<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/tA3pwvZiWCdUIn8OMRonbXVZW0jp9MwzC6yjsTng-1727259052.jpg" alt="Tinjau: Wali Bekasi Tri Adhianto, meninjau salah satu sekolah untuk melihat penerapan masuk lebih pagi. (Pemkot Bekasi untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tinjau: Wali Bekasi Tri Adhianto, meninjau salah satu sekolah untuk melihat penerapan masuk lebih pagi. (Pemkot Bekasi untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memutuskan untuk mengembalikan jam masuk sekolah ke waktu semula, yakni pukul 07.00 untuk jenjang SD dan SMP, serta pukul 07.30 untuk PAUD dan TK. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan jam masuk pukul 06.30 yang telah diuji coba selama sepekan terakhir. &ldquo;Kami tentu menghargai arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan meningkatkan disiplin dan kualitas pendidikan. Setelah kita evaluasi bersama berbagai pihak, termasuk UPTD Pendidikan, Dinas SDM, dan Inspektorat, kita simpulkan bahwa kami perlu melakukan penyesuaian agar kebijakan ini bisa lebih efektif di tingkat lokal,&rdquo; kata Tri Adhianto, Senin (21/7). Menurutnya, banyak masukan datang dari para orang tua siswa yang mengeluhkan kesulitan dalam mempersiapkan anak-anak di pagi hari. Kesiapan anak, termasuk sarapan, membawa bekal, dan keberangkatan ke sekolah yang berdekatan dengan jam kerja orang tua menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi kebijakan tersebut. &ldquo;Masuk jam 06.30 menimbulkan lonjakan kepadatan lalu lintas, karena bentrok dengan jam berangkat kerja. Anak-anak juga jadi terburu-buru dan belum siap belajar. Kita tidak ingin anak datang ke sekolah dalam keadaan lelah atau belum sarapan,&rdquo; tambahnya. Tri menjelaskan bahwa dampak paling signifikan terlihat di sekolah-sekolah yang berada di jalur utama kota, seperti SMPN 1, 2, dan 3, yang mengalami kemacetan cukup parah saat penerapan jam masuk lebih pagi tersebut. &ldquo;Jadi bukan soal anak bisa bangun pagi atau tidak. Tapi kita harus realistis, orang tua juga butuh waktu untuk persiapan. Kita ingin anak datang ke sekolah dalam kondisi siap secara fisik dan mental,&rdquo; ujarnya. Kebijakan masuk pukul 06.30 sebelumnya diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor: 400.3/9430/DISDIK.Set, sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat. Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi memilih untuk menyesuaikannya kembali demi menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Tri menegaskan, Pemerintah Kota Bekasi akan terus terbuka terhadap aspirasi warga dan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pendidikan guna memastikan pelaksanaan yang efektif dan berpihak pada kepentingan siswa serta orang tua.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengembalikan jam masuk sekolah setelah evaluasi penerapan jam masuk yang baru. Jam itu disesuaikan lapangan

Jam Masuk Sekolah di Bekasi Kembali Normal, Sesuaikan dengan Kondisi Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000573452-4078312735.jpg" alt="Ilustrasi siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar di kelas. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar di kelas. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usulan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 6 pagi terus mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari lulusan magister neuroscience sekaligus pemerhati pendidikan, Trisa Triandesa. Dia menilai, dari sudut pandang neuroscience, rencana kebijakan ini berisiko besar untuk kesehatan otak sekaligus perkembangan anak. &ldquo;Kenapa? Anak-anak SD usia 6-12 tahun memang secara biologis mereka cenderung bangun lebih pagi dan otaknya relatif siap untuk belajar di pagi hari. Tapi mereka tetap butuh 9-11 jam tidur per malam. Kalau masuk jam 6 pagi berarti mereka harus tidur jam 7 malam bahkan lebih awal kalau rumahnya jauh,&rdquo; kata Trisa di akun Instagramnya, @trisatriandesa, dikutip Senin (9/6). Menurut dia, hal ini menjadikan usulan kebijakan itu menjadi kurang realistis. Begitu pun bagi remaja usia 13-18 tahun yang akan menjadi sosok paling terdampak. Sebab, otak remaja akan mengalami pergeseran ritme sirkadian alias jam biologis saat pubertas yang membuatnya sulit tertidur sebelum pukul 11.00 malam. &ldquo;Jadi kalau disuruh bangun jam 4 atau 5 pagi, yang terjadi adalah kekurangan tidur yang kronis. Efeknya nih kang, konsentrasi menurun, memori terganggu, emosi kurang stabil, risiko depresi meningkat, dan prestasi akademik merosot,&rdquo; jelas dia. Di sisi lain, Trisa menjelaskan bahwa menurut studi neuroscience, jam sekolah ideal adalah pukul 08.30 pagi atau lebih siang. Bahkan, waktu optimal untuk fokus belajar adalah sekitar pukul 9-10 pagi. &ldquo;Jadi kalau tujuannya adalah membentuk karakter dan disiplin anak, bukan lewat cara yang mengorbankan otak mereka. Emangnya mau kualitas warga jabar di masa mendatang menurun? Nanti Kang Dedi loh yang disalahin,&rdquo; jelas Trisa. Tak hanya itu, Trisa mengungkap bahwa sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa memundurkan jam sekolah bisa meningkatkan prestasi, mood, dan kesehatan mental.&nbsp; &ldquo;Jadi, jam masuk sekolah baiknya menyesuaikan dengan proses perkembangan otak alami anak atau peserta didik dan berdasarkan riset. Kalau boleh tau nih kang, landasan ilmiah apa, siswa di Jabar harus masuk jam 6 pagi,&rdquo; tutupnya.&nbsp;

Usulan jam masuk sekolah pukul 6 pagi oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuai kritik dari pakar neuroscience Trisa Triandesa.

Dedi Mulyadi Usul Jam Masuk Sekolah jadi Pukul 6 Pagi, Pakar Neuroscience Sebut Berisiko Besar bagi Kesehatan Otak dan Perkembangan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/fnTy12GhdyFprWiZFytyCApXynHTLMJUmsyCJqjL-1-3488716878.jpg" alt="Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (mia/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (mia/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian turut merespon rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) soal memajukan jadwal masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB. Dia meminta, agar rencana tersebut tidak diterapkan secara terburu-buru. Hetifah mengungkapkan, baiknya rencana tersebut dibahas terlebih dahulu sebelum diterapkan. Pembahasan ini berkaitan dengan apa saja manfaat dan mudarat dari rencana kebijakan tersebut.&nbsp; Kebijakan serupa pun sebetulnya, kata dia, pernah diterapkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kala itu. Bahkan menimbulkan pro dan kontra juga di masyarakat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016093433/ingin-terlihat-kaya-7-barang-ini-malah-menjadi-tanda-bahwa-kamu-belum-kaya-sungguhan">Ingin Terlihat Kaya? 7 Barang Ini Malah Menjadi Tanda Bahwa Kamu Belum Kaya Sungguhan</a>&nbsp; &ldquo;Ada sih kelebihannya, tapi juga banyak masalah yang terjadi terkait dengan pemajuan jam sekolah ini. Apalagi kalau sampai subuh-subuh seperti di NTT,&rdquo; ungkapnya ditemui usai peluncuran program beasiswa doktoral untuk dosen di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (2/6).&nbsp; Menurutnya, banyak yang harus dipertimbangkan terkait kebijakan ini. Mulai dari transportasi pendukung hingga keamanan siswa.&nbsp;Sehingga nantinya program tidak hanya berjalan seumur jagung alias tidak berkelanjutan. &ldquo;Jadi semua konsekuensi dari satu kebijakan itu harus diperhitungkan. Kalau manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, itu patut dipertimbangkan dengan seterusnya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Seperti diketahui, KDM berencana menerapkan kebijakan masuk sekolah mulai pukul 06.00 pagi. kebijakan ini disebutnya sebagai bagian dari upaya membangun kedisiplinan untuk kalangan pelajar. Lagi-lagi, dia pun menyebut kebijakan ini sudah pernah diterapkan di Purwakarta saat dia menjadi bupati. &ldquo;Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016093424/ucapkan-selamat-tinggal-pada-8-kebiasaan-ini-jika-anda-ingin-terlihat-lebih-kaya-dan-elegan">Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Kebiasaan Ini Jika Anda Ingin Terlihat Lebih Kaya dan Elegan</a>&nbsp; Selain mempercepat jam masuk sekolah, KDM juga berencana menerapkan jam malam bagi pelajar. Aturan tersebut melarang adanya aktivitas pelajar mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB. Meski begitu, ada pengecualian khusus bagi pelajar yang mengikuti kegiatan sekolah, mengikuti kegiatan lembaga pendidikan resmi, mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di tempat tinggal dengan sepengetahuan orang tua/wali, tengah berada di luar rumah bersama orang tua/wali, dan lainnya. Kebijakan ini disebut-sebut akan diterapkan pada Juni.&nbsp;

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, minta Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, tidak terburu-buru terapkan jam masuk sekolah pukul 6 pagi.

KDM Mau Bikin Aturan Masuk Sekolah Pukul 6 Pagi, Komisi X: Jangan Terburu-Buru!

jam masuk sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jam masuk sekolah

Berita Terkini

Jam Masuk Sekolah di Bekasi Kembali Normal, Sesuaikan dengan Kondisi Lapangan

Dedi Mulyadi Usul Jam Masuk Sekolah jadi Pukul 6 Pagi, Pakar Neuroscience Sebut Berisiko Besar bagi Kesehatan Otak dan Perkembangan Anak

KDM Mau Bikin Aturan Masuk Sekolah Pukul 6 Pagi, Komisi X: Jangan Terburu-Buru!

Download Aplikasi JawaPos.com