<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/Isa-Rachmatarwata-Dirjen-Anggaran-Kemenkeu-tersangka-jiwasraya-1107921898.jpg" alt="Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro. Kemenkeu siap redam dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap perekonomian Indonesia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro. Kemenkeu siap redam dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap perekonomian Indonesia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.</p> <p dir="ltr">Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Abdul Qohar pada Jumat malam (7/2).</p> <p dir="ltr">Dia menyampaikan bahwa penetapan Isa sebagai tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan hari ini.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR (Isa),&rdquo; kata Abdul Qohar kepada awak media.</p> <p dir="ltr"><strong>Lantas, siapa itu Isa Rachmatarwata? Ini profil singkatnya.</strong></p> <p dir="ltr">Isa Rachmatarwata lahir di Jombang, 30 Desember 1966. Ia memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan sempat mendapat beasiswa dari Departemen Keuangan untuk melanjutkan studi Pascasarjana di University of Waterloo Kanada dan meraih gelar Master of Mathematics (Ilmu Aktuaria) pada tahun 1994.</p> <p dir="ltr">Isa mengawali kariernya di Kementerian Keuangan pada tahun 1991 di bidang pengawasan pensiun di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Setelah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada tahun 2004, kemudian ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana Program Penjaminan Pemerintah hingga tahun 2005.</p> <p dir="ltr">Pada tahun 2006, Isa diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK). Setelah badan tersebut bergabung menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beliau menjadi pegawai diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2013.</p> <p dir="ltr">Pada November 2013, Isa dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Kemudian, pada 3 Juli 2017, Isa diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p dir="ltr">Selanjutnya, pada 12 Maret 2021, dilantik menjadi Direktur Jenderal Anggaran yang membidangi pengelolaan keuangan negara. Sebagai Dirjen Anggaran, Isa bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p dir="ltr">Bahkan, ia pun sempat memperoleh penghargaan yang pernah diterima adalah Satyalancana Karya Satya XXX Tahun yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya.</p>

Isa Rachmatarwata lahir di Jombang, 30 Desember 1966. Ia memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990

Profil Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu yang Ditetapkan Kejagung Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/Perkembangan-Kasus-Korupsi-BTS-Kominfo-Salman-Toyibi-3-3459511052.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) bersama dengan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) bersama dengan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Peristiwa penguntitan yang diduga dilakukan Datasemen Khusus (Densus) 88 Antitetor Polri terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyita perhatian publik. Tak hanya penguntitan, juga beredar video pasukan Brimob yang mengintai kompleks Kejagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamanan di Kejagung pun ditingkatkan dari jajaran Puspom TNI pasca peristiwa itu.</div> <div dir="auto">Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa menilai, pemantauan oleh Densus 88 terhadap Jampidsus bukan kepentingan perseorangan, tetapi tengah menjalankan tugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kalau satu kegiatan pemantauan tentu tidak bisa berdiri sendiri, artinya bukan buat kepentingan perseorangan, tetapi itu adalah tugas yang sedang dijalankan," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng menjelaskan, pemantauan merupakan satu metode surveilance untuk mendapatkan bahan keterangan ataupun data dari yang dipantau. Namun, ia mengaku heran justru yang dipantau Jampidsus Kejagung. Ia menduga, terdapat kejanggalan dalam operasi yang dijalankan pihak Densus 88.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini Jampidsus oleh Densus. Artinya ini satu sesuatu yang serius," ucap Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat kepolisian ini menyebut, terdapat dua isu yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Pertama, Jampidsus Kejagung saat ini tengah gencar melakukan pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua adalah terkait dengan adanya Konflik kewenangan antara dua lembaga, antara polisi dan kejaksaan," ujar Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus dugaan korupsi pertambangan. Padahal kasus tambang bukan kewenangan Kejaksaan, tetapi Kejaksaan mengambil dari aspek korupsinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Krena kasus tambang itu adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri," papar Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai dari kasus di Konawe, Mandiodo, kemudian tambang timah, kemudian sekarang IPW mendengar adanya jaksa yang turun di Kaltim. Ini informasi yang di dapat oleh IPW," ungkap Sugeng.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengklaim belum mendapatkan informasi terkait dugaan penguntitan Jampidsus Febri Adriansyah oleh pihak Densus 88. Bahkan, salah satu diantaranya diamankan oleh pihak pengamanan Puspom TNI yang memberikan keamanan terhadap Jampidsus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya belum dapat infonya," ujar Ketut dikonfirmasi, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketut tak merespons lebih jauh terkait kondisi Jampidsus Kejagung Febrie Adransyah seteleh munculnya dugaan dikuntit oleh Densus 88 Antiteror Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombed Pol Aswin Siregar tidak merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait munculnya informasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya beredar kabar Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah dikuntit oleh anggota Densus 88 Polri. Peristiwa itu terjadi saat Febrie sedang menikmati makan malam di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jika kabar ini benar, belum diketahui motifnya. Hanya saja, Jampidsus Kejagung tengah menangani kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sebanyak 21 orang ditetapkan tersangka. Para tersangka bukan orang sembarangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perekonomian negara ditaksir merugi senilai Rp 271 triliun akibat ulah para tersangka. Sementara itu, kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan penyidikan.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus dugaan korupsi pertambangan. Dimana banyak poli terlibat dalam kasus itu.

Penguntitan Densus 88 Terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung Dipicu Pengusutan Kasus Korupsi Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/20230422_073110-1-896141171.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, pada Senin (3/7). Dito akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam&nbsp;kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5, Bakti Kominfo.</p> <p>&rdquo;Dari informasi tim penyidik, hari ini (3/7), betul ada pemanggilan terhadap Dito yang saat ini menjabat sebagai Menteri Olahraga. Menurut jadwal sekitar jam 09.00,&rdquo; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (3/7).</p> <p>Ketut mengharapkan Dito bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Sebab, keterangannya dianggap penting untuk menambah terang kasus tersebut.</p> <p>&rdquo;Harapan kami bisa datang tepat waktu,&rdquo; tegas Ketut.</p> <p>Sementara itu, Dito Ariotedjo merespons soal kabar namanya masuk ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Bakti Kominfo 2020-2022. Dito mengaku siap apabila Kejaksaan Agung membutuhkan keterangannya sebagai saksi.</p> <p>&rdquo;Pokoknya kapanpun waktunya kita siap, tapi kita yang pasti akan menyiapkan sesi khusus buat rekan-rekan media dan insya Allah ini kita akan berbicara,&rdquo; ucap Dito usai menghadiri acara LPS Monas Half Marathon, Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/7).</p> <p>Meski demikian, politikus Partai Golkar itu mengklaim, belum menerima informasi mengenai pemanggilan dari Kejaksaan. Dia menyebut akan menghadapi pemanggilan jika Korps Adhyaksa membutuhkan keterangannya.</p> <p>&rdquo;Belum-belum (dari Kejagung). Ya, yang pasti ini adalah pelajaran berharga dan juga <em>experience</em> berharga sebagai politisi muda, dan saya rasa ini harus kita khususnya kita persiapkan sebagai politisi ya harus siap menghadapi segala namanya tantangan,&rdquo; ucap Dito.</p> <p>Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.</p> <p>Sementara itu dari pihak swasta yakni, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama (orang kepercayaan Irwan Hermawan), serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki.</p> <p>Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia.&nbsp;</p> <p>Johnny Plate telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 8 triliun dalam kasus tersebut. Jumlah kerugian negara tersebut berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</p> <p>Johnny selaku pengguna anggaran (PA) disebut telah memperkaya diri sebanyak Rp 17.848.308.000. Tindakannya juga memperkaya pihak lain serta korporasi. Johnny Plate didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Kejagung jadwalkan pemeriksaan terhadap Menpora Dito Ariotedjo, Senin (3/7), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kominfo

Hari Ini, Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Korupsi BTS 4G

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/menkominfo-2311625030.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengenakan rompi tahanan Kejagung usai jalani pemeriksaan di gedung bundar Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengenakan rompi tahanan Kejagung usai jalani pemeriksaan di gedung bundar Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap mengizinkan korporasi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di wilayah-wilayah. Kejagung tidak akan menghambat meskipun Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate telah menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan, sejak penyidik menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi&nbsp; BTS pada Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2020-2022, korporasi yang mengerjakan proyek tersebut sudah dipanggil dan diklarifikasi keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejagung akan terus mendorong agar pembangunan proyek BTS itu tetap dituntaskan. Sehingga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) bisa segera menikmati akses telekomunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi begitu mulai penanganan perkara, itu kita sudah memanggil para pihak yang terkait di proyek itu untuk terus melaksanakan pekerjaannya,&rdquo; kata Febrie kepada wartawan, Kamis (18/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febrie menegaskan, pihaknya juga akan memberikan pendampingan serta pengawalan kepada korporasi untuk menuntaskan pembangunan BTS di seluruh wilayah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita akan dorong dengan pengawalan, pendampingan dan yang penting kembali lagi bahwa Jaksa itu berkepentingan agar semua BTS ini terpasang agar masyarakat di wilayah 3T yang sulit menjangkau akses internet, bisa merasakan akses telekomunikasi,&rdquo; jelasnyaj.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengaku sedih sebagai negara yang besar, akses telekomunikasi dan internet masih belum merata sampai saat ini. Bahkan, menurut Febrie masih ada masyarakat yang seringkali naik ke atas bukit dan pohon hanya untuk berkomunikasi melalui ponsel seluler.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seperti dulu waktu zaman covid-19, masih ada masyarakat yang naik ke pohon dan bukit untuk dapat sinyal, kita sebagai bangsa yang besar tidak mau lagi lah seperti itu, ini harus kita laksanakan dan Jaksa harus menjamin proyek ini terus berjalan secara benar,&rdquo; tandas Febrie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya.&nbsp;Kuntadi memastikan, pihaknya telah menemukan alat bukti untuk menetapkan&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01664359/dua-sekjen-nasdem-terjerat-korupsi-dulu-rio-capella-kini-johnny-g-plate">Dua Sekjen NasDem Terjerat Korupsi, Dulu Rio Capella Kini Johnny G Plate</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur&nbsp;BTS 4G&nbsp;paket 1,2,3,4 dan 5," tegas Kuntadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny merupakan tersangka keenam dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai dengan 2022. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Jadi begitu mulai penanganan perkara, itu kita sudah memanggil para pihak yang terkait di proyek itu untuk terus melaksanakan pekerjaannya

Meski Menterinya jadi Tersangka, Pembangunan Tower BTS Boleh Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screen-Shot-2022-03-10-at-10.26.19.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memastikan bakal melakukan penindakan terhadap siapa pun, termasuk juga seorang menteri jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi minyak goreng.<br /> <br /> Lantas apakah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Sebab anak buahnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, JAMPidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengaku belum bisa banyak berkomentar. Hal ini karena poses pengungkapan kasus tersebut masih berjalan.<br /> <br /> "Spesifik ketika ditanya apakah menteri diperiksa atau tidak, saya belum bisa menjawab karena proses masih berjalan," ujar Febrie di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/4).<br /> <br /> Febrie menuturkan, saat ini fokus yang dilakukannya ada mencari barang bukti guna mengugkap siapa saja oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi pemberian ekspor minyak goreng ini.<br /> <br /> "Contohnya bagaimana kita mendudukkan gratifikasi, suap, ada teman-teman PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memastikan bakal melakukan penindakan kepada salah satu menteri jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi minyak goreng.<br /> Hal ini dikatakan Burhanuddin setelah sebelumnya, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.<br /> <br /> Karena itu, Burhanuddin mengaku akan terus mendalami kasus yang menyerat Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Jika ditemukan ada keterlibatan menteri atau pejabat laiinnya, maka harus bisa mempertangung jawabkan perbuatannya lewat sanksi penjara.<br /> <br /> "Kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan," katanya.<br /> <br /> Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor atau minyak goreng.<br /> <br /> Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.<br /> <br /> Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.<br /> <br /> Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<br /> <br /> Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Ditanya Bakal Periksa Mendag, JAMPidsus: Saya Belum Bisa Jawab!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screen-Shot-2022-03-10-at-10.26.19.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, mengaku pihaknya telah melakukan penggeledahan di 10 tempat guna memperoleh alat bukti lain, terkait tindak pidana dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor minyak goreng.<br /> <br /> Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka, bersama dengan tiga orang dari pihak swasta.<br /> <br /> "Ada 10 tempat sudah kami geledah untuk memperoleh alat bukti lain," ujar Febrie di Kantor Kejaksaan Agung, Jumat (22/4).<br /> <br /> Menurut Febrie, tempat yang digeledah tersebut adalah, rumah tersangka Indrasari Wisnu Wardhana, kemudian beberapa kantor milik Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Musim Mas.<br /> <br /> "Tempat penggeledahan ada beberapa kantor terkait kegiatan usaha dari pihak swasta yang sudah kita tersangka," katanya.<br /> <br /> Febrie membeberkan, lokasi penggeledahan tersebut ada di tiga tempat, yakni di Batam, Medan dan Surabaya. Setidaknya sekitar 650 dokumen yang disita.<br /> <br /> "Ada dokumen sudah sektiar 650 dan penyidik sedang konsentrasi di barang bukti elektronik," ungkapnya.<br /> <br /> Febrie mengungkapkan, barang bukti yang didapat Kejaksaan Agung tersebut nantinya akan memperkuat dan membongkar dugaan korupsi perizinan ekspor minyak goreng tersebut.<br /> <br /> "Barang bukti ini akan memperkuat bagaimana kerja sama antara para tersangka, yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik, sehingga tidak saya sebut apa bentuk-bentuk percakapan mereka di barang bukti," tuturnya.<br /> <br /> Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas izin ekspor minyak goreng.<br /> <br /> Mereka adalah, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.<br /> <br /> Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.<br /> <br /> Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<br /> <br /> Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Geledah 10 Tempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Jaksa-Agung-Sanitiar-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menyampaikan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun 2021 dari tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan sudah melampaui target. Dia menyebut, dari total target PNBP sebesar Rp 362 miliar, pihaknya berhasil merealisasikan PNBP sebesar 714 miliar atau total capaian 197,01 persen.<br /> <br /> “Berdasarkan data tersebut, penerimaan negara bukan pajak (pnbp) pada tahun 2021 secara akumulasi telah melampaui target yang telah ditetapkan,” kata Febrie dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).<br /> <br /> Febrie mengatakan, PNBP tersebut berasal dari 12 item sumber pendapatan. Sumber pendapatan terbanyak berasal dari uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan dan ditetapkan pengadilan sebesar Rp 185,97 miliar dari target Rp 30,09 miliar atau capaiannya 618,04 persen.<br /> <br /> Kedua, adalah pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan pengadilan sebesar Rp 150,15 miliar dari target Rp 146,77 miliar atau capaiannya 102,30 persen. Ketiga, pendapatan penjualan barang rampasan hasil sitaan yang telah diputuskan ditetapkan pengadilan sebesar Rp 138,68 miliar dari target Rp 46,7 miliar atau capaiannya 296,94 persen.<br /> <br /> <strong>Berikut ini realisasi PNBP 2021:</strong><br /> <br /> 1. pendapatan ongkos perkara: Rp 2,43 miliar (31.36 persen)<br /> 2. pendapatan penjualan barang rampasan hasil sitaan yang telah diputuskan ditetapkan pengadilan: Rp 138,68 miliar (296,94 persen)<br /> 3. pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya: Rp 96,23 miliar (200,78 persen)<br /> 4. pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya: Rp 21,67 miliar (422,60 persen)<br /> 5. pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan ditetapkan pengadilan: Rp 185,97 miliar (618,04 persen)<br /> 6. pendapatan uang sitaan tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan pengadilan: Rp 14,63 miliar (106,14 persen)<br /> 7. pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan pengadilan: Rp 150,15 miliar (102,30 persen)<br /> 8. pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana pencucuian uang: 1,57 miliar 71,74 persen)<br /> 9. pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi: Rp 53,06 miliar (671,93 persen)<br /> 10. pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi: Rp 38,87 miliar (99,66 persen)<br /> 11. pendapatan denda hasil tindak pidana pencucian uang: Rp 6 juta (0,56 persen)<br /> 12. pendapatan hasil pengembalian uang negara 10,14 miliar (78,57 persen).

PNBP 2021 Tembus Rp 714 Miliar, Terbanyak Uang Sitaan Hasil Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Supardi-Dirdik-Kejagung.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mencegah tangkal (cekal) tiga orang, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Kementerian Pertahanan 2012-2021.<br /> <br /> “Pencekalan sudah kami proses, ada tiga orang dari swasta, dari PT DNK dua orang dan orang luar negeri satu,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/2) dikutip dari Antara.<br /> <br /> Tiga orang yang dicekal tersebut Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dan Tim Ahli Kementerian Pertahanan berinisial SW, kemudian AW selaku Presiden Direktur PT DNK.<br /> <br /> Satu orang lainnya berstatus warga negara asing, yakni Thomas Van Der Heyden. Pencekalan terhadap Thomas disarankan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).<br /> <br /> Menurut Supardi, alasan pencekalan terhadap ketiganya karena dinilai sebagai saksi penting dalam penyidikan perkara tersebut.<br /> <br /> "Belum mengarah kepada tersangka karena saksi penting itu saja,” katanya.<br /> <br /> Sementara itu, terkait Thomas Van Der Heyden, ia menyebutkan pihaknya sedang menelusuri status warga negaranya dengan meminta data perlintasan.<br /> <br /> Ia menduga Thomas warga negara Amerika Serikat berdasarkan data paspor yang dimilikinya.<br /> <br /> “Negara pastinya belum tahu, tapi kalau sementara kayaknya USA (Amerika Serikat), cuma nanti lewat data kita mau lihat perlintasannya,” kata Supardi.<br /> <br /> Terkait perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan Proyek Satelit Kemhan, Rabu (16/2), penyidik memeriksa satu saksi berinisial DB, mantan Komisaris Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).<br /> <br /> Supardi menyebutkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan keperluan administrasi untuk diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung yang memerintahkan perkara Satelit Kemhan diselesaikan secara koneksitas, karena melibatkan unsur sipil dan militer.<br /> <br /> “Mudah-mudahan minggu depan bisa kita serahkan kepada Jampidmil,” kata Supardi.<br /> <br /> Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Senin (14/2), telah memerintahkan penanganan perkara dugaan pidana korupsi Proyek Satelit Kemhan 2012-2021 ditangani secara koneksitas.

Tiga Orang Dicekal Terkait Perkara Korupsi Satelit Kemenhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alex-sebut-kepala-daerah-di-sumsel-juga-ikut-dukung-jokowi_m_.jpg" alt="Mantan Guberbur Sumsel, Alex Noerdin." width="100%">
<figcaption>Mantan Guberbur Sumsel, Alex Noerdin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Anggota DPR RI Alex Noerdin sebagai tersangka dugaan korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Selain Alex, tim penyidik Jampidsus Kejagung juga menetapkan Direktur PT. DKLN dan juga merangkap sebagai Komisaris Utama PT. PDPDE Gas, serta menjabat sebagai Direktur PT. PDPDE Gas, Muddai Madang (MM) sebagai tersangka.<br /> <br /> "Penyidik meningkatkan status tersangka kepada AN dan MM," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (16/9).<br /> <br /> Alex kini langsung menjalani penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mantan Gubernur Sumatera Selatan itu akan menjalani penahanan pertama untuk 20 hari ke depan.<br /> <br /> Penyidik JamPidsus Kejagung terlebih dahulu menetapkan CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 dan AYH selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) sejak 2009 yang juga merangkap sebagai Direktur PT. PDPDE Gas sejak 2009 dan juga Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014.<br /> <br /> Laonard menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari dari J.O.B PT. Pertamina, Talisman Ltd. Pasific Oil And Gas Ltd., Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumsel. Kepala BP Migas lantas ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut.<br /> <br /> "Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN," kata Leonard dalam keterangannya, Rabu (8/9).<br /> <br /> Dia mengutarakan, akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menurut dihitung oleh ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar USD 30.194.452.79, yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.<br /> <br /> Kemudian sebesar USD 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.<br /> <br /> Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Catatan Redaksi: Redaksi mengubah jabatan tersangka MM, pada paragraf pertama artikel ini pada Kamis (23/9) terkait dengan pembaruan informasi dari pihak terkait.

Alex Noerdin Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Pembelian Gas Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/djoko-tjandra.jpg" alt="HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ali Mukartono menyatakan pihaknya tidak merasa keberatan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi skandal Djoko Tjandra. Ali mengklaim, ia sudah menyetujui permohonan KPK untuk melakukan supervisi kasus korupsi yang melibatkan Djoko Tjandra.<br /> <br /> Kejagung sendiri saat ini sedang menangani kasus dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung Pinangki Sirna Malasari, mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya, dan Djoko Tjandra.<br /> <br /> "Kewenangan KPK untuk mensupervisi dan sebagainya. Memang Undang-Undang KPK boleh kan, makanya saya merasa sudah setuju, mungkin sudah tandatangan," kata Ali.<br /> <br /> Ali mengklaim, sudah lama menyetujui keinginan KPK untuk mensupervisi terkait penanganan perkara yang melibatkan Djoko Tjandra. Namun, dia menyebut, pelaksanaan supervisi itu telah diberikan ke Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung.<br /> <br /> "Saya menyetujui. Tanya Dirdik sudah apa belum, aku ngga tahu aku," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK menyesalkan Barekrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tak bersikap kooperatif untuk mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra. Lembaga antirasuah mengakui, dari dua kali permintaan belum juga dipenuhi oleh Kepolisian dan Kejaksaan.<br /> <br /> "Benar, tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung, tapi hingga saat ini belum kami peroleh," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Kamis (12/11) kemarin.<br /> <br /> Nawawi menegaskan, berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Djoko Tjandra. Apalagi, KPK telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Djoko Tjandra dari masyarakat, termasuk dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).<br /> <br /> "Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah," ucap Nawawi.<br /> <br /> Nawawi pun menegaskan, supervisi KPK berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> "Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Aturan hukum itulah yang harus dihargai semua pihak," cetus Nawawi.

Jampidsus Klaim Sudah Setujui Supervisi KPK Terkait Djoko Tjandra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jampidsus kejagung

Berita Terkini