<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/kemensos-3625027538.jpeg" alt="Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menekankan urgensi penguatan sistem jaminan sosial dalam forum Konferensi Internasional yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (17/5).&nbsp;Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial&nbsp;Prof. Dr. Agus Zainal Arifin di pembukaan International Conference of Social Work and Social Sciences&nbsp;(ICSWSS) 2025. Agus menegaskan bahwa cita-cita besar bangsa Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan negara yang rakyatnya tercukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dalam upayanya mendukung cita-cita tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan sasaran kerja yang mencakup 12 kelompok penerima atensi sosial. &ldquo;Pekerjaan sosial tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terpadu, terarah, dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya dalam keterangan yang diterima. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016025722/festival-rujak-uleg-2025-di-surabaya-antusiasme-warga-membludak-akses-parkir-dikeluhkan">Festival Rujak Uleg 2025 di Surabaya, Antusiasme Warga Membludak, Akses Parkir Dikeluhkan</a> Agus juga memaparkan dua program bantuan sosial utama Kemensos, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang disalurkan setiap tiga bulan kepada masyarakat melalui pendataan dari kepala daerah setempat. Kemensos juga merancang program Sekolah Rakyat yang ditargetkan berdiri sebanyak 100 unit di seluruh Indonesia pada tahun 2025. &ldquo;Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan sudah mulai digagas bersama sejumlah kampus. Saya harap UMJ menjadi salah satu perguruan tinggi yang ikut berkontribusi dalam mendirikan Sekolah Rakyat ini,&rdquo; tambah Agus. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementrian Pendidikan Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi, Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani mengatakan bahwa konferensi internasional ini menjadi wadah penting untuk meninjau, mengevaluasi, dan mengakui keberhasilan maupun kegagalan, serta kemajuan dan kemunduran dalam bidang pekerjaan sosial dan ilmu sosial dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016025712/selamat-tinggal-empat-besar-persija-jakarta-dipastikan-gagal-penuhi-target-musim-ini-buntut-kekalahan-dari-pss-sleman">Selamat Tinggal Empat Besar! Persija Jakarta Dipastikan Gagal Penuhi Target Musim Ini Buntut Kekalahan dari PSS Sleman</a> Menurutnya, ini adalah momen yang tepat untuk merefleksikan potensi, tantangan, dan tuntutan baru yang dihadapi disiplin ilmu sosial, pekerjaan sosial, serta humaniora dalam menavigasi kompleksitas agenda global tersebut. &ldquo;Sudah saatnya ilmuwan sosial Indonesia mengkritisi dan menyesuaikan pendekatan keilmuannya agar lebih relevan dengan konteks lokal, serta mampu berkontribusi secara orisinal dalam diskursus global,&rdquo; tegasnya. Ahmad berharap melalui konferensi ini terjadi pertukaran gagasan yang memperkuat peran keilmuan sosial dan humaniora Indonesia dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengangkat suara dan perspektif lokal ke panggung internasional. Konferensi Internasional ini menghadirkan 14 negara yang berasal dari Asia Pasifik, Eropa, dan&nbsp;Amerika yang membahas isu pekerja sosial secara global. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Asian &amp; Pacific Islander Social Work Educators Association&nbsp;(APISWEA) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ.

Pemerintah menekankan urgensi penguatan sistem jaminan sosial dalam forum Konferensi Internasional yang digelar di UMJ.

Kemensos dan Kemdiktisaintek Tekankan Urgensi Peningkatan Jaminan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/WhatsApp-Image-2025-04-24-at-104910-PM-2659264598.jpeg" alt="Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri bersama&nbsp;pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Sarath Davala. (DPP PKB)." width="100%">
<figcaption>Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri bersama&nbsp;pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Sarath Davala. (DPP PKB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan kepeduliannya terhadap masyaraat terpinggirkan. Partai menilai semua warga negara berhak memperoleh perlindungan sosial. Hal itu disampaikan Wakil ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri dalam diskusi publik bertajuk "Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia" di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (24/4). Diskusi ini menghadirkan pendiri BIEN (Basic Income Earth Network) Sarath Davala. Turut dihadiri pengurus DPP PKB diantaranya Wakil ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Faisol Riza dan Jazilul Fawaid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, serta anggota DPR RI Fraksi PKB yakni Zainul Munasichin, Arzeti Bilbina, Dedi Wahidi, Usman Husen, Elpisina, SN Prana Putra Sohe, dan Muhammad Hilman Mufidi. Hanif menyampaikan bahwa kehadiran Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial.&nbsp;"Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN (Basic Income Earth Network). Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara," ucapnya. Hanif menjelaskan, pengalaman Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia. Sebab, dia sudah menjalankannya di luar negeri. "Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktikan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah," ucapnya. "Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya,"&nbsp;imbuhnya. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan. "Ke depan sebagai partai politik yang konsen kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tentu PKB berkepentingan untuk memastikan agar setiap warga negara kita ini apapun profesinya bisa memperoleh perlindungan sosial yang layak dari negara,"&nbsp;pungkas Hanif. Sementara itu, Sarath Davala menyampaikan pengalaman dalam mempraktikan UBI di sejumlah negara. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Indonesia tentang perlindungan sosial hampir sama dengan negara asalnya, India. Ia menargetkan 10 tahun ke depan bisa dipraktikan di seluruh negara. Karena, menurutnya, konsep UBI cocok diterapkan di semua negara. "UBI bukan untuk mengurangi kemiskinan semata, tapi mendesain ulang society. Karena pasar tidak pasti, sehingga bisa menggunakan pendapatan dasar untuk membuat ketidakpastian menjadi lebih pasti,"&nbsp;tutupnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan kepeduliannya terhadap masyaraat terpinggirkan. Semuanya memiliki hak yang sama.

PKB Komitmen Lindungi Masyarakat Terpinggirkan, Semua Warga Negara Berhak Dapat Jaminan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/1000083648-1893737601.jpg" alt="Yovie Widianto./ Instagram: ywpiano" width="100%">
<figcaption>Yovie Widianto./ Instagram: ywpiano</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Musisi Yovie Widianto memberikan apresiasi kalangan musisi akhirnya mendapat perhatian dengan diberikannya program jaminan sosial. Yovie melihat program ini penting untuk para musisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga program ini terus membawa kebaikan bagi kita bersama dan bagi industri tempat kita bekerja," kata Yovie Widianto dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Musisi yang saat ini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif berpandangan, semua musisi harus mendapatkan jaminan perlindungan sosial untuk melindungi mereka dan keluarga melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu supaya tidak ada ketakutan atau kekhawatiran terkait masa depan mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, mereka dapat mengeluarkan karya dengan baik untuk mendorong kemajuan dunia kesenian dan kebudayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua harus mendapatkan manfaat jaminan sosial," lanjut Yovie Widianto, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Ketua FESMI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/015482819/program-mbkm-usu-hasilkan-kontribusi-nyata-dalam-perluasan-jangkauan-jaminan-sosial-bpjs-ketenagakerjaan">Program MBKM USU Hasilkan Kontribusi Nyata dalam Perluasan Jangkauan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, FESMI (Federasi Serikat Musisi Indonesia) yang dipelopori Chandra Darusman (kini&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">PTT Ketua Umum dipegang Cholil Mahmud) memperjuangkan agar para musisi juga mendapatkan perlindungan sosial. FESMI kemudian membangun kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial bagi profesi musisi dan para pekerja di bidang kesenian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Band-band papan atas tanah air seperti Kahitna, RAN, Potret, dan HiVi! telah menerima perlindungan jaminan sosial setelah resmi terdaftar melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelanjutan dari kabar baik tersebut, beberapa waktu lalu, ahli waris dar Maestro Kebudayaan almarhum Almujazi Mulku Zamari asal Bau Bau Sulawesi Tenggara dan almarhumah Ibu Jariah dari Kabupaten Bungo provinsi Jambi, menerima santunan jaminan sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan jaminan sosial tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Anggoro Eko Cahyo selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jaminan sosial ini juga bentuk pengakuan negara atas profesi bidang kebudayaan yang memiliki hak setara dengan profesi-profesi di bidang lain," ucap Fadli Zon saat menyerahkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari 2 maestro budaya yang telah tutup usia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, juga mengapresiasi langkah Kementerian Kebudayaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para maestro budaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan semakin banyak maestro yang terlindungi diharapkan mereka bisa berkarya tanpa rasa cemas, sehingga dapat terus melestarikan budaya leluhur sekaligus mewariskannya kepada para generasi muda," pungkas Anggoro.&nbsp;</div>

Musisi Yovie Widianto memberikan apresiasi kalangan musisi akhirnya mendapat perhatian dengan diberikannya program jaminan sosial.

 Musisi dapat Jaminan Sosial, Yovie Widianto Berharap Program Ini Membawa Kebaikan

<div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/Forum-Diseminasi-Kajian-Kajian-Jamsos-copy-3658995996.jpeg" alt="Pemerintah Indonesia dan Jerman berkolaborasi dalam Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial: Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Indonesia dan Jerman berkolaborasi dalam Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial: Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&nbsp;&ndash;&nbsp;Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan&nbsp;Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial. Mengangkat tema Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia, forum yang digelar pada 17 Desember ini bertujuan mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Reformasi Jaminan Sosial. Forum ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan di penghujung proyek Social Protection Programme (SPP) yang akan berakhir pada Desember 2024. Muhammad Cholifihani selaku Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas dalam keterangannya menyampaikan, reformasi jaminan sosial merupakan salah satu agenda strategis nasional dan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan cakupan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan struktur demografi hingga keberlanjutan pendanaan program. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas bersama GIZ Indonesia di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui proyek Social Protection Programme," katanya. Ia melanjutkan, pihaknya dan GIZ telah menyusun sembilan kajian strategis berbasis data. "Kajian-kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Kami berterima kasih utamanya kepada dukungan Pemerintah Jerman, serta para mitra pembangunan, tim peneliti dan para ahli yang turut berkontribusi dalam upaya ini,&rdquo; ujarnya. <div class="page" title="Page 2"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> Sembilan kajian strategis tersebut mencakup analisis situasi demografi dan perlindungan sosial, analisis kesenjangan program jaminan sosial, analisis kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran program jaminan sosial, evaluasi dan proyeksi kecukupan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta analisis model aktuaria untuk JKK, JKM, dan JKP. Selain itu, kajian juga meliputi tinjauan terhadap Perpres No. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, pembagian kewenangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial, penguatan dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait DJSN, serta transformasi program dan kelembagaan serta tinjauan dan harmonisasi regulasi yang menjadi pilar utama Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="page" title="Page 2"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> Sementara itu, Makhdonal Anwar selaku Commission Manager Social Protection Programme, GIZ Indonesia, mengatakan, pihaknya bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, dalam mendukung reformasi jaminan sosial di Indonesia melalui proyek SPP. "Di paruh tahun 2024, kami fokus melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya, termasuk menyusun kajian-kajian guna mendukung penguatan program jaminan sosial nasional. Kegiatan diseminasi kajian dan forum dialog ini merupakan puncak dari dukungan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan arah rekomendasi strategis dalam menyusun regulasi terkait jaminan sosial,&rdquo; katanya. Dalam 10 tahun&nbsp;terakhir, Indonesia dengan dukungan SPP telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Salah satu tonggak utama adalah dukungan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sejak diluncurkan pada 2014, pengembangan Program JKN telah mencapai berbagai tonggak penting yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan cakupan peserta program jaminan sosial dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015443263/6-kebiasaan-spiritual-yang-harus-diajarkan-kepada-anak-terapkan-jika-ingin-mereka-berperilaku-baik">6 Kebiasaan Spiritual yang Harus Diajarkan kepada Anak, Terapkan Jika Ingin Mereka Berperilaku Baik</a> Meski telah meraih berbagai pencapaian signifikan, reformasi jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang disorot dalam Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial ini adalah perubahan struktur demografi di Indonesia, di mana terjadi pertumbuhan populasi lanjut usia yang menimbulkan kebutuhan akan sistem jaminan sosial yang komprehensif di masa depan. Selain itu, masih ada ketimpangan dalam akses pelayanan dan manfaat jaminan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Keberlanjutan sistem jaminan sosial juga bergantung padapartisipasi masyarakat, termasuk kesediaan dan kemampuan mereka untuk membayar iuran secara konsisten. </div> </div> </div> </div> <div class="page" title="Page 3">&nbsp;</div>

forum yang digelar pada 17 Desember ini bertujuan mendukung penyempurnaan penyusunan rancangan awal  RPJMN 2025-2029.

Wujudkan Sistem Jaminan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia dan Jerman Jalin Kerja Sama Melalui Bappenas dan GIZ Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/zuhri-2951720989.png" alt="MUHAMMAD ZUHRI BAHRI" width="100%">
<figcaption>MUHAMMAD ZUHRI BAHRI</figcaption>
</figure> Di tengah rentannya kelas menengah tergelincir ke jurang kemiskinan, presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berfokus pada program pengentasan kemiskinan. Targetnya, dua tahun pertama setelah pelantikan nanti, kemiskinan ekstrem bisa dihapus menjadi nol persen. Angka kemiskinan juga ditekan hingga 5 persen dalam waktu lima tahun pemerintahan, di mana pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi masih 9,36 persen. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang hidup dengan pendapatan di bawah USD 1,9 per hari atau sekitar Rp 28.000 berdasar nilai tukar 2024. Para era Presiden Jokowi, angka kemiskinan menurun. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, jumlahnya tercatat 25,9 juta orang dari total populasi 278,69 juta orang. Pelindungan Sosial Kaum pekerja kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang rentan dan berpotensi masuk di lingkaran kemiskinan. Penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2024 tercatat 142,18 juta orang. Jumlah itu naik 3,55 juta orang dari Februari 2023. Masalahnya, tidak semua pekerja di Indonesia menjadi peserta pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan pada September 2024, terdapat potensi 101.810.200 pekerja. Namun, baru 38.931.955 pekerja yang menjadi peserta dari target tahun ini, yaitu 53.957.450 peserta. Perinciannya, 30.291.884 pekerja penerima upah (PU) dan 8.010.071 pekerja bukan penerima upah (BPU) atau hanya 38 persen pekerja yang memiliki pelindungan jamsostek. Secara garis besar, pendekatan kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Kemiskinan kultural lebih pada budaya, kebiasaan, atau cara berpikir masyarakat sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Sementara kemiskinan struktural disebabkan oleh situasi dan kondisi yang dipicu kebijakan atau struktur sosial sehingga mengakibatkan masyarakat masuk di wilayah kemiskinan. Pertanyaannya, bagaimana negara dapat menangani dua penyebab kemiskinan itu? Di sinilah dibutuhkan kontribusi sistem jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan, untuk menangkal terjadinya pemiskinan di kalangan pekerja menengah. Secara garis besar, pelindungan sosial dan jaminan sosial di Indonesia sudah cukup. Sebelum kelahiran seorang anak, ada BPJS Kesehatan. Masuk dunia kerja, disiapkan jaminan sosial ketenagakerjaannya (jamsostek) agar pekerja dapat memitigasi risiko-risiko akibat kerja. Baik yang terkait dengan kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun risiko di hari tua (pensiun). Secara infrastruktur, kebijakan sudah tersedia sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, serta beberapa kebijakan turunan undang-undang tersebut. Keikutsertaan pekerja dalam program jamsostek bisa memitigasi risiko pekerjaan. Contohnya, pada pekerja dengan gaji minimum, jika tidak mengantisipasi risiko sehingga mengalami kecelakaan, selain dia dan keluarganya, tempatnya bekerja juga bakal terdampak. Kalau tidak ada antisipasi, hal itu bisa mengakibatkan pemiskinan di kalangan pekerja. Dalam konteks inilah program jamsostek yang dimandatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa dijadikan instrumen untuk memutus siklus kemiskinan. Dengan kebijakan pelindungan pekerja, sudah semestinya pekerja tidak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan ekstrem. Kontribusi Jamsostek Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Karena itu, Indonesia juga menerapkan konsep welfare state yang mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, pelindungan, atau pencegahan pada masalah sosial. (Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial &amp; Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar). Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menginisiasi lima program jaminan pelindungan. Yaitu, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Semua itu menjamin pekerja bisa menjalankan pekerjaan dengan tenang tanpa rasa cemas. Penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya di kalangan pekerja di Indonesia, merupakan tugas besar yang membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu. Kunci keberhasilan terletak pada ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan, serta keberlanjutan program-program yang ada. Karena itu, tantangan ke depan bagi pemerintahan baru nanti adalah seberapa jauh pemerintah bisa melakukan improvement dalam aspek regulasi kebijakan, program, maupun manfaat. Yang juga tidak kalah penting adalah aspek keberlanjutan alias sustainability-nya.&nbsp;(*) <hr /> *) MUHAMMAD ZUHRI BAHRI&nbsp;, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Di tengah rentannya kelas menengah tergelincir ke jurang kemiskinan, Prabowo-Gibran berfokus pada program pengentasan kemiskinan.

Menolak Pemiskinan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/6JPG-1691482068.jpg" alt="Ilustrasi pemulung. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemulung. (Dery Ridwansah/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aktivitas sebagai pemulung tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka menjadi ujung tombak kebersihan lingkungan, khususnya dari keberadaan sampah plastik. Saat ini para pemulung difasilitasi untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Fasilitasi layanan jaminan sosial untuk kelompok marjinal itu, dilakukan Plastic Bank. Country Manager Plastic Bank Indonesia Frederick Saman mengatakan, saat ini ada 3.000-an keluarga pemulung yang mereka ikutkan BPJS Kesehatan. Kemudian ada 3.000-an orang pemulung yang diikutkan BPJS Ketenagakerjaan. &rdquo;Untuk BPJS Kesehatan kan harus satu keluarga,&rdquo; kata Frederick Saman di sela paparan program Impact Subscription Plastic Bank di Jakarta pada Selasa (23/7). Dia mengatakan, para pemulung adalah ujung tombak mengatasi sampah plastik di Indonesia. Dia tidak bisa membayangkan jika pemulung cuti serentak dalam sehari, jalanan dan perkampungan bakal dipenuhi sampah plastik. Menurut Frederick, saat ini mereka memiliki member pemulung sebanyak 22 ribuan orang. Dari jumlah tersebut, pemulung harus aktif menyetorkan sampah plastik atau botol plastik ke pengepul. Dengan kriteria keaktifan yang sudah ditentukan, para pemulung itu akan didaftarkan menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sejak beroperasi di Indonesia pada 2019, Plastic Bank Indonesia sudah bekerja sama dengan 220-an pengepul di sepuluh provinsi. Baik pemulung maupun pengepul, dilengkapi aplikasi khusus. Sehingga bisa dipantau seberapa banyak sampah plastik yang dikumpulkan kemudian disetor ke pengepul. &rdquo;Pemulung juga bisa mendapatkan token, sampai voucher sembako untuk berbelanja di minimarket,&rdquo; terang Frederick Saman. Dia menegaskan, untuk menghilangkan stigma negatif profesi pemulung. Kalau di pendidikan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, di dunia lingkungan hidup, pemulung adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Selain itu, Frederick juga menyampaikan pengembangan program mereka di Indonesia. Di antaranya adalah Impact Subscription Plastic Bank. Lewat program itu, pelaku usaha bisa terlibat dalam program mengatasi sampah plastik di Indonesia. Secara berkala mereka melaporkan upaya bersih-bersih sampah atau botol plastik. Selain itu juga memberikan layanan pendamping usaha kepada mitranya. Menurut Frederick, sampah plastik di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Jadi para pemulung atau mitra mereka tidak ada yang kesulitan mencari sampah plastik, termasuk botol plastik. Indonesia adalah negara terbesar kelima di dunia untuk urusan penghasil sampah plastik. Untuk tingkat ASEAN, Indonesia menduduki urutan ketiga sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar.

Plastic Bank fasilitasi layanan jaminan sosial untuk para pemulung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Ujung Tombak Kebersihan Lingkungan, Pemulung Diikutkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/layaknya-sahabat-yovie-widianto-sulit-pahami-cerita-cinta-arsy_m_.jpg" alt="Yovie Widianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Yovie Widianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musisi Yovie Widianto atau yang lebih dikenal dengan Yovie Kahitna menyatakan bahwa setiap musisi dan pekerja musik di Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan sosial melalui Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), dikutip dari ANTARA. &ldquo;Seluruh pekerja termasuk para musisi, berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan melindungi mereka saat menjalani aktivitas profesinya,&rdquo; kata dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (5/3). Pria yang secara resmi telah dilantik menjadi ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) periode 2023-2026 itu menuturkan, pihaknya bertekad untuk mensukseskan penerapan budaya kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh pelaku industri musik di tanah air. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014404811/gudang-meledak-di-mako-brimob-diduga-akibat-bom-ikan-dan-serbuk-petasan-terpapar-suhu-panas-10-anggota-terluka">Gudang Meledak di Mako Brimob Diduga Akibat Bom Ikan dan Serbuk Petasan Terpapar Suhu Panas, 10 Anggota Terluka</a> &ldquo;Saya bersama sahabat-sahabat saya di Kahitna, Yovie and Nuno, HiVi, dan banyak lagi musisi anggota FESMI serta teman-teman kami yang bekerja di bidang musik, mulai dari manajemen sampai kru panggung, kini resmi menjadi peserta dan akan menerima fasilitas jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; kata dia. Terlebih, katanya, Candra Darusman yang menjabat sebagai ketua FESMI di periode sebelumnya, sudah berhasil membangun kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi profesi musisi di Indonesia. &ldquo;Tentunya ini akan menjadi perlindungan sekaligus memberikan kedamaian bagi kami dalam menjalani profesi,&rdquo; katanya yang juga personel grup Yovie and Nuno itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014405103/persebaya-tuntut-tindakan-tegas-pssi-hukum-berat-wahyudi-hamisi-dan-wasit-ginanjar-rahman-latief">Persebaya Tuntut Tindakan Tegas PSSI, Hukum Berat Wahyudi Hamisi dan Wasit Ginanjar Rahman Latief</a> Kepala Kantor BPJamsostek Jakarta-Grogol Rommi Irawan mengatakan BPJamsostek berperan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja termasuk pekerja industri kreatif, khususnya seniman musik serta ekosistem pendukungnya. Ia menyatakan rasa optimistis kolaborasi bersama FESMI bukan hanya akan memperluas pemerataan penerimaan jaminan sosial bagi para musisi tapi juga seluruh pekerja seni pada umumnya. &ldquo;Musisi dan para pekerja musik yang seperti tergabung di Kahitna maupun Yovie and Nuno telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menerima perlindungan empat program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun,&rdquo; katanya.

Yovie Widianto mengatakan bahwa setiap musisi dan pekerja musik di Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan sosial melalui BPJamsostek.

Yovie Widianto: Setiap Musisi Berhak Dapat Jaminan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/WhatsApp-Image-2024-01-25-at-132945-904103441.jpg" alt="Sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Total sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor. Dari yang semula per bulan Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu. Tahun ini dinaikkan lagi menjadi Rp 50 ribu per bulan. Pemkab Sidoarjo juga memberikan perlindungan jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada belasan ribu kader kesehatan itu diberikan lewat CSR perusahaan. Namun tahun ini sepenuhnya dibiayai APBD Sidoarjo. Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor mengatakan, peningkatan honor kader kesehatan merupakan bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo. Dia meminta kader kesehatan tidak memandang nominal honor yang didapatkan. Akan tetapi perhatian pemerintah terhadap pengabdian kader kesehatan yang telah membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Sidoarjo. &rdquo;Per hari ini perhatian Pemkab Sidoarjo terhadap pembangunan kesehatan tidak bisa dibantah lagi, baik pembangunan infrastruktur maupun penunjangnya. Terbukti tahun ini, honor kader kesehatan kembali kita naikkan,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor berharap pemberian honor menjadi semangat para kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Selain itu, mereka juga ditugaskan menuntaskan angka stunting. &rdquo;Tahun ini seluruh kader kesehatan di Kabupaten Sidoarjo juga akan terproteksi BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; ujar Ahmad Muhdlor Ali. Kepala Dinas Kesehatan Feny Apridawati mengatakan, mulai tahun ini kader kesehatan akan menerima horor Rp 50 ribu per bulan. Selain itu, mereka semua juga akan diproteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka akan diikutsertakan sebagai pekerja penerima upah. Seluruhnya akan ditanggung Pemkab Sidoarjo. &rdquo;Panjenengan diikutkan yang penerima upah, naudzubillqh min dzalik, jadi misal terjadi kecelakaan, santunan tidak hanya Rp 70 juta namun juga ada beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi,&rdquo; ujar Feny Apridawati. Sementara itu, kader kesehatan Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Ernawati tampak bahagia atas kenaikan honor tersebut. Apalagi ditambah perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. &rdquo;Alhamdulillah senang yang awalnya 30 ribu menjadi 50 ribu, jadi nambah semangat buat ibu-ibu kader kesehatan untuk terus mengabdi memberikan pelayanan kepada masyarakat,&rdquo; ucap Ernawati. Ernawati mengatakan, belum setahun menjadi kader kesehatan. Namun sudah banyak ilmu yang didapat. &rdquo;Menjadi kader kesehatan bukan beban, yang terpenting ikhlas menjalani, jadi kita bisa enjoy dalam menjalankan tugas untuk membantu masyarakat,&rdquo; ujar Ernawati.

Total sebanyak 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo tahun ini bakal menerima kenaikan honor dan memberi BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Sidoarjo Naikkan Honor Ribuan Kader Kesehatan dan Beri Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/23-November-2023-Atlet-Terus-1750957338.jpg" alt="Menpora dan Utusan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Soal Jaminan Sosial Atlet.(bpjsketenagakerjaan.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menpora dan Utusan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Soal Jaminan Sosial Atlet.(bpjsketenagakerjaan.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, pada Rabu (15/11) menerima audiensi dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan timnya di Kemenpora Jakarta. Pertemuan tersebut secara khusus membahas upaya pengembangan jaminan sosial bagi atlet berprestasi. "Kita bahas bagaimana keberlangsungan atlet berprestasi ini setelah tidak menjadi atlet lagi. Nah ini perlu kita lakukan edukasi kepada mereka (atlet) untuk bisa mengikuti program-program yang ada," ujar Anggoro dalam keterangan pers yang diterima Antara di Pangkalpinang, Kamis (16/11) dilansir oleh&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari&nbsp;bpjsketenagakerjaan.go.id. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013306919/wapres-maruf-amin-didampingi-menpora-hadiri-santripreneur-indonesia-teknologi-digital-dioptimalkan-untuk-meningkatkan-kualitas">Wapres Ma'ruf Amin Didampingi Menpora Hadiri Santripreneur Indonesia: Teknologi Digital Dioptimalkan Untuk Meningkatkan Kualitas</a> Anggoro menegaskan keinginan pihaknya untuk memastikan masa depan para pejuang olahraga Tanah Air setelah purna dari karier atlet. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai hal wajib bagi para atlet. Anggoro menyatakan, ingin mengoptimalkan hal tersebut. Kita ingin atlet mendapatkan perlindungan. Misalnya saat berlatih atau bertanding cedera, maka mereka sudah terlindungi, begitu juga dengan hal lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013285513/menpora-dito-ariotedjo-bersama-menko-pmk-muhadjir-effendy-serahkan-germas-award-2023-tingkat-kementerian-atau-lembaga">Menpora Dito Ariotedjo Bersama Menko PMK Muhadjir Effendy Serahkan Germas Award 2023 Tingkat Kementerian atau Lembaga</a> Lebih lanjut, Anggoro menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini bukan hanya sebagai bentuk keamanan finansial, tetapi juga sebagai manifestasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada seluruh atlet. "Dengan demikian, mereka bisa berlatih dan bertanding dengan fokus serta bebas dari cemas," jelasnya. Harapannya, prestasi para atlet juga dapat meningkat berkat dukungan ini. Merespons hal tersebut, Menpora Dito menyampaikan harapannya agar jaminan sosial kepada atlet berprestasi bisa berjalan dengan baik. "Ini menjadi penting agar para atlet berprestasi bisa terjamin di masa tuanya," pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013263833/mantan-menpora-malaysia-syed-saddiq-terbukti-bersalah-melakukan-4-tindakan-korupsi">Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Terbukti Bersalah Melakukan 4 Tindakan Korupsi</a> Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Abdul Shoheh, menekankan bahwa program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan untuk pekerja atau pelaku usaha, tetapi juga terbuka bagi para atlet yang dapat bergabung sebagai peserta. Shoheh menyoroti pentingnya melibatkan para atlet dalam program ini untuk memastikan mereka juga mendapatkan perlindungan yang memadai. "Partisipasi atlet sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah positif untuk memperluas cakupan perlindungan sosial," katanya. Adapun manfaat yang dapat dirasakan apabila terjadi resiko saat bertanding atau latihan sebanding dengan perlindungan yang diberikan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau kejadian serupa. Abdul Shoheh, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya terbuka untuk pekerja atau pelaku usaha saja. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013265946/terbukti-korupsi-mantan-menpora-syed-saddiq-mengundurkan-diri-sebagai-ketua-partai-muda">Terbukti Korupsi, Mantan Menpora Syed Saddiq Mengundurkan Diri Sebagai Ketua Partai Muda</a> Tetapi program ini juga menyediakan kesempatan bagi para atlet di seluruh Indonesia untuk menjadi peserta. Beliau menyoroti keterjangkauan iuran yang terjangkau bagi para atlet, dengan biaya mulai dari Rp36.800 per bulan. Yang mencakup tiga program perlindungan jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013208390/menpora-dito-ariotedjo-tinjau-stadion-gbt-tinggal-pasang-var-jelang-piala-dunia-u-17">Menpora Dito Ariotedjo Tinjau Stadion GBT, Tinggal Pasang VAR Jelang Piala Dunia U-17</a> Shoheh menekankan bahwa kontribusi ini memberikan manfaat nyata dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada atlet. Sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya diberikan dukungan selama karier berprestasi mereka, tetapi juga di masa tuanya. "Partisipasi dalam program ini adalah investasi keamanan dan kesejahteraan bagi para atlet," tambah Shoheh.

Menpora Dito dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, membahas pengembangan jaminan sosial atlet berprestasi.

Demi Kesejahteraan Para Atlet, Pihak BPJS Temui Menpora Bahas Tentang Jaminan Sosial

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/WhatsApp-Image-2023-10-10-at-210921-2751990959.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, sebagai Ketua TC Health ISSA pada seminar bertajuk Improving Health Insurance Systems, Coverage and Service Quality." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, sebagai Ketua TC Health ISSA pada seminar bertajuk Improving Health Insurance Systems, Coverage and Service Quality.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Saat ini sejumlah negara tengah mengupayakan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) bagi penduduknya. Peran sistem jaminan sosial kesehatan berskala nasional yang diterapkan di masing-masing negara mengambil peran penting untuk memastikan kualitas layanan dan memastikan akses kesehatan yang setara bagi warga negara. Hal itu menjadi fokus The ISSA Technical Seminar bertajuk Improving Health Insurance Systems, Coverage and Service Quality yang diselenggarakan ISSA Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) dan ISSA Liaison Office for East Asia National Health Insurance Service, berkolaborasi dengan National Health Insurance Service (NHIS), Korea Selatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, sebagai Ketua TC Health ISSA (Komisi Kesehatan) mengungkapkan, dalam perjalanan sebuah negara mencapai UHC membutuhkan komitmen politik yang kuat terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara. Dirut juga menyorot bagaimana komitmen tersebut harus jelas diamanatkan dalam konstitusi atau perundangan tertinggi dalam sebuah negara. Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, menurut dia, sistem jaminan sosial kesehatan merupakan sebuah mandatory yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diejawantahkan melalui Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. &rdquo;Hampir 1 dekade Indonesia implementasi Program JKN, tentu tidak sedikit menemui sejumlah tantangan. Di awal implementasi pada 2014-2021 bisa dikatakan merupakan sebuah proses transformasi dan adaptasi dalam penerapan sistem pembiayaan sambil terus memperluas cakupan kepesertaan. Apalagi program ini menawarkan akses layanan kesehatan yang luas dan komprehensif. Kini pada 2021-2026 program ini akan terus beradaptasi khususnya dalam mencapai tujuan peningkatan mutu layanan serta mengukuhkan BPJS Kesehatan menjadi organisasi yang andal,&rdquo; kata Ghufron, Selasa (10/10). Sebagai ketua TC Health, Ghufron juga menyoroti bagaimana sebuah negara harus senantiasa adaptif dan terus berinovasi agar jaminan kesehatan bagi warga negara dapat terpenuhi. Kehadiran Program JKN secara signifikan meningkatkan akses layanan kesehatan melalui perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Walaupun perkembangan kerja sama fasilitas kesehatan terus meningkat namun rasio terhadap pemenuhan dokter dan kebutuhan pasien masih belum memenuhi target WHO. Per April 2023, rasio dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap masyarakat sebesar 1:6.526 atau 0,15:1000, sementara menurut standar WHO adalah 1:1000. &rdquo;Ditambah Indonesia merupakan wilayah kepulauan dan dengan jumlah penduduk mencapai + 275 juta jiwa. Melihat kondisi tersebut, BPJS Kesehatan harus terus beradaptasi mengembangkan berbagai inovasi agar peserta dapat tetap terlayani dengan baik. Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS),&rdquo; papar Ghufron. &rdquo;Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,&rdquo; tegas Ghufron. Ghufron mencontohkan, saat ini Program JKN telah memiliki ekosistem JKN yang kuat dan saling terhubung melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi. Inovasi layanan kesehatan berbasis digitalpun terus bertumbuh, misalnya aplikasi Mobile JKN yang terus menerus mengembangkan fitur layanan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Terbaru, terdapat inovasi i-Care JKN untuk mengadaptasi dan memudahkan kebutuhan informasi dokter tentang riwayat kesehatan pasien. Menjawab tantangan keberlangsungan program, penyelenggara jaminan sosial juga harus adaptif dalam mengembangkan inovasi pembiayaan. Terlebih, saat ini pembiayaan kesehatan akan makin banyak tergerus akibat penyakit kronis tidak menular yang berbiaya katastropik, adanya penuaan populasi yang memiliki risiko kesehatan, serta antisipasi terhadap penyakit-penyakit akibat perubahan alam dan lingkungan hidup. Penyelenggara jaminan sosial harus senantiasa berinovasi dalam hal memastikan pembiayaan layanan kesehanan dapat terus terpenuhi. Di Indonesia, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan dan perluasan akses pembayaran iuran, mengembangkan program rehabilitasi iuran bagi peserta yang bermasalah dengan ability to pay serta terus melakukan edukasi untuk menjawab tantangan willingness to pay. &rdquo;Kami juga meningkatkan efektivitas pembiayaan melalui sistem kapitasi berbasis kinerja pada FKTP, pemberian uang muka pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, kami juga mengembangkan model pembiayaan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan melalui Supply Infrastructur Financing &nbsp;yang bekerja sama dengan mitra perbankan,&rdquo; tambah Ghufron. ISSA adalah asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 160 negara di dunia dan mempercayakan Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk. Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari negara Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

Sistem jaminan sosial kesehatan berskala nasional ambil peran penting pastikan kualitas layanan dan akses kesehatan yang setara bagi warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan sosial

Berita Terkini