<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/BPJS-KESEHATAN-17-B-2095187084.jpg" alt="Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal saat berbicara berbicara di Universitas Indonesia, Kamis (17/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal saat berbicara berbicara di Universitas Indonesia, Kamis (17/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Momentum ulang tahun BPJS Kesehatan tak sekadar peringatan hari lahir sebuah lembaga. Di baliknya, tersimpan jejak sejarah panjang transformasi entitas jaminan sosial kesehatan di Indonesia, yang terus tumbuh dan beradaptasi mengikuti dinamika zaman. Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal, menjelaskan bahwa lembaga yang kini dikenal sebagai BPJS Kesehatan sesungguhnya telah ada sejak 15 Juli 1968, bermula dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). &ldquo;Entitas Jaminan Sosial Kesehatan itu lahir pertama kali di tahun 1968 dengan nama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK. Kartu kuning pertama kali, itu 15 Juli 1968. Memang coveragenya terbatas,&rdquo; ungkap Afdal dalam sambutannya di acara Seminar Nasional "Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Setara, Berkualitas, dan Berkelanjutan Melalui Dukungan Multisektor" di Universitas Indonesia, Kamis (17/7). Sejak saat itu, entitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk dan nama, mulai dari PT Askes Persero hingga menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Meski berganti nama, semangat dan orang-orang di baliknya tetap memiliki komitmen yang sama. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-57 ini, BPJS Kesehatan menggandeng Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam kegiatan yang mengusung semangat kolaborasi dan penguatan budaya riset di bidang jaminan kesehatan nasional. &ldquo;Salah satu tantangan nilai utama di BPJS Kesehatan memang sinergi dan kolaborasi. Kita membuka dengan begitu banyak universitas seluruh Indonesia,&rdquo; ujarnya. Afdal juga menyebut bahwa sebagian besar kerja sama yang dilakukan dengan kampus meliputi pemagangan mahasiswa serta penelitian berbasis data yang dimiliki BPJS Kesehatan. Menyadari potensi besar dari data internal, pihaknya mengajak akademisi untuk memanfaatkan data sample yang sudah tersedia secara terbuka. &ldquo;Masalahnya orang di BPJS Kesehatan tidak semuanya jago melakukan riset. Mereka tahu kerja, tapi tidak jago melakukan riset, tapi datanya banyak, saya akan menganjurkan, terutama para sekolah (universitas), para periset, buka dulu data yang kita berikan expose secara gratis, namanya data sampel," ucapnya. Salah satu bentuk konkret dari semangat ilmiah tersebut adalah penerbitan jurnal jaminan kesehatan nasional. Jurnal ini, menurutnya, lahir dari idealisme untuk mendokumentasikan sejarah dan dinamika penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia. &ldquo;Kalau kita tidak tuliskan, tidak kita dokumentasikan, tidak jadikan itu sebuah jurnal yang bermanfaat, itu terlalu sayang,&rdquo; ujarnya," kata Afdal. Jurnal ini kini telah mencapai volume ke-5 dan terus berupaya menjaga konsistensi terbit secara berkala dengan dukungan para reviewer dari berbagai kampus di Indonesia. Tak hanya soal sejarah dan pengelolaan data, kegiatan ini juga mengangkat kembali tiga fungsi utama dari jaminan kesehatan nasional, yaitu membuka akses bagi masyarakat rentan, mencegah kemiskinan akibat sakit, dan menjaga keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan nasional. &ldquo;Kami mohon berkenan. Untuk memberikan sebanyak mungkin asupan, masukan untuk perbaikan kita ke depan,&rdquo; tutupnya. &nbsp;

Entitas Jaminan Sosial Kesehatan lahir pertama kali di tahun 1968 dengan nama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK.

Merayakan Perjalanan Panjang Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Dorong Kolaborasi Akademik dan Riset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/bayi-2187746117.jpg" alt="Ilustrasi bayi. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bayi. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Angka bayi lahir prematur di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023 menyatakan 11,1 persen bayi lahir kurang dari 37 minggu atau prematur. Bayi yang lahir prematur serta mengalami kondisi berat badan lahir rendah (BBLR), kini mendapatkan layanan maksimal dari negara lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah baru saja menerbitkan bKeputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2197/2023 tentang Formularium Nasional. Kebijakan itu meliputi dijaminnya Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) untuk bayi prematur ataupun BBLR oleh BPJS Kesehatan. Termasuk juga untuk anak-anak yang menderita kelainan metabolik langka. Masuknya layanan PKMK dalam skema JKN oleh BPJS Kesehatan menjadi kabar baik untuk masyarakat. Pasalnya penanganan nutrisi bagi bayi prematur atau BBLR cukup mahal. Biaya yang diperlukan untuk PKMK ini bisa mencapai Rp 4 hingga 5 juta per pasien per bulan. Ketua Yayasan Mucopoly Sacharidosis (MPS) dan Penyakit Langka Indonesia Peni Utami menyambut baik langkah pemerintah itu. "Kami sangat menghargai upaya pemerintah untuk menyertakan PKMK dalam formularium nasional. PKMK ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa pasien," ujar Peni dalam keterangannya Selasa (27/8). Dia menambahkan, di Indonesia sebagian besar PKMK masih sulit didapatkan dan harganya sangat mahal. Oleh sebab itu, yayasannya terus berjuang agar PKMK bisa dijamin oleh pemerintah. Sebagai hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Adapun PKMK yang sudah disertakan dalam Formularium Nasional kali ini mencakup pengobatan untuk Maple Syrup Urine Disease, kelainan metabolik Isovaleric Acidemia, Tyrosinemia, Phenylketonuria, Galaktosemia dan Bayi Prematur. Kepala Pusat Penyakit Langka RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Damayanti Rusli Sjarif menjelaskan, pasien penyakit langka di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, langkah pemerintah untuk menyertakan PKMK ke dalam Fornas merupakan langkah yang sangat baik. "Apalagi biaya penanganan penyakit langka relatif mahal, padahal terdapat beberapa penyakit langka yang dapat diobati dengan PKMK ini. Biaya yang diperlukan untuk PKMK ini bisa mencapai Rp 4 hingga 5 juta per pasien per bulan sehingga perlu dukungan agar pasien penyakit langka bisa hidup menjadi SDM yang berkualitas dan bebas malnutrisi atau stunting" ujar Damayanti. Damayanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyertakan pengobatan PKMK sebagai salah satu obat yang diikutsertakan dalam Formularium Nasional. Hal ini diharapkan dapat membantu pengobatan penderita penyakit langka dan mengurangi kejadian stunting di Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Eva Susanti mengungkapkan bahwa 50 persen penyandang penyakit langka adalah anak-anak. Namun hanya 5 persen obat-obatan untuk penyakit langka tersedia. Eva menyebutkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ini, tetapi masih diperlukan penguatan surveilans, deteksi dini, dan tata laksana yang tepat untuk setiap kasus.&nbsp;*

Angka bayi lahir prematur di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023 menyatakan 11,1 persen bayi prematur.

Masuk Skema Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Beri Layanan Maksimal untuk Bayi Lahir Prematur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/bpjs-29-817168373.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak defisit, lembaga tersebut berfokus pada transformasi mutu layanan. Sayangnya, tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) itu tidak bisa maksimal karena ada ego sektoral pemangku kepentingan terkait. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan bahwa tahun ini lembaganya berupaya untuk meningkatkan mutu melalui transformasi kualitas layanan. "Per 1 Oktober, jumlah peserta JKN telah mencapai angka yang mengesankan, dengan lebih dari 264,5 juta orang yang telah terdaftar,&rdquo; katanya dalam diskusi di Martapura, Kalimantan Selatan, kemarin (1/11). BPJS Kesehatan juga berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan (faskes) untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal. Sampai saat ini, terdapat 23.361 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan yang telah bekerja sama. Selain itu, terdapat 3.018 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit dan klinik utama yang telah bekerja sama. "Dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerja sama, masyarakat tidak lagi pusing harus jauh-jauh mencari fasilitas kesehatan terdekat,&rdquo; imbuhnya. Ghufron juga menambahkan, dalam upaya mendukung akses dan kenyamanan peserta, BPJS Kesehatan terus mengembangkan inovasi. Salah satunya adalah aplikasi Mobile JKN yang dapat diakses melalui telepon genggam. Sementara itu, CEO Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiative (CISDI) Diah Satyani Saminarsih menyebutkan, ada dua sisi layanan yang saling bermain. Yang pertama adalah pembiayaan dan yang kedua layanan faskes. "Kalau uangnya ada, diharapkan ada tekanan pada perbaikan suplai (faskes). Harus ada standar servis yang bisa dipenuhi faskes,&rdquo; katanya. (lyn/c7/ttg)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan bahwa tahun ini lembaganya berupaya untuk meningkatkan mutu layanan.

264,5 Juta Orang Telah Terdaftar JKN, BPJS Kesehatan Terus Kembangkan Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/bpjs-kesehatan-3835182546.jpeg" alt="Ilustrasi pelayanan di BPJS Kesehatan. (Dok. BPJS Kesehatan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan di BPJS Kesehatan. (Dok. BPJS Kesehatan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupaya untuk senantiasa memastikan perlindungan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, untuk memberikan manfaat dalam hal jaminan biaya kesehatan untuk kebutuhan medis baik itu rawat inap, rawat jalan, operasi, obat-obatan serta pemeriksaan yang diperlukan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Andi (30), warga Lingkungan Bantea, Kabupaten Buton adalah salah satu peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang telah merasakan manfaat program ini. Andi mengaku kehadiran program JKN ini sangat membantu dirinya dan keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan. &ldquo;Saya sangat merasa terbantu dengan program JKN ini, karena saya bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus khawatir tentang biaya yang harus saya keluarkan. Program ini juga memberikan banyak keuntungan lain, seperti adanya Aplikasi Mobile JKN dimana kami sebagai peserta bisa dapatkan pelayanan skrining mandiri, kemudian juga dapat mengakses informasi terkait program ini. Jadi saya sangat merekomendasikan program ini kepada siapa saja yang membutuhkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah di akses,&rdquo; ungkap Andi. Andi yang berprofesi sebagai security ini menambahkan, dirinya beserta keluarga sudah beberapa kali menggunakan layanan dari JKN ini untuk berobat. Diakuinya, pelayanan yang diberikan bagi peserta JKN sejauh ini tidak ada diskriminasi, utamanya di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. &ldquo;Beberapa waktu lalu saya mengalami demam yang cukup tinggi dan tak kunjung reda. Tanpa berpikir panjang saya langsung ke puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Saya takjub dengan pelayanan di puskesmas yang semakin mudah, cukup tunjukkan KTP, saya bisa langsung dilayani oleh dokter,&rdquo; ucapnya. Dia melanjutkan, akses layanan JKN yang semakin mudah ini telah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan program JKN khususnya di Kabupaten Buton. Pelayanan dari petugas kesehatan di sarana pelayanan kesehatan, menurut Andi telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. &ldquo;Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan pelayanan di puskesmas sebagai peserta JKN. Saya merasa diperlakukan dengan baik oleh petugas baik di loket pendaftaran maupun dokter yang memberikan pelayanan secara professional. Semua ramah dan dengan sigap membantu. Pun saya rasa apa yang kami dapatkan sebagai peserta sejauh ini telah lebih dari apa yang kami harapkan,&rdquo; lanjut Andi. Di akhir percakapan, Andi berharap kedepannya pelayanan yang di berikan bagi peserta JKN dapat semakin di tingkatkan. Ia pun berharap seluruh peserta JKN dapat selalu di layani dengan baik. Menurutnya, sejauh ini BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang mudah, cepat dan setara untuk semua peserta JKN. &ldquo;Semoga pemerintah daerah bersama dengan BPJS Kesehatan menjaga ritme layanan kepada peserta JKN melalui transformasi mutu layanan yang makin berkualitas. Kami merasa sangat senang menjadi bagian dari peserta JKN, karena program ini memberikan saya akses mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan. Sebagai pekerja, tentunya risiko sakit bisa datang kapan saja, Alhamdulillah selain diri sendiri yang terlindungi oleh BPJS Kesehatan, anak dan istripun juga telah terjamin. Terima kasih JKN telah memberikan perlindungan kesehatan yang penting bagi saya dan keluarga saya. Ke depannya, Saya tidak khawatir lagi dengan biaya perawatan kesehatan yang tinggi, karena semua biaya gratis dan ditanggung oleh program JKN,&rdquo; tutup Andi.

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupaya untuk senantiasa memastikan perlindungan kesehatan.

Mudah dan Terjangkau, Andi Takjub Dengan Peningkatan Mutu Layanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggaran kesehatan menjadi salah satu materi yang krusial dalam RUU Kesehatan. DPR mengusulkan anggaran sektor kesehatan yang semula hanya 5 persen dinaikkan menjadi 10 persen. Namun, saat rapat panitia kerja (panja) minggu lalu, melalui voting diputuskan bahwa nominal anggaran tersebut tidak ditulis. Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, ayat pada RUU Kesehatan terkait dengan anggaran kesehatan yang bersumber dari APBN atau APBD sebenarnya sudah bagus. &rdquo;Sayangnya, tidak ada angka mandatory spending-nya berapa,&rdquo; kata Kurniasih. Menurut dia, selama ini porsi mandatory spending untuk sektor kesehatan sudah baik. Yakni, 10 persen untuk APBD dan 5 persen untuk APBN. &rdquo;Sempat ngobrol dengan wakil (panja) dari pemerintah, setidaknya angka dari APBD saja yang dikunci,&rdquo; ujarnya. Jika tidak ada angka pasti yang diamanatkan dalam undang-undang, dia khawatir dengan nasib pasien penerima bantuan iuran (PBI) yang selama ini mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Menurut Kurniasih, pemerintah berjanji tetap berkomitmen membayari iuran peserta PBI. Terutama yang dibiayai APBD. Namun, legislator PKS itu mempertanyakan pengawasannya agar pemerintah daerah juga taat memberikan anggaran yang cukup di sektor kesehatan. Pada kesempatan lain, CEO CISDI Diah Satyani menuturkan, sudah ideal jika RUU Kesehatan mematok anggaran kesehatan 10 persen. Berdasar data yang dimilikinya, masih ada 58 di antara 514 kabupaten/kota di Indonesia yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada 2021. &rdquo;CISDI ingin menekankan pentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 persen sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat,&rdquo; tegas Diah. (lyn/c14/oni)

Anggaran kesehatan menjadi salah satu materi yang krusial dalam RUU Kesehatan. DPR mengusulkan anggaran sektor kesehatan dikoreksi.

DPR Soroti Porsi Anggaran Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sikap-kemenkes-rs-belum-terakreditasi-tetap-jadi-mitra-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Kemenkes membuat rekomendasi bahwa RS dan klinik yang pernah layani pasien BPJS Kesehatan tapi belum terakreditasi dapat memberikan layanan kepada JKN tersebut." width="100%">
<figcaption>Kemenkes membuat rekomendasi bahwa RS dan klinik yang pernah layani pasien BPJS Kesehatan tapi belum terakreditasi dapat memberikan layanan kepada JKN tersebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; RUU Kesehatan masih terus menuai polemik. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya menjelaskan maksud baik sejumlah aturan dalam RUU tersebut. Salah satunya, RUU Kesehatan dinilai Kemenkes mengandung substansi mengatasi permasalahan jaminan kesehatan nasional (JKN). Contohnya, peningkatan kerja sama fasilitas kesehatan (faskes) dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira mengatakan, RUU Kesehatan diharapkan bisa memfasilitasi transformasi kesehatan. Terutama meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat, antara lain, masih terhambatnya akses peserta JKN. Lalu, kurangnya upaya promotif dan preventif yang mengakibatkan pembiayaan JKN mahal. Liza juga menyebut belum optimalnya koordinasi pendanaan antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan swasta. "Pemerintah mendorong perluasan koordinasi pendanaan antara pemerintah dan swasta melalui asuransi tambahan. Serta, perluasan fungsi BPJS Kesehatan," katanya. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar membantah pernyataan Liza. Pasal yang ada dalam RUU Kesehatan justru mengecilkan BPJS Kesehatan. Pasal 13 ayat 2 huruf a menyatakan, BPJS Kesehatan berkewajiban untuk melaksanakan perintah Kementerian Kesehatan. Padahal, selama ini BPJS Kesehatan langsung di bawah presiden. "Yang menjadi persoalan, dana yang dikelola BPJS Kesehatan ini adalah uang amanat dari publik," tuturnya. (lyn/c7/jun)

RUU Kesehatan masih terus menuai polemik. Kemenkes berupaya menjelaskan maksud baik sejumlah aturan dalam RUU tersebut.

Kemenkes Yakin RUU Kesehatan Bisa Atasi Permasalahan JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/dokter-gigi.jpg" alt="APD LEVEL III: Selama pandemi, dokter gigi melayani pasien dengan alat pelindung diri lengkap. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>APD LEVEL III: Selama pandemi, dokter gigi melayani pasien dengan alat pelindung diri lengkap. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejak 1 April 2021, Surabaya menyandang status universal health coverage (UHC). Dalam program tersebut, 95 persen warga Surabaya sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah itu terus bertambah hingga sekarang akumulasi peserta BPJS Kesehatan tersebut mencapai persentase 100 persen.  Pemkot Surabaya pun saban tahun menggelontor anggaran ratusan miliar untuk menanggung iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Yakni, mereka yang berada di luar kategori pekerja penerima upah (PPU). Serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari APBN atau pemerintah pusat.  ’’Rata-rata di atas Rp 400 miliar. Untuk 2023 ini, Pemkot Surabaya menganggarkan Rp 480 miliar,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina .  Dia mengatakan bahwa kepesertaan untuk warga Surabaya bisa ditanggung asalkan mau dirujuk ke fasilitas kelas III dan statusnya menjadi peserta PBI APBD. Bahkan, untuk berobat baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), faskes rujukan, atau bahkan saat ke fasilitas IGD, warga cukup menunjukkan KTP. Tidak perlu lagi mengaktifkan karena sudah otomatis terdaftar.  Termasuk saat warga yang sebelumnya berstatus peserta mandiri lalu tidak aktif. Mereka bisa mendapat layanan kesehatan dengan menggunakan kepesertaan yang ditanggung Pemkot Surabaya di kelas pelayanan tingkat III. Namun, hal itu tidak menghapus tunggakan atau piutang yang dimiliki peserta di kategori mandiri sebelumnya.  ’’Bahkan, untuk bayi baru lahir bisa langsung didaftarkan kepesertaannya. BPJS Kesehatan pun sudah membuka kanal pendaftaran faskes. Sehingga yang baru lahir bisa langsung didaftarkan oleh faskesnya,” terang Nanik.  Nanik menyebut pelayanan yang diberikan bagi peserta PBI APBD pun tidak berbeda dengan pasien umum. Di FKTP seperti puskesmas, Nanik memastikan kualitas layanan terus menjadi perhatian dan diperbaiki. Apalagi, 99 persen pasien yang datang ke sana adalah pengguna BPJS Kesehatan.  ’’Evaluasi tempat pelayanan terus menjadi perhatian kami. Juga, soal waktu pendaftaran secara online dan estimasi waktu pelayanan kami koreksi terus agar lebih tepat waktu. Dari sisi tenaga kesehatan terus kami tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya,” katanya.  Meski begitu, fenomena di masyarakat masih ada saja warga yang enggan memakai kepesertaannya untuk berobat secara gratis. Mereka memilih berobat dengan berbayar. Alasannya beragam, mulai khawatir ada diskriminasi pelayanan hingga dilempar antara satu faskes ke faskes yang lain.  Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin meyakinkan agar warga tidak perlu ragu dan takut untuk berobat dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Baik yang ditanggung Pemkot Surabaya maupun mandiri. Tidak akan ada diskriminasi dengan pasien umum.  ’’Itu yang sekarang ini kami ingin yakinkan ke masyarakat bahwa tidak ada diskriminasi. Kami terus melakukan pengawasan dan evaluasi pelayanan di faskes yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Agar pelayanan bisa tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan saat menjalin kerja sama,” terangnya.  Bahkan, untuk memastikan hal tersebut, pihaknya melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi pelayanan. Pegawai BPJS Kesehatan akan menjajal langsung pelayanan kesehatan di faskes tanpa menunjukkan identitas kepegawaiannya. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan sudah sesuai standar dan tanpa embel-embel biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta.  Begitu juga soal keluhan pasien yang merasa sering dilempar antarfaskes. Ina, sapaan kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, mengatakan bahwa hal itu terjadi karena dokter spesialis yang menjadi rujukan tidak berada di rumah sakit. Untuk itu, pihaknya sudah sering meminta agar faskes selalu meng-update keberadaan nakes mereka.  ’’Kalau dokter tidak ada, di aplikasi seharusnya di-off-kan. Namun, sering kali faskes tidak mematikan fitur itu. Sehingga FKTP memberikan rujukan ke sana dan pasien kecele. Masalah ini yang terus kami selesaikan agar faskes juga bisa tertib,” katanya.  Karena itu, dia meminta agar peserta BPJS Kesehatan selalu memberikan masukan dan melapor bila ada maladministrasi yang dialami. Pihaknya memastikan akan selalu merespons cepat melalui berbagai kanal yang dimiliki BPJS Kesehatan.

Bayi Baru Lahir, Jaminan Kesehatan Ditanggung Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BPJS-Kesehatan-Surabaya.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Surabaya menjadi salah satu kota yang menerima penghargaan universal health coverage (UHC) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta Selasa (14/3). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Capaian UHC Surabaya memang sudah tinggi, lebih dari 100 persen.  Sejak dua tahun lalu, Surabaya merintis untuk menyediakan jaminan kesehatan semesta. Untuk berada di posisi itu, minimal 95 persen warga Surabaya sudah harus ter-cover jaminan kesehatan nasional (JKN) tersebut.  Pemkot Surabaya pun meng-cover seluruh warga Surabaya yang belum terdaftar di program tersebut. Berdasar data BPJS Kesehatan, total warga Surabaya yang sudah ter-cover BPJS Kesehatan mencapai 2,97 juta jiwa. Persentase kepesertaan mencapai 100,02 persen. Data itu bisa bertambah jika sinkronisasi data dengan dispendukcapil telah selesai dilakukan.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, sejak dirinya menjabat, komitmen pertama yang dilakukan adalah menjamin kesejahteraan warga Surabaya. Termasuk aspek kesehatan masyarakat. Diharapkan, mereka tidak lagi memikirkan lagi masalah kesehatan. Sebab, bagi warga dengan ekonomi terbatas, biaya berobat adalah beban.  ”Sebab, kesehatan merupakan salah satu faktor pengeluaran untuk masyarakat miskin. Pemkot Surabaya hadir dengan memberikan UHC sampai lebih dari 90 persen. Dan, dari usaha inilah kami mendapatkan UHC Award ini,” ujar Eri.  Apalagi, di Surabaya mendapatkan akses layanan begitu mudah. Menurut dia, saat ini warga sudah bisa mendapat layanan tersebut dengan menggunakan KTP saja. Baik di rumah sakit maupun puskesmas. Dia berharap adanya program UHC ini akan terus meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga.  Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin menyampaikan, melalui program UHC ini, berarti Pemkot Surabaya bertanggung jawab terhadap warganya. Pihaknya pun selalu mendukung langkah untuk memberikan penjaminan kepada seluruh penduduknya. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan jika memerlukan pelayanan kesehatan.  ”Kami akan terus men-support agar jaminan semesta ini akan dipegang terus oleh Surabaya. Data kami saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 2.973.334 jiwa atau 100,02 persen per 1 Maret,” ungkap Hernina.  Saat ini sudah ada puluhan rumah sakit dan klinik utama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Dia menyebut jumlah itu akan terus bertambah. Tahun ini ada lima lagi rumah sakit yang menjalin mitra. Jika target terpenuhi, pada 2023 total faskes mencapai 71 rumah sakit dan klinik utama. Itu belum termasuk klinik pratama yang mencapai 148 FKTP.  Hernina memastikan perbaikan mutu layanan menjadi fokus pihaknya tahun ini. Misalnya, pelayanan yang tidak ribet dan sulit. Tidak ada lagi fotokopi untuk kebutuhan administrasi.  ”Juga tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Iuran-iuran dan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pasti, kami berharap warga tidak perlu ragu ke faskes primer untuk berobat,” tutur Hernina.  LAYANAN KESEHATAN GRATIS UNTUK WARGA SURABAYA  - Tahun ini pemkot mengucurkan anggaran Rp 480 miliar untuk meng-cover kepesertaan BPJS Kesehatan warga Surabaya.  - Pelayanan kesehatan gratis hanya diperuntukkan layanan kelas III.  - Kemampuan faskes milik pemkot untuk pelayanan penyakit kronis terus ditambah. Misalnya, pasien kanker yang butuh waktu antre 8 bulan untuk menjalani radioterapi.  - Pemkot dan BPJS Kesehatan memastikan faskes tidak mensyaratkan lagi berkas fotokopi dan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat.  - Cukup pakai KTP, layanan sudah didapat.  - Daerah Surabaya Raya yang juga sudah UHC bakal menjalin kerja sama pelayanan kesehatan lintas wilayah.

100 Persen Warga Ter-Cover BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bpjs-kesehatan.png" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (WS Hendra" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (WS Hendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan mengumumkan jumlah peserta per 1 Maret lalu ada 252,1 juta jiwa atau 90 persen dari penduduk Indonesia. Target universal health coverage (UHC) peserta BPJS Kesehatan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) pada 2024 nanti adalah 98 persen. Dalam layanan kepesertaan, kelas rawat inap standar (KRIS) sedang diuji untuk nanti diaplikasikan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti optimis KRIS tidak membuat jumlah peserta akan turun. Menurut Ghufron saat memberikan sambutan pada acara UHC Award Selasa (14/3) menuturkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam mengajak penduduknya untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia cukup bangga karena di negara lain UHC bisa diperoleh dalam kurun waktu 100 tahun. Namun, Indonesia hanya butuh waktu kurang dari sepuluh tahun. “Indonesia menjadi negara dengan kecepatan cakupan tercepat,” ungkapnya. UHC merupakan konsep yang dikembangkan oleh badan kesehatan dunia (WHO). Konsep ini merupakan cakupan masyarakat yang memperoleh akses keseatan tanpa ada kesulitan teknis dan keuangan. Ada 22 propinsi dan 334 kabupaten/kota yang mendapatkan anugrah UHC award. Hanya ada dua propinsi di Jawa yang mendapatkan penghargaan ini, yakni DKI Jakarta dan DI Jogjakarta. Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur baru sebagian kabupaten/kotanya UHC. Ghufron tidak bisa menjawab secara spesifik. Padahal sudah banyak kabupaten/kota dan propinsi yang mendapatkan UHC. “Kendalanya untuk sektor informalnya. Jadi peserta bukan penerima upah, seperti petani dan penjual bakso,” ungkapnya. Untuk target UHC yang mencapai 98 persen pada tahun depan dianggapnya terlalu tinggi. Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. “Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat,” katanya. Tingginya cakupan kepesertaan diharapkan diimbangi dengan layanan kesehatan yang berkualitas. “Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan,” kata Ghufron. Dia pun memintah kementerian dan pemda agar memenui sarana prasaranan kesehatan agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh penduduk. Dia menyadari bahwa di lapangan masih ada diskriminasi pasien BPJS Kesehatan. Misalnya layanan untuk pasien BPJS Kesehatan diberikan di basement. Begitu juga dengan lama rawat yang lebih singkat padahal pasien belum sembuh. Dia meminta agar fasilitas kesehatan memperbaiki layanannya. “Kalau tidak ada perbaikan maka akan kami putus kemitraannya,” ujarnya. Pemerintah tengah mengkaji program KRIS. Tujuannya tidak ada kelas untuk peserta JKN. Ghufron yakin jika program ini tidak akan membuat peserta lari. “Nanti akan diterapkan bertahap,” ungkapnya. Sehingga ada evaluasi yang terus dilakukan.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Baru 90 Persen Masyarakat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-14-at-14.36.081.jpg" alt="Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menerima penghargaan UHC JKN pada puncak acara UHC Awards di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menerima penghargaan UHC JKN pada puncak acara UHC Awards di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan diserahkan Mendagri Tito Karnavian pada puncak acara UHC Awards di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3). Acara itu dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  ”Alhamdulillah, Kota Tidore Kepulauan  berhasil meraih UHC perdana. Kita memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya yang terjangkau,” jelas Ali Ibrahim.  Selain penghargaan UHC, sebelumnya Kota Tidore Kepulauan juga mendapat beberapa penghargaan dari kementerian kesehatan. Di antaranya Tidore bebas malaria dan bebas kaki gajah.  ”Saya ucapkan terima kasih kepada ASN Pemkot Tidore Kepulauan, terutama di bidang kesehatan. Yakni rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, dan masyarakat. Sehingga pemerintah pusat menilai Kota Tidore Kepulauan berhak mendapatkan penghargaan UHC,” tutur Ali Ibrahim.  Ali Ibrahim menambahkan, dengan meraih predikat UHC, pemkot akan lebih membuka akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Sebelumnya, masyarakat mengalami kendala dalam pelayanan kesehatan gratis dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena terkendala biaya pendaftaran dalam program JKN.  ”Dengan UHC semua masyarakat Kota Tidore Kepulauan bisa merasakan akses layanan secara langsung di fasilitas kesehatan, dengan hanya menggunakan KTP, semua penduduk bisa mendapatkan layanan kesehatan secara paripurna di seluruh fasilitas kesehatan,” tegas Ali Ibrahim.  Menurut Ali Ibrahim, penghargaan UHC secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi semua pihak di daerah. khususnya di Kota Tidore Kepulauan.  Selain itu kata Ali, UHC juga merupakan perwujudan kesamaan akses pelayanan kesehatan setiap orang yang membutuhkan. Mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan, jadi bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja.  ”Ini tentang memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan. Selain itu, memastikan biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial,” terang Ali Ibrahim.  Salah satu syarat untuk mendapatkan UHC adalah kepesertaan BPJS Kesehatan lebih atau sama dengan 95 persen. Untuk cakupan UHC Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mencapai 97,88 persen penduduk yang terdaftar dalam program JKN.

Kota Tidore Kepulauan Raih UHC Awards Perdana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan kesehatan nasional

Berita Terkini