<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Perbaikan-Jalan-Rusak-Di-Parung-Panjang-Hanung-Hambara-6-2831851243.jpg" alt="Antrean kendaraan melintas bergiliran saat perbaikan Jalan Mohammad Toha, Parung Panjang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Antrean kendaraan melintas bergiliran saat perbaikan Jalan Mohammad Toha, Parung Panjang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak warga menyambut gembira keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberhentikan sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin sejak September 2025. Pemberhentian pertambangan di tiga kecamatan dalam beberapa bulan belakangan langsung dirasakan manfaatnya oleh banyak warga. Mulai langit di Parung Panjang dan sekitarnya terlihat sangat cerah dengan pemandangan bersih tidak ada lagi polusi, tidak ada kemacetan, hingga ancaman penyakit ISPA jadi menurun. Kendati demikian, ancaman kemacetan parah menjadi kekhawatiran cukup besar bagi warga Parung Panjang dan sekitarnya di tahun depan. Pasalnya, jika perusahaan tidak menurunkan target penjualan material tambang, jalanan di Parung Panjang terancam akan mengalami kemacetan lebih parah dari sebelumnya. Hal itu terjadi dengan adanya larangan tegas dari KDM melarang truk tambang dengan muatan besar melintasi jalanan di Parung Panjang dan sekitarnya. Dengan alasan, jalan provinsi tidak didesain untuk truk tambang yang memiliki bobot mencapai puluhan ton. Jika material tambang diangkut menggunakan kendaraan dengan muatan di bawah 10 ton, maka otomatis jumlah kendaraan tambang akan semakin banyak jika perusahaan pertambangan tidak merevisi target pencapaian penjualan. Sebagai gambaran, jumlah truk tambang dengan beban muatan mencapai puluhan ton dalam satu hari jumlahnya mencapai sekitar 3 ribu yang melintas di Parung Panjang dalam beberapa tahun belakangan. Dengan volume muatan yang tidak terlalu banyak karena menggunakan truk engkel, maka dibutuhkan lebih banyak lagi kendaraan untuk dapat mengangkut material tambang di tahun depan untuk mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu beresiko menciptakan kemacetan parah hingga potensi terjadinya kecelakaan tinggi. Sejumlah warga Parung Panjang dan sekitarnya meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memberikan prioritas pembangunan jalan khusus tambang supaya kendaraan tambang tidak lagi melintas di Parung Panjang yang merupakan jalan provinsi. "Skala prioritas adalah jalur khusus tambang. Jalan di Parung Panjang jalan provinsi, bukan jalan tambang," kata Ardian kepada JawaPos.com. Hal serupa juga diungkapkan Arshaka, warga lainnya. Menurut dia, tidak ada jalan lain untuk menghentikan ketegangan antara truk-truk tambang dengan warga kecuali melakukan percepatan pembangunan jalan khusus tambang. "Kalau kemacetan parah terjadi di tahun depan karena pertambangan beroperasi lagi, bukan tidak mungkin kemarahan warga mencapai puncaknya," katanya. Dia mengaku prihatin pengusaha tambang kerap menjadikan sopir sebagai bantalan ketika berhadapan dengan warga. Padahal, penghasilan yang mereka dapat tidak seberapa apabila dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh para pengusaha pertambangan. "Pekerjaan tambang sebelumnya hanya memperkaya orang-orang atas dan menjadikan sopir sebagai bantalan. Para sopir sejahtera juga kecil harapannya," katanya. &nbsp; ***

Banyak warga menyambut gembira keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberhentikan sementara aktivitas pertambangan parung panjang.

Di Ambang Kemacetan Parah di 2026, Warga Parung Panjang Desak Pemprov Jabar Prioritaskan Jalan Khusus Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/Screen-Shot-2025-10-03-at-094331-460135561.png" alt="Mata para pelajar dari SMAN 1 Parung Panjang berbinar menyambut gembira pemberhentian aktivitas pertambangan untuk sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mata para pelajar dari SMAN 1 Parung Panjang berbinar menyambut gembira pemberhentian aktivitas pertambangan untuk sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masyarakat Parung Panjang, Jawa Barat, kini dapat menjalani aktivitas lebih baik. Apalagi, setelah kebijakan Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar menutup sementara proses tambang yang melewati jalur Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Warga Parung Panjang memang tak lagi terjebak dengan kondisi rumit sebelumnya, seperti &lsquo;bertarung&rsquo; dengan truk muatan berat di jalan raya selama ini. Mereka kini dapat bernapas lega ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Secara umum, banyak manfaat diperoleh warga setempat selama penghentian sementara proses pertambangan. Tingkat kecelakaan diyakini menurun drastis, dan paling menggembirakan tentu saja faktor keselamatan dan kesehatan pengguna jalan dan warga yang berada di sekitarnya. Tak dapat disangkal bahwa tingkat keselamatan pengguna jalan di Parung Panjang begitu minim ketika truk tambang masih beroperasi menggunakan akses jalan tersebut. Bahkan, seorang ibu bernama Upi, Warga Perum 3 Mataram, Parung Panjang, begitu segan menggunakan kendaraannya (motor) untuk mengantar anaknya ke sekolah yang melalui jalan utama Parung Panjang. Ia terpaksa menggunakan alternatif jalan lain untuk menghindari truk tersebut. &ldquo;Saya sangat takut ketika harus melalui atau berpapasan dengan truk-truk besar itu, apalagi saat jalan rusak dan becek ketika diguyur hujan,&rdquo; ungkapnya. Kini, setelah beberapa jalur diperbaiki dan truk tak lagi beroperasi, Upi berani mengendarai motornya melalui jalan utama. Apalagi, menurutnya, kini udara lebih &lsquo;manusiawi&rsquo; tak seperti saat truk-truk itu melintas. &ldquo;Saya lebih berani saja, apalagi tak ada truk besar yang melintas,&rdquo; paparnya. Jalan utama Parung Panjang kini bisa dikatakan &lsquo;nyaman&rsquo; untuk pengguna jalan. Walau masih ada perbaikan di beberapa titik, tapi mereka merasa lebih terbantu dengan tidak adanya truk. Walau begitu, ada pula warga yang mengeluh. Bukan karena tak adanya truk, tapi lebih kepada kontraktor yang memperbaiki jalan Parung Panjang. Andri, warga Perum 3 Pajajaran, Parung Panjang, mengaku kecewa karena jalan baru tersebut sudah terdapat retakan. Padahal, jalan itu baru selesai pengecoran. &ldquo;Belum juga beberapa bulan, tapi sudah ada retakan. Mungkin, fakta ini pula yang membuat KDM menghentikan sementara proses tambang,&rdquo; pungkasnya. Karena itu, dia mengharapkan KDM terus melakukan monitoring proses pengerjaan jalan di wilayah tersebut. Ia berharap situasi seperti ini (nyaman tanpa truk) berlangsung seterusnya. Sementara KDM terus memikirkan cara, atau mencari solusi atas kebijakannya menutup sementara jalur tambang. "Boleh ngambek terus, saya nggak apa-apa dibenci, dimarahi oleh warga. Saya nggak ada masalah. Yang penting saya berguna bagi kepentingan orang banyak," kata Dedi Mulyadi dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya. &nbsp; Solusi KDM memang menimbulkan pro dan kontra. Pendukungnya tentu saja warga yang memperoleh manfaat dengan tak adanya truk. Tapi, bagi mereka yang bergelut atau mencari nafkah di sektor tambang, maka kebijakan ini tentu saja mengganggu. Karena itu, KDM memiliki opsi memberikan kompensasi kepada mereka yang terdampak, hingga mencarikan solusi bagi mereka untuk mendapatkan memperoleh mata pencarian yang baru. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, semua tentunya menginginkan adanya solusi terbaik. Warga mendapat kemudahan mengakses jalan, dan orang yang menggantungkan nasibnya di jalur tambang secepatnya kembali beraktivitas.

Warga Parung Panjang dan sekitarnya mendapatkan kemudahan akses setelah KDM menutup sementara proses pertambangan.

Suara Hati Masyarakat Parung Panjang: Bisa Napas Lega hingga Colek KDM Akibat Jalan Retak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/IMG_7475JPG-3612014680.jpg" alt="Ratusan massa melakukan aksi damai demontrasi terkait polemik truk tambang di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa melakukan aksi damai demontrasi terkait polemik truk tambang di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam aksi demonstrasi yang dilaksanakan para sopir truk tambang dan sejumlah anggota Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) di daerah Cigudeg Kabupaten Bogor pada hari ini, Senin (29/9), tiba-tiba muncul anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Siti Aisyah. Dari atas panggung di hadapan para peserta aksi, Siti Aisyah mengaku memahami dengan baik keluhan para sopir truk tambang akibat dihentikannya sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akibat pelanggaran yang terus menerus terjadi. "Datanya sudah kita pegang, aspirasinya akan kita sampaikan," kata Siti Aisyah. Dia beberapa kali melakukan pengulangan akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan para sopir truk tambang terkait pemberhentian sementara aktivitas tambang. Selain meminta tambang dapat beroperasi kembali, para sopir truk tambang juga mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyegerakan pembangunan jalan khusus tambang supaya semuanya diuntungkan.&nbsp; Jika pembangunan jalan khusus tambang cepat diwujudkan, maka sopir bisa secara leluasa bekerja dan para pengusaha tambang bisa bergembira karena bisnis mereka berjalan lancar dan menghasilkan banyak keuntungan tanpa ada gangguan. Tak hanya itu, pembangunan jalan khusus tambang juga akan berdampak positif pada lingkungan masyarakat di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. Rumah-rumah mereka tidak lagi dipenuhi abu akibat aktivitas truk tambang. "Kalau pemerintah provinsi Jawa Barat tidak sanggup membangun jalan khusus tambang, minta Pemerintah Pusat untuk bantu atau ambil alih," kata salah satu peserta aksi tak lama setelah Siti Aisyah mengakhiri pembicaraannya. &nbsp;

Aksi demonstrasi sopir truk tambang di Cigudeg dihadiri anggota DPRD Siti Aisyah, desak pembangunan jalan khusus tambang.

Tiba-tiba Muncul Anggota DPRD dalam Aksi Demonstrasi Sopir Truk Tambang di Cigudeg, Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/IMG_7388JPG-4284565900.jpg" alt="Ratusan massa melakukan aksi damai demontrasi terkait polemik truk tambang di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa melakukan aksi damai demontrasi terkait polemik truk tambang di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Para sopir truk tambang bersama keluarga mereka menggelar aksi demonstrasi di simpang tiga Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini, Senin (29/9).&nbsp; Salah satu tuntutan mereka adalah meminta pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan jalan khusus tambang karena kebutuhan akan jalan khusus ini sudah sangat mendesak.&nbsp; Sopir truk tambang bahkan meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat supaya proses pembangunan jalan khusus tambang bisa cepat terwujud. Menyikapi tuntutan para sopir truk tambang, warga Parung Panjang sangat setuju dengan usulan itu. Mereka mengaku, apa yang menjadi keinginan sopir truk juga diinginkan oleh semua warga di Parung Panjang. "Tuntutan kami warga Parung Panjang juga sama, menuntut jalan khusus tambang untuk segera dibangun," kata Saidiman, salah satu warga, kepada JawaPos.com, Senin (29/9). Hal senada juga diungkapkan warga lainnya, Agnes. Menurut dia, pembangunan jalan khusus tambang jangan lagi menjadi janji-janji seperti dilakukan oleh sejumlah pemimpin sebelumnya. "Dulu juga muncul ide pembangunan jalan khusus tambang, tapi sampai sekarang nggak ada. Tapi saya melihat Pak Dedi Mulyadi pemimpin yang berbeda dari sebelumnya. Mudah-mudahan bisa mewujudkan jalan khusus tambang," tuturnya. Adapun Ache Imran mengatakan, sulit untuk memaksa para pengusaha tambang untuk dapat patuh pada aturan sesuai yang tertera pada Perbub. Hal itu karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melanggar aturan terkait jam operasional truk tambang. "Saya yakin mereka tidak akan patuh pada jam operasional sesuai ketentuan Perbub. Kalau jalan khusus tambang tidak dibangun, ini akan seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Kejadian kemarin bukan yang pertama, tapi sudah berkali-kali terjadi," katanya.

Sopir truk tambang dan warga Parung Panjang tuntut pembangunan jalan khusus tambang segera direalisasikan.

Sopir Truk Tuntut Pembangunan Jalan Khusus Tambang Cepat Dibangun, Warga Parung Panjang: Tuntutan Kita Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/FIN06093JPG-410018062.jpg" alt="Audiensi warga Parung Panjang bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade terkait pembangunan jalur tambang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Audiensi warga Parung Panjang bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade terkait pembangunan jalur tambang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akar permasalahan di Parung Panjang atas hancurnya jalan akibat truk tambang bermuatan besar. Setebal apa pun jalan beton dibangun, dipastikan tidak akan berumur panjang karena beban yang dipikul terlalu berat. Situasi jadi semakin parah karena banyak truk bermuatan&nbsp; berhenti di jalan, membuat beban jalan sangat berat. Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyadari hal tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan kepastian jalur khusus tambang akan mulai dibangun. "2026 jalan tambang beres (akan mulai dikerjakan,red). Kalau sampai 2026 belum, tagih janji saya, saya yang tanggung jawab," tegas Rudy Susmanto di hadapan para kepala desa dari kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Tenjo dalam agenda kunjungan kerja di Millenium City, Parung Panjang, Kamis (8/5). Dia mengatakan, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengirimkan tim kajian terlebih dahulu ke lokasi untuk memastikan titik awal pembangunan jalur tambang dimana dan akan berakhir di mana. Setelah itu, tim kajian juga akan menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan khusus tambang. Untuk pembebasan lahannya sendiri, akan dikejar selesai secepat mungkin namun tetap memperhitungkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor. "2026 pemerintah Kabupaten Bogor mulai laksanakan pembebasan lahannya dan saya pastikan 2028 tuntas di tangan kami berdua (bupati-wakil bupati) dengan didukung bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," tegas Rudy Susmanto. Dia mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan prioritas pada Parung Panjang terutama perbaikan jalan dan pembangunan jalan khusus tambang. Sebab, potensi Parung Panjang sangat besar bisa hampir setara dengan BSD City dimana mulai banyak perumahan elit dibangun. "Jalan khusus tambang kita sudah berhitung tadi malam. Secara kemampuan keuangan insya Allah kita siap. Berhitung dari sisi pendapatan dan lain sebagainya," tuturnya.&nbsp; "Ini potensi besar. Pada saat ada jalan khusus tambang, maka truk punya jalur sendiri bisa beroperasi 24 jam. Lalu properti akan berkembang pesat di wilayah Parung &nbsp;Panjang, bisa menjadi kawasan yang baik, bisa hampir setara dengan wilayah BSD dimana sudah banyak perumahan elit, dan retribusi pajaknya akan meningkat, kembali ke Pemerintah Kabupaten Bogor," paparnya. &nbsp;

Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan jalur tambang Parung Panjang akan mulai dikerjakan pada 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028.

Bupati Bogor Rudy Susmanto Pastikan Jalur Tambang Parung Panjang Dikerjakan 2026 Rampung 2028

Jalur Tambang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Jalur Tambang

Berita Terkini

Di Ambang Kemacetan Parah di 2026, Warga Parung Panjang Desak Pemprov Jabar Prioritaskan Jalan Khusus Tambang

Suara Hati Masyarakat Parung Panjang: Bisa Napas Lega hingga Colek KDM Akibat Jalan Retak

Tiba-tiba Muncul Anggota DPRD dalam Aksi Demonstrasi Sopir Truk Tambang di Cigudeg, Bilang Begini

Sopir Truk Tuntut Pembangunan Jalan Khusus Tambang Cepat Dibangun, Warga Parung Panjang: Tuntutan Kita Sama

Bupati Bogor Rudy Susmanto Pastikan Jalur Tambang Parung Panjang Dikerjakan 2026 Rampung 2028

Download Aplikasi JawaPos.com