<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/JKT_-KPK-Periksa-Ketum-Pemuda-Pancasila-Japto-Soerjosoemarno_SALMAN-TOYIBI-08JPG-1822032753.jpg" alt="Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rab" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rab</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua Umum&nbsp;Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP)&nbsp;Japto Soerjosoemarno ikut kecipratan penerimaan gratifikasi izin eksplorasi metrik ton batubara tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RW). Materi pemeriksaan itu didalami penyidik KPK terhadap Japto, pada Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait penerimaan metrik ton (batubara)," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (27/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, KPK tidak merinci lebih lanjut terkait dugaan penerimaan metrik ton batubara yang diterima Japto. Sebab, saat ini KPK tengah mendalami hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015698995/10-ciri-kepribadian-orang-yang-tak-suka-basa-basi-menurut-psikologi-anda-termasuk">10 Ciri Kepribadian Orang yang Tak Suka Basa-Basi Menurut Psikologi, Anda Termasuk?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015698945/8-dampak-psikologis-pria-di-masa-depan-jika-sering-mendapatkan-perlakuan-keras-oleh-orang-tuanya">8 Dampak Psikologis Pria di Masa Depan Jika Sering Mendapatkan Perlakuan Keras oleh Orang Tuanya</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015694631/ramalan-rezeki-suami-istri-berdasarkan-kombinasi-hari-lahir-dalam-primbon-jawa-ada-yang-kesulitan-hingga-anak-anak-yang-sukses">Ramalan Rezeki Suami Istri Berdasarkan Kombinasi Hari Lahir dalam Primbon Jawa, Ada yang Kesulitan Hingga Anak-anak yang Sukses</a></strong></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Japto sendiri usai diperiksa, enggan mengungkap keterkaitannya dalam kasus yang menjerat Rita Widyasari.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya memenuhi panggilan dari KPK terhadap salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik ya, saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan," ujar Japto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung sebanyak 11 mobil miliknya disita KPK, Japto enggan menjelaskannya. Ia memilih meninggalkan awak media yang terus mencecar pertanyaan kepadanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk yang lain-lain silakan kepada ini (KPK) bukan kewenangan saya untuk menjawab," ucap Japto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Japto dilakukan setelah KPK menggeledah rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Dari kediaman Japto, KPK menyita 11 unit mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen serta alat elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK menduga Ketua Umum PP apto Soerjosoemarno ikut kecipratan  gratifikasi izin eksplorasi metrik ton batubara.

KPK Duga Ketum PP Japto Soerjosoemarno Kecipratan Gratifikasi Metrik Ton Batubara Rita Widyasari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-09-06-at-09.52.18_1.jpg" alt="Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Ahmad Ali, pada Kamis (27/2). Ahmad Ali akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus&nbsp;dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul Penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi dengan inisial AA pada hari ini Kamis, tanggal 27 Februari 2025 dalam rangka penyidikan perkara korupsi dengan tersangka RW," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (27/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Tessa menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima konfirmasi terkait kehadiran mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu. "Belum ada konfirmasi (kehadiran)," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panggilan pemeriksaan terhadap Ahmad Ali dilayangkan setelah penyidik KPK menggeledah kediamannya di&nbsp;daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (4/2).&nbsp;Dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas, jam tangan, tas, dokumen, serta barang bukti elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah memeriksa Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno, pada Rabu (26/2) kemarin. Japto hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, dalam kapasitasnya sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Japto enggan berbicara banyak usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya memenuhi panggilan dari KPK terhadap salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik ya, saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan," ujar Japto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung sebanyak 11 mobil miliknya disita KPK, Japto enggan menjelaskannya. Ia memilih meninggalkan awak media yang terus mencecar pertanyaan kepadanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk yang lain-lain silakan kepada ini (KPK) bukan kewenangan saya untuk menjawab," ucap Japto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, pemeriksaan terhadap Japto dilakukan setelah KPK menggeledah rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Dari kediaman Japto, KPK menyita 11 unit mobil, uang rupiah dan valuta asingn, dokumen serta alat elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</div> </div>

Panggilan pemeriksaan terhadap Ahmad Ali dilayangkan setelah penyidik KPK menggeledah kediamannya di daerah Kebon Jeruk, Selasa (4/2).

Usai Periksa Ketum PP Japto Soerjosoemarno, KPK Hari ini Panggil Waketum PP Ahmad Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9987_27573_PP.jpg" alt="Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno" width="100%">
<figcaption>Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman memastikan bahwa Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Japto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau akan datang hadir sebagai warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman dikonfirmasi, Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu sebelumnya membenarkan bahwa akan memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno dan Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu dan Kamis, 26-27 Februari 2025. KPK disinyalir akan mengonfirmasi berbagai alat bukti setelah menggeledah rumah Japto dan Ahmad Ali beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Benar akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu,&rdquo; ucap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemudian terkait AA lusanya. Nah, itu juga sama. Jadi, tinggal ditunggu besok sama lusa,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panggilan pemeriksaan itu dilakukan setelah KPK menggeledah rumah Ahmad Ali di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (4/2). Sementara, pada hari yang sama penyidik juga menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua rumah itu digeledah terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, sebagai tersangka. Dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas, jam tangan, tas, dokumen, serta barang bukti elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dari kediaman Japto, KPK menyita 11 unit mobil, uang rupiah dan valuta asingn, dokumen serta alat elektronik. Meski demikian, Tessa belum mengungkap kapan waktu pemanggilan terhadap Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kedua rumah itu digeledah terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Ketua PP Japto Soerjosoemarno Bakal Penuhi Panggilan KPK jadi Saksi Kasus TPPU Rita Widyasari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10239_27839_japto.jpg" alt="Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno" width="100%">
<figcaption>Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bakal memanggil dan memeriksa politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali, dan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Hal itu dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah barang yang disita dari kediaman masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menggeledah rumah Ahmad Ali di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (4/2). Sementara, pada hari yang sama penyidik juga menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015617074/harga-emas-antam-turun-rp-10000-jadi-rp-1660000-per-gram">Harga Emas Antam Turun Rp 10.000 jadi Rp 1.660.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua rumah itu digeledah terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, sebagai tersangka. Dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas, jam tangan, tas, dokumen, serta barang bukti elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara dari kediaman Japto, KPK menyita 11 unit mobil, uang rupiah dan valuta asingn, dokumen serta alat elektronik. Meski demikian, Tessa belum mengungkap kapan waktu pemanggilan terhadap Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik. Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan," ujar Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK mengungkapkan bakal memanggil dan memeriksa politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali, dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

KPK Bakal Periksa Politikus Nasdem Ahmad Ali dan Ketum PP Japto Soerjosoemarno 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10239_27839_japto.jpg" alt="Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno" width="100%">
<figcaption>Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, tim penyidik turut mengamankan uang senilai Rp 56 miliar saat menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar. Ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan alasan penyidik KPK menggeledah rumah Japto dalam kasus gratifikasi Rita Widyasari, diduga ada keterlibatan dengan kasus yang saat ini tengah diusut. KPK juga membuka kemungkinan memeriksa Japto dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015614872/ramalan-shio-hari-ini-jumat-7-februari-2025-kerbau-naga-monyet-kambing-hoki-jutaan-berkat-karakter-go-getter">Ramalan Shio Hari Ini Jumat 7 Februari 2025: Kerbau, Naga, Monyet, Kambing Hoki Jutaan Berkat Karakter Go Getter</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015614819/6-makanan-yang-bisa-meningkatkan-daya-ingat-pada-saat-usia-tua-mencegah-pikun">6 Makanan yang Bisa Meningkatkan Daya Ingat pada Saat Usia Tua, Mencegah Pikun!</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan. Dalam hal ini penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara tersebut," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Tessa menekankan itu dilakukan semata hanya untuk melakukan pemulihan aset terkait dugaan korupsi. Ia memastikan, tidak ada unsur politisasi dalam penggeledahan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka aset recovery," tegas Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengaku menyita 11 mobil setelah menggeledah rumah Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno, pada Selasa (4/2) malam. Tim penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti lain. Di antaranya uang rupiah dan valuta asing, dokumen dan barang bukti elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat,&rdquo; ungkap Tessa, Rabu (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin, pada Juni 2024 lalu dan rumah kediaman Wakil Ketua Umum PP sekaligus politikus Partai Nasdem Ahmad Ali, pada Selasa (4/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, tas, jam hingga kendaraan. Namun, KPK belum mengungkap dugaan keterlibatan Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Rita Widyasari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK mengungkapkan, tim penyidik mengamankan uang senilai Rp 56 miliar saat menggeledah Rumah Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

KPK Ungkap Amankan Uang Rp 56 Miliar dari Rumah Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Wanda-Hamidah-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Wanda Hamidah dengan didampingi kuasa hukumnya, Agus Salim, mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk membuka kemungkinan terjadinya perdamaian dengan Japto Soerjosoemarno, orang yang telah melaporkannya atas kasus pencemaran nama baik beberapa waktu lalu. Sayangnya, Wanda Hamidah tidak dapat bertemu secara langsung dengan pihak pelapor.<br /> <br /> Sebab, Japto hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Sri Dharen. Proses mediasi pun belum menemukan titik temu sampai sekarang.<br /> <br /> "Prosesnya masih berjalan. Ini masih tahap awal ya," kata Agus Salim, pengacara Wanda saat ditemui di Bareskrim Polri, Senin (5/12).<br /> <br /> Wanda Hamidah mengaku siap dengan konsekuensi jika dalam beberapa waktu ke depan permasalahannya dengan Japto tidak kunjung menemui titk terang. Akan tetapi perempuan berhijab tersebut menaruh harapan besar supaya permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.<br /> <br /> "Doakan saja yang terbaik. <em>Restorative justice</em> itu kan bagian dari proses hukum. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan baik ya ikuti saja proses hukumnya. Itu sudah konsekuensi," kata Wanda Hamidah.<br /> <br /> Dia menegaskan tidak ada maksud sama sekali untuk mencemarkan nama baik pihak pelapor. Jika dia bersalah, dia pun mengaku siap meminta maaf kepada Japto.<br /> <br /> "Kita punya itikad baik, kalau saya salah minta maaf, kalau saya benar nanti kan pembuktiannya di pengadilan," jelas Wanda Hamidah.<br /> <br /> Sementara itu, Sri Dharen selaku kuasa hukum Japto menyampaikan bahwa Wanda Hamidah meminta dipertemukan secara langsung dengan Japto untuk meminta maaf. Kliennya disebut tak dapat menerima pernyataan Wanda Hamidah yang mengaitkan dengan 'mafia tanah'.<br /> <br /> Menurutnya, Wanda Hamidah sudah mengklarifikasi maksud dari pernyataannya tidak ada niat menyebut Japto sebagai mafia tanah. "'Jangan sampai Pak Japto menjadi korban dari mafia tanah'," ujar Dharen menirukan perkataan Wanda Hamidah.<br /> <br /> Proses mediasi belum menemui titik terang setelah Wandah Hamidah tidak dapat memberikan jawaban memuaskan atas legalitas rumah yang ditempati keluarganya di Citanduy No 2 Menteng, Jakarta Pusat. Pihak Japto pun mempertanyakan legalitas itu ke Wanda namun tak ada penjelasan lugas.<br /> <br /> Menurut Dharen, pihak Wanda hanya memberikan jawaban terkait lamanya waktu menempati rumah itu selama puluhan tahun silam dan tidak menjawab inti pertanyaannya.<br /> <br /> Sebelumnya, Pemkot Jakarta Pusat mengatakan bahwa Japto Soerjosoemarno merupakan pemilik sah atas rumah yang disengketakan bersama Wanda Hamidah. Itu berdasar SHGB yang dimilikinya sejak 2012 silam.<br /> <br /> Sedangkan keluarga Wanda Hamidah selama ini mengantongi surat izin penghunian (SIP). Namun surat tersebut sudah habis masa berlakunya sejak 2012 silam.<br /> <br /> "Itu (awalnya) tanah negara. (Keluarga Wanda Hamidah) punya SIP tapi mati pada tahun 2012. Kemudian Pak Japto membeli sehingga SHGB diterbitkan," kata Kabag Hukum Pemkot Jakarta Pusat Ani Suryani kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dilaporkan Japto Soerjosoemarno, Wanda Hamidah Siap Terima Risiko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANIES-17.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan alasannya mau bergabung sebagai anggota Pemuda Pancasila. Hal itu ia sampaikan setelah menghadiri peresmian Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) di Menteng, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Anies mengatakan bahwa dengan bergabung sebagai anggota Pemuda Pancasila, ia dapat bersama-sama memastikan bahwa pancasila menjadi pilar yang harus dijaga sama-sama demi keutuhan bangsa.<br /> <br /> "Sama-sama kita ingin memastikan bahwa ikhtiar kita untuk menjadi pilar pancasila bisa sama-sama," katanya kepada wartawan, Sabtu (1/10).<br /> <br /> Saat ditanya mengenai apakah dirinya sengaja menjadi anggota Pemuda Pancasila agar dapat menjadikan ormas tersebut sebagai kendaraan politiknya pada Pilpres 2024, Anies tak menggubris pertanyaan wartawan. "Udah sekarang Pak Japto," katanya meminta wartawan untuk balik mewawancarai Ketua Umum Pemuda Pancasila.<br /> <br /> Sebelumnya, diketahui Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno menyatakan bahwa semua kader PP wajib untuk memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika ia benar-benar maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.<br /> <br /> Hal itu ia sampaikan setelah Anies resmi menjadi anggota PP dalam peresmian Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP di Menteng, Jakarta Pusat. Secara simbolis Anies secara langsung menerima kartu anggota dalam agenda tersebut.<br /> <br /> "Jadi kewajiban dari seluruh kader Pemuda Pancasila, kalau tadi disentil oleh Kapolri, Pilpres 2024 kalau nama beliau terpilih wajib kita untuk pilih beliau," tegas Japto di depan kader-kadernya yang kemudian disambut tepuk tangan, Sabtu (1/10).<br /> <br /> Menurutnya, selama ini jika ada kader PP yang mencalonkan diri untuk menjabat di pemerintahan manapun, dari legislatif hingga eksekutif, Pilkada maupun Pilpres, pihaknya akan mendukung penuh kadernya yang maju tersebut, termasuk Anies Baswedan yang baru saja resmi jadi anggota PP.<br /> <br /> "Kader PP diutamakan di manapun juga, Caleg, Capres, Pilkada, semuanya," tegasnya yang kemudian disambut dengan teriakan "Anies Presiden" oleh salah seorang kader yang ada di tempat tersebut.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Anies terlihat hanya senyum-senyum saja dan menunjukkan kartu anggota PP yang baru saja dimilikinya kepada hadirin yang hadir dalam agenda tersebut.

Ini Alasan Anies Baswedan Jadi Anggota Pemuda Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221001_150247.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno menyatakan bahwa semua kader PP wajib untuk memilih Anies Baswedan jika benar-benar maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu ia sampaikan setelah Anies resmi menjadi anggota PP dalam peresmian di Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP di Menteng, Jakarta Pusat. Secara simbolis Anies secara langsung menerima kartu anggota dalam agenda tersebut.<br /> <br /> "Jadi kewajiban dari seluruh kader Pemuda Pancasila, kalau tadi disentil oleh Kapolri, Pilpres 2024 kalau nama beliau terpilih wajib kita untuk pilih beliau," tegas Japto di depan kader-kadernya yang kemudian disambut tepuk tangan, Sabtu (1/10).<br /> <br /> Menurutnya, selama ini jika ada kader PP yang mencalonkan diri untuk menjabat di pemerintahan manapun, dari legislatif hingga eksekutif, Pilkada maupun Pilpres, pihaknya akan mendukung penuh kadernya yang maju tersebut, termasuk Anies Baswedan yang baru saja resmi jadi anggota PP.<br /> <br /> "Kader PP diutamakan di manapun juga, Caleg, Capres, Pilkada, semuanya," tegasnya yang kemudian disambut dengan teriakan "Anies Presiden" oleh salah seorang kader yang ada di tempat tersebut.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Anies terlihat hanya senyum-senyum saja dan menunjukkan kartu anggota PP yang baru saja dimilikinya kepada hadirin dalam agenda tersebut.<br /> <br /> Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menghadiri Peresmian Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10). Pantauan JawaPos.com di lokasi, terlihat Anies hadir di kantor MPN Pemuda Pancasila pukul 13.17 WIB. Ia terlihat mengenakan pakaian batik berwarna oranye yang senada dengan seragam loreng dominasi oranye dari Pemuda Pancasila.<br /> <br /> Sebelum memasuki gedung kantor, kader Pemuda Pancasila dari berbagai cabang sudah terlihat memenuhi jalanan untuk menyambut orang nomor satu di DKI itu. Beberapa orang terdengar meneriakkan Anies sebagai calon presiden, beberapa lagi meminta foto sambil berceloteh. "Nanti kalau udah jadi presiden susah ngajak fotonya," katanya.<br /> <br /> Tak selang berapa lama dari kehadiran Anies di Gedung MPN Pemuda Pancasila, pukul 13.18 WIB, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit juga turut hadir di kantor MPN Pemuda Pancasila dengan menggunakan seragam dinas lengkapnya.<br /> <br /> Dari ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Master of Ceremony dalam kegiatan peresmian tersebut, dikatakan bahwa pejabat pemerintahan lain juga turut diundang dalam peresmian kantor MPN Pemuda Pancasila, di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.<br /> <br /> "Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainudin Amali, dan selamat datang juga kepada Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yasin Limpo," sebutnya.

Japto: Kader PP Wajib Pilih Anies jika Maju Capres pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/anies-jadi-anggota-pp-royyan-JPC.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menjadi anggota Pemuda Pancasila (PP) pada Sabtu (1/10). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menjadi anggota Pemuda Pancasila (PP) pada Sabtu (1/10). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menjadi anggota Pemuda Pancasila (PP) menyusul pejabat lain seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo. Hal itu terungkap setelah Anies memberikan sambutan dalam peresmian Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP di Menteng, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno memberikan secara langsung Kartu Tanda Anggota PP kepada Anies di atas panggung setelah Anies memberikan sambutan. Japto mengatakan bahwa masuknya Anies sebagai anggota adalah keinginan dari yang bersangkutan sendiri. "Ini bukan permintaan saya, ini permintaan Pak Anies sendiri menjadi anggota. Tapi bukan anggota kehormatan," ujarnya di Kantor MPN PP yang baru diresmikan, Sabtu (1/10).<br /> <br /> Ia kemudian menambahkan bahwa nomor KTA yang diberi kepada Anies tiga digit terakhirnya adalah 007. Nomor tersebut sama dengan sebutan karakter fiksi yang santer terkenal dengan James Bond. "Kemudian nomor anggota beliau adalah 0000007, James Bond," ucapnya.<br /> <br /> Dengan resminya Anies sebagai anggota PP, Japto menyatakan bahwa semua kader PP wajib untuk memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika ia benar-benar maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Jadi kewajiban dari seluruh kader Pemuda Pancasila, kalau tadi disentil oleh Kapolri, Pilpres 2024 kalau nama beliau terpilih wajib kita untuk pilih beliau," tegasnya di depan kader-kadernya yang kemudian disambut tepuk tangan.<br /> <br /> Menurutnya, selama ini jika ada kader PP yang mencalonkan diri untuk menjabat di pemerintahan manapun, dari legislatif hingga eksekutif, Pilkada maupun Pilpres, pihaknya akan mendukung penuh kadernya yang maju tersebut, termasuk Anies Baswedan yang baru saja resmi jadi anggota PP. "Kader PP diutamakan di manapun juga, Caleg, Capres, Pilkada, semuanya," tegasnya yang kemudian disambut dengan teriakan "Anies Presiden" oleh salah seorang kader yang ada di tempat tersebut. <strong>(*)</strong>

Anies Jadi Anggota PP, Japto: Itu Permintaan Pak Anies Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-pesan-bos-besar-pemuda-pancasila-untuk-pilgub-jatim_m_190820.jpeg" alt="Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pe‎muda Pancasila, Japto Soerjosoemarno (berjaket hitam)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pe‎muda Pancasila, Japto Soerjosoemarno (berjaket hitam).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - &lrm;Pemuda Pancasila (PP) tidak akan memaksa para anggotanya untuk mendukung salah satu pasangan di pemilihan gubernur Jawa Timur (Pilgub) 2018 ini.</p><br /> <p>Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pe&lrm;muda Pancasila, Japto Soerjosoemarno menegaskan, dirinya memberikan kebebasan kepada para anak buahnya di Jawa Timur untuk memilih. Mendukung pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno atau Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.</p><br /> <p>"PP tidak bisa dukung-mendukung karena kami ini bukan partisan dan partai politik," ujar Japto saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (22/2).</p><br /> <p>"Kalau ada anggota saya yang dukung cagub A atau cagub B ya tidak mengapa," tambahnya.</p><br /> <p>Menurut Japto, Pemuda Pancasila tidak mendukung ke pasangan tertentu di Pilgub Jawa Timur. Oleh sebab itu, apabila ada yang yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan, orang tersebut tidak boleh mengatasnamakan dan menggunakan atribut Pemuda Pancasila.</p><br /> <p>"Jangan pakai atribut PP, kita bebaskan kepada anggota kita, dan kita tidak mendukung pasangan karena bukan partai politik," katanya.</p><br /> <p>Japto menambahkan, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah jelas bahwa pasangan pilkada yang berhak mendapatkan dukungan &lrm;adalah dari partai politik. Bukan dari organisasi kemasyarakatan (ormas).</p><br /> <p>"Karena yang diakui oleh KPU adalah partai bukan ormas," ungkapnya.</p><br /> <p>Lebih lanjut Japto mengaku, Pemuda Pancasila juga harus bekerja sama dengan aparatur penyelenggara Pilkada ini, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bisa mewujudkan hajatan tersebut berjalan lancar, aman, dan damai.</p><br /> <p>&ldquo;Kami imbau semua Anggota PP harus bekerja sama dengan aparat setempat pada saat memilih sampai dengan hasilnya," pungkasnya.</p>

Ini Pesan Bos Besar Pemuda Pancasila untuk Pilgub Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#japto soerjosoemarno

Berita Terkini