<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/kemenko-pm-558745251.jpg" alt="Menko PM Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait Sekolah Rakyat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (8/7). (Humas Kemenko PM)" width="100%">
<figcaption>Menko PM Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) terkait Sekolah Rakyat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (8/7). (Humas Kemenko PM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat tidak mampu yang tercoret dari daftar Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tak perlu cemas. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan mereka bisa mengajukan reaktivasi. &nbsp; Pengajuan reaktivasi ini, kata dia, dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Sosial setempat. Masyarakat cukup datang dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi. &nbsp; "Kalau ada masyarakat yang tercoret tidak mendapatkan PBI padahal sebetulnya dia miskin, itu bisa direaktivasi," ujarnya ketika berdialog dengan warga dalam acara Rembug Warga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Ponpes Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/7). &nbsp; Dia melanjutkan, pengajuan reaktivasi PBI JKN ini juga sebagai salah satu upaya sinkronisasi data agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran. BPS sendiri akan melakukan update data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali. &nbsp; "Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses reaktivasi tersebut berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," tutur menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut. &nbsp; Ia pun menegaskan bahwa masyarakat miskin memiliki hak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini sesuai sesuai amanat undang-undang. &nbsp; Oleh karenanya, Kemenko PM akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memastikan hak masyarakat miskin menerima bantuan. "Jadi, yang merasa miskin memang layak dapat bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Itu bisa komplain. Nanti Dinas Sosial akan melakukan reaktifasi. Kalau memang benar-benar membutuhkan," paparnya. &nbsp; Senada, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan, perubahan data PBI JKN yang terjadi saat ini merupakan imbas dari upaya pemerintah melakukan sinkronisasi data melalui DTSEN. Yang mana, sinkronisasi data tersebut adalah tindaklanjut amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 4/2025 tentang DTSEN. &nbsp; "Maka jika sakit tidak perlu khawatir. Langsung kita aktivasi," tegasnya. &nbsp; Sebagai informasi, pada periode Mei-Juni 2025, ada sebanyak 8.261.801 penerima PBI yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pemerintah di bidang kesehatan tersebut. Mereka dicoret dan digantikan oleh masyarakat yang berada di Desil 1 DTSEN, khususnya yang miskin ekstrem dan miskin.

Pengajuan reaktivasi PBI JKN ini juga sebagai salah satu upaya sinkronisasi data agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

Cak Imin: Masyarakat yang Merasa Miskin tapi Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/armuji-baru.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pada 2022, Pemerintah Kota Surabaya optimistis program jaring pengaman sosial lebih efektif. Jaring pengaman sosial meliputi bantuan-bantuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin.  Contoh jaring pengaman sosial antara lain bantuan uang untuk lansia, bantuan barang dan makanan, bantuan uang bersyarat dan tanpa syarat, keringanan tarif, pekerjaan umum, dan program pemberian makanan di sekolah.  Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji mengatakan optimisme itu didukung kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya 2022 yang naik Rp 75 ribu atau 1,74 persen. Yakni dari Rp 4.300.479 pada UMK 2021 menjadi Rp 4.375.479 pada UMK 2022.  ”Kenaikan UMK Surabaya 2022 itu sudah paling tinggi se-Jawa Timur. Selaras dengan semangat Pemulihan Ekonomi yang dicanangkan di Kota Surabaya,” kata Armuji pada Senin (27/12).  Untuk daerah dengan UMK tertinggi ada di tiga daerah. Yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan yang terendah ada lima daerah, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sampang.  Menurut Amuji, Pemkot Surabaya tidak hanya fokus dalam menjaga iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga menyiapkan jaring pengaman sosial yang efektif sehingga dengan UMK itu, warga bisa bahagia.  Pada 2022, lanjut Armuji, pemkot juga mengalokasikan Jaminan Kesehatan Semesta bagi 1.045 juta jiwa, peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan, beasiswa SMA/SMK bagi 13.515 siswa MBR, dan pelatihan promosi bagi UMKM.  Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga senantiasa memperkuat jaring pengaman sosial, sehingga warga kota bisa mendapatkan akses sebesar-besarnya tanpa mengeluarkan uang dari kantong pribadi.  ”Ke depannya, kalau pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial berjalan, uang gaji bisa digunakan untuk keperluan lain,” papar Armuji.

Pemkot Surabaya Optimistis UMK 2022 Dorong Perekonomian Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/bansos-JPS-Surabaya.jpg" alt="BERSUMBER DARI DAERAH: Pegawai Pemkot Surabaya menyiapkan bantuan sembako. Rencananya, 19.054 keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan dana dari APBD Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERSUMBER DARI DAERAH: Pegawai Pemkot Surabaya menyiapkan bantuan sembako. Rencananya, 19.054 keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan dana dari APBD Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai kebijakan untuk membantu warga yang kesulitan selama pandemi terus digencarkan Pemkot Surabaya. Yang terbaru, pemkot menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS). Total nilainya Rp 3.810.800.000. Bantuan tersebut diberikan kepada 19.054 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Dana tersebut murni berasal dari APBD Surabaya 2021. Persisnya dari alokasi anggaran tak terduga. Jumat (10/9) lalu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara simbolis menyerahkan bantuan JPS kepada 15 warga MBR di halaman balai kota.  Eri menyampaikan, para penerima bantuan JPS adalah mereka yang tidak mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).  Misalnya, bantuan sosial tunai (BST), program keluarga harapan (PKH), serta bantuan pangan nontunai (BPNT).  ’’Ini supaya tidak dobel. Kalau sudah mendapatkan bantuan dari Kemensos, tidak boleh lagi diberikan. Baik oleh Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim,’’ jelasnya.  Eri memerinci, total ada 25.304 warga MBR yang belum menerima bansos dari Kemensos. Karena itu, pemkot berinisiatif untuk mengucurkan bantuan melalui APBD. Jumlah yang terdata menerima bantuan JPS pemkot sebanyak 19.054 orang. Sisanya, 6.250 MBR, akan mendapat alokasi bantuan dari Pemprov Jatim. ’’Kalau ada yang daftar lagi, nanti disurvei oleh dinsos. Kalau layak masuk data MBR, nanti kita bantu,’’ imbuh Eri.  Dia menyampaikan, penyaluran bantuan akan dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening bank. Mekanisme itu lebih efektif agar tidak menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.  Nah, mulai hari ini (13/9) bantuan itu disalurkan secara serentak. Setiap penerima mendapatkan bantuan uang tunai Rp 200 ribu. Pencairan dilakukan selama lima hari ke depan hingga Jumat (17/9). ’’Semua penerima tercatat sebagai MBR,’’ papar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Surabaya Suharto Wardoyo.  Lokasi pencairan tersebar di 19 kecamatan. Pantauan Jawa Pos, selain Tambaksari, penerima bansos paling banyak berada di Kecamatan Semampir. Anang, sapaan karib Suharto Wardoyo, menjelaskan bahwa instansinya sudah berkoordinasi dengan kelurahan dan pengurus RT/RW terkait pembagian bantuan. Undangan sudah disebar kepada semua KPM. ’’Lokasinya sudah ditentukan,’’ ujarnya.  Berdasar jadwal yang diterima koran ini, hari ini pembagian bantuan JPS dilakukan di beberapa kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Gunung Anyar, Krembangan, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, dan Wiyung.  Warga harus mematuhi protokol kesehatan. Warga diwajibkan memakai APD. Selain itu, mereka diminta hadir sesuai jadwal untuk menghindari kerumunan.  Menurut Anang, proses pembagian bansos sudah sesuai dengan ketentuan. Sebelumnya ada proses verifikasi terkait calon penerima.  Selain di Kecamatan Semampir, penerima bansos berada di Kenjeran. Ada 218 KPM yang dijadwalkan menerima bantuan di kecamatan tersebut. Sebagian merupakan warga pesisir yang pendapatannya rendah.  Sekcam Kenjeran Sukanan mengatakan, pihak kecamatan telah melakukan pendataan secara sistematis. Pengurus RT/RW juga dilibatkan. ’’Saat ini memang masih banyak masyarakat berstatus MBR. Faktor pendorongnya banyak,’’ kata Sukanan.  Menurut dia, salah satu pemicu munculnya MBR ialah adanya PHK. Banyak pekerja yang dipecat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Pemkot Mulai Salurkan Rp 3,8 Miliar Bantuan Jaring Pengaman Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210406-WA0050.jpg" alt="Aksi ratusan driver ojol di Jalan Pahlawan Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi ratusan driver ojol di Jalan Pahlawan Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor DPRD Jawa Timur digeruduk ratusan pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa (6/4). Mereka menuntut Pemprov Jatim memberlakukan kembali program jaring pengaman sosial (JPS) untuk membantu para pengemudi selama pandemi Covid-19.  Humas Front Driver Ojek Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) David Walalangi meminta pemprov memberlakukan program subsidi BBM baik dengan program langit biru (PLB) atau program subsidi lainnya.  ”Juga berantas oknum debt colector, potongan 20 persen bagi driver yang memberatkan, CSR dari perusahaan aplikasi untuk driver online, dan standart tarif netto driver,” ucap David.  Sebelumnya, dia mengakui perwakilan Frontal sempat menemui Pemprov Jatim untuk melakukan mediasi, pada Senin (5/4). Namun kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar. Sehingga massa pun memilih untuk turun ke jalan.  ”Mediasi Senin kemarin bersama teman-teman dari Pemprov Jatim. Kemarin bilangnya itu akan disampaikan. Jadi tidak ada yang pasti, terus mengenai aplikator juga masih seperti itu,” keluh David.  Karena tidak ada jalan keluar, mereka pun sepakat menggelar demonstrasi agar Pemrov Jatim bertindak proaktif.  ”Ojol adalah warga Jatim yang juga layak diperhatikan. Harusnya gubernur  proaktif, karena masyarakat yang bekerja sebagai driver online ini, merupakan warga Jatim, kenapa harus menunggu ada aksi baru ada reaksi?” ujar David.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RPwZlrOFZ5Y

Driver Ojol Minta Pemerintah Aktifkan Program Pengaman Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah berkomitmen akan memperpanjang program jaring pengaman sosial hingga Desember 2020. Hal itu sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa bansos reguler akan tetap diteruskan hingga akhir tahun sementara bansos non reguler terus digulirkan hingga kuartal pertama 2021, hanya saja akan ada beberapa penyesuaian. "Bahkan mungkin kuartal 2 juga, bansos nonreguler tersebut akan terus digulirkan. Memang banyak sekali paket yang kita gulirkan sesuai dengan segmen, masyarakat yang menerima bantuan juga tidak bisa diseragamkan. Pemberian bansos akan disesuaikan dengan segmen dan situasinya", ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9). Seiring evaluasi program bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19, Presiden Joko Widodo juga telah mewanti-wanti terutama menyangkut penggunaan anggaran. Salah satunya yang diperuntukkan membantu para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana hibah untuk membantu pelaku UMKM. Diharapkan dengan itu, gairah ekonomi nasional akan kembali bangkit ditandai dengan meningkatnya UMKM. "Untuk PKH yang sudah naik kelas juga kita dorong dengan memberikan akses modal pinjaman usaha, baik melalui jalur perbankan maupun skema lain," tuturnya. Ini dilakukan tentunta untuk dapat kembali membangkitkan roda perekomian baik di sektor UMKM maupun pelaku usaha lainnya harus ada titik temu yaitu semangat dari penjual dan pembeli. Tidak ada cara lain selain meyakinkan masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini takut keluar karena khawatir terpapar Covid-19 harus berani keluar untuk belanja. "Di sini pentingnya kita membangun citra positif, mulai dari menjamin keamanan, kesehatan, mutlak harus dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi," terangnya. (*)

Gairahkan Ekonomi, Program Jaring Pengaman Sosial Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Screenshot_2020-08-15-10-35-50-372_com.google.android.youtube.jpg" alt="Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin. (Screenshot)" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin. (Screenshot)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memberikan bantuan jaring pengaman sosial kepada 118 juta masyarakat miskin di Indonesia. Anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 72 triliun. Hal itu disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi online FMB9, Sabtu (15/8).  "118 juta orang dari 250 juta yang sudah diberikan uang tunai langsung sebesar Rp 72 triliun. Program ini akan terus berjalan. Ini untuk mengganjal saudara-saudara kita yang berkategori berpendapatan paling rendah," jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/08/2020/jaring-pengaman-sosial-tahap-kedua-terima-tambahan-beras-dan-uang/">Jaring Pengaman Sosial Tahap Kedua Terima Tambahan Beras dan Uang</a></li> </ul> Untuk rinciannya, bantuan pertama adalah Program Keluarga Harapan dengan jumlah penerima 10 juta keluarga. Pagu anggaran yang disiapkan berjumlah Rp 37,4 triliun dan yang baru terserap sebesar Rp 27 triliun.  "10 juta keluarga atau 40 juta orang termiskin di Indonesia ini berkisar antara Rp 800 ribu sampai Rp 1,2 juta per bulan, dari Rp 37,4 triliun pagu, sudah tersalurkan Rp 27 triliun," ujarnya.  Kemudian, untuk Program Kartu Sembako telah diberikan kepada 20 juta keluarga miskin. Salah satu penerimanya juga masuk dalam Program Keluarga Harapan. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut sebesar Rp 43,6 triliun.  "Apakah masuk yang pertama, iya, tak apa dapat dua kali karena mereka juga butuh bantuan, program ini dengan pagu Rp 43,6 triliun sudah disalurkan Rp 26 triliun dari pemerintah melalui Kartu Sembako atau 80 juta orang termiskin di Indonesia," katanya.  Program ketiga adalah Program Bansos Tunai dan Non Tunai yang diberikan kepada daerah di kawasan Jabodtabek dan non Jabodetabek dengan jumlah keluarga yang telah disalurkan sebanyak 10,9 juta. Untuk pagu anggarannya sebesar Rp 39,2 triliun dengan serapan Rp 19 triliun.  “Jika ada potensi terjadi overlap, ya bisa saja. Mereka ini kan orang miskin juga,” paparnya.

Bantuan Rp 72 Triliun Telah Diberikan untuk 118 Juta Masyarakat Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Gudang-Sembako-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas melakukan paking sembako yang akan di kirim ke lokasi rumah terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Minggu (10/5/2020). Sebanyak 55.066 paket sembako dari Presiden siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Tanger" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan paking sembako yang akan di kirim ke lokasi rumah terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Minggu (10/5/2020). Sebanyak 55.066 paket sembako dari Presiden siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Tanger</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain bansos karyawan yang sedang dikonkretkan, ada program jaring pengaman sosial (JPS) tahap kedua. Program itu berjalan mulai Juli hingga Desember 2020. Bentuknya berupa program sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD), serta bantuan khusus sembako Jabodetabek.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menerangkan, penyaluran tahap kedua akan melanjutkan bansos tahap pertama yang sudah baik. Bedanya, bakal ada penambahan nilai bantuan kepada keluarga miskin dan rentan penerima program reguler.  Penambahan nilai ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program reguler program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. KPM PKH nanti diberi tambahan bantuan beras. Sedangkan untuk KPM program sembako yang awalnya tidak dapat dana PKH bakal ditambah uang tunai.  Detailnya, 10 juta keluarga penerima PKH akan mendapat tambahan bantuan berupa beras kualitas medium sebanyak 15 kg/bulan. Kemudian, 9,2 juta KPM penerima program sembako yang tidak mendapat PKH diberi bantuan tambahan uang tunai Rp 500 ribu dalam sekali salur. ”Rencananya di bulan Agustus 2020,” tuturnya.  Untuk mekanisme penyaluran tambahan uang tunai bagi KPM program sembako, lanjut dia, pemerintah kembali mempertimbangkan melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sebab, seluruh penerima bantuan telah memiliki KKS (kartu keluarga sejahtera) dari Himbara. Sementara itu, penyaluran bansos beras rencananya dilakukan Perum Bulog.  ”Mekanisme penyaluran melalui Himbara tersebut sesuai dengan Perpres 63 Tahun 2017. Kemudian untuk bansos beras oleh Perum Bulog sampai ke titik bagi di tingkat desa atau kelurahan,” paparnya.  Muhadjir juga menyinggung pentingnya sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penerima bansos dan mekanisme penyaluran. Sebab, beberapa pemerintah daerah tidak meneruskan penyaluran bansos melalui APBD. Dia mewanti-wanti, jangan sampai ada kegelisahan di lapangan. ”Karena pihak-pihak yang selama ini sudah mendapatkan bantuan sosial dari APBD tapi tidak mendapatkan bantuan lagi,” ungkap mantan Mendikbud tersebut.  Sementara itu, penyaluran BST gelombang kedua atau tahap keempat telah dimulai Rabu (5/8) di Kota Bandung, Jawa Barat. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pun turun langsung untuk memastikan penyaluran tahap kedua itu berjalan dengan baik.  Jumlah BST gelombang kedua Rp 300 ribu yang diberikan kepada 9 juta KPM. Bantuan diberikan selama enam bulan, sejak Juli hingga Desember 2020. ”Program ini merupakan kelanjutan dari BST sebelumnya dengan nilai Rp 600 ribu per bulan, yang telah dibagikan melalui tiga tahap sejak April,” bebernya. Total anggaran untuk gelombang pertama dan kedua Rp 32,5 triliun.  Dia menambahkan, program tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak Covid-19, namun belum terdaftar sebagai penerima program sembako dan PKH.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Jaring Pengaman Sosial Tahap Kedua Terima Tambahan Beras dan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stimulus yang dianggarkan pemerintah untuk menangani Covid-19 sebesar Rp 436,1 triliun, setara 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dinilai masuk kurang. Peneliti lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menyontohkan, Malaysia bahkan mengalokasikan anggaran hampir 10 persen dari PDB-nya untuk menangani Covid-19.  "Dibandingkan dengan rasio Malaysia, rasio stimulus terhadap PDB-nya hampir 10 persen. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju," katanya dilansir dari Antara, Senin (27/4).  Total stimulus Rp 436,1 triliun itu terbagi menjadi tiga bagian. Sebesar Rp10,3 triliun untuk stimulus pertama, kemudian sebesar Rp 22,9 triliun untuk stimulus kedua, dan terakhir sebesar Rp 405,1 triliun untuk stimulus ketiga.  Stimulus ketiga terdiri dari stimulus untuk bidang kesehatan (Rp 75 triliun), stimulus untuk perlindungan sosial (Rp 110 triliun), stimulus untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (Rp 75,1 triliun), dan stimulus untuk program pemulihan ekonomi (Rp 150 triliun).  Menurut Abra, masih ada belanja yang perlu ditambah dalam stimulus ketiga, yakni jaring pengaman sosial (social safety net). Sebab menurutnya, anggaran Rp 110 triliun masih terlalu kecil untuk membantu seluruh masyarakat terdampak Covid-19.  "Dari stimulus jilid ketiga tadi ini ada beberapa catatan terutama pada social safety net Rp 110 triliun dianggap masih kecil," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4iQdkZgB-i4  https://www.youtube.com/watch?v=qhR5BNOKrmE  https://www.youtube.com/watch?v=AAzfQ4DYCzs

Pengamat Sarankan Anggaran Jaring Pengaman Sosial Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program kartu prakerja tidak akan menjamin pesertanya lebih mudah mendapat pekerjaan. Pemerintah menyebut program tersebut pada prinsipnya adalah bantuan sosial.  Tujuannya, pesertanya bisa bertahan pada masa pandemi ini sekaligus mendapatkan keahlian lewat pelatihan yang ditawarkan.  Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menuturkan, kartu prakerja adalah program pemerintah untuk memitigasi sektor ekonomi dari dampak Covid-19. Anggarannya hanya Rp 20 triliun.  ’’Hanya 5 persen dari program safety net pemerintah dengan total Rp 405 triliun. Sisanya ada bantuan langsung tunai program keluarga harapan dan bantuan sembako,’’ jelasnya kemarin (23/4).  Hingga sore kemarin, dana bantuan kartu prakerja sudah diberikan untuk 168.111 peserta. Masing-masing mendapat Rp 3,55 juta yang dikirimkan ke virtual account atas nama peserta.  Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pelaksanaan kartu prakerja kali ini pada dasarnya berbeda dengan konsep awal. Saat ini kartu prakerja menjadi bagian dari jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah. ’’Program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling karena situasi perekonomian semuanya serba mengalami shock,’’ terangnya.  Pelaksanaan saat ini bersifat temporer. Nanti begitu situasi normal, kartu prakerja dikembalikan ke konsep awal. Karena itu, sasaran prioritas saat ini adalah mereka yang terimbas Covid-19. Misalnya, pegawai yang dirumahkan (PHK) atau pekerja harian yang tidak mendapat penghasilan.  Selain mendapat skill tambahan lewat program, peserta disangga bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Saat pandemi berakhir, pelatihan akan dilakukan secara 2 track, offline dan online.  Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, akan sia-sia jika pemerintah tidak menjamin lulusan prakerja terserap di lapangan kerja. ’’Program ini harus segera distop mumpung masih gelombang pertama. Pelatihan online di tengah krisis tidak relevan sama sekali,’’ tegasnya.  Laporkan Kartu Prakerja ke KPK  Sementara itu, aktivis Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan program kartu prakerja ke KPK karena dinilai tidak transparan. Mereka mendesak KPK untuk proaktif dalam pencegahan korupsi melalui proyek kartu prakerja yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 5,6 triliun.  Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, beberapa dugaan potensi korupsi dan kerugian negara itu, antara lain, adanya indikasi markup harga program dan kesalahan perencanaan.  Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki pelaksanaan program tersebut dari sisi persaingan usaha. Sebagai langkah awal, KPPU akan menggali informasi apakah delapan platform yang dipilih pemerintah sebagai mitra kartu prakerja tidak menyalahi aturan persaingan usaha.  ’’Kami akan mendalami sistem penunjukan mitra tersebut karena nilainya sangat besar, Rp 5,6 triliun,’’ ujar Komisioner KPPU Guntur Saragih saat konferensi pers kemarin (23/4).  Dia menyebutkan, dengan bujet sebesar itu, seharusnya terbuka lebar kesempatan bagi para pelaku usaha lain untuk ikut serta.  Ruangguru Perusahaan Indonesia  Sementara itu, platform Ruangguru kembali mendapat sorotan. Kali ini soal penyokong dananya. Berdasar data Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, sebanyak 99,99 persen saham Ruangguru (Ruang Raya Indonesia) adalah milik Ruangguru Pte Ltd yang berada di Singapura.  Dari 21 pemilik saham di Ruangguru Pte Ltd itu, Adamas Belva Syah Devara dan Muhammad Iman Usman memiliki saham terbanyak. Masing-masing memegang 432.922 lembar saham.  Belva yang karena polemik kasus ini memutuskan untuk mundur dari staf khusus presiden memastikan bahwa isu saham Ruangguru yang mayoritas dimiliki Singapura adalah tidak benar. Kemarin dia mengklarifikasi hal tersebut di kolom komentar posting akun Instagram-nya. ’’Ya Ruangguru Pte Ltd yang di Singapura ya punya saya juga,’’ terangnya.  Belva menjelaskan, Ruangguru tidak hanya mengembangkan sayap ke Singapura, tetapi juga ke beberapa negara lain di ASEAN. ’’Kami juga ada perusahaan Ruangguru lain plus ratusan pegawai di Vietnam dan juga di Thailand,’’ lanjutnya. Semua milik dia, anak muda berkebangsaan Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oSYts6DPKU4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=o_SCI4y_UO0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=j21QVmwHGdk

Kartu Prakerja Jadi Jaring Pengaman Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/balai-kota-atau-pemkot-surabaya.jpg" alt="Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota menyiapkan skema jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan warga yang terdampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya mengatakan, pihaknya mengamati pemkot sudah dan sedang berupaya melakukan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19. Hal itu seiring dengan meningkatnya jumlah pasien orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemeriksaan (PDP), dan positif Covid-19 di Kota Surabaya.  ”Di samping penguatan pada upaya promotif dan preventif kuratif dan tracing yang saat ini sedang dijalankan, kami mendorong upaya percepatanan penanganan Covid-19 semakin diperkuat dan diperluas,” kata Reni seperti dilansir dari Antara pada Kamis (2/4).  Menurut dia, yang perlu ditindaklanjuti Pemkot Surabaya yaitu dengan model jaring pengaman sosial daerah yaitu program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang terkena dampak bencana wabah Covid-19 yang anggarannya bersumber dari APBD Surabaya. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret dalam poin 4 huruf e menyebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah melakukan pembatasan sosial yang menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah.  Untuk itu, kata Reni, pemerintah daerah seharusnya menyiapkan program perlindungan sosial di antaranya dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut di antaranya berupa bantuan pangan semisal bahan makanan siap saji dan bahan makanan atau sembako.  ”Penyediaan pangan juga perlu memperhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, ibu menyusui, ibu hamil, dan lansia,” kata Reni.  Terkait dengan program perlindungan sosial, menurut Reni, langkah awal yang harus segera disiapkan Pemkot Surabaya adalah melakukan pembaharauan data MBR. Saat ini, data MBR Surabaya yang diakses dari data pemuktakhirandata.surabaya.go.id diakses pada 1 April 2020 sejumlah 234.460 kepala keluarga (KK) dengan jumlah individu sebanyak 733.600.  ”Masalahnya apakah data MBR baru yang beberapa waktu yang lalu didaftarkan RW sudah dilakukan survei atau belum. Saya memperkirakan masih terdapat seribuan data yang belum disurvei pemkot dalam hal ini dinas sosial,” ujar Reni.  Untuk itu, Reni mengingatkan agar proses survei harus disegerakan, dipercepat serta segera diselesaikan. Di samping data MBR, pemkot perlu juga menyisir warga berpenghasilan harian semisal PKL, penjual warkop, penjual di pasar tradisional, ojek daring, dan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19.  Pemutakhiran data MBR menjadi penting agar skema jaring pengaman sosial daerah dan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Kemudian dari data yang dimiliki Pemkot Surabaya, perlu dikategorikan kembali MBR yang masuk sebagai penerima manfaat jaring pengaman sosial pemerintah pusat.  Fakta selama ini, bantuan dari pemerintah pusat seperti program KIP, KIS, PKH dan BPNT (dulu raskin/rastra) tidak meng-cover semua MBR se-Surabaya, karena pemerintah pusat mesti berbagi dengan daerah-daerah lain di Indonesia. ”Karena itulah pemerintah daerah perlu melengkapi kebijakan pemerintah pusat sesuai kewenangannya,” ucap Reni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA &nbsp;

DPRD Dorong Pemkot Surabaya Siapkan Skema Jaring Pengaman Sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jaring pengaman sosial

Berita Terkini