<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/zuhri-2951720989.png" alt="MUHAMMAD ZUHRI BAHRI" width="100%">
<figcaption>MUHAMMAD ZUHRI BAHRI</figcaption>
</figure> Di tengah rentannya kelas menengah tergelincir ke jurang kemiskinan, presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berfokus pada program pengentasan kemiskinan. Targetnya, dua tahun pertama setelah pelantikan nanti, kemiskinan ekstrem bisa dihapus menjadi nol persen. Angka kemiskinan juga ditekan hingga 5 persen dalam waktu lima tahun pemerintahan, di mana pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi masih 9,36 persen. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang hidup dengan pendapatan di bawah USD 1,9 per hari atau sekitar Rp 28.000 berdasar nilai tukar 2024. Para era Presiden Jokowi, angka kemiskinan menurun. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, jumlahnya tercatat 25,9 juta orang dari total populasi 278,69 juta orang. Pelindungan Sosial Kaum pekerja kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang rentan dan berpotensi masuk di lingkaran kemiskinan. Penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2024 tercatat 142,18 juta orang. Jumlah itu naik 3,55 juta orang dari Februari 2023. Masalahnya, tidak semua pekerja di Indonesia menjadi peserta pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan pada September 2024, terdapat potensi 101.810.200 pekerja. Namun, baru 38.931.955 pekerja yang menjadi peserta dari target tahun ini, yaitu 53.957.450 peserta. Perinciannya, 30.291.884 pekerja penerima upah (PU) dan 8.010.071 pekerja bukan penerima upah (BPU) atau hanya 38 persen pekerja yang memiliki pelindungan jamsostek. Secara garis besar, pendekatan kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Kemiskinan kultural lebih pada budaya, kebiasaan, atau cara berpikir masyarakat sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Sementara kemiskinan struktural disebabkan oleh situasi dan kondisi yang dipicu kebijakan atau struktur sosial sehingga mengakibatkan masyarakat masuk di wilayah kemiskinan. Pertanyaannya, bagaimana negara dapat menangani dua penyebab kemiskinan itu? Di sinilah dibutuhkan kontribusi sistem jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan, untuk menangkal terjadinya pemiskinan di kalangan pekerja menengah. Secara garis besar, pelindungan sosial dan jaminan sosial di Indonesia sudah cukup. Sebelum kelahiran seorang anak, ada BPJS Kesehatan. Masuk dunia kerja, disiapkan jaminan sosial ketenagakerjaannya (jamsostek) agar pekerja dapat memitigasi risiko-risiko akibat kerja. Baik yang terkait dengan kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun risiko di hari tua (pensiun). Secara infrastruktur, kebijakan sudah tersedia sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, serta beberapa kebijakan turunan undang-undang tersebut. Keikutsertaan pekerja dalam program jamsostek bisa memitigasi risiko pekerjaan. Contohnya, pada pekerja dengan gaji minimum, jika tidak mengantisipasi risiko sehingga mengalami kecelakaan, selain dia dan keluarganya, tempatnya bekerja juga bakal terdampak. Kalau tidak ada antisipasi, hal itu bisa mengakibatkan pemiskinan di kalangan pekerja. Dalam konteks inilah program jamsostek yang dimandatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa dijadikan instrumen untuk memutus siklus kemiskinan. Dengan kebijakan pelindungan pekerja, sudah semestinya pekerja tidak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan ekstrem. Kontribusi Jamsostek Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Karena itu, Indonesia juga menerapkan konsep welfare state yang mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, pelindungan, atau pencegahan pada masalah sosial. (Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial &amp; Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar). Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menginisiasi lima program jaminan pelindungan. Yaitu, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Semua itu menjamin pekerja bisa menjalankan pekerjaan dengan tenang tanpa rasa cemas. Penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya di kalangan pekerja di Indonesia, merupakan tugas besar yang membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu. Kunci keberhasilan terletak pada ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan, serta keberlanjutan program-program yang ada. Karena itu, tantangan ke depan bagi pemerintahan baru nanti adalah seberapa jauh pemerintah bisa melakukan improvement dalam aspek regulasi kebijakan, program, maupun manfaat. Yang juga tidak kalah penting adalah aspek keberlanjutan alias sustainability-nya.&nbsp;(*) <hr /> *) MUHAMMAD ZUHRI BAHRI&nbsp;, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Di tengah rentannya kelas menengah tergelincir ke jurang kemiskinan, Prabowo-Gibran berfokus pada program pengentasan kemiskinan.

Menolak Pemiskinan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Jamsostek.jpg" alt="Ilustrasi layanan BP Jamsostek. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan BP Jamsostek. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamsostek dinilai penting guna segera direalisasikan sebab berdampak luas dalam perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia. PBI Jamsostek dianggap dapat memutus rantai kemiskinan serta memberikan rasa aman kepada pekerja informal. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi yang membuat implementasi PBI Jamsostek tertunda. Demikian disampaikan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto, beberapa waktu lalu. &ldquo;Kajian dan skema penerapan PBI Jamsostek seharusnya sudah harus dituntaskan antara pemerintah dan DPR secepatnya agar bisa terlaksana. Data-data yang ada sudah divalidasi dan lengkap sebab bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,&rdquo; ujar Subiyanto. Menurut Subiyanto, pola seperti PBI Jaminan Kesehatan Nasional dapat menjadi rujukan terhadap penerapan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian hambatan yang masih muncul dapat diselesaikan berdasarkan acuan jaminan sosial yang telah berjalan. Subiyanto juga menuturkan, ada beberapa opsi untuk mengimplementasikan PBI Jamsostek yang dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini agar dapat menyiasati penentuan besaran fiskal jika memang belum dapat digelontorkan menyeluruh. &ldquo;Dapat saja misalnya berapa juta pekerja informal dulu tahun 2023. Kemudian 2024 ditambah berapa juta pekerja informal lagi dan seterusnya. Yang terpenting dapat dulu segera diterapkan agar jaminan sosial ke semua pekerja di Indonesia dapat diberikan,&rdquo; ucap Subiyanto. Wakil Presiden KH Ma&rsquo;ruf Amin pernah menyampaikan bahwa Undang-undang Dasar 1945 menegaskan setiap masyarakat Indonesia berhak memperoleh jaminan sosial sehingga mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Oleh sebab itu diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial, salah satunya bidang ketenagakerjaan, untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi terhadap pekerja di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mengemukakan, supaya PBI Jamsostek dapat secepatnya dilaksanakan maka dibutuhkan dukungan regulasi sebagai payung hukum yang disepakati antara pemerintah dan DPR. "Nanti kalau memang disepakati, paling tidak harus berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan itu berarti harus melibatkan DPR,&rdquo; papar Muhadjir.

PBI Jamsostek dianggap dapat memutus rantai kemiskinan serta memberikan rasa aman kepada pekerja informal. Karena tidak ada alasan kendala.

Skema Penerapan Penerima Bantuan Iuran Jamsostek Seharusnya Tak Ada Lagi Kendala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/_Wakil-Ketua-Komisi-IX-DPR-RI-Kurniasih-Mufidayati-dprgoid-1171282434.jpg" alt="&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)" width="100%">
<figcaption>&nbsp;Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (dpr.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perlindungan ketenagakerjaan menjadi kewajiban yang harus diberikan pemerintah Indonesia terhadap semua kalangan pekerjanya, formal maupun informal. Perlindungan tersebut dalam bentuk jaminan sosial sehingga seluruh pekerja di Indonesia bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Apalagi jumlah pekerja informal di Indonesia tergolong besar, bahkan dapat disebut mendominasi dibandingkan segmen pekerja formal. Namun besarnya jumlah pekerja informal belum dibarengi kepesertaan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan, demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. &ldquo;Dengan mayoritas pekerja informal di Indonesia maka program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamsostek sudah amat penting diterapkan. Mereka yang bekerja di sektor informal sejauh ini juga tidak mendapatkan jaminan keberlangsungan upah dari pekerjaannya,&rdquo; ujar Kurniasih. Kurniasih menyebut, bila PBI Jamsostek terealisasi secara baik maka para pekerja informal di Indonesia hidupnya bisa lebih terjamin karena memiliki perlindungan jika mengalami risiko saat bekerja. &ldquo;Program PBI Jamsostek harus didukung dan didorong terlaksana secara optimal. Agar semua pekerja informal mempunyai jaminan sosial dalam kehidupan dan pekerjaan dilakoninya,&rdquo; ujar Kurniasih. Pentingnya skema PBI Jamsostek diterapkan, ungkap Kurniasih, karena pekerja informal tidak memiliki jumlah penghasilan tetap seperti dirasakan pekerja formal. Namun dari sisi lapangan kerja, justru pekerja informal yang paling terbuka kesempatannya. Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin menyampaikan, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial sehingga mampu mengembangkan diri sebagai manusia bermartabat. Implementasi amanat tersebut melalui sistem jaminan sosial yang salah satunya di bidang ketenagakerjaan sebab dirasa penting mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi terhadap pekerja. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, penerapan PBI Jamsostek membutuhkan dukungan dari DPR RI agar regulasi skemanya dapat ada.

Perlindungan ketenagakerjaan menjadi kewajiban yang harus diberikan pemerintah Indonesia untuk semua kalangan pekerjanya, termasuk informal.

Komisi IX DPR: Penerapan PBI Jamsostek untuk Pekerja Informal itu Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/WhatsApp-Image-2023-07-28-at-155522-2049405170.jpeg" alt="Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Forum dialog itu dalam rangka harmonisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek), yakni Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), serta memberikan pemahaman Jamsostek. "Kami berharap semua peserta dapat memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial, serta dapat berkontribusi memberikan pandangan dan masukan terkait harmonisasi program JHT dan JP dalam rangka memberikan perlindungan secara utuh bagi pekerja di masa tua," ujar Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri saat membuka dialog dan edukasi Jamsostek di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/7). Indah Anggoro Putri mengatakan harmonisasi program JHT dan JP dilaksanakan sesuai amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk meningkatkan perlindungan, layanan dan manfaat program bagi peserta Jamsostek. "Hasil evaluasi akan menjadi bahan perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan program Jamsostek, " ujarnya. Indah menambahkan UU P2SK merevisi beberapa pasal dalam UU SJSN, antara lain adanya perubahan akun pada program JHT menjadi dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan. "Akun utama harus lebih besar dari pada akun tambahan dan peserta dapat mencairkan dana JHT pada akun tambahan apabila terdapat kondisi mendesak, " katanya. Indah meyakini partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan yakni Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha dan pemberi kerja, serta Pemda terhadap perumusan maupun evaluasi kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya. "Partisipasi menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang sesuai dan tepat sasaran," katanya. Ditjen PHI Jamsos Kemnaker lanjut Indah, saat ini sedang melakukan serap aspirasi revisi PP 35 dan PP 36 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja ke beberapa kota di Indonesia. Setelah di kota Solo, serap aspirasi dilanjutkan ke kota Palangka Raya, Balikpapan, Jambi, dan kota lainnya.

Kemnaker menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait.

Lindungi Pekerja di Masa Tua, Kemnaker Harmonisasikan Program JHT dan JP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/KEMNAKER-31A-2867601274.jpg" alt="Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat menghadiri sosialisasi Kamsostek di di Pendopo Bupati Demak, Jawa Tengah, Selasa (30/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat menghadiri sosialisasi Kamsostek di di Pendopo Bupati Demak, Jawa Tengah, Selasa (30/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Kementerian Ketenagakerjaan terus menyosialisasikan dan memberi edukasi program jaminan sosialisasi tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) khususnya di sektor informal. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, gencarnya sosialisasi dan edukasi program Jamsostek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Jamsostek serta memberikan pelindungan khususnya bagi pekerja BPU di Kabupaten Demak. "Program Jamsostek ini sebagai sarana pelindungan yang hadir untuk mendampingi para pekerja sehingga para pekerja jadi nyaman bekerja, terlindungi dari segala resiko. Karena semua pekerjaan ada risiko kecelakaan kerja, cacat total dan risiko lainnya," kata Indah Anggoro Putri di Pendopo Bupati Demak, Jawa Tengah, Selasa (30/5/2023). Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN), setiap pekerja di Indonesia harus terlindungi dalam program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan dan Jamsostek yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, mengatakan, program Jamsostek ini merupakan bentuk kehadiran negara memberikan pelindungan bagi pekerja di saat melakukan pekerjaan hingga pelindungan di masa tua dengan manfaat yang diterima sangat besar. "Kita terus gencar melakukan sosialisasi di berbagai kota di Indonesia, bahkan di luar negeri kepada pekerja migran, juga harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Karena pekerja migran di luar negeri memiliki resiko sangat besar," ujarnya. Hindun Anisah berharap peserta yang telah mengikuti sosialisasi program Jamsostek, dapat segera mendaftarkan diri dan bagi yang telah menjadi peserta, dan dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada lingkungan terdekatnya. "Sehingga semakin banyak pekerja BPU sektor informal di Kabupaten Demak terlindungi," ujarnya. Hindun Anisah menjelaskan, program Jamsostek ini merupakan sarana pelindungan yang hadir mendampingi pekerja, sejak mulai bekerja hingga tiba hari tua/masa tua. "Dengan besaran iuran tidak sampai Rp20ribu, maka akan memperoleh pelindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan hari tua (JHT)," ujarnya.

Sosialisasi dan edukasi program Jamsostek bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai Jamsostek serta memberikan pelindungan bagi pekerja BPU

Kemnaker Gencar Sosialisasi Program Jamsostek bagi Pekerja BPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Demo-Buruh-Tolak-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa buruh yang berdemo terkait penolakan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/1/2023). Massa datang dari berbagi daerah, seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenga" width="100%">
<figcaption>Massa buruh yang berdemo terkait penolakan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/1/2023). Massa datang dari berbagi daerah, seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana iuran di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang berasal dari kalangan buruh jumlahnya cukup besar. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat menyebut, jumlahnya mencapai Rp 625 triliun.  Dia mengatakan, dana tersebut harus dikelola dengan baik dan aman, untuk menjamin kesejahteraan para buruh. Jumhur mengatakan, dana tersebut adalah titipan buruh. Dibayar dari hasil keringat buruh selama bekerja.  Dia tidak ingin dana super jumbo itu dijadikan bancaan koruptor. Seperti pada kasus korupsi asuransi yang menerpa Jiwasraya dan ASABRI.  Dia mengatakan, KSPSI berupaya ikut melindungi buruh supaya dana jaminan sosialnya itu aman. "KSPI membentuk Desk Jamsos atau D'Jams," kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) itu di Jakarta Jumat (20/1).  Jumhur Hidayat mengatakan, Desk Jamsos bertugas untuk mendorong kepatuhan atas kepesertaan program jaminan sosial. Serta ikut melakukan pengawasan atas pengelolaan dana buruh yang terhimpun di BPJS Ketenagakerjaan maupun di BPJS Kesehatan.  "Desk Jamsos juga akan mendorong terciptanya aksesibilitas penuh bagi berbagai layanan jamsos," kata Jumhur.  Menurut dia, kepastian perlindungan sosial bagi buruh menjadi tugas negara. Tujuannya untuk menjaga derajat hidup rakyatnya agar tetap bermartabat.  Lewat dua badan publik, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, negara mewujudkan layanan proteksi sosial. Dua badan itu, ditugaskan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan nasional.  Keduanya berpedoman kepada UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS beserta berbagai regulasi turunannya.  Dari kedua Badan Publik Jaminan Sosial itu, lanjut Jumhur, KSPSI berkepentingan memastikan pengelolaannya dilakukan dengan baik. Khususnya di BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini mengelola dana buruh saat ini lebih dari Rp 625 trilyun.  "Supaya berjalan dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan keuntungan serta kemanfaatan nyata bagi seluruh pesertanya yaitu kaum buruh atau pekerja," terangnya.  Dia mengatakan, kasus-kasus perampokan dana titipan seperti yang terjadi pada ASABRI sebesar Rp 23 triliun dan Jiwasraya sebesar Rp 16 triliun tidak boleh terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Jumhur mengatakan, KSPSI sebagai stakeholder atas BPJS Ketenagakerjaan, tergerak untuk bepartisipasi memastikan adanya penyempurnaan atas berbagai kerja dan layanan programnya.  Dia menerangkan, pembentukan Desk Jamsos diputuskan melalui rapat pleno DPP KSPSI pada November 2022 lalu. DPP KSPSI telah menerbitkan SK Pendirian Desk Jamsos yang ditandatangani Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal. KSPSI menetapkan Pumpida Hidayatulloh dan Achmad Ismail sebagai Ketua dan Sekretaris Desk Jamsos KSPSI.

KSPSI Harap Dana Sosial Buruh Rp 625 Triliun Tak jadi Bancaan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BPJAMSOSTEK24.jpg" alt="Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.  "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika para pekerja mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi keberlangsungan kehidupan layak mereka adalah Jamsostek ini," kata Muhadjir saat menjadi pembicara kunci secara daring pada webinar.  Menurutnya, BPJamsostek selaku penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di masa depan harus menjadi lebih universal dan inklusif. Dia mengatakan, pemberian perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja dan mudah diakses bagi seluruh pekerja Indonesia, terlepas apakah mereka bekerja di sektor formal maupun informal.  Program-program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dirancang sedemikian rupa untuk adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, yang mempengaruhi ekosistem industri dan ketidakpastian pasar dan secara langsung berpengaruh kepada keberlangsungan hubungan kerja.  "Indonesia akan memerlukan serangkaian program dan sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan modern yang siap menyongsong masa depan, dan mampu beradaptasi dan beroperasi dalam konteks perubahan yang berkelanjutan," jelas Muhadjir.  Mengambil hikmah dampak pandemi Covid-19 yang mengancam jiwa pekerja dan menghantam ekonomi pekerja, Menko PMK menyebut, peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terbukti memberikan perlindungan kepada pekerja dengan nilai manfaat yang diterima dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan pekerja ataupun keluarganya.  "Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan harus terus memperluas cakupan kepesertaan untuk pekerja Indonesia, meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan serta terus berinovasi untuk memberikan perlindungan yang maksimal sehingga meningkatkan kesiapan pekerja untuk menghadapi pasar kerja di masa depan serta mengangkat keluarga dari perangkap kemiskinan," pungas Muhadjir.

Muhadjir Effendy: Jamsostek Cegah Masyarakat Miskin Bila Di-PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-10-at-09.43.11.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) langsung tancap gas dengan menjalin komitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.  Dalam sepekan, sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) desa, 1.039 pegawai Non-ASN. Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) juga ikut terdaftar pada program yang sama.  Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya langsung menjalankan Inpres dengan melakukan penandatanganan MoU bersama dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, serta penandatanganan PKB antara Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK dengan Jajang Abdullah, PLT Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jumat (9/4).  "Perjanjian kerjasama ini mengatur ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021," kata Anggoro, Sabtu (10/4).  Selain itu, lanjut Anggoro, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga harus menyampaikan data tenaga pendamping profesional di desa yang akan didaftarkan pada program Jamsostek. Hal ini dimaksudkan untuk selalu dilakukan rekonsiliasi data secara periodik setiap bulannya untuk perlindungan atas 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm).  “Hal ini patut diapresiasi karena kerjasama ini merupakan yang pertama setelah diterbitkannya Inpres 2/2021 oleh Presiden Jokowi,” terangnya.  Anggoro berharap tindakan serupa dapat segera dilakukan di Kementerian dan Lembaga yang lain agar bisa berakselerasi dalam melaksanakan perintah Presiden RI dalam Inpres Nomor 2/2021. BPJAMSOSTEK memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga seiring dengan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.  "Sebagai badan penyelenggara, BPJAMSOSTEK sudah tentu memiliki tugas tersendiri yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja sebagai tugas utamanya," tuturnya.  Menurut Anggoro, hal ini sudah menjadi tanggung jawab BPJAMSOSTEK dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja. “Saya sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek,” tegasnya.  Sementara, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan dirinya mewakili seluruh pendamping desa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Wibowo atas apresiasi dan perhatian yang diberikan melalui terbitnya Inpres optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.  “Hari ini menjadi hari yang baik dikarenakan menjelang bulan Ramadhan, pendamping desa secara resmi sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan terdaftarnya mereka tentu urusan jaminan sosialnya sudah selesai, mereka dapat kerja lebih tenang dan tentu harapannya kinerja mereka akan optimal,” ungkap Iskandar.  Iskandar menegaskan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan terus mengawasi jalannya program jamsostek terhadap pegawai pemerintah Non-ASN, pihaknya pun akan memfasilitasi agar apa yang menjadi hak dari peserta ketika resiko terjadi akan dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan.  Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun, Aland Lucy Patitty menambahkan, penandatangan MoU ini merupakan tindaklanjut atas kerjasama yang telah berlangsung antara BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Rawamangun dengan Kemendes PDTT dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Melalui MoU ini, kepesertaan 34.449 pekerja pendamping desa akan tersentralisasi di BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Rawamangun guna memudahkan monitoring perlindungan kepada pendamping desa yang tersebar di daerah. Para pendamping desa tersebut akan terlindungi dalam 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm).  “Kementerian Desa ingin kepesertaan bisa diselesaikan di satu cabang saja untuk kemudahan dalam melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan perlindungan ini. BPJAMSOSTEK Rawamangun tentu siap dalam membantu untuk memberikan pelayanan optimal. Kami punya tim yang handal dan tersedia di lapangan, dan banyak juga perusahaan sentralisasi di daerah2 yang kepesertaannya di Kantor Cabang Rawamangun,” jelasnya.  Untuk saat ini, sambung Lucy, pihaknya tengah mengumpulkan data-data pendamping desa. Sementara pihak kementerian memproses pembayaran iurannya. “Begitu iuran sudah kita terima, otomatis 34.449 pendamping desa terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan minggu depan data dan iuran sudah masuk ke kita,” tutupnya.

Sepekan Inpres Terbit, 34 Ribu TPP Desa Terdaftar Program Jamsostek

jamsostek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jamsostek

Berita Terkini