<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/BPJS-MALAM.jpg" alt="Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam peluncuran buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia”." width="100%">
<figcaption>Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam peluncuran buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia”.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program JKN-KIS bukan hanya merupakan sebuah jaminan perlindungan kesehatan, namun juga merupakan program andalan yang komprehensif dalam menjamin akses masyarakat terhadap kesehatan perorangan, baik yang bersifat promotif (mempromosikan kesehatan), preventif (mencegah jatuh sakit), kuratif (pengobatan bagi yang sakit), dan rehabilitatif (rehabilitasi dan pemulihan setelah mendapatkan pengobatan yang memadai). Hal tersebut diungkapkan Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam bukunya yang berjudul “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia”.  “Terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo; Komisi IX DPR RI, para tokoh, pemangku kepentingan, advokator, ilmuwan, organisasi profesi, aktivis serta penggerak jaminan kesehatan yang turut berkontribusi membangun dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional ini. Hasilnya, Program JKN-KIS tidak saja memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya out of pocket, serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, literasi, dan derajat kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Ghufron dalam acara peluncuran dan bedah buku tersebut, Selasa (17/05).  Dalam buku tersebut, Ghufron menjabarkan pandangan pribadinya mengenai seluk beluk Program JKN-KIS, mulai dari pondasi pemahaman awal seperti konsep dasar Program JKN-KIS yang berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, kelembagaan, tata kelola hubungan antar lembaga, regulasi, kolaborasi antarinstansi hingga upaya membangun persepsi yang baik di mata pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Ghufron juga menjabarkan strategi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS, mencapai Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS. Sejumlah topik hangat seperti rencana implementasi paket manfaat berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga diulas Ghufron secara khusus.  “Di samping itu, ekosistem digital jaminan kesehatan perlu dibangun untuk menghadirkan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, peningkatan mutu, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Begitu pula dengan pengelolaan maha data (big data) di BPJS Kesehatan yang berguna untuk mendukung proses pengembangan inovasi, artificial intelligent, dan otomatisasi dalam berbagai aspek. Kompleksitas ekosistem digital jaminan kesehatan ini menggelitik saya untuk menuangkannya ke dalam buku,” ucap Ghufron.  Ghufron juga menyinggung tentang pengembangan klinik dan rumah sakit percontohan yang menerapkan ide baru sebagai benchmark bagi fasilitas kesehatan lainnya, termasuk bagaimana meningkatkan kesetaraan (equity) bagi peserta JKN-KIS dalam hal sarana, prasarana, SDM kesehatan, dan alat kesehatan di masing-masing daerah yang berbeda. Tak hanya itu, Ghufron juga menulis uraian singkat tentang mulai bergesernya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, yang tentu berdampak terhadap pelayanan kesehatan, pola pembiayaan, hingga sustainabilitas Program JKN-KIS ke depannya.  “Sejak awal berdiri, Program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan selaku penyelenggaranya telah menempuh berbagai dinamika dan perjuangan besar, hingga akhirnya Program JKN-KIS tumbuh berkembang seperti sekarang. Prestasi-prestasinya mengharumkan nama bangsa, bahkan diakui dunia internasional,” ujar Ghufron yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) ISSA yang beranggotakan 160 negara.  Buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia” merupakan buah karya pertama yang ditulis Ghufron selagi menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ghufron berharap, buku tersebut bisa menjadi legacy yang merefleksikan sejauh mana Indonesia telah melangkah demi mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduknya. Ia juga berharap, buku tersebut mampu memberikan manfaat terhadap upaya pengembangan maupun penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Program JKN-KIS.  Acara tersebut menghadirkan berbagai pembicara ternama seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir; Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan RI, Made Arya Wijaya; Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional sekaligus Staf Ahli Kementerian Keuangan RI, Suminto; Anggota DJSN, Muttaqien; Senior Health Specialist of World Bank, Somil Nagmal; akademisi dan pakar jaminan kesehatan, Fachmi Idris; Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar; serta Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.  Pada kesempatan tersebut, Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi BPJS Kesehatan yang terus melakukan perbaikan sepanjang delapan tahun melaksanakan tugasnya mengelola Program JKN-KIS. Menurutnya, tidak mudah untuk mengenalkan konsep dan sistem baru jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.  “Saya harapkan apa yang ada di buku ini bisa diwujudkan di realita, sehingga BPJS Kesehatan bisa semakin bagus, semakin lengkap memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin sustain dari sisi keuangannya. Manusia yang sehat adalah persyaratan dasar untuk kemajuan suatu bangsa, sebab produktif, ekonomi semakin baik. BPJS Kesehatan sebagai bagian dari SJSN adalah revolusi pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia yang maju,” katanya.  Sementara, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir mengatakan bahwa diharapkan stigma pasien BPJS Kesehatan adalah pasien kelas dua bisa dihilangkan melalui kerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik.  Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa data BPJS Kesehatan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Di samping itu, prinsip kesetaraan pemanfaatan dan akses pelayanan kesehatan diharapkannya bisa dioptimalkan di wilayah timur Indonesia, terutama Papua Barat.  “Kami juga banyak mendapat apresiasi dari forum parlemen sedunia, orang-orang mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Alangkah baiknya BPJS Kesehatan ini bisa ditampilkan sebagai keunggulan Indonesia. Mereka kagum melihat Indonesia bisa berhasil menjalankan Program JKN-KIS dengan baik setelah di awal melalui berbagai dinamika,” katanya.

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Baru, Bahas Strategi Program JKN-KIS

jaminan kesehatan perorangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan kesehatan perorangan

Berita Terkini

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Baru, Bahas Strategi Program JKN-KIS

Download Aplikasi JawaPos.com