<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Jaksa-Agung-3568847286.jpeg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai bertemu dengan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina di Jakarta pada Kamis (6/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin usai bertemu dengan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina di Jakarta pada Kamis (6/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan mereka tidak berhenti menangani kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan hal itu usai menemui jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN tersebut. Dia meminta penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) segera menuntaskan kasus yang sudah menyeret sembilan tersangka itu.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan mereka tidak berhenti menangani kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah

Jaksa Agung Perintahkan JAM Pidsus segera Tuntaskan Kasus Korupsi Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Konferensi-Pers-Kasus-Suap-Yang-Menjerat-Tiga-Hakim-PN-Surabaya-Dery-Ridwansah-2JPG-2019358981.jpg" alt="Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar Bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung dan jajaran petinggi Kejagung lainnya saat menggelar konferensi pers kasus suap yang menj" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar Bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung dan jajaran petinggi Kejagung lainnya saat menggelar konferensi pers kasus suap yang menj</figcaption>
</figure> Ganjilnya putusan hakim yang mengadili Gregorius Ronald Tannur menjadi pemicu terbongkarnya jaringan mafia peradilan. Kejaksaan Agung kini setidaknya punya dua pekerjaan rumah besar: mengusut muasal uang untuk menyuap ketiga hakim dan membongkar kasus-kasus yang dulu diurus si makelar kasus. ILHAM WANCOKO, Jakarta-LUGAS WICAKSONO, Surabaya DIREKTUR Penyidikan (Dirdik) JAM Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar kaget bukan main mendapati temuan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) di Senayan, Jakarta. Ada emas dan uang yang jika dikonversikan jumlahnya hampir Rp 1 triliun. &rdquo;Yang ingin saya sampaikan, kami penyidik sebenarnya juga kaget. Tidak menduga di rumah ada uang hampir Rp 1 triliun dan emas yang beratnya 51 kilogram,&rdquo; ujarnya menjawab pertanyaan Jawa Pos. Ricar yang pernah menjabat kepala Balitbang Diklat Kumdil MA ditangkap di Bali pada Kamis (24/10) malam setelah pengakuan dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat (LR). &rdquo;Nama ZR inilah yang disebut oleh LR. LR memberikan uang Rp 5 miliar untuk hakim kasasi dan Rp 1 miliar untuk komisi bagi ZR,&rdquo; terang Qohar. Temuan-temuan mengejutkan, angka-angka mencengangkan memang berderet mewarnai penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili kasus Gregorius Ronald Tannur: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Yang disusul penggeledahan di Surabaya, Jakarta, serta Semarang. Mengejutkan, mencengangkan, sekaligus menohok. Sebab, demikian mengakarnya mafia peradilan. Pengacara, pejabat MA, dan hakim yang semestinya berperan penting dalam penegakan hukum ternyata diduga kuat berbuat lancung alias tidak jujur. Setelah Ricar Ditangkap <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/JKT_-Zarof-Ricar-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-79433863.jpeg" alt="Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Dalam sebuah brankas di ruang kerja Ricar, ditemukan amplop berisi mata uang asing. Nilainya sekitar Rp 5 miliar, namun tidak disebutkan bagaimana dengan uang komisi untuk Ricar yang Rp 1 miliar. &rdquo;Itulah uang yang diberikan Lisa Rachmat untuk menyuap tiga hakim kasasi,&rdquo; jelasnya. Dari pengakuan Ricar diketahuilah bahwa pundi-pundi uang itu dikumpulkan selama 10 tahun bekerja di MA. Sejak 2012 hingga pada 2022 akhirnya pensiun. Dengan nilai uang dan emas yang ditotal mencapai Rp 989,3 miliar serta dikumpulkan selama 10 tahun dan dibandingkan dengan komisi yang diberikan Lisa Rachmat untuk Ricar senilai Rp 1 miliar, bisa dihitung secara kasar bahwa setiap tahun Ricar memakelari 98,9 kasus dan setiap bulannya sekitar 8 kasus. Kini Kejagung masih terus mengembangkan kasus Ricar. Ada setidaknya dua pekerjaan rumah besar mereka. Pertama, membongkar muasal uang yang digunakan Lisa Rachmat menyuap Ricar dan tiga hakim. Dan, kedua, membongkar perkara-perkara yang diurus oleh Ricar. Untuk sumber uang yang diduga berasal dari Ronald Tannur yang divonis bebas ketiga hakim PN Surabaya tadi atau keluarganya, Kejagung mengaku masih memeriksa Lisa Rachmat. Tapi, bukankah cukup dengan melihat transaksi keuangan mereka? Qohar menyebut penyidik memerlukan proses menemukan barang bukti. &rdquo;Berilah kami kesempatan untuk bekerja,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, Kejagung harus diapresiasi karena mulai berani menangani kasus di peradilan. &rdquo;Belum pernah setahu saya Kejagung menangani hakim, harus kita support dan apresiasi,&rdquo; ujarnya. Hukuman terhadap penyelenggara negara atau pejabat itu harus ditambah satu pertiga. Maka, yang layak hukumannya harus seumur hidup. &rdquo;Hukuman 20 tahun itu kurang, seharusnya hukuman seumur hidup. Hakim itu benteng keadilan. Apalagi di tingkat kasasi MA Ronald Tannur dinyatakan bersalah,&rdquo; paparnya. Menunggu Salinan Putusan Kasasi Kejaksaan telah bersiap menangkap Ronald Tannur, terpidana pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Namun, tim jaksa eksekutor belum bisa melakukannya karena belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Mia Amiati mengatakan, pihaknya baru mengetahui putusan kasasi Ronald dari rilis di situs Info Kepaniteraan MA. Rilis itu hanya menampilkan amar putusan yang menyatakan bahwa Ronald dinyatakan bersalah menganiaya Dini hingga meninggal dan dihukum 5 tahun penjara. Rilis itu tidak cukup untuk menangkap Ronald. Jaksa harus mendapatkan salinan putusan perkara tersebut. Namun, sejak putusan Selasa (22/10) hingga kemarin (26/10), MA tidak kunjung mengunggah salinan putusan tersebut. &rdquo;Kami belum bisa men-download salinan putusan karena belum di-upload oleh MA di direktori,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Mia menambahkan, untuk mengeksekusi Ronald, timnya tidak perlu menunggu salinan putusan itu diserahkan MA ke PN Surabaya, lalu baru dikirim kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Ronald sudah bisa ditangkap ketika salinan putusan sudah diunggah MA ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Seperti pengalaman yang sering terjadi, kami untuk menerima salinan putusan itu sulit sekali. Sekarang dari pimpinan kami sudah memperbolehkan bisa men-download (salinan putusan) langsung eksekusi," kata Mia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015236073/penyidik-kejaksaan-kejar-pemberi-suap-dan-aliran-dana-3-hakim-yang-bebaskan-ronald-tannur">Penyidik Kejaksaan Kejar Pemberi Suap dan Aliran Dana 3 Hakim Yang Bebaskan Ronald Tannur</a> Selama ini, Ronald, kata Mia, terpantau hanya bisa mondar-mandir di wilayah Indonesia. Sesaat setelah dibebaskan hakim Erintuah Damanik dkk, Ronald memang sempat terbang ke Singapura. Namun, dia kini tidak bisa ke luar negeri lagi karena imigrasi sudah mencekalnya. Mia memastikan bahwa Ronald masih berada di alamat-alamat yang telah dikantongi kejaksaan. Dia tercatat memiliki dua alamat tempat tinggal. &rdquo;Semua data tentang dia sudah kami kantongi. Kami sudah men-tracking alamatnya dia di mana semua. Tidak akan bisa lolos,&rsquo;&rsquo; ujar Mia. (*/c6/ttg)

Ganjilnya putusan hakim yang mengadili Gregorius Ronald Tannur menjadi pemicu terbongkarnya jaringan mafia peradilan.

Setelah Tangkap Makelar Kasus dan Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur, Kejaksaan Usut Kasus yang Dimakelari Zarof Ricar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/Mobil-mewah-Harvey-Moeis-Dery-Ridwansah-2JPG-1006944397.jpg" alt="Mobil milik tersangka Harvey Moeis yang disita penyidik Kejaksaan Agung di Kejagung, Jakarta. Kejaksaan Agung kembali menyita tiga mobil mewah milik tersangka Harvey Moeis yakni dua unit Ferrari dan satu Marcedes Benz terkait kasus dugaan korupsi tata nia" width="100%">
<figcaption>Mobil milik tersangka Harvey Moeis yang disita penyidik Kejaksaan Agung di Kejagung, Jakarta. Kejaksaan Agung kembali menyita tiga mobil mewah milik tersangka Harvey Moeis yakni dua unit Ferrari dan satu Marcedes Benz terkait kasus dugaan korupsi tata nia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperkuat alat bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah. Setelah menetapkan tersangka baru akhir pekan lalu (26/4), kemarin penyidik memeriksa lima saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, para saksi yang dipanggil kemarin berasal dari pihak swasta. Yaitu, MRZ (direktur CV Semar Jaya Perkasa), ARM (kepala teknik tambang PT Menara Cipta Mulia), SYN (kuasa direktur CV Mega Belitung), YF (CV Mutiara Alam Lestari), dan YS alias YGW (pihak swasta). Pemanggilan para saksi tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik pidana khusus Kejagung dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang menyeret puluhan orang itu. Sejauh ini sudah ada 21 tersangka yang terlibat rasuah tersebut. &rdquo;Kelima orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan atas nama tersangka TN alias AN dan kawan-kawan,&rdquo; ungkap Ketut. TN merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah. Sebagai pemilik CV VIP, TN turut diuntungkan dari perbuatan curang yang dilakukan para tersangka. Untuk itu, Kejagung terus menggali data yang dibutuhkan demi membuktikan perbuatan TN dan tersangka lainnya. &rdquo;Penindakan yang dilakukan oleh JAM Pidsus semata-mata untuk kepentingan pengembalian dan pemulihan lingkungan,&rdquo; terang Jampidsus Kejagung Febrie Andriansyah. Menurut Febrie, hal itu bukan perkara mudah. Sebab, dampak lingkungan atas tindakan curang yang dilakukan para tersangka sangat luas. Saat ini timnya sudah mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal. Di antaranya, dengan menyita sejumlah aset milik para tersangka. Selain aset berharga dari tersangka Helena Lim dan Harvey Moeis, tim penyidik telah menyita aset-aset berupa 5 unit smelter, 2 unit buldoser, serta ekskavator yang jumlahnya mencapai 53 unit. Kejagung memastikan penelusuran aset terus dilakukan. (syn/c6/fal)

JAM Pidsus Kejagung terus memperkuat alat bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah.

Panggil 5 Saksi, Kejagung Terus Telusuri Aset Tersangka Korupsi Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/JKT-1-SUASANA-KEMENDAG-PENGGELEDAHAN-KEJAGUNG-FED-7JPG-2598121582.jpg" alt="Suasana Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (3/10/2023) Malam." width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (3/10/2023) Malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejagung mengumumkan soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kasus itu terkait impor gula yang statusnya meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. &rdquo;Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, tim berkeyakinan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup,&rdquo; kata Kuntadi, direktur penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung. Meski belum menyebut nama tersangka dan belum menghitung jumlah total kerugian negara, Kuntadi memastikan bahwa timnya sudah menemukan unsur pidana. &rdquo;Untuk kerugian (keuangan negara, Red) belum kami hitung, masih dalam proses, ditunggu saja. Yang kami temukan baru perbuatan pidananya,&rdquo; ujar dia. Perbuatan pidana itu terkait dengan impor gula periode 2015 sampai 2023. JAM Pidsus Kejagung menemukan perbuatan melanggar hukum pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM. Kuntadi menyebutkan, perbuatan melawan hukum itu dilakukan saat pemerintah berusaha memenuhi stok gula nasional dan mengupayakan stabilisasi harga gula. Berdasar temuan Kejagung, Kemendag menerbitkan persetujuan impor GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang diduga tidak berwenang. Bukan hanya itu, Kuntadi menyampaikan, ada pelanggaran lain yang juga dilakukan kementerian yang kini dipimpin Zulkifli Hasan tersebut. &rdquo;Kementerian Perdagangan juga diduga telah memberikan izin impor melebihi kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah,&rdquo; beber dia. Sebagai tindak lanjut atas berubahnya status penanganan perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan, kemarin JAM Pidsus Kejagung menggeledah kantor Kemendag. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, ada beberapa ruangan di kantor Kemendag yang digeledah. &rdquo;Tim penyidik menggeledah ruangan tata usaha menteri, ruangan direktur impor, dan ruang kerja ketua tim impor produk pertanian,&rdquo; ungkap dia. Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). (elo/syn/idr/tyo/lyn/c9/c7/oni)

Kejagung mengumumkan soal kasus dugaan korupsi di Kemendag. Kasus itu terkait impor gula yang statusnya meningkat dari lidik ke sidik.

Kasus Impor Gula Kemendag Naik ke Tahap Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211201-055350_Photos-1.jpg" alt="Petugas membawa Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi LPEI. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas membawa Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi LPEI. Puspenkum Kejaksaan Agung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Didit Wijayanto Wijaya, seorang pengacara, sebagai tersangka terkait perkara dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2013–2019.  Tersangka Didit, ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (30/11) pukul 20.00 WIB. Dia dibawa ke Gedung Bundar JAM-Pidsus dan dilakukan pemeriksaan hingga Rabu (1/12) dini hari.  Sekitar pukul 00.24 WIB, tersangka keluar dari Gedung Bundar JAM-Pidsus menggunakan rompi tahanan Kejagung. Dia langsung digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung guna penahanan selama 20 hari.  Tersangka selaku advokat/penasehat hukum yang bertindak atas nama pemberi kuasa tujuh orang saksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada 2 November.  ”Tersangka telah mempengaruhi dan mengajari tujuh orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (1/12).  Perbuatan tersangka, kata Leonard, telah menyulitkan penanganan dan penyelesaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI yang masih ditangani Tim Penyidik Satgassus P3TPK pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.  Didit bersama tujuh tersangka lain ditersangkakan dengan sangkaan setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagai saksi dalam perkara penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI.  Tim penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peran Didit sebagai kuasa hukum para saksi, yang dengan sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi.  Sebelum ditangkap dan dilakukan penahanan, tersangka Didit telah dipanggil secara patut sebagai saksi sebanyak dua kali yaitu pada 26 November. Namun, dia tidak menghadiri panggilan. Sehingga Tim Penyidik memanggil sekali lagi pada 30 November. Yang bersangkutan tidak juga hadir dengan alasan meminta pengunduran waktu pemeriksaan dan beralasan tidak dapat dituntut karena sedang menjalankan tugas sebagai advokat.  Selanjutnya Direktur Penyidikan mengeluarkan surat perintah untuk membawa saksi sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP berdasar Surat Perintah Membawa Saksi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:Print-01/F.2/Fd.2/11/2021 tanggal 30 November 2021.  ”Tim penyidik menemukan saksi di salah satu mal di Jakarta Selatan pada pukul 20.00 WIB yang telah dipantau sejak siang hari,” terang Leonard.  Tersangka Didit dijerat dengan pasal 21 atau pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Didit bersama tujuh tersangka lain bukan tersangka dalam perkara pokok dugaan korupsi LPEI. Ketujuh tersangka termasuk Didit, jadi tersangka karena tidak kooperatif dan menghalang-halangi jalannya proses penyidikan, karena tidak mau memberikan keterangan.  Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan, pihaknya memburu aktor intelektual yang mempengaruhi para saksi tidak mau memberikan keterangan. Keterangan para saksi dibutuhkan untuk membuat terang tindak pidana dugaan korupsi untuk menentukan para tersangka LPEI.  Supardi menyebutkan, korupsi di lembaga yang kini bernama Indonesia Eximbank itu terbagi menjadi beberapa klaster. Pada awal penyidikan, setidaknya ada sembilan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI. Mereka adalah Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Uam, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, PT Kemilau Harapan Prima, dan PT Kemilau Kemas Timur.  Penyelenggaraan pembiayaan ekspor ke sembilan debitur diduga dilakukan LPEI tanpa melalui tata kelola yang baik. Itu berdampak pada meningkatnya kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 23,39 persen. Padahal berdasar laporan keuangan per 31 Desember 2019, LEPI mengalami kerugian sebesar Rp 4,7 triliun.  Adapun tujuh tersangka sebelumnya, adalah IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI tahun 2016–2018. NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI tahun 2017–2018, EM selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) tahun 2019–2020, CRGS selaku mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis tahun 2015–2020.  Kemudian, AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016–2018, ML selaku mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI, dan RAR selaku pegawai Manajer Resiko PT BUS Indonesia.

Kejagung Tetapkan Seorang Pengacara Sebagai Tersangka Kasus LPEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210201-WA0058.jpg" alt="Kejagung tetapkan delapan tersangka kasus korupsi PT. Asabri, Senin (1/2). Foto: Dokumen Kejagung" width="100%">
<figcaption>Kejagung tetapkan delapan tersangka kasus korupsi PT. Asabri, Senin (1/2). Foto: Dokumen Kejagung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung baru saja menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT. Asabri pada Senin (1/2). Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Jam Pidsus Kejagung memeriksa 10 saksi.  Tim kuasa hukum mantan dua pejabat PT Asabri, Hari Setiono dan Bachtiar Effendi, Handika Honggowongso mengaku kaget kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejagung. Dia mengaku, penetapan tersangka dan penahanan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.  ’’Awalnya dipanggil sebagai saksi, kemudian naik jadi tersangka, terus ditahan tentu itu membuat klien saya kaget, karena tidak ada persiapan. Tapi kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan,’’ kata Handika di Kompleks Kejagung, Senin (1/2).  Handika mengharapkan, tim penyidik Kejagung ke depan tidak menetapkan tersangka secara mendadak. Tetapi harus mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP. ’’Karena masih ada pandemi Covid-19 yang parah, aspek kesehatan para tersangka yang ditahan ini juga harus dijaga betul kesehatannya, karena usianya sudah lanjut. Semoga ini menjadi perhatian serius,’’ ujar Handika.  Sebelumnya, tim penyidik Jam Pidsus Kejagung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Sebanyak dua di antaranya merupakan mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja.  ’’Ada delapan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut,’’ kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (1/2).  Selain kedua orang itu, enam tersangka lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni, BE mantan Direktur Keuangan PT Asabri; HS selaku Direktur PT Asabri; IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri; LP Dirut PT Prima Jaringan; Benny Tjokrosaputro Direktur PT Hanson Internasional dan Heru Hidayat Direktur PT Trada Alam Minera.  Leonard menjelaskan, pada 2012-2019 Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadiv Investasi PT. Asabri bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT. Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi yaitu HH, BTS, dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. Asabri dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. ’’Dengan tujuan agar kinerja portofolio PT. Asabri terlihat seolah-olah baik,’’ beber Leonard.  Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. Asabri, sambung Leonard, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi PT. Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kcuLSkqvukI  &nbsp;

Dua Eks Pejabat Asabri Kaget Ditetapkan Tersangka Oleh Kejagung

Jam Pidsus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jam Pidsus