<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/lppom-2-2412879703.jpg" alt="LPPOM MUI dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LPPOM MUI dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laboratorium LPPOM MUI memperkuat posisinya sebagai pionir standar halal global dan keamanan pangan. Bahkan, dengan forum AOAC International, LPPOM mampu menghadirkan kolaborasi sains dan syariah untuk membangun sistem pengujian halal yang kredibel, harmonis, dan diakui oleh dunia. Laboratorium LPPOM MUI kembali menunjukkan kiprahnya di kancah internasional. Dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand, pada 28&ndash;30 Oktober 2025, LPPOM MUI berperan sebagai salah satu pembicara utama di antara para ahli dari lembaga metrologi, regulator pangan, industri, dan akademisi se-Asia Tenggara. AOAC sendiri dikenal sebagai lembaga internasional yang menetapkan standar metode pengujian untuk pangan, obat-obatan, dan lingkungan di lebih dari 90 negara. Dalam kesempatan tersebut, General Manager LPPOM MUI Laboratory, Heryani, mengungkapkan bahwa LPPOM mengajak para ahli di forum AOAC untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya standarisasi pengujian halal di level regional dan global, mengingat perkembangan teknologi analisis yang semakin pesat dan kompleksitas produk pangan yang terus meningkat. &ldquo;Inter-laboratory variability adalah hal yang nyata, sehingga dibutuhkan mekanisme ilmiah dan syariah yang selaras untuk memastikan keputusan halal yang adil dan kredibel,&rdquo; jelas Heryani. Dia menegaskan bahwa LPPOM mendorong pembentukan Halal Testing Harmonization Working Group di bawah AOAC SEA section sebagai langkah awal menuju harmonisasi standar pengujian halal antar negara di Asia Tenggara dan dunia. Topik yang diangkat oleh Laboratorium LPPOM MUI mendapat perhatian besar karena menjadi bagian dari agenda utama konferensi yang turut membahas isu-isu global seperti PFAS, mikotoksin, pestisida, hingga keamanan pangan lintas batas. Beragam persoalan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara untuk menjaga mutu dan keamanan pangan dunia. Dalam forum tersebut, LPPOM MUI menampilkan pengalaman Indonesia sebagai pelopor sertifikasi halal di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kontribusi ini sekaligus mendukung misi AOAC dalam memastikan integritas data laboratorium serta kesetaraan hasil uji antarnegara dalam perdagangan internasional produk halal. Sebelum tampil di Bangkok, tim Laboratorium LPPOM MUI juga berpartisipasi dalam AOAC International Annual Meeting &amp; Exposition 2025 di San Diego, California, Amerika Serikat. Pada forum bergengsi itu, LPPOM menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia dengan dua presentasi ilmiah yang berhasil lolos seleksi. Riset pertama berjudul &ldquo;Overcoming Matrix Challenges: A Sensitive GC-MS/MS Headspace Method for Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol Residues in Multicomponent Spice Seasonings&rdquo;. Sedangkan riset kedua, berjudul &ldquo;Custom TaqMan PCR for Indigenous Salmonella Strains: A Rapid, Sensitive, and Robust Alternative to Conventional and Commercial Assays&rdquo;. Kedua penelitian tersebut mempertegas posisi LPPOM MUI sebagai laboratorium Indonesia yang kompetitif secara global dan berbasis riset, terutama di bidang keamanan pangan, pengujian halal, dan bioteknologi molekuler.&nbsp; Partisipasi aktif di dua forum AOAC itu membuktikan bahwa LPPOM tidak hanya berperan penting di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara internasional sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan komitmen terhadap inovasi ilmiah. Kehadiran LPPOM MUI di dua ajang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam pengembangan metode ilmiah dan sistem halal global. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi halal dunia, sekaligus mencerminkan kemampuan lembaga nasional dalam menjalin kolaborasi internasional bersama AOAC. Inisiatif pembentukan Halal Testing Harmonization Working Group yang diinisiasi bersama AOAC SEA termasuk pula langkah penting menuju terwujudnya Standar Global Pengujian Halal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kredibilitas laboratorium halal internasional serta mendorong perdagangan halal yang lebih transparan dan terpercaya. &nbsp; &nbsp;

Laboratorium LPPOM MUI berperan penting dalam standarisasi halal global di konferensi AOAC 2025 di Bangkok.

LPPOM MUI Tampilkan Inovasi Halal di AOAC SEA Annual Conference 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/HAJI-21-1114596752.jpg" alt="Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024, setelahnya atau mulai 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan. "Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024." kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Jum'at (18/10/2024). &nbsp; Untuk melaksanakan pengawasan JPH tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH. &ldquo;BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH.&rdquo; kata Aqil menegaskan. Adapun keterlibatan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH yang ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Bersamaan dengan pendataan itu, personil Pengawas JPH juga memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk bersegera melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pengawas JPH tersebut, BPJPH akan melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Untuk selanjutnya, akan ditentukan apakah pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai regulasi. &ldquo;Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran.&rdquo; tegas Aqil. Terkait pelaksanaan pengawasan JPH tersebut, ia juga menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan JPH. Peran serta masyarakat dimaksud berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH.

Wajib Halal Berlaku, BPJPH Berwenang Sanksi Pelanggaran Jaminan Produk Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/produk-halal-1497960818.jpg" alt="ILUSTRASI. Pameran produk halal. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pameran produk halal. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rosy Widyawati menyampaikan bahwa konsumsi produk halal di tingkat global pada 2027 diproyeksikan mencapai USD 3,1 triliun atau sekitar Rp 47.151 triliun (kurs Rp 15.210 per dolar AS). "Pengeluaran muslim untuk yang syariah ini di sektor-sektor seperti makanan dan minuman, fesyen halal, kosmetik halal, dan sebagainya itu meningkat dan potensinya sangat besar, bahkan pada 2027 itu diperkirakan bisa mencapai sekitar 3,1 triliun (dolar AS)," kata Rosy Widyawati di Jakarta, Rabu (2/10). Dia&nbsp;menyatakan bahwa pemerintah kini berupaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut melalui penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029. Ia menuturkan bahwa pengembangan ekonomi syariah penting sebagai mesin penggerak ekonomi baru demi mewujudkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6-7 persen agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Untuk merealisasikan hal tersebut, Rosy mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia harus mampu menjadi produsen, tidak hanya menjadi konsumen. Saat ini, lanjutnya, eksportir terbesar bagi produk-produk halal justru merupakan negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas Muslim, seperti Brazil, Tiongkok, dan India. "Penduduk Muslim kita banyak, tapi kita hanya jadi konsumen. Nah, ini bagaimana ke depan harus didorong bahwa kita harus menjadi produsen. Kita harus mampu ekspor," ujarnya. Tidak hanya melalui penyusunan MEKSI 2025-2029, pemerintah juga berusaha mengembangkan ekonomi syariah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 pada 13 September lalu. Rosy mengatakan bahwa dalam dokumen RPJPN tersebut, pengembangan ekonomi syariah menjadi program prioritas tersendiri untuk mempercepat kemajuan sektor tersebut, salah satunya melalui hilirisasi industri halal dan penguatan UMKM sehingga dapat mendorong nilai ekspor. Selain itu, ia menyampaikan bahwa perlu juga dikembangkan program peningkatan wisatawan Muslim melalui peningkatan sarana dan prasarana pariwisata ramah Muslim. "Lalu kemudian juga fesyen. Nah fesyen ini harus didorong ya karena kami yakin bahwa fesyen ini mestinya mampu untuk menyumbang banyak," imbuhnya.

Dia menyatakan bahwa pemerintah kini berupaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut melalui penyusunan MEKSI 2025-2029.

Bappenas sebut potensi konsumsi produk halal USD 3,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/HAJI-05-4002064182.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa kewajiban sertifikasi halal diberlakukan sesuai ketentuan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) bagi sejumlah jenis produk yang mencakup barang dan jasa. Sektor jasa yang dikenai kewajiban bersertifikat halal antara lain jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa penyajian. Ketujuh macam jasa tersebut juga hanya dikenakan kewajiban sertifikasi halal jika diperuntukkan bagi makanan, minuman, obat dan kosmetik. Dengan demikian maka sektor jasa di luar ketujuh macam jasa yang telah disebut di atas atau jasa yang masuk dalam ketujuh macam jasa tersebut namun tidak diperuntukkan bagi makanan, minuman, obat dan kosmetik&nbsp;tidak dikenakan kewajiban bersertifikat halal.&nbsp; Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, maka tidak benar ketika&nbsp;muncul pemberitaan di media yang menyatakan bahwa truk wajib bersertifikat halal. "Dari ketujuh macam jasa tersebut,&nbsp;untuk jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian dikelompokkan sebagai jasa logistik. Kewajiban sertifikasi halal atas jasa logistik ini juga hanya yang diperuntukkan&nbsp;bagi jasa logistik yang digunakan untuk memfasilitasi produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik." ungkap Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Kamis (5/9/2024). Kewajiban sertifikasi halal atas jasa logistik makanan, minuman, obat, dan kosmetik hanya dikenakan bagi pihak ketiga yang menyediakan jasa logistik saja tanpa menghasilkan barang. Sedangkan pelaku usaha makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang memiliki fasilitas penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian untuk produknya sendiri tidak perlu mengajukan sertifikasi jasa logistik yang terpisah dengan sertifikasi produk barangnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/HAJI-02-1478652911.jpg" alt="Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Hal tersebut terjadi karena pada saat pelaku usaha mensertifikasi halal barangnya sudah mencakup juga aspek jasa logistik yang dimiliki perusahaan tersebut. &nbsp; &nbsp; "Dengan demikian disini saya tegaskan hal ini untuk meluruskan adanya pemahaman keliru bahwa truk atau kendaraan pengangkut yang harus bersertifikat halal. Sesuai regulasi, yang benar adalah jasa logistiknya yang wajib bersertifikat halal." terang Aqil menjelaskan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014572677/halal-fair-2024-gebrak-pasar-produk-halal-jogjakarta">Halal Fair 2024, Gebrak Pasar Produk Halal Jogjakarta</a> &nbsp; "Prinsipnya jaminan kehalalan produk harus memenuhi prinsip ketertelusuran atau traceability produk,&nbsp;dari awal produksi sampai dengan produk diterima konsumen. Sehingga, harus dipastikan bahwa dalam semua aspeknya, proses produk halal berjalan memenuhi standar yang ditetapkan, dan dipastikan terhindar dari potensi kontaminasi dari bahan non halal." lanjut Aqil menjelaskan. &nbsp; Kehalalan suatu produk dapat dipastikan melalui prinsip jaminan tertelusur atau traceability. Ini meliputi proses penyimpanan di gudang produsen atau sumber material sesuai Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH, agar terhindar dari kontaminasi barang/zat tidak halal atau najis. Proses transportasi dari produsen atau sumber material ke tempat penyimpanan juga harus dapat dipastikan mempergunakan sarana transportasi yang memenuhi SJPH, terbebas dari potensi terjadinya kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal. &nbsp; Proses lain yang harus terjamin adalah terhindar dari kontaminasi silang antara lain pengemasan (packing) dan/atau pengemasan ulang (repacking), dan pelabelan (labelling), termasuk pemisahan wadah atau petikemas untuk produk halal dan tidak halal pada saat akan dikirimkan dan penanganan di fasilitas pengolahan. Aktivitas kritis halal pada jasa penyimpanan, jasa pengemasan dan jasa pendistribusian pada umumnya terjadi pada aktivitas pemuatan barang (loading/stuffing), pembongkaran muatan (unloading), penerimaan barang di gudang (receiving), penyimpanan barang di gudang (put away&nbsp;dan storage), pengambilan barang di gudang (picking), pengemasan barang ((packing) dan/atau pengemasan ulang (repacking) di fasilitas pengemasan, penyiapan barang untuk pengiriman (staging) dan pengiriman (delivery). &nbsp; Ketentuan ini diatur di dalam PP 39/2021 maupun di dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Regulasi ini mengatur bahwa pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat yang digunakan dalam menjalankan Proses Produk Halal yang meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. &nbsp; Pengaturan proses distribusi sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dinyatakan bahwa proses distribusi produk halal, produk tidak disertifikasi halal, dan produk tidak halal sekalipun dapat dilakukan dalam satu fasilitas distribusi yang sama, selama memenuhi syarat: (1) Produk yang didistribusikan bukan produk segar maupun produk olahan asal hewan yang dibekukan. Untuk distribusi kedua produk ini, fasilitas distribusinya wajib terpisah. (2) Pelaku usaha jasa distribusi bukan produk segar maupun produk olahan asal hewan yang dibekukan wajib menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses distribusi berlangsung yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor. &nbsp; "Pendeknya, pelaku usaha wajib melakukan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan." pungkasnya menegaskan.&nbsp;

Prinsip jaminan kehalalan produk harus memenuhi prinsip ketertelusuran atau traceability produk, dari awal produksi sampai diterima konsumen

BPJPH Tegaskan Sertifikasi Halal untuk Jasa Pendistribusian, Bukan Kendaraan Pengangkut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/lppom-2957116420.jpg" alt="Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati (dua dari kanan) di Festival Syawal 1445 H di Labuan Bajo." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati (dua dari kanan) di Festival Syawal 1445 H di Labuan Bajo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah memutuskan menunda pemberlakuan wajib sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Tidak tanggung-tanggung, penundaannya mencapai dua tahun. LPPOM MUI mengatakan di masa penundaan itu, pelaku UMK tidak boleh santai-santai atau berleha-leha.&nbsp; <div dir="auto">Seperti diketahui aturan awal menyebut seluruh makanan, minuman, jasa sembelihan wajib bersertifikat halal pada 18 Oktober 2024. Tetapi karena masih banyak yang belum mengantongi sertifikat halal, aturan itu ditunda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah menunda wajib halal, khusus untuk UMK, hingga oktober 2026 nanti. Pemerintah tidak ingin pengusaha gurem atau kecil tersangkut masalah hukum, gara-gara belum bersertifikat halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk daya resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH Kemenag sejak 2019 untuk semua jenis produk yang baru mencapai 4.418.343 produk (per 15 Mei 2024). Masih jauh dari target BPJPH Kemenag yang dipatok 10 juta produk. Sementara itu, total jumlah UMK sekitar 28 juta unit usaha.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati, menyampaikan keputusan pemerintah itu pasti melegakan banyak pihak. Melihat jumlah pelaku usaha dan sisa waktu penerapan wajib halal Oktober 2024, harus diakui bahwa UMK akan sulit dapat memenuhi tenggat waktu itu. Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meski begitu, penundaan ini tentunya tidak menjadikan UMK bisa berleha-leha," katanya Sabtu (17/5). Muti menjelaskan untuk sampai ke batas waktu Oktober 2026, perlu dibuat program dan target antara yang diterapkan secara tegas. Sehingga, pelaku usaha tidak menunda-nunda pengurusan sertifikat halal, dengan menunggu akhir masa penahapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">LPPOM MUI menekankan bahwa prioritas target kategori wajib halal hendaknya tidak hanya menimbang skala usahanya saja. Tetapi juga fokus ke tingkat kekritisan produknya. Jika produk kritis tersebut merupakan bahan baku untuk membuat produk lain, maka luasnya cakupan penggunaan bahan ini juga perlu jadi perhatian. "Kita perlu melihat secara jeli akar masalah yang ada," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang perlu disoroti hendaknya tidak sekadar skala usaha di sektor UMK, melainkan perlunya fokus ke pelaku usaha yang memasok bahan yang tergolong kritis dan dipakai di industri lain. Pasalnya pasokan bahan dan jasa terkait makanan minuman tidak hanya dari pelaku usaha besar. Tetapi juga dapat berasal dari pelaku usaha yang masuk dalam kategori kecil dan mikro.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait daging, misalnya. Ketersediaan produk sembelihan yang dihasilkan oleh Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/U) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya, daging dan turunannya digunakan dalam pembuatan berbagai jenis produk usaha kuliner. Di sisi lain, tidak semua produk sembelihan dihasilkan oleh pelaku usaha menengah dan besar. Banyak daging yang dipasok oleh rumah potong yang tergolong usaha mikro dan kecil (UMK). Termasuk yang dihasilkan oleh Tempat Penyembelihan Unggas (TPU) yang ada di pasar dan pemukiman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelonggaran UMK tanpa disertai komitmen halal yang serius akan memperlama ketersediaan daging halal. Sehingga akhirnya menghambat usaha lain yang menggunakan daging yang dibeli dari dari pelaku usaha UKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, produk kemas ulang ukuran kecil untuk bumbu dan bahan kue, termasuk untuk bahan impor, banyak juga dilakukan oleh UMKM. Adapula jasa terkait makanan dan minuman yang juga banyak dioperasikan oleh UMKM, seperti penjualan dan penggilingan daging. "Ketersediaan bahan dan jasa yang halal, akan memudahkan pelaku UMKM dalam membuat produk akhir makanan dan minuman yang halal. Ini seperti efek domino," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muti menuturkan jika persoalan di hulu selesai, maka sebagian besar persoalan kehalalan produk di Indonesia juga akan rampung. Proses sertifikasi halal produk juga akan lebih mudah dan jaminan kehalalannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, LPPOM MUI mendorong pemerintah untuk tetap fokus pada penyelesaian permasalahan halal di sektor hulu terlebih dahulu. Baik yang diproduksi oleh perusahaan besar, menengah maupun UMK.</div>

Melihat jumlah pelaku usaha dan sisa waktu penerapan wajib halal Oktober 2024, harus diakui UMK akan sulit dapat memenuhi tenggat waktu.

LPPOM MUI Minta Pelaku Usaha Tak Leha-leha Meskipun Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda jadi Mulai 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/damanik-1116610792.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman hingga 17 November 2026. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik mengatakan, keputusan itu sebagaimana diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/5) kemarin. "Pak Menteri Koperasi juga hadir dalam pertemuan itu, presiden sudah menyampaikan bahwa pemberlakuannya ditunda sampai pada 17 November 2026," kata Riza Damanik dalam Media Gathering di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/5). Riza menyebut KemenkopUKM menyambut baik terhadap keputusan itu, sehingga masih ada waktu baginya untuk memastikan para pendamping UMKM bisa lebih produktif. Sehingga nantinya, jumlah sertifikat yang diterbitkan setiap harinya bisa bertambah lebih banyak lagi. Selain itu, Riza juga menyoroti terkait proses literasi dan sosialisasi bagi pelaku UMKM yang ingin memperoleh sertifikat halal. Sehingga nantinya, kata Riza, pelaku UMKM bisa lebih berinisiatif dan agresif untuk mendapatkan sertifikasi itu. "Kami juga memastikan agar proses sosialisasi dan literasinya lebih baik, sehingga pelaku UMKM bisa lebih mudah, cepat, agresif untuk bisa terlibat dalam inisiatif ini untuk mendaftar diri," jelasnya. Lebih lanjut, Riza juga mengatakan bahwa ke depan KemenkopUKM akan segera melakukan koordinasi dan validasi guna memperkuat data para pelaku UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal. "Pak Presiden di antaranya meminta kepada kami untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemda melakukan validasi, perkuat data dari pelaku UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal dan perkuat proses sosialisasi dan literasi sehingga nanti kita harapkan pada 2026, tidak ada lagi isu-isu terkait sertifikasi halal," pungkasnya. Sebelumnya, pemerintah menargetkan produk UMKM termasuk makanan dan minuman sudah harus bersertifikasi pada Oktober 2024. Namun kemudian, kebijakan itu ditunda hingga November 2025. Pasalnya, menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) baru mensertifikasi 44,4 juta dari total UMKM di Indonesia. Artinya, masih ada 15,4 juta UMKM yang perlu disertifikasi.

"Kami juga memastikan agar proses sosialisasi dan literasinya lebih baik, sehingga pelaku UMKM bisa lebih mudah, cepat, agresif," katanya.

Mundur Lagi, Pemerintah Tunda Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 17 November 2026

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/wisata-halal-3278067554.jpg" alt="Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh (kanan) pada Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo (8/5)." width="100%">
<figcaption>Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh (kanan) pada Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo (8/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan masih terdapat kerancuan di masyarakat terkait wisata halal. Sebagian masyarakat masih mempersepsikan wisata halal sama dengan wisata religi. Padahal keduanya berbeda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi tersebut disampaikan Staf Ahli Menparekraf Bidang Pengembangan Usaha Masruroh di Festival Syawal LPPOM MUI di Labuan Bajo pada Rabu (8/5). "Pariwisata atau wisata halal masih rancu. Disamakan dengan wisata religi," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masruroh menjelaskan wisata halal berbeda dari wisata religi, khususnya wisata religi untuk umat Islam. Dia mengatakan, mispersepsi itu justru menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri wisata. Padahal dengan menerapkan wisata halal dengan benar, akan memunculkan nilai tambah tersendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia lantas menjelaskan bahwa wisata halal itu bukan islamisasi destinasi wisata. Bukan juga sebuah destinasi yang harus dilayani oleh umat Islam semuanya. Menurut dia, wisata halal adalah destinasi wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya wisatawan muslim mudah mengakses tempat untuk ibadah. Hotel tidak harus menyediakan masjid yang megah, tetapi bisa musala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting bersih dan nyaman untuk ibadah salat," katanya. Contoh lainnya wisatawan muslim mudah mencari kuliner atau restoran yang menyajikan makanan halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Masruroh Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk bergama Islam. Sehingga jumlah wisatawan domestiknya, juga mayoritas Islam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan catatan Kemenparekraf, jumlah wisatawan nusantara yang muslim mencapai 80 persen. Dengan menerapkan wisatawan halal, bisa meningkatkan kenyamanannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan tersebut, Direktur Kemitraan dan Pelayanan Audit LPPOM MUI menyampaikan urusan sertifikat halal terus berkembang. Tidak hanya pada produk saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi juga untuk layanan jasa. Dia mengatakan, dengan adanya sertifikat halal, akan meningkatkan nilai dari sebuah produk maupun jasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sertifikat halal di Indonesia itu wajib. Sudah jadi regulasi pemerintah," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jadi mau tidak mau, pelaku usaha di bidang makanan dan minuman atau produk gunaan lain juga harus mengikuti regulasi tersebut. Dia mengatakan, LPPOM MUI siap berkolaborasi untuk pengurusan sertifikat halal.</div>

Wisata halal itu bukan islamisasi destinasi wisata. Bukan juga sebuah destinasi yang harus dilayani oleh umat Islam semuanya.

Masih Rancu di Masyarakat Beda Wisata Halal dari Wisata Religi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/sumsel-3572988570.jpg" alt="Pemprov Sumsel siapkan 1.000 sertifikasi halal gratis bagi UMKM." width="100%">
<figcaption>Pemprov Sumsel siapkan 1.000 sertifikasi halal gratis bagi UMKM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) telah menyiapkan kuota sebanyak 1.000 sertifikasi halal secara gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) di Provinsi Sumsel. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni usai menghadiri Syariah Festival Sriwijaya 2024 di Palembang Indah Mall, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/3). "Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis melalui Dinas Koperasi &amp; UKM Provinsi Sumsel. Pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman sangat penting, agar konsumen muslim terlindungi terhadap produk yang tidak halal," kata Fatoni. Fatoni menyebut Sertifikasi Halal saat ini sudah menjadi kebutuhan para pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7 persen populasi beragama muslim. Sementara itu, di Provinsi Sumsel sendiri berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 94,24&nbsp;persen dari total penduduk merupakan muslim. Menurut Fatoni, dengan banyaknya populasi umat muslim di Provinsi Sumsel sudah sewajarnya daerah ini mendukung pengembangan ekonomi syariah, mencakup sektor keuangan, fashion, kuliner, pariwisata dan lainnya. Dalam upaya pengembangan ekonomi syariah, para pelaku UMKM dan pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis syariah guna mendukung terwujudnya ekosistem halal value chain berdaya saing tinggi. "Pemprov Sumsel mengapresiasi inisiatif, komitmen dan peran nyata Bank Indonesia beserta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang secara konsisten dan berkesinambungan terus melakukan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pusat maupun di Provinsi Sumsel. Salah satunya melalui kegiatan yang Syariah Festival Sriwijaya dalam rangka Road to Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2024," ucap Fatoni. Dalam rangka mendukung terwujudnya ekosistem halal yang berdaya saing tinggi tersebut, tentunya diperlukan integrasi dan kolaborasi dari setiap elemen pendukung ekonomi syariah. Oleh karena itu, koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi dan insentif pemerintah guna mengembangkan industri halal untuk mensuplai kebutuhan halal lifestyle masyarakat sangat diperlukan. "Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan, kami berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan syariah, instansi, lembaga terkait, akademisi, praktisi, serta penggiat ekonomi dan keuangan syariah untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan," ujar Fatoni. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky P. Gozali dalam laporannya mengatakan untuk terus konsisten dalam menampilkan dan mempromosikan produk maupun kegiatan terkait ekonomi syariah di Provinsi Sumsel. Sebagaimana diketahui Syariah Festival Sriwijaya akan berlangsung pada tanggal 28-30 Maret mendatang dengan mengusung tema 'Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Pengembangan Ekonomi dan Industri Halal'. "Rangkaian kegiatan Safari 2024 ini akan diisi oleh berbagai kegiatan yang menarik antara lain meliputi perlombaan, seminar, sertifikasi dan konsultasi produk halal, kemudian juga Expo dan produk layanan keuangan syariah, UMKM hingga fasilitas matching bisnis dengan berbagai kegiatan," kata Ricky. Turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Zulkarnain, Ketua Kadin Sumsel Affandi Udjie dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Muhammad Latif.

"Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal gratis".

Kabar Gembira bagi UMKM di Sumsel, Pemprov Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/DER-7JPG-1783931983.jpg" alt="Stiker Halal yang tertempel di pintu masuk salah satu makanan siap saji di Jakarta, Kamis (14/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Stiker Halal yang tertempel di pintu masuk salah satu makanan siap saji di Jakarta, Kamis (14/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memiliki program Wajib Halal 2024. Untuk memudahkan masyarakat, upaya jemput bola dilakukan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama Satgas Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) dan stakeholder terkait membuka layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot. &rdquo;Kami bersama satgas halal dan stakeholder di daerah bersama-sama mendatangi pelaku usaha di titik-titik lokasi keramaian di mana banyak pelaku usaha, khususnya UMK, untuk kita bantu pengurusan sertifikasi halal produknya,&rdquo; kata Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham. Agenda itu bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Bukan hanya mereka yang akan mendaftar sertifikasi halal, melainkan juga yang berkonsultasi terkait kewajiban sertifikat halal. &rdquo;Melalui layanan on the spot, petugas layanan kami akan langsung memproses permohonan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal di lokasi,&rdquo; ujar Aqil. Dia menjelaskan, kampanye Wajib Halal Oktober 2024 bertujuan mengedukasi pelaku usaha, stakeholder, dan masyarakat bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemberlakuan tahap pertama kewajiban sertifikasi halal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021. &rdquo;Dengan kegiatan sosialisasi yang masif ini, diharapkan para pelaku usaha yang produknya berupa makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan segera mengurus sertifikat halal,&rdquo; ungkapnya. Sebelumnya, pada 5 Maret BPJPH bersama satgas halal dan stakeholder daerah juga menggelar kegiatan sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 pada 170 titik lokasi di 34 provinsi. Rangkaian kampanye yang dilakukan serentak itu merupakan kelanjutan kegiatan kampanye wajib halal pada 2023 yang dilaksanakan di 1.012 titik di seluruh Indonesia. Tahun ini, selama Maret hingga Mei, sosialisasi diteruskan pada setiap pekan di 170 lokasi berbeda di 34 provinsi dan 3.000 desa. (lyn/c7/fal)

BPJPH Kemenag bersama Satgas Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) dan stakeholder terkait membuka layanan pendaftaran sertifikasi halal.

Mudahkan Pelaku Usaha, BPJPH Jemput Bola untuk Sertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)" width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Label Halal Indonesia sulit dibaca sebagai kata halal oleh banyak orang. Bahkan terkesan menampilkan bentuk sebuah gunung.  "Banyak orang nyaris tidak lagi tahu itu adalah kata halal dalam bahasa arab karena terlalu mengedepankan kepentingan artistik yang diwarnai oleh keinginan untuk mengangkat masalah budaya bangsa," kata Anwar kepada wartawan, Senin (14/3).  "Tetapi banyak orang mengatakan kepada saya setelah melihat logo tersebut yang tampak oleh mereka bukan kata halal dalam tulisan arab tapi adalah gambar gunungan yang ada dalam dunia perwayangan," imbuhnya.  Anwar menuturkan, awalnya Label Halal Indonesia ini direncanakan mengedepankan 3 unsur. Yaitu kata BPJH, MUI, dan halal. Namun, pada akhirnya hanya kata halal dalam bentuk kaligrafi yang dipakai.  "Jadi logo ini tampaknya tidak bisa menampilkan apa yang dimaksud dengan kearifan nasional tapi malah ketarik ke dalam kearifan lokal karena yang namanya budaya bangsa itu bukan hanya budaya jawa, sehingga kehadiran dari logo tersebut menurut saya menjadi terkesan tidak arif," jelasnya.  Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.  Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.  Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.  “Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH,” ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (12/3).

MUI Sebut Logo Halal yang Baru Terkesan Tidak Arif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan produk halal

Berita Terkini