<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/brti-desak-xl-dan-indosat-beri-penjelasan-masalah-layanan_m_199224.jpeg" alt="Ilustrasi: gangguan jaringan internet" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: gangguan jaringan internet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 20 persen masyarakat Indonesia belum terakses dengan internet. Ironinya, semua itu tersebar di Indonesia bagian timur.  Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menyebut, salah satu kendalanya adalah infrastruktur broadband internet belum mendukung. Belum optimalnya infrastruktur internet di timur Indonesia karena kondisi geografisnya yang sulit.  "Untuk menghubungkan masyarakat di timur Indonesia dengan kabel serat optik dibutuhkan investasi yang cukup signifikan," ujar Muhammad Arif kepada JawaPos.com, Selasa (15/11).  Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mendorong penetrasi internet, khususnya kepada masyarakat di timur Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi antara Internet Service Provider (ISP) dan tech company. ISP dan tech company selama ini sama-sama bagaimana menjangkau penduduk di timur Indonesia, khususnya di pedalaman.  Untuk masyarakat, Muhammad Arif mendorong masyarakat menggunakan internet untuk hal yang produktif. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah dan industri telekomunikasi di Indonesia untuk memberikan literasi internet untuk masyarakat bagian timur.  Selama ini masyarakat di sana cenderung berinternet untuk bermedia sosial dan hiburan. Sedangkan untuk mendapatkan informasi atau mengakses akun e-commerce sebagai medium memasarkan produk lokal masih minim.  "Pemanfaatan internet di Indonesia harus jauh lebih produktif dan tidak sekadar kesenangan. Penetrasi broadband internet dan pendidikan dapat berjalan paralel, seiring sejalan, dan tidak dapat dipisahkan," terangnya.  Sebelumnya upaya pengembangan infrastruktur dikolaborasikan antara Kemenkominfo dan APJII. Selama pandemi, APJII sudah menjadi bagian dari transformasi digital Indonesia. Saat ini APJII sudah berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk pemerintah daerah.  Sejalan dengan itu, kini Presiden Jokowi memiliki visi pada 2045 Indonesia menjadi negara digital yang riil. Menuju ke arah itu harus ada kolaborasi pembangunan infrastruktur konektivitas yang dapat mendukung semua orang beraktivitas atau bekerja melalui internet.  "Kami berharap kolaborasi melalui ITF (Industry Task Force, red) ini dapat terus berlanjut. Tidak hanya berhenti di kegiatan G20,” pungkas Arif.

20 Persen Warga Indonesia Belum Terakses Internet, Tersebar di Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebut-akses-pita-lebar-kemenkominfo-gelar-uji-coba-di-3-provinsi_m_.jpg" alt="Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Benyamin Sura ketika memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Program Percepatan Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Benyamin Sura ketika memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Program Percepatan Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempercepat pembangunan pita lebar (broadband fixed maupun mobile broadband). Hal itu merujuk Peraturan Presiden (PerPres) 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) 2014-2019. Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Benyamin Sura mengatakan, upaya percepatan dilakukan untuk penyediaan backbone, backhaul, hingga aksesnya. Untuk melakukan penggelaran jaringan fixed broadband ini, biaya investasinya tinggi. Apalagi di daerah-daerah yang geografisnya sulit serta daya beli masyarakatnya masih rendah. "Saat ini kita sedang melakukan percepatan pembangunan fixed broadband melalui intervensi pemerintah dan regulasi," ujar dia lewat keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (27/11). Adapun proses regulasi melalui surat edaran infrastruktur pasif yang ruang lingkupnya di antaranya untuk saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur Menara telekomunikasi dan infrastruktur terowongan (tunnel). Benyamin memaparkan, dari target Perpres RPI, target fixed broadband adalah 71% untuk rumah tangga di perkotaan dan 49% rumah tangga di perdesaan. "Hingga saat ini penetrasi fixed broadband baru mencapai 9.38% terhadap rumah tangga secara nasional. Saat ini masyarakat condong menggunakan mobile daripada fixed. Selain itu investasinya fixed broadband sangat mahal dan kondisi geografis Indonesia di beberapa wilayah sulit dijangkau," beber dia. Selain regulasi, beberapa langkah sudah dilakukan oleh Kemenkominfo dalam percepatan penetrasi fixed broadband. Seperti pada tahun 2018 ini telah dilakukan uji coba bantuan layanan penyewaan akses internet terhadap pelaku usaha lokal selama 5 bulan. "Diharapkan, nanti setelah bantuan tersebut berakhir, masyarakat bisa melanjutkan untuk sustainability secara mandiri," ungkapnya. Kasubdit Ekosistem Pita Lebar Direktorat Pengembangan Pita lebar Kemenkominfo, Dany Suwardany menjelaskan, rendahnya penetrasi fixed broadband lantaran kesulitan penyedia layanan dalam pengembalian CAPEX. Operator, kata dia, akan memberikan syarat berupa jumlah minimal calon pelanggan dan batasan jarak penarikan kabel serat optik (FO) pada saat pemasangan pertama. "Dengan adanya pertimbangan tersebut, faktor tingkat minat calon pelanggan di wilayah sekitar menjadi kunci," kata Dany. Dany menjelaskan, Direktorat Pengembangan Pita lebar telah menginisiasi uji coba penyediaan fasilitasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada wilayah non 3T, dengan melakukan kerjasama dengan PT Telkom sebagai penyedia layanan akses internet. Lokasi uji coba tersebar pada 6 lokasi yaitu 3 kabupaten di DIY, 1 kabupaten di Jawa Barat dan 2 kabupaten di Jawa Timur. "Lokasi uji coba yang dipilih merupakan lokasi yang memiliki potensi secara ekonomi yaitu lokasi destinasi wisata dan homestay, UMKM dan sentra IKM," pungkasnya.

Kebut Akses Pita Lebar, Kemenkominfo Gelar Uji Coba di 3 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11441_29128_telkomsel.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; PT Telkomsel jor-joran mengeluarkan dana besar untuk meningkatkan layanan data di kota besar. Ada 30 kota besar Indonesia yang akan dioptimasi jaringan agar mampu memenuhi kepuasan pelanggan setianya. Program bernama True Broadband Experience (TrueBEx) telah dicanangkan sejak awal tahun ini. &quot;Tahun ini kami telah mencanangkan program TrueBEx untuk penyediaan jaringan&nbsp;broadband&nbsp;terbaik di 30 kota yang meliputi&nbsp;1000 POI&nbsp;(Point of Interest) untuk memastikan kecepatan akses layanan data dan stabilitas koneksi jaringan tetap terjaga,&rdquo; kata Direktur Network Telkomsel, Sukardi Silalahi &nbsp; dalam rilis yang diterima JawaPos.com, Senin (23/11). Kata Sukardi, 30 kota ini meliputi kombinasi antara kota-kota&nbsp;besar dan kota-kota yang memiliki potensi penggunaan layanan&nbsp;broadband&nbsp;yang tinggi.&nbsp; Seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta, Semarang Palembang dan Bandarlampung.&nbsp; Anak usaha Telkom itu &lrm;sejak awal tahun ini&nbsp;telah melakukan berbagai aktivitas untuk mendukung program TrueBEx, diantaranya&nbsp;Drive Test &amp; Walk Test, Optimalisasi Jaringan, Pemasangan COMBAT(Compact Mobile Base Station), Penambahan BTS Baru dan Kapasitas Jaringan,&nbsp;Customer Experience Test&nbsp;(CET), serta&nbsp;Performance Monitoring &amp; Complaint Handling. Selain itu dilakukan pula implementasi DC-HSDPA dan HSPA+, sehinggathroughput&nbsp; kecepatan dapat mencapai 42 Mbps. &ldquo;Kami melakukan serangkaian aktivitas untuk memastikan keberlangsungan program TrueBEx,&rdquo; imbuhnya. Lebih jauh, Telkomsel juga telah menggelar teknologi generasi selular keempat, yakni layanan 4G LTE di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Bali, Lombok, Makassar, Manado, Batam dan Yogyakarta. Saat ini secara nasional Telkomsel memiliki lebih dari&nbsp;1300 BTS 4G&nbsp;dan dipercaya oleh lebih dari 1,8 juta&nbsp; pelanggan 4G&lrm;. &quot;Hal itu &lrm;untuk&nbsp;meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan&nbsp;mobile broadband&nbsp;yang cepat dan stabil,&quot; tutup dia.&lrm;&nbsp;&nbsp;(hyt/JPG)

Puaskan Pelanggan, Telkomsel Optimasi Jaringan di 30 Kota