<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/alysa-3755938744.jpg" alt="Pegiat Pendidikan, Alissa Wahid saat ditemui JawaPos.com di acara Peresmian Center ke-100: Tiga Dekade Membentuk Generasi Kompeten oleh jaringan sekolah bahasa Inggris, EF Kids &amp; Teens di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pegiat Pendidikan, Alissa Wahid saat ditemui JawaPos.com di acara Peresmian Center ke-100: Tiga Dekade Membentuk Generasi Kompeten oleh jaringan sekolah bahasa Inggris, EF Kids &amp; Teens di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaringan GUSDURian menolak pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Hal ini karena mendiang Soeharto dinilai tak memenuhi kriteria sebagai pahlawan. Direktur jaringan GUSDURian Alissa Wahid, mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto yang berkuasa secara otoriter sebagai Presiden RI selama 32 tahun patut dipertanyakan. Meski Soeharto dianggap memiliki jejak dalam perjuangan kemerdekaan, melakukan pembangunan dan swadaya pangan, hingga menjadi pemimpin yang membuat situasi politik dan ekonomi stabil, akan tetapi memori kolektif bangsa Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. "Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan," kata Alissa Wahid dalam siaran pers yang dikirim ke JawaPos.com, Senin (10/11). Tak hanya itu, menurut Alissa Wahid, Rezim Orde Baru yang dikendalikannya selama lebih tiga dasawarsa juga melakukan berbagai dosa besar demokrasi. Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik. "Ini membuatnya tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang dimaksud Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan," Tegas Putri mantan Presiden Gusdur tersebut. Dengan adanya fakta-fakta itu, pemberian pahlawan kepada Soeharto menurut Alissa Wahid, merupakan sebuah pengkhianatan pada demokrasi, khususnya terhadap gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarianisme yang "Menolak secara tegas pemberian gelar pahlawan pada Soeharto dan menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi," tegas Alissa Wahid. Alissa Wahid menyayangkan langkah Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah, karena memberikan gelar bukan karena alasan yang arif, namun lebih karena relasi keluarga dan politik. Untuk mencegah agar perbuatan serupa tak terulang, Alissa pun mendesak pemerintah untuk selektif dalam memberikan gelar pahlawan di masa mendatang. Gelar tersebut kata Alissa Wahid, hanya pantas diberikan kepada tokoh yang tepat dan layak, yaitu mereka yang teguh memegang nilai moral, yang mengorbankan diri untuk kemaslahatan rakyat, dan bukan sebaliknya, mengorbankan rakyat atas nama kekuasaan. "Kami menegaskan bahwa bukan jabatan dan kekuasaan yang menentukan seseorang dapat disebut pahlawan, melainkan karakter moral etis, terutama berkait dengan tindakan yang mengangkat kemaslahatan masyarakat dan menjaga harkat martabat manusia," tukas putri pertama Gusdur ini. Untuk diketahui, hari pahlawan pada 10 November 2025 menghadirkan dilema tentang bagaimana bangsa Indonesia mengingatnya. Di satu sisi, masyarakat mendapat teladan dari nama-nama tokoh yang berperan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Di sisi lain, momentum ini justru digunakan oleh penguasa untuk membuka luka lama dalam salah satu sejarah paling kelam negara Indonesia. Hal ini karena pemerintah ikut memberikan gelar Pahlawan terhadap Soeharto. &nbsp; &nbsp;

Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan," kata Alissa Wahid

Jaringan GUSDURian: Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Penghianatan Terhadap Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/Gusdurian-1168280416.jpg" alt="Jaringan GUSDURian merespons terkait adanya deklarasi dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>Jaringan GUSDURian merespons terkait adanya deklarasi dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaringan GUSDURian merespons terkait adanya deklarasi dukungan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 2024. Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian Jay Akhmad menyesalkan digunakannya logo GUSDURian dalam deklarasi itu. Sebab, ratusan masyarakat yang mengatasnamakan kader Gus Dur dan mengenakan kaos berlogo Jaringan GUSDURian, melakukan deklarasi dukungan presiden terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Graha Anwar Sadat, Probolinggo, Jawa Timur. "Jaringan GUSDURian tidak berpolitik praktis dan tidak terlibat dukung mendukung caleg atau calon presiden dan wakil presiden mana pun. Mengecam dengan tegas tindakan beberapa individu di Probolinggo yang mencatut logo GUSDURian untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran," kata Jay dalam keterangannya, Minggu (3/12). Jay menegaskan, tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan simbol yang seharusnya digunakan dengan integritas, untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan nilai dan semangat perjuangan Jaringan GUSDURian. Karena itu, pihaknya meminta kepada individu-individu yang terlibat dalam pencatutan logo Jaringan GUSDURian tersebut untuk melakukan klarifikasi kepada publik melalui media massa dan media sosial. "Kami akan mengambil langkah hukum kepada siapa pun yang menggunakan logo Jaringan GUSDURian untuk kepentingan politik praktis dan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip serta nilai yang kami junjung," tegas Jay. "Kami mengajak semua pihak untuk mendukung proses politik dengan mengedepankan integritas dan kejujuran. Bersama-sama, mari kita wujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, dan bermartabat," pungkasnya.

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian Jay Akhmad menyesalkan digunakannya logo GUSDURian dalam deklarasi itu.

Jaringan GUSDURian Sesalkan Logonya Dicatut untuk Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Gibran

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/Rakernas-Gusdurian-2684055191.jpg" alt="Rakernas GUSDURian" width="100%">
<figcaption>Rakernas GUSDURian</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Jaringan GUSDURian akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diselenggarakan di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (24/11) - Minggu (26/11). Rakernas itu juga sekaligus menyikapi situasi politik dan demokrasi menjelang gelaran Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita akan mengeluarkan rekomendasi dan sikap tegas,&rdquo; kata Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, Jay Ahmad dalam keterangannya, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jay, Rakernas Jaringan GUSDURian merupakan amanat Temu Nasional (Tunas) yang telah diselenggarakan di Surabaya pada 2022 lalu. Hal ini bertujuan untuk merefleksikan agenda dan merumuskan kerangka kerja gerakan Jaringan GUSDURian dalam memperkuat masyarakat sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gelaran Rakernas Jaringan GUSDURian kali ini, lanjut Jay, berbeda dengan sebelum- sebelumnya, karena berdekatan dengan Pemilu 2024 yang secara serentak akan dilaksanakan di 548 daerah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaca pada pemilu sebelumnya, Jay melihat masyarakat Indonesia rentan terpecah belah akibat politik identitas demi politik elektoral, seperti pada Pemilukada DKI 2017 dan Pemilu Presiden 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Jay menengarai Pemilu 2024 nanti penggunaan politik identitas sangat mungkin terjadi. Para elite yang berkontestasi berpotensi akan memainkan narasi-narasi kebencian dan agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jay melihat dinamika politik terus berkembang, mulai dari adanya politik dinasti, aparat pemerintah yang dinilai tidak netral, keputusan MK yang dinilai sarat kepentingan politik, dan pencatutan nama Jaringan GUSDURian guna mendapat dukungan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01420749/gusdurian-peduli-ajak-masyarakat-bantu-korban-gempa-cianjur">GUSDURian Peduli Ajak Masyarakat Bantu Korban Gempa Cianjur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi di Rakernas Jaringan GUSDURian, semua akan kita bahas, agar masyarakat tidak bingung, dan tercipta pemilu yang damai dan bermartabat,&rdquo; papar Jay.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Rakernas Jaringan GUSDURian yang berlangsung selama tiga hari akan diikuti seluruh individu, direktur lembaga, dan koordinator komunitas GUSDURian. Mereka tergabung dalam Jaringan GUSDURian yang tersebar di 150 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat situasi politik jelang pesta demokrasi ini, Jay menegaskan, Jaringan GUSDURian sebagai gerakan sosial yang kerangka kerjanya berbasis 9 nilai utama Gus Dur seperti kemanusiaan dan kesetaraan ini, perlu memperkuat agenda gerakan untuk merespons persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, keadilan ekologi, serta situasi politik dan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasilnya akan menjadi rujukan dan panduan bagi seluruh elemen dalam Jaringan GUSDURian di seluruh Indonesia dan luar negeri,&rdquo; pungkas Jay.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

“Kita akan mengeluarkan rekomendasi dan sikap tegas,” kata Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, Jay Ahmad

Gelar Rakernas, Jaringan GUSDURian Akan Perkuat Jaringan dan Sikapi Isu Politik Jelang Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-192928-1193612616.jpg" alt="Pimpinan Dewan Pengawas (Mahanayaka) Sangha Agung Indonesia serta Dewan Pelindung Vesak Festival Bhante Nyanasuryanadi Mahathera." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Dewan Pengawas (Mahanayaka) Sangha Agung Indonesia serta Dewan Pelindung Vesak Festival Bhante Nyanasuryanadi Mahathera.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Young Buddhist Association bersama Jaringan Gusdurian menggelar kajian lintas agama bertema Humanity is Above All dalam perspektif agama Islam dan Buddha. Kajian dilakukan di Voza Coworking Space pada Minggu (14/5). Bhante Nyanasuryanadi Mahathera Pimpinan Dewan Pengawas (Mahanayaka) Sangha Agung Indonesia serta Dewan Pelindung Vesak Festival dari agama Buddha dan Direktur Jaringan Gusdurian serta Putri Sulung dari Presiden RI KH Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid dari agama Islam hadir. Acara dipandu Deputi Yayasan Pendidikan Metta Surabaya serta Motivator Buddhis Aryavamsa Frengky. Acara membahas Kemanusiaan di atas Segalanya itu merupakan konsep moderasi beragama digagas Young Buddhist Association Indonesia menyambut Hari Trisuci Waisak. Acara diikuti lebih dari 150 peserta baik dari agama Buddha maupun non Buddha. Bhante Nyanasuryanadi Mahathera menjelaskan bahwa perlunya hidup sebagai manusia yang utuh berperikemanusiaan. Hal itu perlu dimulai dari diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. &rdquo;Hal sederhana ini sebenarnya bisa dilakukan tetapi banyak orang tidak pernah sadar seutuhnya hidup pada momen saat ini,&rdquo; ujar Bhante. Dalam agama Buddha, lanjut dia, kebersamaan antar manusia yang sama tinggi bukan melihat status sosial maupun gender. Umat seharusnya menempatkan diri dan memiliki kepekaan terhadap ketidakadilan. Mengembangkan kerangka berpikir positif, menjalin interaksi, maupun dialog yang dekat sehingga dapat memahami. Karena itu, melalui pertemuan lintas agama itu, Bhante berharap dapat menyadarkan semua elemen masyarakat untuk menjadi manusia yang lebih baik dalam menyongsong perayaan Hari Trisuci Waisak. &rdquo;Tiga peristiwa Waisak adalah sebuah perjalanan Guru Agung kita, Sang Buddha. Peristiwa ini menjadi teladan yang mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sangat berharga, namun memiliki batasan waktu di mana kita akan meninggal,&rdquo; ujar Bhante. Sementara itu, Alissa Wahid menjelaskan, misi Gusdurian dalam tindakan kebaikan kepada semua termasuk bidang kemanusiaan berasal dari filosofis Gusdur. Manusia hidup itu perlu menekankan pada ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Bukan pada hal matrealistis. &rdquo;Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Batas kemanusiaan itu bisa dilampaui oleh tiga cinta, kebebasan, dan Tuhan,&rdquo; ujar Alissa. &rdquo;Tapi kadang umat ini sering lupa bahwa Tuhan ini Maha segalanya, jadi sudah tidak perlu dibela lagi. Untuk itu sentimen agama yang muncul perlu diperlakukan dengan hati-hati dan dihindari. Kebenaran tidak bisa ditawar,&rdquo; tegas dia. Menurut dia, kaum muda adalah kaum peka hak dan berani untuk membela apa yang diyakini. Kaum muda memiliki kebebasan informasi. Hal itu menyebabkan kaum muda bisa salah arah dan menjadi egoistis dan menjadi sociocentric society. &rdquo;Padahal kalau kita menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, kita akan sadar apa yang benar-benar penting dan memprioritaskan kepentingan bersama demi terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup,&rdquo; tutur Alissa. Wakil Ketua Young Buddhist Association Limanyono Tanto mengatakan, pertemuan dan silaturahmi lintas tokoh agama perlu dihadirkan. Agar muda-mudi Buddhis Indonesia dapat saling mengenal antar ajaran. &rdquo;Nah, dari situlah kami berharap agar muda-mudi Buddhis di Indonesia menjadi pionir toleransi dan belajar kebaikan dari tokoh agama lain,&rdquo; kata Limanyono Tanto. Dia menambahkan, bahwa menyambut Waisak, YBAI akan mengadakan perayaan Vesak Festival di Atrium Mall Tunjungan Plaza 3 pada 31 Mei hingga 4 Juni dengan tema Harmony in The Middle Way. YBAI akan mempersembahkan hari besar agama Buddha untuk memperkokoh moderasi beragama dari sudut pandang ajaran dan sejarah agama Buddha.

Young Buddhist Association bersama Jaringan Gusdurian gelar kajian bertema Humanity is Above All dalam perspektif agama Islam dan Buddha

Young Buddhist Association Bersama Jaringan Gusdurian Gelorakan Semangat Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/alissa-wahid-4067999609.jpg" alt="Koordinator Jaringan Gusdirian Alissa Wahid" width="100%">
<figcaption>Koordinator Jaringan Gusdirian Alissa Wahid</figcaption>
</figure> Berani Berperan ala Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Jejak Alissa Qatrunnada Munawaroh Wahid terentang panjang. Bersama Gusdurian, putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu terus menebar jaring perdamaian. Menjahit nilai-nilai kemanusiaan di tengah kebinekaan. Menerobos sekat-sekat perbedaan. Menyiram akar rumput dengan air kedamaian. TAPAK-TAPAK itu pun berbuah. Beragam apresiasi dan penghargaan pun telah diterima. Baik di dalam negeri maupun mancanegara. Meski penghargaan itu sejatinya bukanlah tujuan akhir dari Alissa Wahid, panggilan akrabnya. Salah satu penghargaan internasional tersebut diberikan Niwano Peace Foundation (NPF), sebuah organisasi di Jepang yang berfokus pada perdamaian dunia. Alissa Wahid mendapatkan The Niwano Peace Prize Visionary Award (NPPVA) pada 2022. Selain Alissa, tokoh Asia lainnya yang mendapat penghargaan serupa untuk kali pertama adalah Ruki Fernando, aktivis HAM dari Sri Lanka, dan Jennifer Liang, cofounder The Action Northesz Trust (The Ant), India. Dalam rilisnya, NPF menyebutkan, Alissa telah berkiprah dan berprestasi memperjuangkan masyarakat yang damai dan harmonis serta memiliki potensi lebih besar di masa depan. NPPVA tersebut hanya satu di antara sekian banyak apresiasi dan penghargaan yang diterima Alissa. Dalam catatan Jawa Pos, sebelumnya Alissa juga menerima Shine On Award (2015), Global Women&rsquo;s Leadership 2015 oleh Esienhower Fellowship, dan Marketeer&rsquo;s 2016 Women Award. Selain itu, penghargaan International Fellow oleh King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialoque (KAICIID) pada 2016. Lalu, meraih Alumni Awards 2019 kategori Alumni Muda Berprestasi, Soetandyo Award 2021 dari Unair, Bu Nyai Inspiratif, 10 Most Powerful Women 2022 dari Forbes Indonesia, dan banyak lagi. &rdquo;Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam kerja-kerja Gusdurian. Walaupun kami sebetulnya bekerja bukan untuk penghargaan. Tapi, kami bekerja karena panggilan bagi setiap warga negara untuk menjawab tantangan bangsa kita saat ini,&rdquo; katanya. Alissa mendirikan Jaringan Gusdurian untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur. Menebarkan sembilan nilai utama. Yakni, ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan lokal. Kini Jaringan Gusdurian telah memiliki 155 komunitas di seluruh Indonesia. Termasuk tiga komunitas di luar negeri, yakni Malaysia, Iran, dan London. Yang menarik, di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022&ndash;2027, Alissa juga menjadi satu dari dua ketua perempuan pertama di jajaran tanfidziyah. Ini bersejarah dalam satu abad perjalanan NU. Seolah menjadi pendobrak dan pembuka jalan tersendiri bagi kaum perempuan di PBNU. Selama ini, pengurus di ormas Islam terbesar itu laki-laki semua. Menurut Alissa, apa pun profesinya, apa pun latar belakang dan keterampilan yang dimiliki warga negara, harus berani berperan. Menebarkan kebermanfataan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. &rdquo;Apa pun yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, selayaknya kita berikan,&rdquo; ungkap alumnus UGM Jogjakarta itu. Soal Hari Kartini, Alissa menyebut tentu bukan sekadar mengenakan sanggul dan kebaya setiap kali memperingatinya. Namun juga dapat berkiprah dan memperkuat khidmat tersebut. Hari Kartini disebutnya sebagai hari pencerahan bagi kaum perempuan. &rdquo;Kita berutang budi pada Kartini. Walaupun tidak semuanya yang beliau &rsquo;sambatkan&rsquo; terwujud, itu benar-benar membawa dampak besar,&rdquo; ungkapnya. Salah satu dampak besar itu, lanjut Alissa, ruang-ruang untuk berkarier dan mengenyam pendidikan bagi perempuan menjadi terbuka. Ide-ide besar Kartini telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaum perempuan dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Keberanian dan pengorbanan tulus Kartini mampu menggugah dari belenggu diskriminasi. &rdquo;Itu yang kita nikmati sekarang. Perempuan bisa memiliki ruang yang begitu besar, ya salah satunya karena ada perjuangan yang sangat panjang itu,&rdquo; kata Alissa yang juga dikenal sebagai psikolog keluarga. Lebih lanjut, Alissa mengajak para kaum perempuan untuk menjadi benteng kokoh sejak dini dari tingkatan sosial terkecil. Yakni, rumah tangga masing-masing. Kaum perempuan memiliki peran penting dalam menentukan model pengasuhan yang dijalankan bagi anak-anaknya. Termasuk dalam menghalau kekerasan dan intoleransi. (lum/c19/jun)

Jejak Alissa Qatrunnada Munawaroh Wahid terentang panjang. Bersama Gusdurian, putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu terus menebar.

Alissa Wahid Terus Melangkah Menebar 9 Nilai Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Gusdurian.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jaringan GUSDURian di Gresik belakangan ini risau. Sebab, nama komunitas ini dicatut untuk dukung-mendukung menjelang kontestasi Pemilu 2024. Padahal, gerak organisasi berjejaring nasional tersebut sama sekali bukan di wilayah politik elektoral atau politik praktis.  ’’GUSDURian Gresik sebagai bagian dari jaringan nasional GUSDURian perlu memberikan klarifikasi dan pernyataan mengenai hal tersebut supaya publik tidak salah memahami posisi jaringan GUSDURian,’’ kata Choirul Anam, koordinator GUSDURian Gresik, Sabtu (25/2).  Menurut Choirul, GUSDURian merupakan jejaring yang dibentuk keluarga besar Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), para sahabat, dan murid-muridnya setelah Gus Dur wafat pada Desember 2009. Nah, jaringan tersebut dibentuk sebagai ruang kultural bagi keluarga, sahabat, murid, pengikut, dan pengagum Gus Dur  ‘’Bukan politik praktis. Jadi, Jaringan GUSDURian tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dukung- mendukung pencalonan, baik di legislatif maupun eksekutif,’’ tegasnya.  Choirul menyatakan, Jaringan GUSDURian dibentuk untuk melanjutkan nilai, perjuangan, dan keteladanan Gus Dur untuk kerja-kerja kemanusiaan. Dengan demikian, sama sekali tidak terkait dengan konflik politik apapun.  ’’GUSDURian Gresik tetap teguh dalam garis strategi perjuangan gerakan sosial kemasyarakatan, dan tidak akan melibatkan diri dalam arena politik elektoral baik pada tingkat nasional maupun lokal,’’ paparnya.  Karena itu, lanjut dia, pihaknya eminta semua pihak untuk tidak menggunakan atau mengatasnamakan GUSDURian Gresik maupun Jaringan GUSDURian dalam aktivitas politik praktis. Termasuk pernyataan memberikan dukungan kepada calon tertentu atas nama organisasi.  ‘’Jadi, kalau di beberapa media online ada yang mengatasnamakan GUSDURian maka dipastikan tidak benar, tetapi itu pribadi-pribadi,’’ pungkasnya.

Dicatut untuk Politik Praktis, GUSDURian Gresik Beri Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/sisi-lain-19-12.jpg" alt="Alissa Wahid (M ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Alissa Wahid (M ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Niwano Peace Foundation memberikan The Niwano Peace Prize Visionary Award (NPPVA) kepada sejumlah tokoh internasional. Dari Indonesia ada nama Alissa Wahid, direktur Jaringan GUSDURian. Putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu layak mendapat penghargaan atas kiprahnya selama ini.  Niwano Peace Foundation tersebut berdiri sejak 1978. Saat ini, diketuai oleh Hiroshi Niwano dan Nichiko Niwano sebagai presiden kehormatan. Selain Alissa dari Indonesia, penghargaan juga diberikan kepada Ruki Fernando (Sri Lanka) dan Jennifer Liang (India).  Yayasan ini memberikan NPPVA untuk menghormati dan mendorong individu atau organisasi yang telah berkontribusi secara signifikan. Menunjukkan kiprahnya yang luar biasa dalam memperjuangkan masyarakat yang damai dan harmonis, serta dinilai memiliki potensi pengembangan khidmat lebih besar di masa depan.  NPPVA beriktikad memupuk potensi upaya-upaya perdamaian yang otentik dan berakar dalam masyarakat, serta mengatasi masalah-masalah spesifik yang erat dalam kehidupan masyarakat.  Alissa Wahid mendirikan Jaringan GUSDURian untuk melanjutkan perjuangan ayahnya dalam menyebarkan Islam moderat. Islam yang toleran di Indonesia. Alissa dianggap berhasil mewujudkan kemanusiaan Islam dalam aktivitas sosialnya dan mengembangkannya menjadi gerakan nasional dengan membela hak-hak minoritas yang menjadi sasaran persekusi dan penindasan oleh kelompok ekstrem.  Niwano Peace Foundation juga menyoroti aktivitas Alissa dalam mendampingi petani yang tanah dan lingkungan hidupnya dirampas dan dirusak oleh korporasi. Sejak beberapa tahun terakhir, Alissa menjadi salah satu tokoh yang begitu vokal menyuarakan penolakan terhadap perusakan lingkungan.  Beberapa aktivitas itu antara lain mendampingi warga Kendeng, mengadvokasi kriminalisasi aktivis lingkungan di Kendal, membela Salim Kancil, serta membersamai warga Kulonprogo dan Wadas yang mengalami konflik agraria dan perampasan ruang hidup.  “Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam kerja-kerja GUSDURian,” kata Alissa saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (29/10) malam.  Tanpa dukungan dari para GUSDURian dan jejaringnya, lanjut Alissa, kerja-kerja kemanusiaan ini tidak akan bisa berdampak luas. Karena itu, dia secara khusus berterima kasih kepada para penggerak Jaringan GUSDURian yang saat ini jumlahnya sangat besar. Setidaknya, ada sebanyak 155 komunitas di seluruh belahan dunia.  ’’Ini adalah hadiah Jaringan GUSDURian setelah menyelenggarakan Tunas (Temu Nasional) di Surabaya beberapa waktu lalu,” ungkap alumnus psikologi UGM Jogjakarta itu.  Dalam catatan Jawa Pos, sebelumnya Aliisa juga kerap menerima penghargaan. Sebut saja di antaranya Shine On Award (2015), Global Women’s Leadership 2015 oleh Esienhower Fellowship.  Selain itu, Marketeer’s 2016 Women Award, International Fellow oleh King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialoque (KAICIID) pada 2016. Lalu, juga pernah meraih penghargaan Alumni Awards 2019 kategori Alumni Muda Berprestasi.

Berjuang di Akar Rumput, Alissa Wahid Raih Penghargaan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-14-at-9.35.26-PM-1.jpg" alt="Alissa Wahid pada pembukaan acara Temu Nasional Jaringan Gusdurian 2022. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Alissa Wahid pada pembukaan acara Temu Nasional Jaringan Gusdurian 2022. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaringan Gusdurian melaksanakan Temu Nasional (Tunas) Gusdurian 2022 pada 14-16 Oktober. Acara itu diawali dengan ziarah ke makam Gusdur di Jombang pada Jumat (14/10). Pembukaan acara kemudian dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya dan dihadiri Gubernur Jawa Timur dan para tokoh agama.  Ketua Panitia Mukhibullah menyatakan, acara Tunas Gusdurian itu merupakan ruang pertemuan bagi individu, komunitas, maupun lembaga jaringan Gusdurian untuk bersama-sama menguatkan intensitas gerakan dan meneguhkan spirit kebangsaan seperti tema yang diambil pada tahun ini. Acara tahun ini dihadiri sekitar 1.300 peserta dan 155 komunitas jaringan Gusdurian dari berbagai daerah di Indonesia.  Koordinator Seknas Jaringan Gusdurian Jay Akhmad menyatakan, jaringan Gusdurian hadir untuk mendiseminasikan nilai, pikiran, dan perjuangan Gusdur. Hal itu dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan kampanye terhadap narasi-narasi buruk di media sosial terutama terkait dengan ekstremisme.  ”Tentu Gusdurian bukanlah penyelamat masyarakat, tapi Gusdurian bisa menjadi teman bagi masyarakat,” tutur Jay Akhmad.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan seorang murid Gusdur turut menghadiri acara pembukaan ini. Gusdur merupakan sosok game changer dalam bidang membangun pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan.  ”Temu nasional ini diharapkan dapat menjadi momentum lahirnya game changer baru penerus perjuangan Gusdur. Pertemuan kali ini dilaksanakan di Surabaya, kota pahlawan, di Jawa Timur, bumi Majapahit. Dari bumi Majapahit inilah kata bhinneka tunggal ika diperkenalkan. Maka sesungguhnya, kalau kita ingin menggali roh pluralisme, roh kemanusiaan, roh demokrasi yang diajarkan Gusdur, tempat ini adalah tempat yang sangat tepat untuk membangun revitalisasi gerakan Gusdurian,” kata Khofifah.  Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid memaparkan, jaringan itu sudah berhasil meraih berbagai penghargaan. Di antaranya Asia Democracy and Human Rights Award pada 2018, Anugerah Revolusi Mental pada 2020, dan Best Social Media Movement pada 2021.  ”Semua hasil kerja keras seluruh Gusdurian di berbagai daerah. Kalau Gusdur itu ibarat kayu jati yang umurnya ratusan tahun, Alissa itu sebatang lidi, gampang dipatahkan, tidak punya banyak kekuatan. Tapi Alissa bisa mencari lidi-lidi yang lain, para murid Gusdur, orang-orang yang satu gagasan dengan Gusdur, orang-orang yang ingin memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Maka kami mulai menghimpun lidi-lidi dan sekarang kita punya lidi yang ada di seluruh dunia,” ungkap Alissa.  Alissa menambahkan kekuatan terbesar jaringan Gusdurian bukan sumber daya material, melainkan komitmen dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Gusdur bukan sosok yang sempurna, tetapi para Gusdurian dapat memilih untuk mengambil inspirasi untuk terus bergerak.  ”Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menemani ibu, saya, dan adik-adik saya merawat perjuangan Gusdur untuk Indonesia,” kata Alissa.

Temu Nasional Jaringan Gusdurian 2022 Digelar di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ALISA-WAHID.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sempat menuai sorotan. Bahkan, juga memicu kontroversi. Namun, tidak sedikit yang memberikan apresiasi serta dukungan dari sejumlah kalangan.  Menurut Alissa Wahid, koordinator Jaringan GusDurian, pihaknya mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah dalam menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut. Langkah tersebut merupakan wujud upaya hadirnya negara dalam menjamin keadilan bagi para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yang selama ini diabaikan.  ‘’Asas keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan perwujudan dari nilai-nilai agama, Pancasila, dan konstitusi UUD 1945,’’ kata salah seorang putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid itu dalam rilis yang disampaikan ke Jawa Pos, Kamis (11/11).  Dia menyatakan, pihaknya juga tetap mengawal disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan koalisi masyarakat sipil sejak 2016. ‘’Permendikbud 30/2021 mengatur kasus yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Sementara Jaringan GusDurian mencatat bahwa kasus-kasus kekerasan seksual juga banyak terjadi di berbagai ruang lingkup kehidupan masyarakat,’’ ujarnya.  Alissa mengajak pimpinan perguruan tinggi di Indonesia untuk menerapkan peraturan tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari sosialisasi pengenalan kehidupan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.  Dia berharap, nama baik kampus diwujudkan dengan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual. Bukan justru menutupinya sebagaimana banyak terjadi di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi juga bisa mengusut dugaan kasus kekerasan seksual di kampusnya yang masih menggantung.  Selain itu, lanjut Alissa, pihaknya menyerukan kepada kampus-kampus negeri untuk menjadi teladan bagi kampus-kampus lain dengan menerbitkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Saat ini, hanya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang sudah memiliki peraturan rektor terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.  Alissa juga mengajak seluruh penggerak Jaringan GusDurian untuk terus mendukung segala upaya menghapus kekerasan seksual. Selama ini, dia menilai banyak terjadi misinformasi dan disinformasi yang mengaburkan substansi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual, Alissa Wahid: Baru UGM yang Punya Peraturan Rektor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/seminar-surabaya-outlook-2017-menolak-intoleransi-melawan-radikalisme_m_102917.jpeg" alt="Alissa Wahid. (Arya Dhitya/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Alissa Wahid. (Arya Dhitya/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Radikalisme tidak muncul begitu saja. Kesenjangan sosial adalah salah satu penyulutnya. Karena itu, pembangunan di Surabaya harus merata. Ketidakmerataan pembangunan bisa menjadi bibit kesenjangan sosial.  MASALAH tersebut menjadi salah satu tema yang mencuat pada diskusi di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair Kampus B Dharmawangsa, Senin (16/1).&nbsp;Acara yang diadakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Surabaya bersama Jaringan Gusdurian tersebut dihadiri beberapa tokoh. Antara lain, Kapolrestabes Surabaya Kombespol M. Iqbal, Komandan Distrik Militer Surabaya Timur Letkol Inf Dodiet Lumwartono, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Surabaya Muhibbin Zuhri, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, sosiolog dari FISIP Unair Novri Susan, dan dosen Fakultas Adab UINSA Imam Ghozali Said. Yang menarik, salah seorang pemateri adalah putri pertama mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Munawwarah alias Alissa Wahid. Alissa membuat hadirin terhenyak saat memaparkan kondisi keberagaman di Indonesia dan Myanmar. Menurut dia, kondisi dua negara itu memiliki kesamaan. Hanya skala dan kemasannya yang berbeda. Di dua negara yang sedang dilanda panasnya perbedaan tersebut, ada tiga pola kesamaan yang bisa dibaca. Di Myanmar, terutama sejak kasus Rohingya merebak, ada larangan membangun dan merenovasi rumah ibadah milik agama tertentu. Ada pula larangan bergaul dengan etnis tertentu. Bahkan, muncul larangan berbelanja dan bertransaksi dengan anggota etnis tertentu. Pemerintah lokal di sana juga terus didorong agar memprioritaskan mayoritas. &rsquo;&rsquo;Sedikit banyak, pola-pola ini sudah terjadi di Indonesia,&rsquo;&rsquo; kata Alissa. Jadi, ada semacam penyakit menular yang disebut Alissa sebagai &rsquo;&rsquo;mayoritarianisme&rsquo;&rsquo;. Yakni, masyarakat mayoritas yang senantiasa merasa terancam oleh kelompok yang lebih kecil. Dari sinilah muncul intoleransi yang kemudian berkembang menjadi radikalisme. &rsquo;&rsquo;Terorisme itu menyerang orang lain di luar kelompoknya, sedangkan radikalisme itu mengisolasi sebuah kelompok dalam kehidupan sosial,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sementara itu, Ketua Lakpesdam NU Surabaya Imam Syafii menyatakan, Surabaya Outlook bertujuan mengetengahkan kembali temuan-temuan dari beberapa penelitian. Terutama tentang perkembangan intoleransi dan radikalisme di kalangan remaja. Imam menjelaskan, studi yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengambil sampel di enam kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Surabaya. Sebagian besar pelajar muslim menyatakan tidak setuju pada tindakan intoleransi. &rsquo;&rsquo;Tapi, ketika ditanya apakah setuju mengucapkan Natal kepada penganut agama lain, mereka bilang tidak setuju,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Wahid Institute melakukan survei pada pelajar yang menjadi anggota Rohis (Rohani Islam) di sekolah-sekolah. Hasilnya, benih-benih kekerasan ternyata mulai tertanam pada benak siswa tersebut. Itu ditunjukkan dengan persetujuan mereka terhadap tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi di berbagai daerah. &rsquo;&rsquo;Yang terpengaruh itu justru anak-anak yang punya nilai akademik tinggi,&rsquo;&rsquo; ujar alumnus Universitas Jember tersebut. Dalam diskusi itu, Pemkot Surabaya juga setuju memerangi intoleransi dan radikalisme. Salah satu caranya dengan sebisanya menekan kecemburuan sosial dan memeratakan pembangunan. Juga, mencegah paham-paham radikalisme yang disebarkan beberapa oknum. Termasuk di lembaga pendidikan. &rsquo;&rsquo;Jika Bapak-Ibu menemukan orang-orang seperti ini, laporkan ke kami. Nanti kami tegur dinasnya,&rsquo;&rsquo; kata Masduki Toha, wakil ketua DPRD Surabaya. Sementara itu, Kombespol Mohammad Iqbal memaparkan, penegak hukum tidak boleh gamang bertindak. Misalnya, kalau ada ormas yang melakukan gerakan meresahkan, polisi hendaknya langsung mengambil tindakan. &rsquo;&rsquo;Jadi, tidak boleh lagi ada aparat loyo atau tidak mau menindak,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (tau/c7/oni/sep/JPG)

Seminar Surabaya Outlook 2017, Menolak Intoleransi, Melawan Radikalisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaringan gusdurian

Berita Terkini