<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah kembali memberikan janji manis untuk para karyawan PT Sritex Group yang baru terkena PHK. Dalam dua pekan mendatang, mereka bakal dipekerjakan kembali setelah ada investor baru yang akan masuk. Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin (3/3), PT Sritex dan pemerintah mengaku telah menemukan jalan keluar terhadap nasib ribuan karyawan perusahaan tekstil itu. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, dari paparan kurator PT Sritex Group, sudah ada rencana untuk mempekerjakan lagi para karyawan. &rdquo;Tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan para pekerja akan dipekerjakan kembali,&rdquo; ujarnya. Dia berharap rencana tersebut menjadi kabar baik bagi para pekerja. Yassierli menambahkan, para pekerja juga akan tetap mendapatkan haknya atas kompensasi PHK. Antara lain jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). &rdquo;Diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja,&rdquo; imbuhnya. Terkait skema baru itu, Yassierli menyebut tim kurator PT Sritex sudah mempersiapkan teknisnya. Perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sedikin menjelaskan, opsi bisnis yang saat ini diambil adalah menyewakan alat berat kepada investor baru. Cara itu sekaligus untuk menjaga nilai aset yang dimiliki perusahaan. Saat ini, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang berminat menyewa untuk industri tekstil serupa. Kini tim kurator tengah menggodok sebelum menetapkan siapa yang akan mendapat hak sewa. &rdquo;Dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang menyewa,&rdquo; ujarnya. Jika investor sudah ditetapkan, sumber daya manusia yang digunakan adalah para mantan karyawan yang di-PHK. Namun, Nurma mengakui, sistem sewa aset ini hanya sementara. Sebab, dalam jangka panjang aset akan dilelang. Karena itu, skema untuk para pekerja kemungkinan bersifat sementara selama alat dalam penyewaan. Kepastian dalam jangka panjang bergantung pada investor baru yang permanen. &rdquo;Saat ini sih hanya sementara untuk investor ini ya. Karena kita kan gak tahu nanti pemenang lelangnya siapa. Mungkin nanti bisa dilanjutkannya,&rdquo; tuturnya. Koordinator Serikat Pekerja Sritex Slamet Kaswanto menyampaikan terima kasih atas perhatian banyak kalangan. Rencana akan dipekerjakannya kembali karyawan menjadi kabar baik sesuai harapan serikat pekerja. &rdquo;Sudah kami sampaikan harapan, yaitu agar kembali dibuka pabrik Sritex untuk menampung buruh yang ter-PHK,&rdquo; ujarnya. Saat ini pihaknya akan menunggu pembukaan kembali operasional. Dia berharap janji agar para buruh yang terkena PHK bisa bekerja lagi ditepati. &rdquo;Beberapa teman serikat pekerja akan kami informasikan terkait kabar baik ini,&rdquo; kata dia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap pekerja yang kembali dipekerjakan tidak hanya sebagian, melainkan keseluruhan. Terkait apakah investor baru itu ada yang berasal dari BUMN atau tidak, Prasetyo mengaku tidak mengetahui. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, nasib Sritex ke depan tetap menjadi domain kurator. Posisi pemerintah sebatas membantu mencarikan jalan keluar. &rdquo;Kita mengawal dan memberi masukan. Tapi (keputusan) kan semuanya tergantung kurator,&rdquo; ungkapnya. (far/mia/c19/oni)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sudah ada rencana untuk mempekerjakan lagi para karyawan PT Sritex Group,

Janji Manis Pemerintah untuk Eks Karyawan Sritex, Mereka Segera Dipekerjakan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Seorang-pria-yang-menikmati-masa-pensiunnya-2241919800.jpg" alt="Seorang pria yang menikmati masa pensiunnya. (pexels/Huy Phan)" width="100%">
<figcaption>Seorang pria yang menikmati masa pensiunnya. (pexels/Huy Phan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Studi terbaru Sun Life Asia yang berjudul 'Pensiun dalam Perspektif Masa Kini: Mempersiapkan Diri untuk Mewujudkan Hari Tua yang Tenang dan Sejahtera' mengungkap tantangan dan peluang dalam perencanaan pensiun di Asia. Studi ini dilakukan di tengah perubahan demografi signifikan di Asia Pasifik, di mana diperkirakan satu dari empat penduduk akan berusia di atas 60 tahun pada tahun 2050. Survei ini melibatkan 509 responden di Indonesia dan lebih dari 3.500 responden di berbagai negara Asia, termasuk Tiongkok, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tujuan survei ini adalah untuk memahami aspirasi dan praktik perencanaan pensiun di kalangan masyarakat Asia. 1. Sebagian besar responden belum memiliki perencanaan pensiun yang matang Studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas responden belum siap secara finansial untuk menghadapi masa pensiun. Meskipun terdapat peningkatan keinginan untuk mencapai kemapanan finansial di usia senja, banyak individu menunda perencanaan pensiun hingga mendekati masa pensiun itu sendiri. Data survei menunjukkan bahwa 67 persen responden baru akan mulai merencanakan dana pensiun dalam jangka waktu lima tahun atau kurang sebelum pensiun. Sementara 19 persen lainnya sama sekali tidak memiliki rencana pensiun. Kah Jing Lee selaku Chief Client Officer Sun Life Indonesia menyatakan, perubahan sosial dan peningkatan usia harapan hidup telah memengaruhi proses perencanaan masa pensiun di Asia. "Survei kami menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya kemapanan finansial di masa pensiun semakin meningkat, masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan aksi nyata masyarakat. Padahal, perencanaan pensiun yang dipersiapkan sedini mungkin adalah kunci untuk meraih hari tua yang sejahtera," katanya dikutip Senin (7/10). Meski mayoritas responden mengalokasikan setidaknya 10 persen dari pendapatan mereka untuk pensiun, sayangnya 27 persen responden tidak mengalokasikan dana khusus untuk pensiun. Dan, rata-rata responden hanya mengandalkan tabungan konvensional sebesar 23 persen untuk memenuhi kebutuhan finansial pada hari tua. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat terkait pentingnya perencanaan pensiun yang komprehensif, termasuk diversifikasi aset ke dalam instrumen investasi yang lebih produktif.&nbsp; 2. Banyak pensiunan tidak menduga biaya hidup pasca-pensiun akan lebih tinggi dan menyesal tidak mempersiapkannya sedini mungkin Hal ini menjadi catatan penting bagi generasi mendatang, di mana 25 persen pensiunan mengaku tidak mempersiapkan anggaran pengeluaran untuk masa pensiun mereka, dan 11 persen tidak menduga bahwa biaya hidup akan jauh lebih tinggi dari perkiraan. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan inflasi yang semakin menekan. Bagi mereka yang tidak menduga dan belum mempersiapkan diri, faktor utamanya adalah biaya hidup sehari-hari (80 persen) dan biaya kesehatan (53 persen). Akibatnya, banyak dari mereka harus mengurangi pengeluaran (67 persen) dan mengurangi aset yang disiapkan untuk warisan (47 persen). Sekitar 13 persen pensiunan menyatakan penyesalan atas keputusan keuangan yang mereka buat di masa muda, dengan alasan utama tidak berinvestasi dengan bijak (72 persen), diikuti oleh kurangnya tabungan (39 persen) dan tidak berkonsultasi dengan perencana keuangan (39 persen). 3. Generasi muda mulai menyesuaikan ekspektasi dengan menunda pensiun dan menabung lebih banyak Menariknya, generasi muda semakin sadar akan tantangan finansial pada masa mendatang dan mulai menyesuaikan ekspektasi mereka. Pekerja saat ini memperkirakan akan pensiun pada usia rata-rata 65 tahun, lima tahun lebih lambat dibandingkan dengan usia rata-rata pensiunan saat ini, yang berhenti bekerja pada usia 60 tahun. Selain itu, 21 persen dari mereka yang belum pensiun secara aktif menunda rencana pensiun. Sedangkan, saat ini hanya 13 persen&nbsp; pensiunan yang melakukan hal serupa. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi pada masyarakat Asia. Alasan utama penundaan pensiun juga beragam, di antaranya adalah masih menikmati pekerjaan (64 persen), keinginan untuk tetap aktif secara fisik dan mental di usia tua (63 persen), serta kebutuhan untuk menabung lebih banyak untuk pensiun (63 persen). Sebanyak 37 persen penduduk yang berencana pensiun di usia lebih tua juga menyebutkan kenaikan biaya hidup adalah alasan utama mereka, dibandingkan dengan 28 persen pensiunan saat ini yang menunda pensiun karena alasan yang sama. 4. Pensiunan yang mempersiapkan hari tua optimistis menghadapi masa pensiun dengan sejahtera, sedangkan mereka yang tidak mempersiapkan cenderung mengalami kesulitan Survei mengungkapkan perbedaan mencolok antara dua kelompok: mereka yang merencanakan masa pensiun dengan matang sedini mungkin yang disebut Gold Star Planners, dan mereka yang tidak memiliki rencana pensiun sama sekali yang disebut Retirement Rebels. Kelompok pertama merencanakan pensiun mereka lebih dari lima tahun sebelum pensiun tiba, menabung lebih dari 10 persen dari pendapatan mereka untuk pensiun, dan melengkapi perlindungan dengan produk asuransi hari tua. Jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki perencanaan pensiun sama sekali, perbedaan yang signifikan terlihat. Di Asia, mereka yang merencanakan pensiun dengan matang cenderung tetap berada dalam batas pengeluaran yang diharapkan (73 persen vs 31 persen) dan lebih jarang menyesali keputusan keuangan setelah pensiun (14 persen vs 40 persen). Kelompok yang mempersiapkan masa pensiun dengan matang juga lebih sering berkonsultasi dengan konsultan perencanaan pensiun, termasuk lembaga keuangan dan perencana keuangan independen, serta lebih percaya diri mengenai kesehatan dan kesejahteraan finansial mereka di masa tua. Bagi seluruh responden, aspirasi utama pensiun adalah menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman (49&nbsp;persen), diikuti oleh keinginan untuk lepas dari rutinitas pekerjaan dan bersantai (16 persen), serta memberikan kembali kepada masyarakat (15 persen). Kekhawatiran terbesar terkait masa tua adalah masalah kesehatan dan penurunan fisik (60 persen), faktor-faktor yang dapat membahayakan pencapaian impian tersebut. "Menjamin kesejahteraan populasi lanjut usia yang terus bertambah menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Meskipun kesehatan adalah pilar terpenting, hal ini juga erat kaitannya dengan kemapanan finansial, pekerjaan yang produktif, serta hubungan keluarga dan sosial yang harmonis. Saat ini, kami masih memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kembali bagaimana masa pensiun yang tenang dan sejahtera. Dengan kata lain, perlu dilakukan edukasi proaktif agar generasi muda saat ini siap menghadapi masa pensiun dengan percaya diri melalui perencanaan keuangan yang matang," tutup Kah Jing. &nbsp;

Rata-rata responden hanya mengandalkan tabungan konvensional sebesar 23 persen untuk memenuhi kebutuhan finansial pada hari tua.

Studi: Tak hanya Indonesia, sebagian Besar Orang Asia Belum Punya Persiapan Pensiun yang Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/IMG-20240424-WA0001-2706705320.jpg" alt="Ilustrasi: Bank Mandiri Taspen naik kelas ke KBMI 2. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bank Mandiri Taspen naik kelas ke KBMI 2. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) merupakan Tabungan hari tua sekaligus dana pensiunan bagi ASN yang meliputi PNS dan pejabat negara. Semasa pensiun, mereka akan mendapatkan dana untuk jaminan hari tua yang akan diberikan tiap bulannya. Saat ini para pensiunan PNS dapat mengecek saldo Taspen secara online melalui website maupun aplikasi penyedia layanan. Cara Cek Saldo Taspen Secara Online Dilansir dari laman resmi Taspen pada (7/10), Taspen Online Service menyediakan 12 menu layanan yang bisa diakses secara online oleh pengguna yang salah satunya untuk mengecek saldo pensiun. Estimasi dana pensiun PNS dapat berubah sewaktu-waktu mengingat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kenaikan jabatan atau bertambahnya jumlah tanggungan. Pengecekan estimasi saldo dana pensiun dapat diakses secara online melalui beberapa cara, berikut lengkapnya. <ol> <li style="font-weight: 400;">Cara cek saldo Taspen melalui Taspen Online Service</li> </ol> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kunjungi situs Taspen Online Service melalui laman&nbsp;<a href="https://tos.taspen.co.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://tos.taspen.co.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1728349304295000&amp;usg=AOvVaw39l8ro_7T8RrlHTddItwPz">https://tos.taspen.co.id/</a> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Klik &ldquo;Daftar&rdquo; untuk pembuatan akun Taspen Online Service dengan melengkapi data diri seperti NIP, Nomor KTP, Nama Lengkap,tanggal lahir dan Alamat email aktif -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kemudian aktivisasi akun dengan mengecek kode OTP yang dikirimkan melalui email terdaftar -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Masuk ke akun Taspen Online Servise memggunakan email terdaftar dan password yang telah dibuat sebelumnya -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilih menu &ldquo;Estimasi Manfaat THT dan Pensiun&rdquo; pada laman utama -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampilan akan menunjukkan data kepersertaan yang mencakup nomor Taspen (NOTAS), nama peserta, tempat tanggal lahir, gaji pokok, tanggal mulai taspen, serta tahun pensiun. <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;">Cara cek saldo Taspen melalui Taspen Mobile (Tasmile)</li> </ol> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Download aaplikasi Taspen Mobile (Tasmile) di Playstore -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Klik &lsquo;Daftar&rsquo; untuk pembuatan akun Taspen Online Service kemudian lengkapi data diri yang dibutuhkan seperti NIP, Nomor KTP, Nama Lengkap, tanggal lahir dan Alamat email aktif -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Setelah terdaftar, masuk ke akun dengan memasukkan email dan password yang telah dibuat sebelumnya -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilih menu &ldquo;Estimasi Manfaat THT dan Pensiun&rdquo; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampilan akan menunjukkan data kepersertaan yang mencakup nomor Taspen (NOTAS), nama peserta, tempat tanggal lahir, gaji pokok, tanggal mulai taspen, serta tahun pensiun. -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pengguna layanan juga bisa melihat estimasi Tabungan Hari Tua (THT) dan dana pensiun yang akan diterima setiap bulan. ***

Saat ini para pensiunan PNS dapat mengecek saldo Taspen secara online melalui website maupun aplikasi penyedia layanan.

Cara Mengecek Saldo Taspen Cairan Dana Pensiunan Secara Online Melalui Handphone

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengakui adanya wacana regulasi baru terkait tabungan pensiun. Namun, belum ditentukan batas gaji bagi yang diwajibkan ikut. Sejalan dengan peraturan pemerintah (PP) yang belum terbit. Wacana program tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4/2023 untuk harmonisasi program pensiun. Mengingat, manfaat pensiun yang diterima pekerja saat ini relatif sangat kecil. Sekitar 10&ndash;15 persen dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara, upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum dari International Labor Organization (ILO) memiliki standar ideal 40 persen. Ogi menjelaskan, tujuan pelaksanaan program pensiun itu adalah menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. &rdquo;Setelah usia pensiun, pekerja menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Kemudian dalam ketentuan yang ada, ketika seseorang itu pensiun, maka diperkenankan 20 persen itu bisa ditarik sekaligus pada saat yang bersangkutan pensiun,&rdquo; paparnya. Namun, 80 persen sisanya dilakukan pembayaran berkala bulanan. Baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Untuk program anuitas, di masa yang lalu kurang dari sebulan dicairkan atau di-reedem. Program Berbeda dengan Jaminan Hari Tua Bahwa sebenarnya, lanjut dia, peserta pensiun itu bisa tetap menerima bulanan. Itulah yang OJK harapkan bahwa baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya. Ada pengecualian di sini, OJK menyadari bahwa apabila manfaat pensiunnya itu setelah dikurangi 20 persen tadi lebih kecil daripada Rp 1,6 juta per bulan atau nilai tunainya sekitar Rp 500 juta, boleh dicairkan sekaligus. &rdquo;Kita juga memperhatikan pensiunan yang memiliki manfaat pensiun yang lebih rendah,&rdquo; tutur Ogi. Dengan demikian, program pensiun berbeda dengan tabungan atau jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang pada saat pensiun boleh dicairkan secara tunai. &rsquo;&rsquo;Tapi kalau jaminan pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, prinsipnya adalah dana pensiun. Jadi, itu tidak bisa dicairkan, tapi diterima pensiunnya setiap bulan,&rdquo; tandasnya. (wan/han/c6/dio)

OJK mengakui adanya wacana regulasi baru terkait tabungan pensiun. Namun, belum ditentukan batas gaji bagi yang diwajibkan ikut.

OJK Belum Tentukan Batas Gaji Pekerja Wajib Ikut Tabungan Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/2148293924-1-1779901932.jpg" alt="Ilustrasi pensiunan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pensiunan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah sedang menggodok regulasi baru terkait tabungan pensiun. Pemotongan gaji pekerja pun dilakukan untuk tabungan atau iuran. Publik berharap kebijakan baru itu bersifat sukarela atau tidak diwajibkan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, kondisi pensiunan di negara maju tidak bisa disamakan dengan di Indonesia. Pasalnya, gaji di RI masih rendah. Upah minimum yang berlaku masih di bawah rerata dunia. &rdquo;Jadi, tidak bisa dipaksakan uang pensiunan di Indonesia minimal 40 persen dari saat masih aktif bekerja,&rdquo; ujarnya kemarin (8/9). Lina menyebutkan, saat ini gaji pekerja di Indonesia sudah dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan. Di dalamnya sudah ada jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua adalah tabungan dana pensiun yang uangnya nanti diterima sekaligus. Sedangkan untuk jaminan pensiun, uangnya diterima rutin setiap bulan saat memasuki usia pensiun. &rsquo;&rsquo;Jadi, kalaupun mau ada iuran untuk pensiun tambahan, sifatnya sukarela saja,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Jadi, lanjut dia, pemerintah jangan memaksakan atau mewajibkan aturan baru tersebut. Sebab, potongan gaji pegawai di Indonesia sudah cukup banyak. Jangan sampai menjadi polemik seperti rencana potongan untuk program Tapera beberapa waktu lalu. Lina menjelaskan, kebutuhan bulanan pekerja tanah air masih sangat tinggi. Bahkan, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih menyedot biaya yang besar. &rdquo;Berbeda dengan di negara maju, yang urusan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sudah diambil alih pemerintah secara penuh,&rsquo;&rsquo; katanya. Dengan pengambilan secara penuh itu, layanan kesehatan dan pendidikan menjadi gratis tanpa syarat. Sementara di Indonesia layanan pendidikan dan kesehatan belum bisa gratis. Kalaupun ada BPJS Kesehatan, masih banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Bahkan untuk penyakit tertentu, ada yang tidak ditanggung. Dia menegaskan, keluarga pekerja di Indonesia dengan perhitungan gaji kisaran UMR atau UMK sudah sangat mepet keuangannya. Belum lagi jika sudah punya tanggungan anak, pengeluaran semakin besar. Maka, iuran tambahan pensiun sebaiknya diserahkan sebagai pilihan untuk masing-masing pekerja atau buruh. (wan/han/c6/dio)

Pemerintah menyiapkan regulasi untuk tabungan pensiun. Rencana itu bersifat wajib dan dipotong langsung dari gaji pekerja/buruh.

Potongan Gaji Pekerja Sudah Banyak, Pengamat Minta Tabungan Pensiun Bersifat Sukarela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/guru-PPKK.jpg" alt="Ratusan guru menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan PPPK tahap 1 di Gedung Wanita Kota Surabaya, beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara " width="100%">
<figcaption>Ratusan guru menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan PPPK tahap 1 di Gedung Wanita Kota Surabaya, beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara </figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPPK dan ASN akan kita jadikan dalam satu sistem, mereka juga akan dapat pensiun, karena ke depan, sistemnya akan lebih defined contribution dengan mengiur. Sehingga nanti mereka nanti juga akan mendapat pensiun," kata Anas kepada wartawan usai Sidang Paripurna, ditulis Minggu (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, mengutip Pasal 21 ayat dalam Rancangan Undang-Undang ASN yang telah disahkan DPR, tertulis pegawai ASN akan mendapatkan jaminan sosial, antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013053822/circus-concerto-kombinasi-atraksi-dan-ilusi-ala-noah">Circus Concerto, Kombinasi Atraksi dan Ilusi ala NOAH</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua,&nbsp;</div> <div dir="auto">sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan</div> <div dir="auto">hari tua sebagaimana dimaksud berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan," bunyi Pasal 22 ayat (4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, pegawai ASN juga akan mendapat tunjangan dan fasilitas yang didapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan tunjangan dan fasilitas individu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013053797/serial-rencana-besar-yang-layak-di-binge-watching-kisah-heist-dengan-akar-politik">Serial Rencana Besar yang Layak Di-Binge-watching, Kisah Heist dengan Akar Politik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden dapat melakukam penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara," tulis Pasal 21 ayat 10.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp; DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Sidang I Tahun 2023-2024, hari ini, Selasa (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada tujuh agenda transformasi yang tertuang dalam UU ASN. Meliputi rekrutmen CPNS lebih fleksibel sehingga tidak perlu lagi menunggu siklus tahunan hingga penataan tenaga non-ASN atau honorer diharapkan segera diselesaikan dengan ditargetkan selesai pada 24 Desember 2024.</div>

MenPAN RB Azwar Anas memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua.

UU ASN Terbaru: PPPK Dapat Dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/WhatsApp-Image-2023-07-28-at-155522-2049405170.jpeg" alt="Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Forum dialog itu dalam rangka harmonisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek), yakni Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), serta memberikan pemahaman Jamsostek. "Kami berharap semua peserta dapat memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial, serta dapat berkontribusi memberikan pandangan dan masukan terkait harmonisasi program JHT dan JP dalam rangka memberikan perlindungan secara utuh bagi pekerja di masa tua," ujar Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri saat membuka dialog dan edukasi Jamsostek di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/7). Indah Anggoro Putri mengatakan harmonisasi program JHT dan JP dilaksanakan sesuai amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk meningkatkan perlindungan, layanan dan manfaat program bagi peserta Jamsostek. "Hasil evaluasi akan menjadi bahan perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan program Jamsostek, " ujarnya. Indah menambahkan UU P2SK merevisi beberapa pasal dalam UU SJSN, antara lain adanya perubahan akun pada program JHT menjadi dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan. "Akun utama harus lebih besar dari pada akun tambahan dan peserta dapat mencairkan dana JHT pada akun tambahan apabila terdapat kondisi mendesak, " katanya. Indah meyakini partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan yakni Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha dan pemberi kerja, serta Pemda terhadap perumusan maupun evaluasi kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya. "Partisipasi menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang sesuai dan tepat sasaran," katanya. Ditjen PHI Jamsos Kemnaker lanjut Indah, saat ini sedang melakukan serap aspirasi revisi PP 35 dan PP 36 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja ke beberapa kota di Indonesia. Setelah di kota Solo, serap aspirasi dilanjutkan ke kota Palangka Raya, Balikpapan, Jambi, dan kota lainnya.

Kemnaker menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait.

Lindungi Pekerja di Masa Tua, Kemnaker Harmonisasikan Program JHT dan JP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/WhatsApp-Image-2023-07-06-at-152425-2405253526.jpg" alt="BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa menggenjot jumlah kepesertaan melalui kerja sama dengan beberapa pihak." width="100%">
<figcaption>BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa menggenjot jumlah kepesertaan melalui kerja sama dengan beberapa pihak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa terus menyerahkan beberapa klaim kepada peserta. Salah satunya adalah jaminan hari tua (JHT). Hingga Juli, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa mencairkan JHT sebanyak Rp 267.592.100.790. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat atau yang akrab dipanggil Sonny mengatakan, terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama mereka yang belum tergabung sebagai peserta. &rdquo;Terkhusus pekerja mandiri. Kami genjot sosialisasi manfaatnya seperti apa ketika mereka bergabung dengan BPJAMSOSTEK,&rdquo; ujar Adventus Edison Souhuwat. Sonny menyatakan, jaminan sosial yang diberikan BPJAMSOSTEK bertujuan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi seluruh pekerja rentan di berbagai sektor. Selain sosialisasi, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa juga memasifkan kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk menggaet banyak kepesertaan. Mulai dengan hotel, pemerintahan, hingga sektor makanan dan minuman seperti restoran. Nah, selain JHT, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa hingga Juli 2023 telah menyalurkan klaim beasiswa kepada 443 orang dengan total nominal Rp 2.832.500.000. &rdquo;Untuk Jaminan Kematian (JKM) sejumlah Rp 9.528.000.000 untuk 560 klaim. Lalu, jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 2.252 klaim dengan nominal Rp 30.247.897.550,&rdquo; papar Sonny.

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa menyerahkan beberapa klaim kepada peserta. Salah satunya jaminan hari tua (JHT)

Hingga Juli, Belasan Ribu Orang Cairkan JHT di BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ilustrasi-pekerja-hotel.jpg" alt="BERMANFAAT: Para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap bisa mencairkan dana JKP. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERMANFAAT: Para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap bisa mencairkan dana JKP. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-ketenagakerjaan/">BPJS Ketenagakerjaan</a> terus mencairkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Sejauh ini sudah ada lima pekerja yang mendapat klaim manfaat uang tunai. Mereka adalah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).  Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jawa-timur/">Jatim</a> Deny Yusyulian mengatakan, jumlah penerima JKP akan terus bertambah. Saat ini saja, tutur dia, sudah ada 150 orang yang sudah mengajukan klaim JKP. BPJS Ketenagakerjaan masih memproses. ’’Masih diverifikasi. Kalau sudah memenuhi persyaratan, JKP bisa segera cair,’’ jelas Deny.  JKP merupakan bentuk perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh yang terdampak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">PHK</a>. Pekerja langsung mendapatkan manfaat berupa uang tunai.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-kehilangan-pekerjaan/">JKP</a> dibayarkan dalam dua tahap. Yaitu, tiga bulan pertama dengan nilai 45 persen dari upah yang diperoleh. Tiga bulan berikutnya, sebanyak 25 persen dari gaji bulanan.  Berdasar ketentuan, upah maksimum yang bisa diklaim adalah Rp 5 juta. Setiap pekerja bisa mengantongi Rp 10,5 juta. Nominal itu dihitung berdasar total akumulasi yang diperoleh selama enam bulan. Yaitu, tiga bulan pertama mendapat Rp 6.750.000 serta tiga bulan berikutnya memperoleh Rp 3.750.000.  Dana dari pemerintah itu berfungsi sebagai jaring pengaman sebelum yang bersangkutan terserap di pasar kerja lagi.  Menurut Deny, pencairan JKP akan terus dilakukan meski ada revisi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-hari-tua/">Jaminan Hari Tua</a> (JHT). Sebelumnya, regulasi itu menuai polemik luas di kalangan buruh karena pencairan JHT hanya bisa dilakukan pada usia 56 tahun.  ’’Sementara ini masih proses revisi. Saya yakin sebelum 4 Mei sudah ada revisi aturan,’’ jelas Deny.  Kini pencairan JHT kembali mengacu ke aturan lama, yaitu Permenaker 19/2015. Yakni, klaim manfaat program tersebut tidak harus menunggu sampai pekerja berusia 56 tahun. ’’Kami siap jalankan kebijakan yang akan dikeluarkan Kemenaker,’’ paparnya.  Seperti diketahui, JKP dan JHT adalah dua hal yang berbeda. Tapi, semua manfaatnya untuk pekerja. Dana JKP berasal dari pemerintah. Sedangkan dana JHT terdapat iuran pekerja. Besaran iuran <a href="https://www.jawapos.com/tag/jaminan-hari-tua/">JHT</a> adalah 5,7 persen dari upah. Iuran tersebut terdiri atas 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Permenaker Direvisi, Pencairan JKP Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/permenaker-jht.jpg" alt="PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akhirnya mengembalikan syarat klaim jaminan hari tua (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jht/">JHT</a>) ke aturan lama. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya sedang memproses revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.  Proses revisi itu merupakan tindak lanjut dari arahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a> (Jokowi) yang ingin klaim JHT dipermudah. ”Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah,” ujarnya kemarin (2/3).  Ida belum memerinci secara detail kemudahan yang dimaksudnya. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/buruh. Termasuk intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.  Namun, jika memang dikembalikan ke aturan lama, yakni Permenaker 19/2015, pencairan JHT tak perlu lagi menunggu peserta berusia 56 tahun. Peserta bisa mencairkan JHT ketika mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat JHT ini dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan. ”Kami sedang melakukan revisi Permenaker 2 Tahun 2022, insya Allah segera selesai,” ungkap dia.  Sebetulnya, lanjut Ida, Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif saat ini. Artinya, Permenaker 19/2015 yang masih berlaku. Dengan demikian, pekerja/buruh yang ingin melakukan klaim JHT masih dapat menggunakan acuan permenaker lama tersebut. ”Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri. Tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,” papar politikus PKB itu.  Ida juga menyampaikan bahwa program jaminan kehilangan pekerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jkp/">JKP</a>) bagi mereka yang ter-PHK sudah berlaku. Seperti diketahui, ada tiga manfaat yang dapat diperoleh peserta JKP. Meliputi uang tunai; akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id; serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun reskilling. ”Dengan demikian, saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP,” ujarnya.  Menyikapi hal tersebut, Partai Buruh dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/serikat-buruh/">serikat buruh</a> di Indonesia menyatakan belum berubah sikap atas Permenaker 2/2022. Buruh meminta permenaker yang diundang-undangkan 4 Februari 2022 itu dicabut dan Permenaker 19/2015 diberlakukan kembali. ”Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Red) menolak keras kata-kata bersayap dari Menaker yang mengatakan bahwa pencairan JHT kembali menggunakan aturan lama. Tetapi, secara bersamaan, melakukan revisi Permenaker 2/2022,” tegas Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal.

Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaminan hari tua

Berita Terkini