<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/oni-1824679435.jpg" alt="Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun. (Mia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun. (Mia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengajukan klaim manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melonjak tajam pada awal tahun 2025. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, klaim JKP naik 100 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyampaikan bahwa lebih dari 35.000 pekerja ter-PHK telah mengajukan klaim JKP sejak Januari hingga 31 Maret 2025. Total manfaat yang telah dibayarkan mencapai Rp161 miliar, meningkat 48 persen secara tahunan (YoY). &ldquo;Jumlah tersebut meningkat 100 persen atau dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya,&rdquo; ujar Oni usai diskusi &ldquo;Quo Vadis Ojek Online&rdquo; di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, Kamis (8/5). Namun, Oni menegaskan bahwa angka tersebut belum mencerminkan total pekerja yang mengalami PHK selama 2025. Sebab, beberapa klaim JKP masih berasal dari kasus PHK tahun sebelumnya, dan tidak semua korban PHK mengajukan klaim. &ldquo;Kita kan datanya cuma karena klaim JKP ya, tapi ada juga yang nggak klaim. Udah gede banget kok 35.000. Sritex tuh 10.000 sendiri kan,&rdquo; jelasnya. Peningkatan juga terlihat pada klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Tercatat ada 854 ribu klaim JHT pada kuartal pertama, naik 26,2 persen YoY dengan nilai manfaat mencapai Rp 13,1 triliun, atau tumbuh 22,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Meski terjadi lonjakan klaim, Oni memastikan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aman dan terjaga. Hingga akhir Maret 2025, total dana yang dikelola mencapai Rp801,3 triliun. Rinciannya antara lain: JHT Rp491,64 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp68,59 triliun, Jaminan Kematian (JKM) Rp 17,26 triliun, Jaminan Pensiun (JP) Rp 194,95 triliun, JKP Rp 15,35 triliun, dan BPJS lainnya Rp 13,53 triliun. Untuk menjaga optimalisasi pengelolaan, dana peserta ditempatkan pada berbagai instrumen investasi. Di antaranya, surat utang 75,99 persen, deposito 12,76 persen, saham 6,79 persen, reksadana 4,13 persen, dan investasi langsung 0,33 persen. &ldquo;Dana peserta dikelola secara profesional agar tetap optimal dan aman, sekaligus menjaga keberlangsungan manfaat jangka panjang,&rdquo; pungkas Oni.

Klaim JKP melonjak 100 persen, 35 ribu pekerja PHK klaim manfaat Rp161 miliar. Dana kelolaan BPJS tetap aman capai Rp 801 triliun.

35 Ribu Pekerja PHK Klaim JKP, Nilai Manfaat Tembus Rp 161 Miliar pada Kuartal Pertama 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah kembali memberikan janji manis untuk para karyawan PT Sritex Group yang baru terkena PHK. Dalam dua pekan mendatang, mereka bakal dipekerjakan kembali setelah ada investor baru yang akan masuk. Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin (3/3), PT Sritex dan pemerintah mengaku telah menemukan jalan keluar terhadap nasib ribuan karyawan perusahaan tekstil itu. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, dari paparan kurator PT Sritex Group, sudah ada rencana untuk mempekerjakan lagi para karyawan. &rdquo;Tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan para pekerja akan dipekerjakan kembali,&rdquo; ujarnya. Dia berharap rencana tersebut menjadi kabar baik bagi para pekerja. Yassierli menambahkan, para pekerja juga akan tetap mendapatkan haknya atas kompensasi PHK. Antara lain jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). &rdquo;Diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja,&rdquo; imbuhnya. Terkait skema baru itu, Yassierli menyebut tim kurator PT Sritex sudah mempersiapkan teknisnya. Perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sedikin menjelaskan, opsi bisnis yang saat ini diambil adalah menyewakan alat berat kepada investor baru. Cara itu sekaligus untuk menjaga nilai aset yang dimiliki perusahaan. Saat ini, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang berminat menyewa untuk industri tekstil serupa. Kini tim kurator tengah menggodok sebelum menetapkan siapa yang akan mendapat hak sewa. &rdquo;Dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang menyewa,&rdquo; ujarnya. Jika investor sudah ditetapkan, sumber daya manusia yang digunakan adalah para mantan karyawan yang di-PHK. Namun, Nurma mengakui, sistem sewa aset ini hanya sementara. Sebab, dalam jangka panjang aset akan dilelang. Karena itu, skema untuk para pekerja kemungkinan bersifat sementara selama alat dalam penyewaan. Kepastian dalam jangka panjang bergantung pada investor baru yang permanen. &rdquo;Saat ini sih hanya sementara untuk investor ini ya. Karena kita kan gak tahu nanti pemenang lelangnya siapa. Mungkin nanti bisa dilanjutkannya,&rdquo; tuturnya. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Slamet Kaswanto menyampaikan terima kasih atas perhatian banyak kalangan. Rencana akan dipekerjakannya kembali karyawan menjadi kabar baik sesuai harapan serikat pekerja. &rdquo;Sudah kami sampaikan harapan, yaitu agar kembali dibuka pabrik Sritex untuk menampung buruh yang ter-PHK,&rdquo; ujarnya. Saat ini pihaknya akan menunggu pembukaan kembali operasional. Dia berharap janji agar para buruh yang terkena PHK bisa bekerja lagi ditepati. &rdquo;Beberapa teman serikat pekerja akan kami informasikan terkait kabar baik ini,&rdquo; kata dia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap pekerja yang kembali dipekerjakan tidak hanya sebagian, melainkan keseluruhan. Terkait apakah investor baru itu ada yang berasal dari BUMN atau tidak, Prasetyo mengaku tidak mengetahui. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, nasib Sritex ke depan tetap menjadi domain kurator. Posisi pemerintah sebatas membantu mencarikan jalan keluar. &rdquo;Kita mengawal dan memberi masukan. Tapi (keputusan) kan semuanya tergantung kurator,&rdquo; ungkapnya. (far/mia/c19/oni)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sudah ada rencana untuk mempekerjakan lagi para karyawan PT Sritex Group,

Janji Manis Pemerintah untuk Eks Karyawan Sritex, Mereka Segera Dipekerjakan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/JKT_Hari-Buruh-Internasional_MIFTAHUL-HAYAT12-1936170390.jpeg" alt="Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)" width="100%">
<figcaption>Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagi negara, para pekerja atau buruh merupakan elemen pembangunan. Karena itu, negara akan hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP untuk mengatur pelaksanaan teknisnya. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, program JKP merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan buruh. Sebelum ada program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK belum mendapatkan skema jaminan sosial. &rdquo;Hal ini yang mendorong pemerintah membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,&rdquo; tutur Fajar. Fajar menyebut manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama. Lalu, 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya. Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat reskilling maupun upskilling. &rdquo;Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,&rdquo; ujar Fajar. Meski pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK. Perusahaan harus mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami. Sementara itu, saat unjuk rasa buruh secara besar-besaran berlangsung di Jakarta, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar kota. Sejak Selasa, Jokowi berada di Jawa Timur dan dilanjutkan ke NTB. Plt Deputi Protokol dan Pers Media Jusuf Permana menjelaskan, kunjungan ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh hari. &rdquo;Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, dari Jawa Timur langsung ke Provinsi NTB. Tidak kembali ke Jakarta,&rdquo; katanya. Kunjungan luar kota Jokowi berlangsung hingga hari ini (2/5). Jusuf mengungkapkan, salah satu agenda Jokowi di Lombok adalah meresmikan jalan. Perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk meresmikan Bendungan Tiu Suntuk. (far/mia/lyn/wan/c19/oni)

Negara hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bentuk Perlindungan Negara untuk Buruh 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1651059038781.jpg" alt="Ilustrasi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek telah membayarkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Program itu bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.  Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.  Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian mengatakan, sampai saat ini, tercatat sebanyak 523 peserta yang mengalami PHK dan sudah ada 124 orang peserta BPJamsostek Jawa Timur yang sudah mendapatkan manfaat JKP.  ”JKP merupakan bentuk perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh yang terdampak PHK,” kata Deny pada Rabu (27/4).  Manfaat yang diterima pekerja nanti dalam bentuk uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Manfaat uang tunai diberikan paling banyak 6 bulan yaitu 45 persen dari upah 3 bulan pertama dan 25 persen upah 3 bulan berikutnya, sedangkan kewenangan pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja di kementerian ketenagakerjaan.  Berdasar ketentuan, batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Setiap pekerja bisa mengantongi Rp 10,5 juta, nominal itu dihitung berdasar total akumulasi yang diperoleh selama enam bulan, yaitu tiga bulan pertama mendapat Rp 6.750.000 serta tiga bulan berikutnya memperoleh Rp 3.750.000.  Program JKP bisa didapatkan tenaga kerja peserta BPJamsostek yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan dimana 6 bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai dengan 3 bulan sejak ter-PHK.  ”Peserta cukup mengajukan persyaratan bukti PHK dan adanya komitmen untuk bekerja kembali. Mereka juga memang mengalami PHK, artinya tidak boleh karena mengundurkan diri dan tidak terputus selama pembayaran,” terang Deny.  Peserta penerima manfaat JKP harus memenuhi kriteria seluruh peserta dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mengalami PHK dengan ketentuan memenuhi syarat eligibilitas masa iuran dan kepesertaan dan bersedia bekerja kembali.  Sedangkan peserta bukan penerima manfaat dengan kriteria PHK yang disebabkan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia, dan PKWT yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerja.  Seluruh pengusaha dan pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, non aparatur sipil negara, pekerja jasa konstruksi serta pekerja migran indonesia wajib diikutsertakan dalam program BPJamsostek.  ”BPJamsostek hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam memberikan perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Deny.

Pekerja Terkena PHK Tetap Dapat Gaji lewat JKP BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ANGGORO-JKP.jpg" alt="Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang pada 1 Februari 2022 yang lalu sudah bisa diajukan klaim manfaatnya oleh pekerja yang terkena PHK mendapatkan sambutan yang baik dari para pekerja. Terlihat dari pengajuan klaim JKP hingga 30 Maret 2022 yang mencapai 482 pekerja. Namun selama dua bulan implementasinya, pemerintah merasa perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, apalagi setelah diketahui masih terdapat mispersepsi dari pelaksana di daerah terkait administrasi yang tidak selaras dengan prosedur atau tata cara yang berlaku.  Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi program sekaligus untuk meningkatkan pemahaman prosedur pengajuan JKP, Jumat (1/4) yang lalu di Jakarta.  Berangkat dari laporan hasil kunjungan anggota Komisi IX DPR RI, beberapa temuan yang diperoleh di daerah selain terdapat ketidakseragaman pemahaman, juga terdapat kondisi dimana perusahaan enggan melaporkan kasus PHK bagi pekerja yang melakukan pelanggaran, dan kurangnya fasilitas pelatihan serta lowongan pekerjaan di daerah yang jumlahnya sangat terbatas.  Roswita Nilakurnia, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, menyampaikan dari data-data yang didapat melalui pengajuan klaim JKP di BPJAMSOSTEK dan website siapkerja.kemnaker.go.id, masih terdapat 99 pengajuan yang ditolak atau dinyatakan gagal. Sebanyak 80,8% kegagalan tersebut terjadi akibat tidak validnya dokumen bukti PHK kemudian diikuti oleh tidak lengkapnya dokumen data diri pekerja yang jumlahnya mencapai 8,1%.  "Melalui kegiatan hari ini, kami bersama-sama memberikan sosialisasi kepada para peserta kegiatan untuk dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan pengajuan klaim JKP untuk meminimalisir terhambatnya pengajuan klaim dari pekerja," tutur Roswita.  Roswita menambahkan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan masukan dan tanggapan dari para petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan peserta yang mengajukan klaim. Harapannya bisa diperoleh informasi untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan kepada peserta dalam mengajukan dan menerima klaim JKP bisa berjalan dengan baik.  Nihayatul Wafiroh, selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus melalukan upaya untuk mendorong dan mengoptimalkan peran Pemerintah dalam peningkatan kepesertaan dan pelayanan manfaat program JKP. Selain itu diharapkan BPJAMSOSTEK dapat mendukung Pemerintah dalam memberikan edukasi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan digitalisasi bagi masyarakat.  Lain lagi dengan Saleh Daulay, anggota Komisi IX DPR RI yang mengkritisi monitoring pemerintah terkait ketahanan dana program JKP. "Perlu ada simulasi antara dana yang tersedia dan berapa yang sudah digunakan agar dapat diperkirakan ketahanan dana program JKP, jangan sampai justru nanti malah menggerogoti DJS yang lain," tegasnya.  Sementara Timboel Siregar, Ketua Koordinator BPJS Watch lebih menitikberatkan pada regulasi yang bisa merugikan pekerja saat terjadi perselisihan PHK. Bahkan perlu juga dilakukan kajian bagaimana pekerja BPU dan PMI bisa ikut program JKP. "Ada potensi pekerja yang mengalami perselisihan PHK di-nonaktifkan oleh perusahaan, yang tentunya berakibat menjadi hilangya eligibilitas pekerja untuk bisa mendapatkan manfaat JKP," paparnya.  "Kami juga telah mempersiapkan kanal alternatif untuk informasi lebih lanjut mengenai program JKP ini," terangnya.  Kanal lain yang dimaksud Roswita antara lain melalui media publikasi cetak seperti brosur atau buku saku beserta poster dan banner. Kemudian media edukasi secara elektronik seperti penyediaan video penjelasan program dan tutorial pengajuan klaim JKP, serta melalui media sosial dan website resmi.  "Kami juga sediakan layanan penanganan komplain bersama Kemnaker melalui Layanan Bantuan Halo JKP dan Layanan Masyarakat 175," tambahnya.  Kegiatan yang dihadiri pula oleh Krisdayanti dan beberapa anggota lainnya dari Komisi IX DPR RI serta Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dilakukan agar sinergi antar lembaga dan pemerintah dalam menyukseskan implementasi program JKP dapat segera terwujud. Program JKP ini merupakan solusi bagi pekerja yang terkena PHK agar dapat segera bekerja lagi dengan memanfaatkan program JKP untuk masa depan pekerja dan keluarga yang sejahtera.

BPJS Ketenagakerjaan Gaet Lembaga Terkait Lakukan Evaluasi Berkala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKP1.jpg" alt="Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak 1 Februari 2022, para pekerja yang terkena PHK sudah bisa mengajukan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk mendapatkan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja. Untuk mengetahui secara langsung pengalaman pertama para peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dalam mengajukan manfaat JKP, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dalam dialog bersama peserta penerima manfaat JKP di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Kamis (10/3).  Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan 10 orang perwakilan peserta yang telah mengajukan dan menerima manfaat JKP, sementara perwakilan dari wilayah lain hadir melalui virtual conference. Ida Fauziah mengatakan bahwa pekerja yang telah menerima manfaat cash benefit ini sebanyak 125 orang dan di antara mereka sudah menerima bimbingan atau konseling untuk pasar kerja atau lowongan pekerjaan baru yang diinginkan, yang artinya juga mereka telah masuk ke manfaat kedua dari JKP yaitu akses ke pasar kerja.  Disebutkan Anggoro bahwa hingga saat ini sebanyak 60 orang pekerja telah mengikuti asesmen dan 11 orang mendapatkan konseling. Selain itu 28 orang lainnya telah mengajukan lamaran pekerjaan pada 5 perusahaan melalui pasker.id.  “Saya bersama Dirut BPJAMSOSTEK melakukan silaturahmi dengan penerima manfaat program JKP, baik secara offline maupun online. Para pekerja ini didampingi pula oleh para Kadisnaker dan Deputi Direktur BPJAMSOSTEK di sembilan provinsi Indonesia,” tutur Ida Fauziah.  Dirinya menyatakan bahwa infrastruktur layanan program JKP ini telah siap memberikan manfaat kepada para peserta. “Para pekerja telah merasakan dua dari tiga manfaat program JKP. Manfaat selanjutnya akan diberikan pelatihan kerja baik skilling, upskilling maupun re-skilling,” jelasnya.  Anggoro kemudian menjelaskan tiga syarat bagi pekerja mendapatkan manfaat JKP ini, yaitu pertama, pekerja merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, bukan akibat habisnya kontrak kerja, meninggal dunia, cacat total tetap, atau pensiun.  Kedua, peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut - turut sebelum terkena PHK. Ketiga, peserta harus menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk bekerja kembali.  Dirinya menambahkan dari total 125 orang pekerja, sudah tersalurkan Rp225 juta, sementara untuk jumlah pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program JKP sudah mencapai 10,8 juta orang. “Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengalaman pekerja dalam menerima manfaat JKP. Kami terbuka untuk masukan dan saran agar ke depannya dapat lebih baik memberikan layanan kepada peserta,” tutur Anggoro.  Anggoro menemukan hal yang menarik saat berdialog dengan para penerima manfaat JKP, bahwa sebagian besar dari peserta mendapatkan informasi mengenai program ini melalui media sosial. “Itu menjadi gambaran penting bagaimana media sosial mampu mencapai para pekerja dengan sangat baik, oleh karenanya kami berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas dan intensitas informasi di media sosial resmi kami,” tambahnya.  Senada dengan Menaker, Anggoro mengatakan program JKP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempertahankan derajat hidup yang layak bagi para pekerja yang terdampak PHK, utamanya di masa pandemi seperti saat ini.  Program JKP ini diperuntukkan untuk segmen pekerja Penerima Upah, dengan kriteria lainnya yaitu WNI belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta; pekerja pada Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PK/BU) dengan skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah terdaftar dalam 4 Program BPJAMSOSTEK (JKK, JKM, JHT, dan JP) dan terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan (JKN). Pekerja juga tidak perlu risau karena tidak ada tambahan iuran untuk mengikuti program JKP.  “Kita telah mencatatkan sejarah kemajuan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan JKP bagi para pekerja terkena PHK seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Semoga program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan para peserta dapat segera bekerja kembali,” tutup Anggoro.

Menaker dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Gelar Dialog Dengan Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ilustrasi-pekerja-hotel.jpg" alt="BERMANFAAT: Para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap bisa mencairkan dana JKP. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERMANFAAT: Para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap bisa mencairkan dana JKP. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> terus mencairkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Sejauh ini sudah ada lima pekerja yang mendapat klaim manfaat uang tunai. Mereka adalah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).  Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jawa-timur/">Jatim</a> Deny Yusyulian mengatakan, jumlah penerima JKP akan terus bertambah. Saat ini saja, tutur dia, sudah ada 150 orang yang sudah mengajukan klaim JKP. BPJS Ketenagakerjaan masih memproses. ’’Masih diverifikasi. Kalau sudah memenuhi persyaratan, JKP bisa segera cair,’’ jelas Deny.  JKP merupakan bentuk perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh yang terdampak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">PHK</a>. Pekerja langsung mendapatkan manfaat berupa uang tunai.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> dibayarkan dalam dua tahap. Yaitu, tiga bulan pertama dengan nilai 45 persen dari upah yang diperoleh. Tiga bulan berikutnya, sebanyak 25 persen dari gaji bulanan.  Berdasar ketentuan, upah maksimum yang bisa diklaim adalah Rp 5 juta. Setiap pekerja bisa mengantongi Rp 10,5 juta. Nominal itu dihitung berdasar total akumulasi yang diperoleh selama enam bulan. Yaitu, tiga bulan pertama mendapat Rp 6.750.000 serta tiga bulan berikutnya memperoleh Rp 3.750.000.  Dana dari pemerintah itu berfungsi sebagai jaring pengaman sebelum yang bersangkutan terserap di pasar kerja lagi.  Menurut Deny, pencairan JKP akan terus dilakukan meski ada revisi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-hari-tua/">Jaminan Hari Tua</a> (JHT). Sebelumnya, regulasi itu menuai polemik luas di kalangan buruh karena pencairan JHT hanya bisa dilakukan pada usia 56 tahun.  ’’Sementara ini masih proses revisi. Saya yakin sebelum 4 Mei sudah ada revisi aturan,’’ jelas Deny.  Kini pencairan JHT kembali mengacu ke aturan lama, yaitu Permenaker 19/2015. Yakni, klaim manfaat program tersebut tidak harus menunggu sampai pekerja berusia 56 tahun. ’’Kami siap jalankan kebijakan yang akan dikeluarkan Kemenaker,’’ paparnya.  Seperti diketahui, JKP dan JHT adalah dua hal yang berbeda. Tapi, semua manfaatnya untuk pekerja. Dana JKP berasal dari pemerintah. Sedangkan dana JHT terdapat iuran pekerja. Besaran iuran <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-hari-tua/">JHT</a> adalah 5,7 persen dari upah. Iuran tersebut terdiri atas 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Permenaker Direvisi, Pencairan JKP Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/umkm-sepatu.jpg" alt="BISA LEBIH TENANG: Pekerja pabtik sepatu menuntaskan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan selama terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK bisa mencairkan JKP. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISA LEBIH TENANG: Pekerja pabtik sepatu menuntaskan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan selama terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK bisa mencairkan JKP. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) diharapkan menjadi jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">pemutusan hubungan kerja</a> (PHK). Program itu berlaku sejak 11 Februari. Klaim manfaat yang didapat berupa uang tunai selama enam bulan. Deputi Direktur Wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> Jatim Deny Yusyulian menyebut <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> sebagai bentuk perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh yang terdampak PHK. ”Pekerja langsung mendapatkan manfaat ketika berhenti kerja,” kata Deny Jumat (25/2). Dia menjelaskan, uang tunai sebagai klaim JKP dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-ketenagakerjaan/">Ketenagakerjaan</a> (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. JKP dibayarkan dalam dua tahapan. Yaitu, tiga bulan pertama sebesar 45 persen dari upah yang diperoleh dan tiga bulan berikutnya sebanyak 25 persen dari gaji bulanan. ”Jaring pengaman ini diberikan enam bulan sebelum terserap di pasar kerja lagi,” ujar Deny. Berapa nominalnya? Berdasar permenaker, upah maksimum yang bisa diklaim adalah Rp 5 juta. Setiap pekerja bisa mengantongi Rp 10,5 juta. Nominal itu dihitung berdasar total akumulasi yang diperoleh selama enam bulan. Yakni, tiga bulan pertama mendapat Rp 6.750.000 dan tiga bulan berikutnya memperoleh Rp 3.750.000. Sejauh ini <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> Jatim menyiapkan anggaran sesuai dengan jumlah peserta BPJAMSOSTEK se-Jatim. Total, ada 1.046.000 orang. Menurut Deny, mereka memenuhi persyaratan memperoleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> jika di kemudian hari terjadi PHK dari perusahaan. Sejak program JKP diberlakukan pada 11 Februari, ada tiga pekerja yang memanfaatkannya. Mereka berasal dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>. Selebihnya, 198 pekerja, masih mencairkan JKP. ”Mereka sudah memenuhi persyaratan dan tinggal tunggu realisasi. Masih berproses,” jelas Deny. JKP diperuntukkan dua kategori pekerja. Baik untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Khusus PKWT, klaim JKP bisa diajukan jika yang bersangkutan di-PHK sebelum berakhirnya masa kontrak. Namun, kalau dia mengundurkan diri atau masa kontraknya habis, pekerja itu tidak bisa mendapat JKP. ”Kalau habis masa kontraknya, kan bisa diperpanjang lagi,” tuturnya. Selain uang tunai, para pekerja mendapatkan manfaat lain dari JKP. Misalnya, akses informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, dan pelatihan kompetensi kerja. Pelatihan bisa didapatkan melalui balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan. Teknisnya, berbagai informasi itu akan disampaikan melalui e-mail maupun nomor telepon pekerja. ”Karena kami kan sudah punya nomor telepon dan e-mail setiap pekerja yang dikoneksikan dengan aplikasi SIAPkerja milik Kemenaker,” jelasnya. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-tenaga-kerja-surabaya/">Disnaker</a>) Kota Surabaya juga terus memonitor kondisi ketenagakerjaan di metropolis. Pekerja yang di-PHK, misalnya. Selama dua bulan terakhir, ada 177 pekerja yang terdampak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">PHK</a>. Perinciannya, pada Januari lalu 109 pekerja dan 68 pekerja pada Februari. Ada 80 orang di antaranya yang ber-KTP Surabaya. ”Ini jumlah perselisihan yang dilaporkan ke disnaker,” kata Kadisnaker Surabaya Achmad Zaini. Banyak faktor yang mengakibatkan yang bersangkutan terdampak PHK. Salah satunya, perusahaan setempat menerapkan kebijakan efisiensi. Disnaker pun melakukan sejumlah tindakan. Salah satunya, mediasi antara pekerja dan perusahaan. ”Mungkin terjadi miskomunikasi antara pekerja dan perusahaan. Kalau masih memungkinkan, kami upayakan dipekerjakan lagi,” papar Zaini. Nah, jika tidak memungkinkan untuk kembali bekerja, disnaker meminta semua hak pekerja diberikan secara baik-baik. Disnaker <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a> juga aktif berkoordinasi dengan BPJAMSOSTEK. ”JKP dan JHT (jaminan hari tua, Red) itu kewenangan pusat. Disnaker kota hanya sebagai pelaksana kebijakan,” tandas Zaini. <h3>Manfaat Jaminan Perlu Ditambah</h3> JAMINAN kehilangan pekerjaan (JKP) mulai bisa dicairkan. Namun, besarannya belum ideal untuk pekerja yang sudah berkeluarga. Begini pandangan pakar hukum perburuhan Universitas Airlangga M. Hadi Shubhan --- Bagaimana pandangan Anda mengenai JKP yang saat ini mulai bisa diklaim pekerja yang terkena PHK? JKP harus diapresiasi. Pemerintah kita mulai meniru negara-negara maju yang lebih memikirkan program jaminan untuk para pekerjanya. Apakah nilai manfaat JKP sudah cukup? Dengan manfaat berupa pencairan 45 persen gaji selama tiga bulan pertama dan 25 persen gaji selama tiga bulan kedua, itu sebenarnya sangat tidak cukup. Dengan aturan gaji maksimal Rp 5 juta, kira-kira uang yang cair hanya Rp 10 juta selama enam bulan. Uang tersebut sangat kecil, apalagi kalau yang ter-PHK sudah berkeluarga. Menurut saya, pemberian manfaat JKP sebaiknya ditambah. Kalau sekarang negara baru bisa memberikan fasilitas untuk enam bulan, idealnya ya sampai pekerja itu mendapatkan pekerjaan baru. Atau, dari enam bulan itu diperpanjang menjadi minimal 1 tahun atau 5 tahun. Atau, persentase nilai pencairan manfaatnya bisa dibesarkan. Kalau jumlah tersebut sedikit, lalu apakah perlu ada ”bantalan” lainnya untuk pekerja? Misalnya, pencairan jaminan hari tua (JHT). Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT sebaiknya dicabut. Jadi, kalau Pak Jokowi (presiden) meminta aturan itu direvisi, sebaiknya jangan. Dicabut saja. Kembali ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Jadi, pekerja yang mendapatkan uang <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> itu masih bisa menggunakan uang JHT-nya. Sebab, mencari kerja lagi setelah di-PHK tidak selalu gampang. Dan, orang yang sudah bekerja 20 tahun, misalnya, sulit mencari pekerjaan baru. Akan lebih baik bagi dia mencairkan JHT-nya untuk modal berwirausaha. Jadi, nanti dia bisa mendapatkan uang dari JKP sekaligus JHT. SYARAT MENDAPAT MANFAAT JKP - Peserta terkena PHK. Baik karyawan berdasar PKWTT maupun karyawan PKWT. - PHK pekerja PKWT dilakukan sebelum jangka waktu PKWT atau kontrak kerja berakhir. - Peserta harus membayar iuran minimal 12 bulan dan sudah membayar iuran minimal 6 bulan berturut-turut sebelum terkena PHK. - Penerima manfaat <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> harus bersedia bekerja lagi. Sumber: Reportase Jawa Pos

Klaim JKP, 6 Bulan Korban PHK Terima Rp 10,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BPJAMSOSTEK24.jpg" alt="Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-ketenagakerjaan/">Kemenaker</a>) memastikan peserta BPJAMSOSTEK sudah bisa melakukan klaim manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Itu bisa dilakukan oleh peserta yang sudah memenuhi persyaratan.  Deputi Direktur Wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> Jatim Deny Yusyulian menjelaskan, pencairan JKP bisa dilakukan sejak 11 Februari lalu. Program itu diperuntukkan bagi pekerja yang mengalami <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">pemutusan hubungan kerja</a> (PHK). ”Klaim JKP sudah dimulai,’’ kata Deny kepada Jawa Pos, Kamis (24/2).  Hingga Kamis, lanjut dia, sudah ada beberapa pekerja di Surabaya yang mencairkan klaim tersebut. Yaitu, berupa uang tunai. Jumlah penerima sementara baru tiga orang. Karena dinilai sudah memenuhi persyaratan, pencairan langsung dilakukan. ”Sudah kami bayarkan,’’ ujarnya.  Deny menjelaskan, nominal uang tunai untuk klaim <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker). Yaitu, tiga bulan pertama senilai 45 persen dari upah yang diperoleh serta tiga bulan berikutnya sebanyak 25 persen dari gaji tersebut. Dengan demikian, JKP berlaku enam bulan.  Upah yang diperoleh, jelas Deny, dihitung berdasar jumlah gaji bulanan. Tapi, upah maksimum yang dibolehkan adalah Rp 5 juta. Meski yang bersangkutan bergaji melebihi nominal itu, JKP yang bisa diklaim tetap maksimal Rp 5 juta.  Berbeda dengan pekerja yang gaji bulanannya di bawah Rp 5 juta, nilai <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> yang bisa dicairkan harus senilai gaji itu. ”Kalau gajinya mencapai Rp 4 juta, klaim JKP sesuai dengan nominal ini. Apa adanya,’’ sambung Deny.  Selain manfaat uang tunai, pekerja juga akan mendapatkan manfaat lain. Yaitu, berupa informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Itu dinilai bermanfaat sebelum yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan lagi.  Berapa potensi pekerja yang bisa menerima JKP? Menurut Deny, di Jawa Timur, jumlah pekerja yang potensial mendapatkan manfaat JKP sebanyak 1.047.000 pekerja. Mereka sudah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a>. ”Itu data yang eligible,’’ kata Deny.  Jika terkena <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">PHK</a>, mereka sangat potensial menerima JKP. Asalkan, lanjut dia, semua syarat harus terpenuhi. Salah satunya terdampak PHK. Bukan pekerja yang mengundurkan diri atau pensiun. Adapun batas usia mereka yang bisa menerima JKP adalah 54 tahun.  SEPUTAR PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)  - JKP diberikan kepada peserta yang mengalami <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">PHK</a>.  - Diberikan kepada peserta yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan.  - Baik untuk pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).  - Manfaat JKP berupa:  * Uang tunai  * Akses informasi pasar kerja  * Pelatihan kerja  - Uang tunai yang dicairkan paling banyak enam bulan upah. Tiga bulan pertama 45 persen. Tiga bulan kedua 25 persen.  - Batas upah yang ditetapkan Rp 5 juta.  Sumber: Reportase Jawa Pos

BPJS Ketenagakerjaan Jatim: Peserta Sudah Bisa Klaim JKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BPJAMSOSTEK24.jpg" alt="Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Logo PT BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sudah dapat melakukan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Klaim JKP sudah bisa dilakukan per 11 Februari 2022.  Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyatakan, program JKP diperuntukan bagi pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.  "Berdasarkan perhitungan aktuaris, tahun 2022 ini akan ada sekitar 629 ribu penerima manfaat JKP," kata Chairul dalam keterangannya, Selasa (22/2).  Chairul menjelaskan, meskipun belum diluncurkan secara resmi, program JKP sudah berlaku dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak 11 Februari 2022.  "Sebenarnya JKP akan diresmikan hari ini, namun karena ada pertimbangan teknis maka acara peresmian akan dijadwalkan ulang. Meski begitu, program JKP sudah berjalan dan dapat diklaim manfaatnya per 11 Februari 2022 ini," jelasnya.  Bahkan menurutnya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai membayarkan manfaat uang tunai kepada sejumlah peserta yang telah melakukan klaim JKP. "Hingga 18 Februari 2022 kemarin sudah ada sekitar 48 orang yang mengklaim manfaat JKP ini," ujarnya.  Seperti diketahui, program JKP adalah bantalan sosial yang diberikan bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali, dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.  Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM.  Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM. Selain itu, untuk pertama kali pendaftaran, pekerja belum berusia 54 tahun.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sudah Bisa Klaim JKP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jaminan kehilangan pekerjaan

Berita Terkini