<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/G04dxBwmwbarjzylh1MRvM1K1lWl0bpmGiB88knS-2998624534.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi, Eddy Sumarman, tengah menjalani pemeriksaan internal menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah penegakan disiplin dan pengawasan internal Korps Adhyaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap Eddy Sumarman. Sanksi tersebut berupa pencopotan dari jabatan Kajari Bekasi. &ldquo;Sudah diperiksa dan yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya,&rdquo; kata Anang di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (31/12). Anang menjelaskan, Kejagung juga telah menunjuk pejabat pengganti untuk mengisi posisi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi. Pengangkatan tersebut dilakukan guna menjaga kesinambungan organisasi dan pelayanan penegakan hukum di wilayah Bekasi. Semeru, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, ditunjuk sebagai Kajari Bekasi yang baru. Pengangkatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025. &ldquo;Sementara (Eddy Sumarman) ditarik dulu ke Kejaksaan Agung, nonjob,&rdquo; ungkap Anang. Selain kasus di Bekasi, Kejagung juga melakukan langkah serupa terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang, Affrilianna Purba. Ia saat ini tengah menjalani pemeriksaan di bidang pengawasan setelah anak buahnya terjaring OTT KPK. Menurut Anang, penarikan Affrilianna merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas jabatannya. Hal itu dilakukan karena dinilai belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Pemeriksaan di bidang pengawasan tersebut bertujuan untuk mendalami sejauh mana fungsi pengawasan telah dijalankan oleh pimpinan satuan kerja. Korps Adhyaksa ingin memastikan apakah pengawasan internal dilakukan secara ketat dan sesuai ketentuan. &ldquo;Jadi kita tarik, pokoknya tempat yang rawan, pimpinan ikut bertanggung jawab,&rdquo; pungkasnya. (*)

Mantan Kajari Bekasi dan Eks Kajari Tangerang diproses Jamwas Kejagung usai OTT KPK. Penyidikan internal terus berjalan untuk pengawasan

Mantan Kajari Bekasi dan Eks Kajari Tangerang Diproses Jamwas Kejagung Buntut OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7141_24551_amir-yanto-kejagung.jpg" alt="Kapuspen Umum Kejagung Amir Yanto" width="100%">
<figcaption>Kapuspen Umum Kejagung Amir Yanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung mulai serius membenahi integritas para jaksa. Tak main-main, untuk menegakkan program pembenahanan tersebut, korps adyaksa akan memberikan sanksi tegas kepada aparaturnya yang tak melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sanksinya menurut Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Amir Yanto, tidak akan menaikkan pangkat Jaksa yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Ada sanksi-nya nanti kalau ada Jaksa yang tidak lapor LHKPN, syarat kenaikan pangkat seorang Jaksa itu harus melaporkan harta kekayaannya. Jadi semua Jaksa tanpa terkecuali itu wajib laporkan harta kekayaannya ke KPK," kata Amir Yanto di Jakarta, Kamis.  Amir menambahkan, sampai saat ini masih ada Jaksa yang belum melaporkan harta kekayaannya LHKPN ke KPK, padahal pihaknya selalu mengimbau semua Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, agar mendorong para jaksa-nya melaporkan harta kekayaannya secara rutin ke KPK.  Menurut dia, saat ini, data persentase Jaksa yang belum melaporkan harta kekayaannya hanya sekitar 10 persen dari seluruh Jaksa yang ada di Indonesia. Sementara, sekitar 90 persen Jaksa sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.  "Kalau saya lihat, tingkat kepatuhan untuk laporkan harta kekayaan ini sudah ada 90 persen. Sepuluh persen-nya masih belum (patuh). Saya juga minta semua inspektur untuk mengecek siapa saja Jaksa yang belum lapor (LHKPN)," tutur Amir.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dzIxDOB3Hv4&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kejagung Beri Sanksi Tak Naik Pangkat Bagi Jaksa yang Tak Lapor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7141_24551_amir-yanto-kejagung.jpg" alt="Kapuspen Umum Kejagung Amir Yanto" width="100%">
<figcaption>Kapuspen Umum Kejagung Amir Yanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Amir Yanto, mengaku sudah memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Anang Supriatna. Pemeriksaan terkait dugaan jamuan dua tersangka jenderal Polri kasus penghilangan nama Djoko Tjandra dalam rednotice, yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Dia menyebut, hal itu masih dalam taraf yang wajar.  "Sudah saya klarifikasi, itu bukan jamuan. Itu memang setiap orang yang dimintai keterangan, baik saksi maupun tersangka, dapat makan siang, malah biasa makan siangnya itu lebih mahal," kata Amir Yanto dikonfirmasi, Rabu (22/10).  Amir menyebut, berdasarkan klarifikasi Kajari Jaksel, makan siang soto Betawi yang diberikan untuk dua tersangka jenderal Polri dan tim kuasa hukumnya dipesan dari kantin. Dia menyebut, hal itu memang telah dianggarkan.  "Itu cuma soto ada anggarannya. Kemudian Kejari jaksel itu sudah memperoleh predikat WBK/WBBM, sehingga harus memberikan pelayanan yang terbaik," cetus Amir.  Menurut Amir, memang biasanya makan siang di Kejari Jaksel baik itu untuk tersangka maupun saksi diberikan nasi kotak. Namun, pada saat itu karena singkatnya waktu, terpaksa memesan soto Betawi untuk dua tersangka jenderal polisi dan tim kuasa hukumnya.  "Karena itu hari Jumat, kan waktunya mepet, sehingga tidak sempat mencari keluar. Makanya pesan soto di kantin, begitu," ujar Amir.  Amir pun menegaskan, Kajari Jaksel tidak ikut menemani kedua tersangka jenderal polisi tersebut. Terlebih, yang memviralkan foto tersebut tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo, Petrus Bala Pattyona. "Itu Kajari tidak ikut di situ," tegas Amir.  Dia pun menegaskan, perlakuan terhadap dua tersangka jenderal polisi itu bukan hal istimewa. Sebab perlakuan yang sama juga berlaku untuk tersangka lainnya.  "Itu bukan jamuan, itu makan siang untuk tahanan, semua dikasih," pungkasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/10/2020/beri-soto-ke-2-jenderal-kejagung-bukan-jamuan-jatah-makan-siang/">Beri Soto ke 2 Jenderal, Kejagung: Bukan Jamuan, Jatah Makan Siang!</a>  Sebelumnya, tim kuasa hukum Brigjen Prasetijo Utomo, Petrus Bala Pattyona mengakui telah menghapus unggahan foto terkait dugaan jamuan makan siang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna. Petrus menyebut, publik berlebihan menafsirkan unggahannya itu.  "Jadi bukan suatu jamuan istimewa, pas jam makan siang, setengah dua orang selesai solat, dapet makan soto Betawi. Saya posting itu rasa senangnya kan gitu loh, itu aja. Cuma jadi viral, kesannya negatif," kata Petrus kepada JawaPos.com, Senin (19/10).  Petrus menyampaikan, makanan soto Betawi tersebut dibawakan dari kantin usai pelimpahan perkara kasus red notice yang menjerat Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Bonaparte dinyatakan P21. Dia mengklaim, tidak ada yang istimewa dalam makan siang tersebut.  "Padahal makanan itu untuk semua orang yang ada di situ, gitu loh dan itu pesannya di kantin nggak sampai Rp20.000 di kantin Kejaksaan. Jadi kita dikasih makan, bukan suatu istimewa," ujar Petrus.  Petrus menyebut, foto yang diunggahnya dalam laman akun media sosial facebook miliknya itu berada di ruang P21. Dalam ruangan itu, dia mengklaim tidak sama sekali ditemani oleh Kajari Jaksel.  Dalam ruangan tersebut, sambung Petrus, dia hanya bersama lima orang yakni Irjen Napoleon Bonaprte dengan penamgacaranya Haposan dan Santrawan. Kemudian Brigjen Prasetijo dan dirinya sebagai pendamping kuasa hukum.  "Kami paginya juga itu kan kami ya tamu dikasih tahu gitu loh ada minum kopi atau sambil nunggu selesai pemberkasan," tandas Petrus.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WlR03FozkaM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Jamwas: Pemberian Makan ke 2 Jenderal Tersangka Bukan Hal Istimewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68438_87618_ilustrasi-korupsi-palu-sidang.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Indonesia Justice Watch (IJW) mengkritisi pencanangan Bulan Tertib Disiplin 2016 Kejaksaan Agung, tepatnya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.&nbsp; IJW menilai, substansi kegiatan tersebut hanya seremonial belaka. &nbsp; Pengamat Kebijakan Publik IJW, Fajar Trio Winarko mengatakan, para jaksa yang beragama nasrani mengeluhkan kebijakan Jamwas&nbsp;Widyopramono itu.&nbsp; Sebab, sebelum sebelum jam 07.00 dan sore hari, biasanya diadakan peribadatan dan latihan koor untuk menyambut perayaan Natal di bulan Desember ini. Tak hanya itu, setiap pagi setidaknya ada antrean panjang &nbsp;ratusan orang yang terdiri dari para jaksa maupun pegawai Kejaksaan Agung, karena batas waktu absensi yakni 30 menit saja, mulai pukul 07.00-07.30.&nbsp; &quot;Di sisi lain, jaksa &nbsp;atau pegawai yang ingin beribadah pagi dan yang ingin bersidang di beberapa lokasi di Jakarta, merasa kebijakan tersebut sangat membatasi aktifitas kerja mereka,&quot; ujar dia dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Sabtu (3/12).&nbsp; &quot;Desember kan bulan suci peribadatan umat nasrani, dikhawatirkan timbul gesekan internal apalagi saat ini masyarakat Indonesia sedang sangat sensitif terhadap isu agama, Jamwas seharusnya memahami itu. &nbsp;Aneh, Kejaksaan kan biasanya menyelenggarakan pekan disiplin di pertengahan tahun, ini kok bulan Desember,&quot; pungkas Fajar. Fajar menambahkan, implementasi disiplin yang dipergunakan Bidang Pengawasan tersebut masih sangat konvensional dan tidak produktif.&nbsp; Padahal, lanjutnya, era Pemerintahan Joko Widodo menginginkan kedisiplinan pegawai itu lebih mengarah pada peningkatan kualitas kinerja, inovasi dan etos kerja yang profesional.&nbsp; &quot;Bulan Disiplin versi Jamwas merupakan pemikiran pemimpin klasik, mendefinisikan disiplin itu secara sempit. Yakni identik dengan datang dan pulang kantor tepat pada waktunya. Padahal sejatinya disiplin kerja diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai aturan dalam bentuk tertulis maupun tidak, serta berorientasi pada hasil,&quot; ungkap Fajar. Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyatakan disiplin absensi pegawai kejaksaan bukan solusi yang baik untuk peningkatan etos kerja.&nbsp; Menurutnya, seharusnya Bulan Disiplin lebih mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diharapkan masyarakat.&nbsp; &quot;Kalau hanya terkait absensi ini subtansinya sangat kecil. Pembenahan terbesar yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contoh terkecil, kejaksaan harus bisa mengubah kebiasaan komunikasinya dengan ramah dan penuh &ldquo;sense of hospitality&rdquo; sehingga masyarakat merasa sangat terbantu, itu sudah bagian dari kedisiplinan kerja,&quot; tutup Emrus.(mam/JPG)

Rentan Gesekan Internal, Pencanangan Bulan Disiplin Kejagung Dinilai Kurang Kerjaan

jamwas kejagung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jamwas kejagung

Berita Terkini

Mantan Kajari Bekasi dan Eks Kajari Tangerang Diproses Jamwas Kejagung Buntut OTT KPK

Kejagung Beri Sanksi Tak Naik Pangkat Bagi Jaksa yang Tak Lapor LHKPN

Jamwas: Pemberian Makan ke 2 Jenderal Tersangka Bukan Hal Istimewa

Rentan Gesekan Internal, Pencanangan Bulan Disiplin Kejagung Dinilai Kurang Kerjaan

Download Aplikasi JawaPos.com