<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/Japnas-3605296124.jpg" alt="Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) menggelar Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) 2023. [Istimewa]" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) menggelar Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) 2023. [Istimewa]</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia, sinergitas dan kolaborasi para pengusaha Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung utama, Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) menggelar Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) 2023. Ketua Umum Japnas Bayu Priawan Djokosoetono mengungkapkan bahwa, Munassus kali ini mempunyai agenda fokus kepada silaturahmi antar seluruh anggota Japnas yang ada di seluruh wilayah di Indonesia serta revisi AD ART organisasi. "Jadi selama ini, para anggota Japnas tengah menghadapi berbagai masalah. Sehingga, momentum Munassus ini dimanfaatkan sebagai langkah untuk bersilaturahmi dan sharing mengenai keluh kesah yang dialami dan ke depan terdapat kolaborasi dan sinergi antar pengusaha," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (7/10). Selain itu Bayu menambahkan dalam menghadapi dinamika tahun politik pada 2024 mendatang, agar seluruh anggota Japnas bisa semakin kreatif dan jeli dalam melihat opportunity yang ada dalam menjalani bisnisnya. Dia pun berharap siapapun Presiden yang terpilih nantinya, bisa fokus ke sektor riil dan UMKM. "Kita berharap siapa yang jadi pemimpin ke depannya, bisa fokus ke sektor riil dimana sektor tersebut merupakan penunjang bagi perekonomian nasional. Dan, fokus ke sektor UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional," kata dia melalui siaran pers, Rabu (4/10/2023). Di acara ini juga Jaringan Pengusaha Nasional selain menjalin kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dan LKPP, juga ada paparan sinergitas disampaikan oleh Perwakilan dari Kedutaan Uzbekistan yang akan menjadi bekal bagi anggota Japnas dalam melakukan sinergi dan kolaborasi dengan negara Uzbekistan Pada kesempatan sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang sekaligus membuka acara Munassus Japnas 2023 menyatakan, perkembangan bisnis digital nasional menempatkan Indonesia pada peringkat 71 dalam Indeks Sistem Wirausaha Digital Global (GIDES). "Dalam aspek jejaring, dukungan dan SDM, Indonesia telah memiliki keunggulan di ASEAN sehingga memiliki kesempatan besar untuk terus melakukan transformasi bisnis digital," jelasnya. Menurutnya transformasi digital membantu pelaku bisnis dalam mempertahankan kegiatan usahanya serta menumbuhkan bisnis baru. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie mendorong penerapan transformasi digital sesuai dengan kebutuhan. "Pemanfaatan teknologi digital harus relevan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan," tambahnya. Sedangkan dalam kesempatan yang sama Rahmat Baitullah sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Teritorial Japnas, dalam konsolidasinya menekankan bahwa geliat aktivitas ekonomi tiap wilayah di Indonesia harus menjadi konsentrasi penting bagi keberlangsungan arus ekonomi yang memiliki daya tahan tinggi sekaligus yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.&nbsp;

Transformasi digital membantu pelaku bisnis dalam mempertahankan kegiatan usahanya serta menumbuhkan bisnis baru.

Anggota Japnas Harus Kreatif dan Jeli dalam Bertransformasi Bisnis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Koperasi-dan-UKM-Teten-Masduki-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UMKM) sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis pemulihan ekonomi akibat terdampak Pandemi Covid-19.  “Kami telah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menstimulus sektor UMKM kembali bangkit. Karena sektor inilah yang menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi Indonesia,” ujar Menkop UMKM Teten Masduki saat menyampaikannya di Webminar JAPNAS dengan Tema "Koperasi Dan UKM Membangun Ekonomi Baru Indonesia" Senin (8/2).  Teten menuturkan, kebijakan yang disiapkan kementeriannya meliputi lima skema perlindungan dan pemulihan KUMKM di Tengah Pandemi Covid-19, yaitu, 1. UMKM Miskin dan rentan sebagai penerima Bantuan Sosial, 2. Insentif pajak bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 4,8 Miliar pers tahun, 3. Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit bagi UMKM, 4. Perluasan Pembiayaan modal kerja UMKM, 5. Kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai Penyangga Produk KUMKM  “Bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar/tahun selama April-September 2020 PPH dikenakan PPH final sebesar 0 persen. Dengan pembebasan pajak selama 6 bulan ini, akan ada ruang bagi UMKM untuk kembali menata bisnisnya,” lanjutnya.  Oleh karenanya, Teten menyambut baik inisiatif komunitas pengusaha khususnya JAPNAS untuk terus berkomunikasi dan saling berbagi informasi, perhatian dan masukan dengan pemerintah. Khususnya, untuk pemetaan para pelaku usaha Kecil Menegah agar program - program Pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat guna, dan efektif dalam percepatan pemulihan ekonomi  Sementara itu, Ketua Umum PP JAPNAS Bayu Priawan Djokosoetono dalam kesempatan yang sama menyambut baik Skema Perlindungan dan Pemulihan dari Kemenkop UMKM ditengah pandemi Covid-19.  “Kondisi dunia usaha saat ini sangat membutuhkan program-program riil dari pemerintah. JAPNAS dengan anggota lebih dari 2000 pengusaha di Indonesia, yang didominasi oleh UMKM sangat menunggu program-program yang bisa dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di Indonesia,” ungkap Bayu.  Bayu juga menyampaikan, program-program pemerintah harus disosialisasikan dengan baik. “Sosialisasi ini akan menjamin kebijakan pemerintah bisa berjalan secara cepat, tepat, dan masif,” lanjutnya.  Menayambung hal itu, Ketua Umum PW JAPNAS Provinsi Jawa Timur M. Supriyadi dalam paparannya mengharapkan agar kebijakan yang sudah diambil Kemenkop UMKM dapat secara riil mengena pada sektor UMKM.  “Sektor UMKM saat ini yang paling terdampak oleh Pandemi Covid-19. Makanya kebijakan pemerintah harus bisa menyentuh secara nyata bagi kalangan UMKM" paparnya.  Ia juga berharap, kebijakan yang dirumuskanpun harus benar-benar mengena di sektor UMKM. Sehingga dampak pandemi yang saat ini memukul sektor kesehatan dan ekonomi, tidak berlanjut menjadi permasalahan sosial,” ujar Supriyadi yang juga Ketua Panitia Webminar JAPNAS ini.

Teten Siapkan Lima Skema Pemulihan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Japnas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemik virus corona baru atau Covid-19 yang kian luas telah menyebabkan berhentinya banyak kegiatan usaha dan produksi. Hal ini akibat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Kondisi itu, menurut Ketua Umum Jaringan pengusaha nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono telah mengakibatkan terjadinya supply dan demand shock secara bersamaan.  “Pandemik Covid-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi bisnis secara ekstrim–khususnya sektor produksi, sehingga jalinan mata rantai sektor terkait juga terganggu, bahkan sudah ada yang mengalami stagnasi,” kata Bayu dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (20/5).  Bayu yang juga merupakan pengusaha transportasi ini menyebutkan, pemerintah telah berupaya melakukan mitigasi atas kemungkinan terpuruknya dunia usaha. Hal yang sama, kata dia, sebagaimana dilakukan oleh hampir semua negara di dunia dengan mengalokasikan anggaran khusus penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.  “Namun, dunia usaha juga perlu melakukan prediksi secara cermat dan lebih prudent agar tidak terlalu dalam menanggung risiko,” katanya.  Sementara itu, soal terjadinya supply dan demand shock, dijelaskan ekonom Faisal Basri, kasus tersebut banyak ditemui khususnya sektor manufaktur hulu-hilir. Sehingga pengaruhnya dahsyat ke sektor lainnya.  “Bahkan sektor keuangan mengalami guncangan, bursa saham dan pasar obligasi ikut tertekan. Investasi nyaris berhenti, dan jutaan pekerja telah dirumahkan,” katanya.  Lebih lanjut Faisal juga membandingkan krisis ekonomi dan depresi besar pada tahun 1929 akibat wabah penyakit yang notabene berbeda dengan kondisi dunia akibat pandemic Coronavirus pada 2019.  Pada masa lalu, katanya, langsung tersedia obatnya dengan sejumlah kebijakan ekonomi untuk memulihkannya. Berbagai perangkat kebijakan ekonomi membuat kegiatan usaha dan masyarakat bisa terus berlangsung - walaupun skalanya menciut.  “Tapi akibat pandemik Covid-19 saat ini, semua berjalan serba tidak jelas. Sistem informasi dan globalisasi yang sangat masif menjadikan kondisi ekonomi dunia terguncang. Akibatnya di tingkat operasional bisnis terjadi supply shock dan demand shock secara bersamaan," jelasnya.  Menurutnya, berbeda dengan perang konvensional yang selalu melahirkan dua kutub yang saling bertentangan. Pada konteks pandemik Covid-19, dibutuhkan aksi kolektif global untuk menghadapinya.  “Karena itu, perlu semacam solidaritas global guna menuju keseimbangan baru antara interdependency dengan penguatan nation-state. Sebab menutup diri bukanlah solusi. Konsolidasi di tingkat nation-state dalam periode transisi, juga diperlukan, tapi bukan anti asing,” ujarnya.  Sebab, jika kebersamaan dunia berjalan baik, kata Faisal, maka situasi ekonomi akan terselamatkan. Hubungan antara pasar dan negara akan kembali seimbang.  “Kondisi ini akan disertai dengan keseimbangan kembali antara hiper-globalisasi dan nasional otonomi,” pungkasnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs  https://www.youtube.com/watch?v=k80dvBB-1z8  https://www.youtube.com/watch?v=BotqVLJAUqU

Dampak Pandemi Covid-19, Japnas: Sektor Produksi Sangat Terpukul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebih-muda-dan-dinamis-japnas-dki-fokus-gaet-generasi-milenial_m_1527237965_215460.jpeg" alt="Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) DKI Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) DKI Jakarta gencar melakukan kampanye untuk mengajak para generasi milenial untuk mau jadi pengusaha. Pasalnya, mereka punya ide dan gagasan yang lebih unggul. "Japnas tentu menyadari kekuatan dari generasi milenial. Karena itu kita sedang fokus menggaet anak-anak muda bergabung dengan kita," ujar Ketua Umum &lrm;Japnas DKI Jakarta Dian Saputra saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (24/5). Dian menjelaskan, saat ini generasi milenial lebih cenderung ke digital, mereka lebih dinamis dan mereka punya konsep baru&lrm; dalam mengelola bisnis. "Tentu ini menjadi sebuah harapan sekaligus sebuah potensi baru. Karena kita mayoritas masih muda di kita umur 30-40 tahun&lrm;," ujarnya. Lebih lanjut Dian menuturkan, nantinya Japnas ke depan terus bisa mengembangkan sayapnya dengan menambah anggota-anggota. Termasuk meningkatkan program-program yang berkualitas. "Pastinya kita menambah kualitas, target kita lebih bisnis para anggota karena kita tidak mambuat janji kosong," katanya. &lrm; Sementara Junior Chamber International (JCI) Indonesia Sayed Hussein Alaydroes juga mengaku senang menjalin kerja sama dengan Japnas. Ke depan. "Bahkan siap memberikan pelatihan-pelatihan ke para pengusaha muda. "Harapannya kita semua menggandeng anak-anak muda yang aktif dalam komunitas," katanya. Karena, kata dia, Fokus JCI ini adalah memberikan materi kepada pengusaha muda yang ingin adanya perubahan bagi dalam bidang bisnis dan segala hal. Sehingga ke depan bisa terus bekerja sama dengan Japnas ini. "Kita mencari memberikan kesempatan kepada young yang aktif, untuk memberikan perubahan yang positif&lrm;," pungkasnya.

Lebih Muda dan Dinamis, Japnas DKI Fokus Gaet Generasi Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12783_30566_japnas-foto.jpg" alt="Diskusi yang digelar JAPNAS sebagai rangkaian Creative Republic dari tanggal 4-6 Desember 2015 di Avenue Of The Stars, Lippo Mall Kemang." width="100%">
<figcaption>Diskusi yang digelar JAPNAS sebagai rangkaian Creative Republic dari tanggal 4-6 Desember 2015 di Avenue Of The Stars, Lippo Mall Kemang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), Sari W&nbsp; Pramono mengatakan pemerintah harus memberi ruang kepada industri kreatif untuk terus berkembang. Alasannya, industru ini sudah menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru. Sari mengungkapkan sektor industri ini sudah mampu berkontribusi sebanyak 7,06 persen atau Rp 716 triliun terhadap total produk domestik bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja bagi 12 juta orang. &ldquo;Untuk memacu industri kreatif dapat lebih berperan dalam perekonomian nasioal, ada empat pilar yang harus bersinergi dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu pemerintah, pengusaha. intelektual, dan komunitas,&quot; kata Sari dalam keterangan persnya, Senin (7/12). Sari menjelaskan, ada tiga yang perlu dilakukan pemerintah dalam memberikan dukungan pada industri kreatif. Pertama, Hak Kekayaan&nbsp; Intelektual (HAKI), terutama terkait dengan pembajakan (piracy). &ldquo;Pembajakan di Indonesia ini sudah sangat parah. Setiap film, ataupun lagu yang baru keluar,dalam waktu tidak lebih dari satu minggu, pasti sudah bisa dinikmati CD bajakannya,&rdquo; ungkapnya. Kedua adalah permodalan. Industri kreatif lebih banyak mendasarkan pada hasil olah pikir manusia. Baik itu berupa program komputer, game, lagu, hingga ke sektor fashion industry. Apalagi basis pelaku industri kreatif juga berasal dari pengusaha muda dan pemula. Dimana banyak dari mereka sangat kesulitan untuk mengakses permodalan, karena tidak adanya colateral atau jaminan. &ldquo;Banyak anak muda kita memiliki kreativitas yang potensial untuk dikembangkan. Namun karena keterbatasan modal dan perhatian pemerintah, produk para anak muda ini tidak mampu dikembangkan. Atau lebih parah, dijual ke negara lain,&rdquo; lanjut&nbsp; Sari. Permasalahan yang ketiga adalah tidak sinergisnya dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar. Dunia pendidikan di Indonesia, sebenarnya telah mampu menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Baik itu di bidang energi alternatif, sumber makanan alternatif, fashion, hingga ke teknologi terapan. Namun sayang hal tersebut belum bisa diterjemahkan ke pasar, karena tidak adanya linkage antara dunia pendidikan dengan pengusaha. &ldquo;Jika kita bongkar gudang di universitas terkemuka di Indonesia, kita mungkin akan menemukan produk-produk baru yang variatif. Kita punya universitas yang bisa bikin drone, kita juga punya universitas yang bisa bikin bahan bakar dari singkong. Namun sayang, hasil penelitian para mahasiswa ini hanya menjadi tumpukan kertas di gudang,&rdquo; lanjutnya. Permasalahan ini pun menjadi isu yang dibahas melalui Creative Republic JAPNAS. Mereka menyuarakan agar pemerintah memberikan perhatian lebih bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia. &ldquo;Jika industri kreatif digadang-gadang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, jangan pernah memandang industri ini sebelah mata. Harus ada affirmative action yang riil,&rdquo; katanya. Seperti diketahui, Creative Republic merupakan acara yang digelar oleh berbagai pihak yang concern dalam pengembangan industri kreatif di indonesia. Acara ini dilaksanakan dari tanggal 4-6 Desember 2015 di Avenue Of The Stars, Lippo Mall Kemang. Creative Republic diramaikan dengan expo dari 100 pelaku industri kreatif, festival Jazz, dan juga talk show seputar industri kreatif. (awa/jpg) &nbsp;

Industri Kreatif Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

japnas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#japnas

Berita Terkini

Anggota Japnas Harus Kreatif dan Jeli dalam Bertransformasi Bisnis Digital

Teten Siapkan Lima Skema Pemulihan UMKM

Dampak Pandemi Covid-19, Japnas: Sektor Produksi Sangat Terpukul

Lebih Muda dan Dinamis, Japnas DKI Fokus Gaet Generasi Milenial

Industri Kreatif Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

Download Aplikasi JawaPos.com