<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/Screenshot_2025-11-30-11-30-08-942_comandroidchrome-edit-741633786.jpg" alt="Warga turut menjarah Gudang Bulog di Pondok Batu, kawasan yang jadi perbatasan Sibolga dan Tapanuli Tengah. (Instagram: @jabodetabek24info)" width="100%">
<figcaption>Warga turut menjarah Gudang Bulog di Pondok Batu, kawasan yang jadi perbatasan Sibolga dan Tapanuli Tengah. (Instagram: @jabodetabek24info)</figcaption>
</figure> </h3> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Krisis pangan dampak bencana longsor, banjir, dan angin kencang, tampak terus terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bahkan, krisis ini diduga membuat warga kelaparan sehingga menjarah sejumlah minimarket di sekitarnya pada Sabtu (29/11). Tak hanya itu, tampak pada video yang diunggah @jabodetabek24info, warga juga turut menjarah Gudang Bulog di Pondok Batu, kawasan yang jadi perbatasan Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ratusan warga terlihat berbondong-bondong ke gudang tersebut yang dilanjutkan dengan menggotong beras keluar gudang. Penjarahan ini diduga terjadi lantaran stok pangan warga menipis sejak akses jalan utama menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah terputus. Alhasil, distribusi logistik tersendat dan belum kembali normal yang membuat masyarakat sulit memperoleh bahan makanan dan keperluan harian. Sementara itu, bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga disebut belum menjangkau seluruh titik terdampak. Bahkan, terdapat warga yang mengaku belum menerima suplai pangan sejak bencana melanda. Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut membenarkan terjadinya penjarahan di tengah krisis pangan ini. Bahkan, BNPB mengungkapkan bahwa krisis pangan tak hanya terjadi di Tapanuli Tengah dan Sibolga, melainkan juga terjadi di Aceh Tamiang.&nbsp; &rdquo;Memang berseliweran (informasi penjarahan), bukan hanya di Aceh Tamiang tadi di Sumatera Utara tepatnya di Tapanuli Tengah saat kami mendistribusikan logistik ke Bandara Pinangsari ada sekelompok masyarakat yang berusaha merebut logistik itu,&rdquo; terang Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat ditanyai oleh awak media dalam konferensi pers pada Sabtu malam (29/11). Atas tindakan masyarakat tersebut, Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya meminta petugas yang mendistribusikan bantuan untuk langsung memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat. Menurut dia, masyarakat berusaha merebut bantuan itu dari tangan petugas. Dia yakin, tindakan itu dilakukan bukan dengan niat jahat, melainkan karena masyarakat terdampak bencana memang benar-benar butuh. &ldquo;Kami perintahkan untuk itu untuk diberikan saja, tentu saja kami yakin dan percaya bahwa masyarakat itu bukan mau niatnya jahat. Tapi, karena takut. Mungkin karena memang sudah beberapa jam atau mungkin ada yang belum makan dari beberapa hari, sehingga terkesan (melakukan penjarahan),&rdquo; jelasnya.

Krisis pangan di Sibolga dan Tapanuli Tengah akibat bencana alam memicu penjarahan minimarket dan gudang Bulog, masyarakat butuh bantuan.

Krisis Pangan di Sibolga: Warga Terpaksa Menjarah Minimarket dan Gudang Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/JKT_Raker-Menkeu-Sri-Mulyani-Dengan-Banggar-DPR_SALMAN-TOYIBI-02JPG-16651558.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya buka suara terkait penjarahan yang dilakukan di rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan pada Minggu (31/8) kemarin. Dia mengungkapkan terima kasih atas simpati hingga dukungan moral yang diutarakan kepada dirinya. &ldquo;Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,&rdquo; kata Sri Mulyani seperti dilihat pada akun Instagramnya, @smindrawati, Senin (1/9). Dia memahami pembangunan Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Hal ini juga telah dirasakan oleh para pendahulu yang telah berjuang membangun Tanah Air. Menurutnya, politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan yang mulia.&nbsp; Disamping itu, sebagai pejabat negara, dirinya telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Tentunya hal ini bukan&nbsp; ranah pribadi, melainkan disusun dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. &ldquo;Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,&rdquo; tukas dia. Wanita yang sempat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan tugas negara sejatinya harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan, kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan tentunya dilarang untuk korupsi. Menurutnya, tugas yang diembannya ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas yang tak mudah sekaligus sangat kompleks, memerlukan empati, kepekaan dalam mendengar dan memahami suara masyarakat lantaran menyangkut nasib rakyat dan masa depan bangsa Indonesia. &ldquo;Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia,&rdquo; jelas dia. Tak lupa, dia turut meminta masyarakat untuk bersama-sama membangun Indonesia, diantaranya dengan tidak merusak, membakar, menjarah, memfitnah, memecah belah, menaruh kebencian, kesombongan, serta melukai dan mengkhianati perasaan publik. &ldquo;Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia,&rdquo; tutupnya. &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi penjarahan di rumahnya, mengajak masyarakat untuk bersatu dalam membangun Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Setelah Rumahnya Dijarah: Terima Kasih Atas Simpati hingga Dukungan Moral dalam Hadapi Musibah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-23-22-55-323_comandroidchrome-edit-2504789259.jpg" alt="Seorang pendemo saat membawa tabung LPG serta kompor gas dari lingkungan DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA/Fathnur Rohman)" width="100%">
<figcaption>Seorang pendemo saat membawa tabung LPG serta kompor gas dari lingkungan DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA/Fathnur Rohman)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sejumlah massa pendemo melakukan penjarahan terhadap fasilitas di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saat aksi unjuk rasa pada Sabtu (30/8). Dari pantauan di lokasi massa terlihat membawa kursi, mesin printer, televisi, kulkas, hingga perlengkapan kantor lain dari dalam gedung. Selain itu, satu unit sepeda motor milik petugas keamanan juga dibakar hingga hangus. Andi (34), seorang warga setempat, mengaku menyaksikan langsung peristiwa penjarahan tersebut. Ia menuturkan awalnya massa hanya berorasi, namun kemudian masuk ke dalam gedung, melakukan perusakan, pembakaran serta membawa keluar sejumlah barang. &ldquo;Saya lihat sendiri mereka keluar sambil membawa kursi, televisi, bahkan ada yang gotong kulkas. Rasanya miris melihatnya,&rdquo; katanya di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Sabtu. Ia menyayangkan aksi unjuk rasa yang seharusnya menyampaikan aspirasi, justru berubah menjadi tindakan perusakan dan penjarahan. Menurut dia, hal itu merugikan masyarakat karena barang-barang tersebut merupakan aset daerah. &ldquo;Kalau rusak begini, yang rugi kita semua sebagai warga. Ini kan fasilitas untuk pelayanan publik,&rdquo; ujarnya. Dia juga menilai aksi anarkis, hanya akan memperburuk suasana dan mencoreng tujuan utama dari demonstrasi.&nbsp; Ia berharap masyarakat bisa lebih tertib, dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sementara itu Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Asep Pamungkas mengatakan pihaknya menyayangkan terhadap aksi para pendemo yang melakukan perusakan hingga pembakaran, khususnya di gedung legislatif daerah. Pihaknya akan melakukan pendataan, terkait fasilitas maupun barang yang hilang di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. &ldquo;Nanti kami lihat kerusakannya,&rdquo; kata dia. (*)

Sejumlah massa pendemo melakukan penjarahan terhadap fasilitas di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saat aksi unjuk rasa pada Sabtu

Demo Berujung Ricuh, Massa Lakukan Penjarahan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon

jarah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jarah

Berita Terkini

Krisis Pangan di Sibolga: Warga Terpaksa Menjarah Minimarket dan Gudang Bulog

Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Setelah Rumahnya Dijarah: Terima Kasih Atas Simpati hingga Dukungan Moral dalam Hadapi Musibah Ini

Demo Berujung Ricuh, Massa Lakukan Penjarahan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon

Download Aplikasi JawaPos.com