinaan dan mengambil langkah-langkah tegas bagi PUJK yang melanggar. Yakni, menghentikan layanan atau penawaran produk dan memisahkan penggunaan aplikasi, platform, serta situs web terhadap produk ilegal.  Hoesen menyatakan, Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 mengatur ketentuan mengenai norma dan tata cara bagi PUJK dalam melakukan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk atau layanan kepada masyarakat.

OJK Larang Pelaku Usaha Jasa Keuangan Pasarkan Efek Offshore

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FINTECH-JAWA-POS.jpg" alt="Ilustrasi fintech" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi fintech</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digitalisasi bukan hanya menjadi tren tapi sudah menjadi kebutuhan diberbagai sektor. Seluruh perusahaan, khususnya lembaga jasa keuangan melakukan transformasi digital untuk mengimbangi kemajuan teknologi ditengah-tengah masyarakat.  Iconomics memberikan apresiasi kepada lembaga jasa keuangan yang terpilih dari sudut pandang para milenial di Indonesia. Sebab, semua perusahaan berlomba memberikan kepuasan dan kemudahan kepada nasabah dengan berbagai inovasi digitalnya.  Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun, perusahaan makin dipacu untuk memperkuat aspek-aspek digital dalam perusahaan.  "Apresiasi yang kami sebut Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice) ini merupakan apresiasi tahun kedua," kata kata Founder &amp; CEO Iconomics Bram S. Putro saat membuka Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice), dalam keterangannya, Sabtu (27/2).  Apresiasi diberikan kepada perusahaan di industri jasa keuangan dengan tingkat popularitas tertinggi berdasarkan pemahaman dan apresiasi dari kaum muda milenial terhadap produk atau layanan digital.  Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice) ditetapkan melalui kajian popularitas, yakni berdasarkan pemahaman dan apresiasi dari kaum muda milenial Indonesia. Definisi milenial adalah responden yang pada Januari 2021 berusia antara 21 sampai 38 tahun.  Ada sejumlah tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan masuk dalam jajaran award ini. Tahap pertama melalui focus group discussion (FGD).  Kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni online quantitative survey. Survei online dilakukakan kepada 10 ribu responden dari 10 kota besar yakni Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Palembang, Balikpapan, dan Makassar.  Saat survei tersebut, ada dua garis besar yang ditanyakan yakni digital product awareness untuk mengkaji seberapa besar pengetahuan responden milenial terhadap produk/layanan digital perusahaan tertentu.  "Lalu mengenai digital product image, yakni mengenai seberapa besar pengetahuan responden milenial terhadap produk digital perusahaan tertentu," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lTiAhDfc9Aw

Apresiasi Perusahaan Jasa Keuangan Digital Dimata Milenial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jasa keuangan

Berita Terkini