<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/IMG-20240527-WA0017-1271141986.jpg" alt="Ilustrasi PPDB SMA/SMK dan SLB Jatim 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB SMA/SMK dan SLB Jatim 2024.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala UPT Teknologi Informasi Komunikasi dan Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Mustakim.</p> <p>&rdquo;Dengan kuota 50 persen, ini terbagi dalam persentase 30 persen zonasi radius berdasar titik lokasi tempat tinggal calon peserta didik baru. Dan 20 persen adalah zonasi sebaran di mana semua kelurahan yang terdaftar dalam satu zonasi akan kebagian jatah untuk masuk di sekolah yang berada di zonasi yang sama,&rdquo; kata Mustakim seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Selain jalur zonasi, siswa bisa memilih jalur prestasi nilai akademik. Yakni pemeringkatan berdasar persentase penjumlahan antara nilai rapor dengan bobot 50 persen, ditambah dengan nilai akreditasi sekolah 20 persen dan 30 persen dari nilai indeks sekolah asal.</p> <p>&rdquo;Nilai indeks sekolah asal merupakan rata-rata nilai kakak kelas dari SMP asal yang kini bersekolah di SMAN dan SMKN se-Jawa Timur,&rdquo; ujar Mustakim.</p> <p>Selain kedua jalur tersebut, disediakan juga jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu, jalur prestasi hasil lomba, juga jalur pindah tugas orang tua bagi siswa yang orang tuanya dipindahtugaskan minimal antar kabupaten/kota.</p> <p>Bagi hafidz Alquran dan ketua OSIS juga disediakan <em>Golden Ticket</em> dengan kuota masing-masing satu CPDB di setiap lembaga sekolah.</p> <p>Tahun ini, ada sebanyak 677.530 lulusan SMP sederajat yang tercatat bakal mengikuti PPDB SMA/SMK negeri di Jawa Timur. Rinciannya lulusan SMP sebanyak 394.844 siswa, MTs 198.942 siswa, lulusan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 59.532 siswa, lulusan pondok pesantren 21.624 siswa, serta sanggar kegiatan belajar (SKB) 2.588 siswa.</p> <p>Jumlah tersebut belum termasuk lulusan tahun sebelumnya yang juga masih diberi kesempatan mengikuti PPDB dengan batas usia calon peserta didik (CPD) 21 tahun. Jumlah lulusan SMP sederajat tersebut mereka akan berebut kursi PPDB melalui berbagai jalur yang tersedia. Mulai jalur afirmasi dengan kuota 15 persen, pindah tugas orang tua 5 persen, prestasi jalur lomba 5 persen, zonasi SMA 50 persen, prestasi akademik SMA 25 persen. Kemudian Zonasi SMK 10 persen, dan Prestasi akademik SMK 65 persen.</p> <p>Sedangkan total pagu yang tersedia untuk 417 SMAN di Jatim tercatat 122.736 kursi untuk tahun 2024 dan 130.791 kursi untuk SMKN dengan jumlah lembaga sebanyak 297 lembaga dan 1.727 bidang keahlian.</p>

Jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya

Dinas Pendidikan Jatim Sebut Jalur Zonasi PPDB Tahun ini Sedikit Berbeda

<div id="m#msg-f:1789035160226873010" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengajuan pindah kartu keluarga (KK) sering kali menjadi trik warga luar kota menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB) agar calon siswa bisa lolos jalur zonasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya mulai menyoroti warga yang mengajukan pindah kartu keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah itu dilakukan sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyelenggarakan seleksi PPDB yang sportif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014033615/pindah-kk-jadi-trik-siasati-ppdb-jalur-zonasi-disdukcapil-surabaya-siapkan-langkah-antisipasi-berikut">Pindah KK Jadi Trik Siasati PPDB Jalur Zonasi, Disdukcapil Surabaya Siapkan Langkah Antisipasi Berikut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan bahwa cara tersebut merupakan siasat yang biasa dilakukan agar calon siswa bisa sekolah di kota yang sering dijuluki kota pahlawan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, saat ini pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satunya melalui peraturan wali kota (perwali).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ada perwalinya, setiap orang yang pindah masuk ke Surabaya harus disurvei," ujar Eddy seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014008880/wali-kota-eri-cahyadi-perketat-syarat-ppdb-2024-simak-aturan-yang-harus-dipatuhi-sd-smp-hingga-sekolah-swasta-di-surabaya">Wali Kota Eri Cahyadi Perketat Syarat PPDB 2024, Simak Aturan yang Harus Dipatuhi SD, SMP hingga Sekolah Swasta di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, petugas kelurahan akan turun langsung untuk memeriksa rumah pemohon. Apabila pemohon tidak berada di lokasi, pengajuannya akan ditolak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy menjelaskan, sesuai perwali, warga pendatang yang mengajukan pindah datang atau KK Surabaya tidak bisa menerima bantuan dari pemkot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kecuali mereka sudah menetap di Surabaya selama lima tahun. Hal itu dikarenakan pemkot memprioritaskan bantuan untuk warga yang sudah lama tinggal di sana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013775162/ombudsman-serahkan-lahp-maladministrasi-ppdb-sman-ke-pemprov-sumsel">Ombudsman Serahkan LAHP Maladministrasi PPDB SMAN ke Pemprov Sumsel </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka yang pindah juga sudah membuat pernyataan menyetujui itu," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy juga menjelaskan bahwa pihaknya tahun lalu sudah mengajukan pemblokiran sebanyak 4-5 ribu KTP ke pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, pemilik KTP tersebut ternyata hanya menumpang domisili. Kemudian saat ditelusuri, mereka tinggal di luar kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013700748/soal-ppdb-wali-kota-surabaya-tegaskan-tak-beri-celah-kecurangan">Soal PPDB, Wali Kota Surabaya Tegaskan Tak Beri Celah Kecurangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ajukan pemblokiran. KTP mereka bisa aktif jika memperbarui alamatnya," terang Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, fenomena pindah KK saat tahun baru maupun menjelang PPDB memang kerap dijumpai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh sebab itu, verifikasinya harus ketat," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013441241/soal-ppdb-surabaya-mkks-usulkan-perubahan-porsi-zonasi-hingga-afirmasi">Soal PPDB Surabaya, MKKS Usulkan Perubahan Porsi Zonasi hingga Afirmasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghimbau untuk menyetop praktik titip nama dalam Kartu Keluarga (KK), sebagai upaya untuk mendekati sekolah agar lolos jalur zonasi. Cak Eri, sapaan akrabnya, meminta syarat tersebut diperketat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebetulnya titipan itu tidak ada, jadi saya minta diperketat lagi syarat-syarat itu (PPDB). Saya juga minta jangan ada yang menitipkan KK" tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Cak Eri juga berharap setiap sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga memberikan peluang setara bagi anak-anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013435701/dispendik-surabaya-usulkan-konsep-baru-ppdb-2024-orang-tua-wajib-tahu">Dispendik Surabaya Usulkan Konsep Baru PPDB 2024, Orang Tua Wajib Tahu!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti melakukan inovasi dalam metode pengajaran, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan lebih memperhatikan kebutuhan khusus siswa. Sehingga ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baru tahun ajaran kemarin, sudah tidak ada titipan. Sejarah terbuka di tahun 2023, jumlah murid swasta sama persis dengan jumlah murid negeri bahkan lebih banyak swasta malahan," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh memastikan bahwa sekolah negeri tidak akan melanggar aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013300651/mkks-surabaya-timur-beri-pesan-penting-untuk-pemkot-terkait-ppdb-2024">MKKS Surabaya Timur Beri Pesan Penting untuk Pemkot Terkait PPDB 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya mendorong sekolah-sekolah untuk mewujudkan PPDB 2024 sesuai dengan komitmen Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sehingga tidak ada kecurangan dalam seleksi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua sudah paham untuk kebersamaan. Kita data mulai awal, contoh sekolah swasta yang sudah melakukan penjajakan minat anak lalu dicatat, sehingga bisa intervensi. Misalnya setelah SD dia mau masuk SMP-B, kalau sudah terdeteksi itu kan lebih mudah," imbuh Yusuf.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Disdukcapil Kota Surabaya melakukan sejumlah antisipasi terhadap warga yang menyiasati PPDB jalur zonasi dengan pindah KK.

Siasati PPDB Jalur Zonasi dengan Pindah KK, Disdukcapil Kota Surabaya Siapkan Sejumlah Langkah Antisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Mei 2023 lalu, warga yang mengurus perpindahan domisili kartu keluarga (KK) cukup tinggi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin menyatakan lonjakannya mencapai 216 persen dibandingkan bulan lalu.</p> <p>&ldquo;Bulan April kan cuma 890-an KK, kalau Mei hampir 2000-an pemindahannya. Jadi hampir 2500-an, lonjakannya cukup luar biasa,&rdquo; katanya kepada wartawan, Rabu (19/7).</p> <div dir="auto">Fenomena perpindahan KK itu melonjak lantaran ajaran tahun baru yang mensyaratkan jalur zonasi, di mana calon peserta didik harus mendaftar pada sekolah yang dekat domisilinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011787931/14-hari-beroperasi-transjakarta-rute-bandara-soetta-sudah-angkut-10-ribu-penumpang">14 Hari Beroperasi, Transjakarta Rute Bandara Soetta Sudah Angkut 10 Ribu Penumpang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sistem zonasi ini kan akhirnya kan terdampak pada orang tua ingin menyekolahkan ke sekolah favorit, sehingga orang tua memindahkan anaknya ke sekolah terdekat,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Budi menegaskan bahwa para orang tua calon peserta didik tidak bisa melakukan perpindahan KK secara instan demi mendapatkan sekolah favorit tersebut. Pasalnya, aturan PPDB jalur zonasi juga syarat minimal di domisili adalah satu tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam hal ini 1 Juni 2022. Kalau tahun 2023 tidak boleh. Maksudnya, mereka yang berpindah setelah 2 Juni 2022 itu sampai dengan 30 Juni 2023 itu melanggar aturan kalau mendaftar,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jelang pelaksanaan PPDB pada Mei 2023 lalu, warga yang mengurus perpindahan domisili kartu keluarga (KK) cukup tinggi.

Karena Jalur Zonasi, Lonjakan Pindah Domisili Melonjak 216 persen di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/IMG_20230625_205600-2365093566.jpg" alt="Pendaftaran online dalam PPDB SMK dan SMA." width="100%">
<figcaption>Pendaftaran online dalam PPDB SMK dan SMA.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Barat 2023 tahap kedua SMA dan SMK yang dimulai pada Senin (26/6). Tahap kedua itu hanya berlaku untuk jalur zonasi dan jalur rapor.</p> <p>&rdquo;Pada PPDB tahap kedua, untuk SMK ada jalur rapor umum dan SMA jalur zonasi,&rdquo; kata Naufal Ridwan, Staf Humas Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat, seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Minggu (25/6).</p> <p>Pelaksanaan PPDB tahap kedua di wilayah Jawa Barat berlangsung pada 26&ndash;27 Juni dan 3&ndash;4 Juli. Bagi calon peserta didik bisa mendaftarkan secara <em>online</em> atau datang langsung ke sekolah.</p> <p>Naufal menyampaikan, kalau selama proses PPDB, Dinas Pendidikan Jawa Barat terbuka untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Sejak jauh hari pihaknya telah menyampaikan kepada pihak sekolah agar memberi pelayanan terbaik kepada para orang tua calon peserta didik.</p> <p>Dinas Pendidikan Jawa Barat juga membuka ruang bagi setiap pelaporan atau pengaduan mengenai adanya pungutan selama proses PPDB. &rdquo;Selama PPDB tidak ada kegiatan transaksional apapun, kalau memang ada, silakan laporkan,&rdquo; ujar Naufal Ridwan.</p> <p>Laporan atau pengaduan bisa disampaikan ke pihak sekolah langsung atau ke Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat, di Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, selama masa PPDB Jabar tahap pertama yang sudah terlewati, Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Jawa Barat menerima sejumlah pengaduan.</p> <p>Disebutkan kalau kebanyakan pengaduan itu mengenai persoalan akun siswa yang digunakan untuk mendaftar secara <em>online</em>. Sedangkan sebelum digelar PPDB, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah memberikan data akun siswa ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Dengan begitu, persoalan akun bisa selesaikan di tingkat kabupaten/kota.</p>

PPDB tahap kedua SMA dan SMK di Jawa Barat dimulai pada Senin (26/6) hanya berlaku untuk jalur zonasi (SMA) dan jalur rapor (SMK)

PPDB Tahap Kedua SMK/SMA di Jabar Hanya untuk Jalur Zonasi dan Rapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/IMG_20230316_173736_1-2530960953.jpg" alt="Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat Ambar Triwidodo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK Jabar tahap I, serentak dibuka pada Selasa (20/6). Pengumuman dilakukan secara <em>online</em> maupun <em>offline</em> di sekolah-sekolah.</p> <p>Selama ini pengelolaan SMA dan SMK, termasuk saat PPDB dilakukan pemerintah provinsi dalam hal ini Dispendik Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bagi mereka yang telah dinyatakan lolos di sekolah yang dituju, diharuskan daftar ulang mulai 21 hingga 23 Juni.</p> <p>&rdquo;Alhamdulillah PPDB tahap I hasilnya sudah dibuka dan diumumkan hari ini (20/6). Semua berjalan lancar dan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan aturan yang ada,&rdquo; kata Kepala KCD Wilayah X Jabar Drs Ambar Triwidodo.</p> <p>Dia menyebutkan, berbeda dengan PPDB tahun lalu, sebelumnya atau usai PPDB tahap I, ada rentang waktu yang disebut masa sanggah. Masa sanggah mulai 7 hingga 12 Juni, sebelum pengumuman.</p> <p>&rdquo;Masa sanggah ini pada PPDB sebelumnya tidak ada. Masa sanggah ini sifatnya untuk verifikasi. Misalnya ada sertifikat atau piagam prestasi tapi ternyata tidak diakui panitia PPDB, silakan sanggah,&rdquo; kata Ambar didampingi Wakil Koordinator PPDB Jabar Asep Suhendi.</p> <p>Selesai PPDB SMAN, SMKN, dan SLBN, tahap 1, kemudian digelar PPDB tahap II mulai 26 hingga 30 Juni. Untuk masa sanggah verifikasi PPDB tahap II yaitu 28 Juni hingga 3 Juli. Khusus untuk masuk SMK dilakukan tes program keahlian (SMK) yang akan digelar pada 3 hingga 4 Juli.</p> <p>&rdquo;Pengumuman PPDB tahap 2 secara serentak akan dilakukan pada 6 Juli,&rdquo; terang Ambar.</p> <p>&rdquo;Untuk calon peserta didik yang dinyatakan lulus pada PPDB tahap II diharuskan daftar ulang pada 10 hingga 11 Juli,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Setelah rangkaian PPDB tahap 1 dan PPDB tahap II selesai digelar, Ambar mengatakan, para peserta didik yang telah diterima di sekolah tujuannya mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). &rdquo;Waktunya yakni 12 hingga 14 Juli,&rdquo; terang Ambar.</p> <p>Sementara itu, khusus di Kota Cirebon, bagi mereka yang akan mendaftar melalui jalur zonasi ada kabar terbaru. Sejumlah kecamatan yang secara administrasi berada di Kabupaten Cirebon, masuk zonasi SMA dan SMK di Kota Cirebon.</p> <p>&rdquo;Artinya kecamatan-kecamatan di daerah irisan perbatasan ini ada pada satu zonasi,&rdquo; ujar Ketua MKKS SMA Kota Cirebon yang juga Kepala SMAN 2 Cirebon Nendi.</p> <p>Dia menyebutkan, untuk pendaftaran jalur zonasi ada beberapa kecamatan di perbatasan masuk zonasi Kota Cirebon.</p> <p>&rdquo;Pertama di sebelah barat&nbsp; yaitu Kecamatan Kedawung dan Tengah Tani. Lalu di sebelah timur yaitu mereka yang tinggal di Kecamatan Mundu. Sedangkan di selatan yaitu hingga Kecamatan Talun, dan terakhir di sebelah utara yakni mereka yang tinggal di Kecamatan Gunung Jati. Nah mereka ini artinya bisa mendaftar ke sekolah di Kota Cirebon,&rdquo; papar Nendi.</p> <p>Namun demikian, lanjut dia, secara prinsip untuk pendaftaran zalur zonasi, tetap mengutamakan mereka yang terdekat dengan sekolah yang dituju. Dengan begitu, jika pada pilihan pertama tidak bisa masuk, mereka bisa masuk ke pilihan dua.</p> <p>&rdquo;Untuk jalur zonasi ini, patokan tetap pada kartu keluarga (KK). Atau calon siswa ikut dengan KK keluarga lain minimal dalam satu tahun terakhir,&rdquo; ucap Nendi.</p> <p>Sementara itu, Kepala SMAN 1 Kota Cirebon Naning mengatakan, sekolahnya telah melaksanakan PPDB tahap 1 sebagaimana dijadwalkan. &rdquo;Alhamdulillah hari ini (20/6) sudah diumumkan dan berjalan lancar. Untuk berikutnya PPDB tahap II yaitu jalur zonasi,&rdquo; ungkap Naning.</p> <p>&nbsp;</p>

Pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK Jabar tahap I, serentak dibuka pada Selasa (20/6) secara online maupun offline

Hasil PPDB SMA dan SMK Tahap I di Jabar Diumumkan Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/SMPN-48-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah kerap memicu polemik. Tidak terkecuali di Kota Surabaya. Banyak peserta didik yang tidak bisa tertampung karena belum ada SD dan SMP di wilayah sekitar. Padahal, kawasan itu padat penduduk.<br /> <br /> Sebagai solusinya, wakil rakyat mengusulkan agar pemkot segera membangun sekolah baru. ”Khusus di kawasan padat penduduk yang belum ada sekolah negeri,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Baktiono, Senin (7/11).<br /> <br /> Usulan tersebut mengemuka dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Salah satu usulan sekolah baru ada di Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari. Di sana, jelas Baktiono, tidak ada SD dan SMP negeri.<br /> <br /> Siswa yang tinggal di kelurahan itu, menurut Baktiono, hampir pasti tidak bisa diterima di sekolah negeri. Padahal, Kapas Madya Baru merupakan salah satu kawasan terpadat di Surabaya. ”Keluhan ini selalu muncul setiap musim PPDB,” ujarnya.<br /> <br /> Nah, dewan mengusulkan pemkot untuk membangun unit sekolah baru di kawasan tersebut. Tahap awal adalah pengadaan lahan. Hal itu bisa dilakukan tahun depan. DPRD meminta Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya untuk memetakan lokasi. ”Harus ada kajian supaya tidak mengganggu sekolah swasta,” ujar Baktiono.<br /> <br /> Pembangunan sekolah negeri baru juga muncul di Kecamatan Sawahan dan Sukomanunggal. Di Sawahan, contohnya, hanya ada satu SMP negeri. Yaitu, SMPN 46 di Kelurahan Dukuh Pakis. Padahal, wilayah itu memiliki enam kelurahan. ”Jelas SMP negeri masih sangat kurang,” kata Sukadar, anggota banggar lainnya.<br /> <br /> Di Kecamatan Sukomanunggal, pihaknya mengusulkan pembangunan sekolah negeri di kawasan tengah. Tiga SMPN berada di sisi utara dan selatan.

Mendesak, Tambahan SD dan SMPN Baru di Kawasan Padat Penduduk Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KOMISI-A-DPRD-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Kesedihan Eli memuncak saat mendengar anaknya, Nina, tak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB). Nina terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Eli khawatir tak mampu mencukupi biaya pendidikan sang anak.<br /> <br /> Eli menyampaikan kepedihannya itu saat bertemu anggota Komisi A DPRD Surabaya kemarin (6/7). Nina bersama empat temannya mendaftar ke SMAN 6 Surabaya. Empat teman Nina lolos. ”Saya bingung, hanya anak saya yang tak diterima,” ujarnya.<br /> <br /> Eli bingung karena dia tak mampu mencukupi biaya sekolah swasta. Sebab, sejak 6 tahun lalu, dia hanya berjualan nasi di depan rumah. Per hari, pendapatan bersihnya tak lebih dari Rp 75 ribu.<br /> <br /> Nina juga diliputi kesedihan. Dia membutuhkan uang Rp 18 juta untuk uang masuk. ”Uang dari mana sebesar itu, kasihan ibu,” ucapnya.<br /> <br /> Nasib yang sama dialami Rahardian dan Fadira. Keduanya juga tak diterima di sekolah negeri. Arif Fathoni selaku ketua Fraksi Golkar meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim.<br /> <br /> Sebab, lanjut dia, SMA/SMK negeri bukan kewenangan pemkot. ”Meski bukan kewenangan pemkot, mereka adalah anak-anak Surabaya asli. Pemkot harus turun tangan,” tegasnya.<br /> <br /> Ketua DPD Golkar Surabaya itu meminta Dispendik Surabaya membenahi sistem zonasi PPDB. Sebab, setiap tahun PPDB selalu memicu persoalan. ”Ada teman Nina yang rumahnya dekat kok bisa masuk. Ini jadi bahan evaluasi,” ucapnya.

Anak Gagal Masuk SMAN Jalur Zonasi, Ortu Wadul ke DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-GRESIK-SOSIALISASI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong> Tahapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN di Gresik telah ditutup Senin (4/7) pagi. Dari total pagu 7.552 yang tersebar di 34 SMPN masih tersisa ratusan pagu kosong. Mayoritas dari sekolah di luar area perkotaan.<br /> <br /> Pada PPDB tahun ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Gresik membuka 7.552 pagu. Jumlah itu terbagi menjadi beberapa jalur pendaftaran. Namun, hingga penutupan pukul 10.00 WIB kemarin, dispendik mencatat masih terdapat 453 pagu kosong yang tidak dimanfaatkan siswa baru. Jumlah tersebut terbagi di sembilan sekolah.<br /> <br /> Sebetulnya, jika dilihat dari data, keberadaan sekolah negeri di Gresik masih tergolong sangat kurang bila dibandingkan dengan lulusan SD. Betapa tidak, pada 2022 ini terdapat 20.631 siswa SD/MI yang lulus, sedangkan daya tampung siswa SMPN hanya 7.552.<br /> <br /> Nah, padat ahun ini terdapat 9.602 siswa yang mendaftarkan diri ke SMPN. Artinya, terdapat 2.050 siswa yang tidak diterima di SMPN.<br /> <br /> Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Pemkab Gresik Nur Maslichah mengatakan, pada jalur zonasi ini tercatat 453 pagu masih kosong. Sebetulnya pihaknya menyayangkan lantaran banyak siswa yang ingin diterima di sekolah negeri.<br /> <br /> Namun, Nur Maslichah tidak menampik bahwa minat terhadap sekolah di wilayah luar perkotaan masih minim. Itu dilihat dari pendaftar dari tahun ke tahun yang selalu sepi. ”Tapi, itu jumlah berdasar website. Karena nanti ada daftar ulang hingga Selasa besok (hari ini, Red). Jika siswa yang diterima tidak daftar ulang, otomatis terdapat pagu yang kosong,” jelasnya.<br /> <br /> Menurut Ica, sapaan Nur Maslichah), pemerintah menjamin bahwa kualitas pendidikan di seluruh sekolah disamakan. Dia mencontohkan SMPN 33 dan SMPN 34 yang baru beroperasi beberapa tahun belakangan. Bahkan, SMPN 34 sudah dua tahun ini belum memiliki gedung. Di sana saat PPDB selalu diserbu para siswa. ”Soal mutu pendidikan sama, baik itu di wilayah kota maupun di desa,” imbuhnya.<br /> <br /> Ica menambahkan, mayoritas siswa di Gresik masih memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta atau ke pondok pesantren. Mengingat, dari 20.631 siswa, terdapat 11.029 atau selisih 1.427 siswa dengan yang mendaftar di SMPN. ”Data yang masuk ke kami, hanya 46,5 persen lulusan SD/MI yang mendaftar di negeri,” ujarnya.<br /> <br /> Setelah tahapan PPDB selesai, para siswa yang diterima diminta daftar ulang paling lambat 5 Juli. Kemudian, pada 18 Juli mendatang, tahun ajaran baru, yakni 2022–2023, dimulai. Di hari pertama para siswa akan mendapatkan materi pengenalan sekolah dari masing-masing lembaga pendidikan.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>Tentang PPDB SMPN di Gresik</strong><br /> <ul><br />  	<li>Jumlah lembaga: 34 SMPN</li><br />  	<li>Jumlah rombel: 236</li><br />  	<li>Jalur zonasi: 3.776</li><br />  	<li>Jalur afirmasi: 1.123</li><br />  	<li>Jalur kepindahan: 372</li><br />  	<li>Jalur prestasi: 2.281</li><br /> </ul><br /> Total siswa yang masuk SMPN: 7.552<br /> <br /> Jumlah siswa pendaftar PPDB: 9.602<br /> <br /> <strong>Sisa Pagu di Sembilan SMPN </strong><br /> <ol><br />  	<li>SMPN Sangkapura: 36</li><br />  	<li>SMPN Ujungpangkah: 40</li><br />  	<li>SMPN Duduksampeyan: 40</li><br />  	<li>SMPN Tambak: 70</li><br />  	<li>SMPN Panceng: 82</li><br />  	<li>SMPN 2 Sidayu: 44</li><br />  	<li>SMPN 3 Sidayu: 81</li><br />  	<li>SMPN 4 Sidayu: 37</li><br />  	<li>SMPN 3 Balongpanggang: 24</li><br /> </ol><br /> Total sisa pagu: 453 siswa<br /> <br /> Sumber: Dispendik Pemkab Gresik

PPDB Zonasi SMPN Gresik Usai, Masih Tersisa Ratusan Pagu Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/yusuf-dan-Peserta-didik-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh bersama pelajar SD beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh bersama pelajar SD beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar (SD) negeri melalui jalur zonasi dibuka mulai Selasa (7/6) hingga Kamis (9/6).<br /> <br /> Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, jalaur zonasi untuk PPDB SD Negeri, para orang tua atau wali murid dapat melakukan pendaftaran secara daring dengan mengakses laman <em>ppdbsd.surabaya.go.id</em>.<br /> <br /> ”Laman tersebut dapat dibuka melalui ponsel maupun komputer. Sistem daring PPDB SD dibuka pada 7 Juni tepat pukul 00.00 WIB,” kata Yusuf seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Yusuf menjelaskan, seleksi jalur zonasi PPDB SD negeri dengan merangking skor usia calon peserta didik baru (CPDB) atau siswa. Pendaftar dengan usia 7 tahun atau lebih memperoleh bobot skor 10, usia 6 tahun 7 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 8.<br /> Kemudian, lanjut dia, usia 6 tahun sampai dengan 6 tahun 6 bulan memperoleh bobot nilai 6, dan usia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 4. ”Bila skor usia sama, melihat waktu pendaftaran,” ujar Yusuf.<br /> <br /> Dalam proses penerimaan PPDB jenjang SDN, kata Yusuf, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan tes yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. PPDB juga gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.<br /> <br /> Sementara itu, dia menambahkan, bagi CPDB dengan status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun belum diterima pada jalur afirmasi mitra warga beberapa waktu lalu, dapat mendaftar ke jalur zonasi yang kuotanya cukup besar. ”Mudah-mudahan dapat diterima di jalur zonasi,” tutur Yusuf.<br /> <br /> Meskipun diterima pada jalur zonasi, kata Yusuf, status MBR pada CPDB tetap melekat dan tidak akan hilang. Sehingga, orang tua atau wali murid dengan status MBR tidak perlu khawatir dengan jalur penerimaan yang digunakan saat PPDB, baik itu jenjang SD maupun SMP.<br /> <br /> ”Tetap diberikan intervensi, meskipun nanti lolos di jalur zonasi,” terang Yusuf.<br /> <br /> Pendaftaran PPDB jenjang SDN jalur zonasi dibuka pada 7–9 Juni dan pengumuman dilakukan pada 10 Juni. Sedangkan proses daftar ulang bagi CPDB yang diterima jalur zonasi mulai 10–11 Juni.<br /> <br /> Apabila ada siswa yang diterima kemudian mengundurkan diri, kuotanya diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota pada 12 Juni. Seluruh jadwal dan ketentuan lengkap dapat diakses di <em>ppdbsd.surabaya.go.id</em>.

PPDB SD Negeri di Surabaya Jalur Zonasi Dibuka 7-9 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654254486813.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA. Dok JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK negeri pada 2022 memiliki beberapa tahap dan jenis.<br /> <br /> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, tahap pertama adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, serta jalur prestasi lomba atau kompetisi. Pendaftaranya ketiga jalur itu mulai 20 sampai 24 Juni.<br /> <br /> Untuk pendaftaran tahap pertama total akan menerima 25 persen kursi dari jumlah keseluruhan. Yakni, jalur afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi lomba 5 persen.<br /> <br /> ”Jalur afirmasi dibagi lagi persentasenya. Khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu kuota 7 persen, anak buruh 5 persen, dan anak penyandang disabilitas 3 persen,” kata Khofifah pada Jumat (3/6).<br /> <br /> Dia juga memastikan kuota untuk pendaftar PPDB jalur pindah tugas orang tua bakal dibagi. Kuota bagi siswa yang ikut pindah tugas orang tua sebesar 2 persen, guru dan tenaga kependidikan 2 persen, anak tenaga kesehatan 1 persen.<br /> <br /> Bagi peserta PPDB jalur prestasi hasil lomba atau kompetisi dibagi menjadi 2 persen untuk anak yang memiliki prestasi dari bidang akademik dan 3 persen untuk bidang non akademik.<br /> <br /> ”Prestasi non akademik ini bisa dari kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan pemerintah atau pihak swasta, di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional,” ujar Khofifah.<br /> <br /> PPDB tahap dua diperuntukan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan. Pendaftaran tetap dilakukan secara <em>online</em> mulai 25 sampai 27 Juni.<br /> <br /> Seleksinya dilakukan berdasar rata-rata nilai rapor semester 1–5 SMP/sederajat dengan bobot 70 persen ditambah nilai akreditasi sekolah asal dengan bobot 30 persen.<br /> <br /> ”Jadi nilai rapor semester 1 sampai 5 akan dirata-rata dan diakumulasikan dengan akreditasi sekolah asal calon peserta didik. Jika terdapat sisa kuota pada tahap 2, secara otomatis akan ditambahkan pada tahap 4 atau jalur zonasi SMA,” papar Khofifah.<br /> <br /> Sementara tahap 3 merupakan jalur zonasi SMK memiliki kuota sebesar 10 persen. Tahap itu pun dilaksanakan secara <em>online</em> mulai 28 sampai dengan 30 Juni.<br /> <br /> ”Jika terdapat sisa kuota pada tahap ini, secara otomatis akan ditambahkan pada tahap 5 atau jalur prestasi nilai akademik SMK,” jelas Khofifah.<br /> <br /> Untuk tahap 4, kata Khofifah, adalah jalur zonasi SMA dengan kuota sebesar 50 persen. Tahap itu dilaksanakan secara <em>online</em> mulai 1 sampai dengan 3 Juli.<br /> <br /> Perlu diketahui, dalam proses PPDB tahap 3 dan 4 diperuntukan bagi peserta yang berasal dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan dan seleksi dilakukan berdasar jarak rumah ke sekolah.<br /> <br /> Terakhir, pada tahap 5 merupakan jalur prestasi nilai akademik SMK dengan kuota 65 persen yang dilaksanakan secara <em>online</em> mulai 4 sampai 6 Juli. Jalur prestasi itu untuk siswa dari dalam/luar zona dan seleksinya dilakukan berdasar rata-rata nilai rapor semester 1–5 SMP/sederajat dengan bobot 70 persen ditambah nilai akreditasi sekolah asal dengan bobot 30 persen.<br /> <br /> Sebelumnya, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Timur (Jatim) resmi dimulai, Kamis (2/6).

Rincian Jalur dan Tahap PPDB SMA/SMK di Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jalur zonasi

Berita Terkini